Ditemukan 9132 data
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (âÂÂFORKORINDOâÂÂ) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (âÂÂPUPRâÂÂ)
312 — 223
Daluwarsa tenggang waktu pengajuan gugatan;3. Eksepsi obscuur libel: gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensitelah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya berkenaandengan:1. Gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui waktu (daluarsa);2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan aquo (tidak memiliki legal standing);3.
123 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
dankemungkinan pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, karena untuk mengangkatkorban dari dalam mobil yang selanjutnya ditaruh di dalam gang buntu tidakmungkin kalau hanya (orang) saja, sedangkan untuk mengangkat korbanyang tergeletak di dalam gang buntu No. 28 B untuk dimasukkan ke dalammobilnya saksi Soedjarwo untuk dibawa ke RS Pelni, Petamburan adalah ada3 (tiga) orang.Bahwa tempus delicti (waktu terjadinya peristiwa pidana) merupakan halyang sangat penting dan esensial karena untuk menentukan daluwarsa
115 — 61
suatu alasanuntuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya waktutertentu dan dengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukan dalamundangundang (vide ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata).Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makajelas ditegaskan bahwa tenggang waktu) maksimum pengajuankeberatan atas penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah adalah selama5 (lima) tahun, JKA TENGGANG WAKTU TERSEBUT LEWAT WAKTU(DALUWARSA
143 — 482
Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanahTergugat tersebut dihitung dari tahun 2001 sampai dengan sekarang(2020), maka jelaslah bahwa umur atau usia dari Sertifikat Hak Guna Usahadimaksud sudah berjalan selama 19 tahun atau setidaktidaknya sudah lebihdari 10 (Sepuluh) tahun.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karenagugatan Penggugat sudah lampau waktu atau daluwarsa
Terbanding/Penggugat I : Tn. AJI HAFZAN ENANI
Terbanding/Penggugat II : Tn. AJI SASTRA WIJAYA
Terbanding/Penggugat III : Tn. ADJI MUHAMMAD RIDHAN
Terbanding/Penggugat IV : Tn. AJI MUHAMMAD YUSUF AKHMAD
Terbanding/Penggugat V : K A B U L
Terbanding/Penggugat VI : MUKRI H MUKRI YUSUF
Terbanding/Penggugat VII : ABDUL RAHIM
Terbanding/Penggugat VIII : FAUZIAH NADIAR HJ. SITI HADIDJAH
Terbanding/Penggugat IX : LILIES H. SUJIMAN
Terbanding/Penggugat X : HJ. SITI MARYAM H. ANANG MUKRI
Terbanding/Penggugat XI : SATINO HADI SISWANTO
Terbanding/Penggugat XII : ARMADI NURLIANI A. NAFARIN
Terbanding/Penggugat XIII : H. DJAPAR. Y
Terbanding/Turut Tergugat I : B A K R I E
Terbanding/Turut Tergugat II : HANGKY RIBOWO SH
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JAL SION
Turut Terbanding/Tergugat III : GATOT SUBROTO
Turut Terbanding/Tergugat IV : LEE ENG HOK
Turut Terbanding/Tergugat V : R U S D I
Turut Terbanding/Tergugat VI : A Z I S
Turut Terbanding/Tergugat VII : PRATNO PASARIB
Turut Terbanding/Tergugat VIII : HARSONO TANDIO
Turut Terbanding/Tergugat IX : M. JAPRI
Turut Terbanding/Tergugat X : I S M A I L
Turut Terbanding/Tergugat XI : T A F R I Z I
Turut Terbanding/Tergugat XII : G E M I
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NGATIMIRAH
Turut Terbanding/Tergugat XIV : SEKOLAH DASAR SD MUHMADIAH
Turut Terbanding/Tergugat XV : YAYASAN ALFUCRON ATAU SERING DISEBUT JUGA SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK ALFUCRON Tidak Ada MELAINKAN YAYASAN AISYAH UNTUK ITU MOHON YAYASAN AISYAH DIPANGGIL DALAM PERSIDANGAN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : PT. KALSTAR AVIATION
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : IRUM A BUNA
143 — 109
Gugatan daluwarsa karena telah lewat waktu;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dalildalil eksepsi tersebutsecara berurutan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan yangdiajukan oleh Terbanding dan Il semula para Pelawan dan II telah diberikanputusan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Desember 2020 Nomor9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp sebagaimana telah diuraikan di atas di mana diputuskanbahwa Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara
291 — 303
the Claimant is invited to clarify the author of thedocument entitled Letter of ASPAN unofficial translation sent to thePCA on September 11, 2012, and to clarify what response if any theRespondent provided to the Claimants proposal in the Notice ofArbitration of the BANI as appointing authority.Yang terjemahan bebasnya adalah:PCA mengetahui bahwa jangka waktu yang ditetapkan berdasarkanPasal 7 ayat (2) Peraturan Arbitrase UNCITRAL untuk penunjukkanarbiter kKedua dan pemberitahuan kepada Tergugat daluwarsa
238 — 44
kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;aA fF S&S SSJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantirugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,karena daluwarsa
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
169 — 109
tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapatlagi menuntut haknya (daluwarsa
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
320 — 585
Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan TataUsaha Negara dapat bertindak dalam lalu lintasHukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986jo UU No. 9 Tahun 2004maka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukansebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUNuntuk menggugat keputusan tata usaha negara.GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)5.
