Ditemukan 940 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : herling harling herning haning haming h.aring healing hebring heering haring
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
101 — 19
  • Sepengetahuan Saksi jenis KegiatanRapatrapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu antaralain rapatrapat dewan, perjalanan dinas, kunjungankerja, bimbingan teknis (bimtek), hearing.
    pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar saksi dari PKS sebagai Anggota DPD PKS KotaCimahi, kantor sekretariat berada di Jalan Kamarung KotaCimahi, Ketua DPD PKS Kota Cimahi bernama Santoso Anto.e Bahwa benar Tugas saksi sebagai Anggota DPRD Kota Cimahidi Sekretaris Komisi Bidang Pemerintahan yaitu :e Mengingatkan di unsur pimpinan dalam hal ini Ketua danWakil Ketua tentang tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.e Mensinergikan pendamping atau sekretariat dalampelaksanaan program apakah itu hearing
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
227 — 40
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun 19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan pada tahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti; Bahwa masalah purna bhakti diambil alih
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
206 — 32
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan padatahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti; Bahwa masalah purna bhakti diambil alih
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
121 — 19
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun 19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan pada tahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti; Bahwa masalah purna bhakti diambil alin
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
142 — 44
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun 19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan pada tahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti; Bahwa masalah purna bhakti diambil alin
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
144 — 26
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun 19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan pada tahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti;Halaman 119 dari 170 Putusan Nomor: 65
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
109 — 28
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun 19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan pada tahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti;Halaman 120 dari 171 Putusan Nomor: 62
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
122 — 18
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun 19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan pada tahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti; Bahwa masalah purna bhakti diambil alin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2017 — 1.JOHAR FIRDAUS 2.SUPARMAN
526 — 222
  • Saksi ingat pernah melakukan hearing dengan SKPDmembahas KUA PPAS 2015 yakni dengan Dinas Koperasi dan UKM, DinasPertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan danKelautan, Dinas Pendapatan Daerah, BUMD, dan Biro Perlengkapan, daripembahasan tersebut ketahui ada banyak perubahanperubahan yangharus dimasukkan ke dalam revisi buku PPAS TA 2015.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
142 — 23
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun 19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan pada tahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti; Bahwa masalah purna bhakti diambil alin
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
301 — 176
  • AHMAD NASRULLAH: Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode tahun 19992004; Bahwa saksi anggota DPRD saja tidak menjadi Panitia apapun;Bahwa Terdakwa adalah sebagai Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004; Bahwa pembahasan Perda Susunan Kedudukan Keuangan pada tahun 2003yang melaksanakan pimpinan dewan; Bahwa sebelum perubahan susduk sudah dilakukan public hearing dan studibanding untuk melihat daerah lain yang menganggarkan purna bhakti; Bahwa masalah purna bhakti diambil alin
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
NURWATI, A.Md. KL
107 — 25
  • Melawi yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi TA.2014, karena SIMSON,SKM,M.Kes tidak ada menjelaskan uangpinjaman tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dipinjam dari SIMSON,SKM,M.Kes tersebut tidak ada hubungannya dengan AspirasiDewan, Aspirasi adalah salah Tugas dan Fungsi DPRD (HakAnggaran) untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat yangdiserap pada saat Reses dan Hearing dan diusulkan pada saatPembahasan APBD di setiap Tahun Anggaran, Untuk DanaAspirasi tidak ada hanya sifatnya usulan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
399 — 184