DR. F.M. VALENTINA, S.H.(T)
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
NOTARIS EKO HANDOKO WIJAYA (Turut T)
749 — 1227
Dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugatmengenai pembatalan perjanjian kawin dapat dilakukan setelah gugatan perceraiandiputus dan berkekuatan hukum tetap ; Bahwa pendapat saksi ahli adalah bersifat bebas, dalam arti pendapat tersebut bisadipakai dan atau tidak dipakai dalam pertimbangan Majelis Hakim yang disesuaikandengan hukum dan praktek, khusus mengenai gugatan pembatalan perjanjian kawinyang disebut daluwarsa oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Tergugat I. adalah suatupendapat yang tidak
164 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moch Kemal Abidin, dkkmengakibatkan tidak diterapbkannya batasan daluwarsa dalam perkara inisama sekali.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidakterdapat kekhilafan nyata dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);Bahwa tidak ada keharusan oper garap untuk dituangkan dalam AktaOutentik, sedangkan Pejabat Pembuat
Terbanding/Penggugat : Effalah mitra
Turut Terbanding/Tergugat II : kantor pertanahan nasional oku
Turut Terbanding/Tergugat III : H.i qbal amputra
100 — 53
Hal ini sesuai dengan pasal 584KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain,melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undangundang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.Bahwa ditinjau dari hukum adat maka sahnya
798 — 614
GUGATAN DALUWARSA. 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentangIzin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan PabrikSemen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;.
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
61 — 14
Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;Bahwa para penggugat sudah tidak mempunyai hak menggugat karena sesualketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan sebagai berikut :Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasainya, Maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
106 — 294
danapakah Revisi didaftarkan juga tentang ada waktu yang di Revisinyake Disnaker kita tidak mengatur itu karena itu merupakan satukesatuan jadi tidak perlu didaftar ;Bahwa apabila perjanjian kerja tidak didaftarkan apa sanksinya tetapsah perjanjian kerja sudah tanda tangan para pihak ;Bahwa kalau sudah di PHK oleh perusahaan tapi belum ada putusandari Pengadilan karena ada hakhak yang belum dibayar menurutpendapat saksi seperti apa kita katakan di pasal 96 segala hak yangtimbul dari hubungan kerja daluwarsa
27 — 4
Indonesia, yaitu Undang Undang RINo. 5 tahun 1960, tentang Pokok Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah RI No. 10Tahun 1961, Tentang Peralihan Hak Atas Tanah sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997, tentang Perubahan Peraturan PemerintahRI No. 10 Tahun 1961, tentang Peralihan Hak Atas Tanah didasarkan atau bersendikanhukum Adat nasional Indonesia yang telah di scaner, dan di dalam sistem hukum adatnasional Indonesia tidak menganut atau tidak dikenal verjaring atau daluwarsa
213 — 221
Dengan demikian, gugatan Penggugat belum lewat waktu (daluwarsa)90 hari sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi dinyatakan ditolak; Gugatan Kurang Pihak:Menimbang, bahwa yang menjadi alasanalasan hukum mengapa hanya MenteriHukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang didudukan sebagai Tergugat,adalah antara lain: Karena, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
156 — 33
PERLAWANAN (VERZET) DALUWARSA/MELAMPAUI BATAS WAKTU BahwaPerlawanan(Verzet) ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan olehUndangUndang yang diatur pada Pasal 129 ayat (1) Herzein InlandschReglement (HIR) dan Pasal 153 ayat (1) RBg, yaitu sebagai berikut : dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diberitahukankepada Tergugat secara sah;= sampai dengan hari kedelapan dilakukannya peringatan;Sedangkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaituputusan Pengadilan
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Made Anom Antara
180 — 134
Bahwa dapat dibenarkan jika penyidik baru memeriksa 1 orang sajasedangkan pelaku yang lain diperiksa kemudian, asalkan tidaksampai lewat masa daluwarsa menuntutnyaMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa hubungan antara Panorama Beach dengan PT PanoramaBali adalan Panorama Beach membantu dana pendirian PT PanoramaHalaman 64 dari 112 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN DpsBali, dimana Panorama Beach merupakan perusahaan yang berdiri
178 — 68
Dengan demikian oleh karena kurun waktu2005 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tahun 2013 telahmelampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, maka gugatan penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima karena telah kadaluwarsa.Menimbang bahwa, mengenai eksepsi para tergugat tentang gugatantelah daluwarsa untuk diajukan, terhadap hal ini Majelis tidak sependapatkarena yang menjadi inti pokok gugatan penggugat bukanlah berkaitandengan perbuatan yang berawal dari perikatan, melainkan mengenaikedudukan