  • After the hearing, thelead lawyers, Luhut M.P. Pangaribuan, said the matter did not belongin criminal court.Terjemahan berdasarkan Penterjemah Tersumpah Sutan Amri AgusArifin, S.H. adalah :Satu tim pengacara beranggotakan 11 orang duduk di mejapembelaan, dan setelah persidangan itu, pimpinan tim pengacara,Luhut M.P. Pangaribuan, mengatakan bahwa masalah itu tidaktermasuk dalam kompetensi peradilan pidana.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
88 — 36
  • Selama tahun 2003Saksi melaksanakannya sebanyak 18 kali dan pada tahun 2004sebanyak 9 kali namun tidak ada bukti atas pelaksanaan kegiatnjaring asmara tersebut.Bahwa dasar pelaksanaan jaring asmara yaitu UU No.22 tahun1999 tentang Otonomi Daerah dan keputusan Mendagri NO.29tahun 2002, dilaksanakan setiap bulan dalam tahun 2003 dansetelah melaksanakan kegiatan jaring asmara tersebut dibahasdi Komisi atau dirapat gabungan Komisi atau di Hearing denganEksekutif saat membahas Raperda dan untuk lapora
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
96 — 22
  • Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dipinjam dari SIMSON,SKM,M.Kes tersebut tidak ada hubungannya dengan AspirasiDewan, Aspirasi adalah salah Tugas dan Fungsi DPRD (HakAnggaran) untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat yangdiserap pada saat Reses dan Hearing dan diusulkan pada saatPembahasan APBD di setiap Tahun Anggaran, Untuk DanaAspirasi tidak ada hanya sifatnya usulan kepada PemerintahDaerah terhadap kegiatan Pembangunan yang tersebar disetiapDinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
128 — 50
  • BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU ASN di tingkatPuskesmas / Polindes / Pustu dan Jaringannya di wilayah Kab.Melawi yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi TA. 2014,karena SIMSON,SKM,M.Kes tidak ada menjelaskan uang pinjamantersebut;Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dipinjam dari SIMSON,SKM,M.Kes tersebut tidak ada hubungannya dengan Aspirasi Dewan,Aspirasi adalah salah Tugas dan Fungsi DPRD (Hak Anggaran) untukmemperjuangkan Aspirasi Masyarakat yang diserap pada saat Resesdan Hearing
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2015 — Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang diperuntukkanuntuk hearing antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudiansdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd juga menerangkan bahwa adasebagian dana yang juga disisihkan untuk pembangunan gapuramilik Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten MalukuTenggara Barat, dan sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
86 — 14
  • Sepengetahuan Saksijenis Kegiatan Rapatrapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu antara lain rapatrapat dewan, perjalanan dinas, kunjungan kerja, bimbingan teknis (bimtek),hearing. Mengenai berapa besarnya saksi tidak ingat secara pasti. Bahwa benar penentuan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Rapatrapat Perjalanan Dinas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditentukanoleh hasil rapat badanbadan, pansus atau komisi dengan disesuaikankebutuhan kegiatan.
    PKS sebagai Anggota DPD PKS Kota Cimahi, kantorsekretariat berada di Jalan Kamarung Kota Cimahi, Ketua DPD PKS KotaCimahi bernama Santoso Anto.Bahwa benar Tugas saksi sebagai Anggota DPRD Kota Cimahi di SekretarisKomisi I Bidang Pemerintahan yaitu: Mengingatkan di unsur pimpinan dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketuatentang tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.Halaman 94 dari 324Putusan No. 13/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGv Mensinergikan pendamping atau sekretariat dalam pelaksanaan programapakah itu hearing
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
88 — 15
  • Publik Hearing kepada semua komponen masyarakat. Formulasi materi oleh legislatif.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Pertanahan
Register : 08-12-2014 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-09-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2015/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2016 — 1. Widodo, Dkk. (Para P), 2. Koniman, Dkk. (Para P Intv) Vs 1. Bupati Konawe Selatan (T), 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (T II Intv 1), 3. Adnan, Dkk. (Para T II Intv 2), 3. Achmad Malaka (T II Intv 3)
149 — 109
  • pengolahan atasbidang tanah tahun 1978, dan tahun 1979 di lokasi tersebut ;Kepala Wilayah Kecamatan merupakan pejabat yang paling rendah yang diberiwewenang sesuai UU No. 5 Tahun 1974 untuk membuat surat keterangan mengenaitanah;Saksi tidak tahu mengenai keadaan lokasi sebelum tahun 1977; Pada tahun 19771978 masyarakat pernah dibagikan tanah untuk persawahan diDesa Lalowiu tapi tidak ada yang mau mengolahnya; Pada saat saksi menjadi Ketua DPR Kabupaten Konawe Selatan tidak pernahada masyarakat yang demo/hearing