Bahwa selain dari uraian pelanggaranpelanggaran yang dilakukanoleh TERGUGAT REKONVENSI diatas yang sangat merugikanPENGGUGAT REKONVENSI dan terkait pekerjaanpekerjaan tidakdapat berhenti ditengah jalan untuk produk minyak dan gas bumi,yang harus tetap berlangsung dan dituntaskan oleh PENGGUGATREKONVENSI, karena TERGUGAT REKONVENSI menyadari betulpekerjaan yang diperoleh dari PENGGUGAT REKONVENSI adalahpengamanan / security untuk wilayah kerja Objek Vital Nasional,sehingga dalam pekerjaan TERGUGAT

perintah tugas sebagai ahli metalurgi;Bahwa ahli sebagai ahli metalurgi;Bahwa yang dimaksud dengan pipa laut adalah pipa yang diletakan didasar laut atau perairan untuk mengalirkan minyak, gas alam dansebagainya;Bahwa pada penggunaan popa bawah laut, jenis material yangdigunakan umumnya merupakan material baja karbon yang diperkuatdengan konkret untuk memberikan perlindungan dan efek boyounce.Jenis material yang digunakan umumnya mengacu ke standar API 5Lyang mengatur spesifikasi pipa penyalur minyak

dan gas bumi;Bahwa standar API 5 L yaitu spesifikasi yang mengatur mengenai jenis,grade pipa sebagai penyalur minyak dan gas bumi.

Pipa yang digunakanuntuk menyalurkan minyak dan gas bumi harus menggunakan standarAPI 5 L yang meruoakan standar umum dengan criteria pipa yang harusmemiliki standar kekuatan mekanik dan komposisi kimia sehinggaterhadap pipa dimaksud dapat dipergunakan baik di darat dan dilaut;Bahwa untuk penggunaan dilaut lebih baik ditambahkan materialpelindung seperti aspal enamel, konkrit blok dan anoda karbon untukmelindungi dari korosi;93Bahwa pipa yang digunakan oleh Pertamina berupa jasil sertifikasi layakpakai

(seratus lima puluh juta rupiah)uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesarRp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dankeperluan seharihari.Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang RepublikIndonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak

dan gas Bumi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwaia Terdakwa Abdul Fatah dengan sengaja memberi bantuan padawaktu. kejahatan dilakukan kepada Sumardiyono bin Sunarto, RobertRatumbanua, Sugiono bin Saluwi, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik(almarhum), Abdul Thalib bin Sakar (masingmasing diajukan dalam berkasperkara tersendiri) secara berturutturut sehingga dapat dipandang sebagai satuHal. 52 dari 79 hal.

(seratus lima puluh juta rupiah)uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesarRp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dankeperluan seharihari.Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang RepublikIndonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi jo Pasal 56 ayat(1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKELIMA :Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah secara berturutturut sehingga dapatdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudahtidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulanJuni 2005 atau sekitar wakiu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampaidengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal DaratPertamina Balikpapan LaweLawe (TBL), Kecamatan Penajam, KabupatenPenajam

Sekretariatberalamat di Kantor/Sekretariat beralamat di Jalan Jenderal SudirmanNo. 653 Bandung.Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat Federasi Serikat PekerjaKimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi Dan Umum /n CasuPenggugat VIII.65.Bahwa Penggugat VIII sebagai Serikat Pekerja dalam perkara a quodiwakili oleh Krisdianto sebagai Ketua Dewan Pimpinan DaerahHalaman 25 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDG66.67.68.69.70.71.72.Provinsi Jawa Barat Serikat pekerja Kimia,Energi, Pertambangan,minyak

dan Gas bumi, dan umum berdasarkan Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat FSP KEP Nomor : SK.033/DPP/FSPKEP/I/2019 Tentang Pegesahan Penggantian Pengurus antar waktuKomposisi Kepengurusan federasi Serikat Kimia, Energi,Pertambangan, minyak dan Gas bumi dan umum DPD Provinsi JawaBarat masa bhakti tahun 20172022 tanggal 15 Januari 2019.Bahwa Krisdianto sebagai Ketua berhak dan berwenang mewakiliuntuk dan atas nama Penggugat VIII sebagaimana ketentuan dalamPasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar.Bahwa Penggugat

Bahwa pada tahun 2018 pemerintah Aceh memperoleh dana otonomikhusus dari pemerintah pusat, untuk dipergunakan dalam program/kegiatanpembangunan sebagaimana telah ditetapbkan dalam Keputusan GubernurAceh Nomor: 050/188 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang PenetapanPagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan yang Bersumber dariTambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Pagu Usulan PalingBanyak Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 sebesarRp8.022.595.617.000,00 (delapan triliun dua puluh

Bahwa pada tahun 2018 pemerintah Aceh memperoleh dana otonomikhusus dari pemerintah pusat, untuk dipergunakan dalam program/kegiatanpembangunan sebagaimana telah ditetapbkan dalam Keputusan GubernurAceh Nomor: 050/188 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang PenetapanPagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan yang Bersumber dariTambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Pagu Usulan PalingBanyak Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 sebesarRp8.022.595.617.000,00 (delapan triliun dua puluh

dan Gas Bumi danOtonomi Khusus1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Peraturan GubernurAceh Nomor 81 Yahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Gubernur aceh Nomor 9 Tahun 2017Petunjuk Tehnis Pengelolaan Tambahan Dana BagiHasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus1 (Satu) Bundel Dokumen Legalisir Keputusan GubernurNomor 050/188/2017 Tentang Penetapan Pagu IndikatifHalaman 335 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBB198.199.200.201.202.203.204.205.Program/

Kegiatan Pembangunan Yang Bersumber DariTambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi SertaPagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi KhususAceh Tahun 20181 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Peraturan GubernurAceh Nomor 09 Tahun 2018 Tentang APBA 20181 (satu) Bundel Dokumen Legalisir UndangundangNomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir RekapitulasiPembayaran Insentif Khusus Gubernur Aceh UntukBulan Januari S/d Juni 2018.1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir RekapitulasiPembayaran

BB 61.No.april 2018 yang ditandatangani oleh gubernur aceh1 (satu) bundel dokumen berjudul PEMERINTAHACEH REKAP SUMBER DANA PER SKPA TAHUNANGGARAN 20181 (satu) bundel dokumen berjudul PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEHNOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN DANA BAGIHASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANAOTONOMI KHUSUS yang diberi watermark : DRAFT6 JUNI 20181 (satu) bundel dokumen lembar disposisi BiroPengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahAceh untuk Surat dari: Dinas

TORANG PASARIBU
40.JANNER LISON SINAGA
41.LIZA SUSI YENNI
42.DARLIN SIMBOLON
43.NELMALIA
Tergugat:
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKKMIGAS
Turut Tergugat:
1.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
2.Gubernur Riau
3.Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain lain
4.Mentri PUPR Dirjen Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan

TORANG PASARIBU
40.JANNER LISON SINAGA
41.LIZA SUSI YENNI
42.DARLIN SIMBOLON
43.NELMALIA
Tergugat:
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKKMIGAS
Turut Tergugat:
1.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
2.Gubernur Riau
3.Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain lain
4.Mentri PUPR Dirjen Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan

Transmisi dan pendisiribusian gas alam, 3).Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutan hasilhasilolahan, 4). Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi, distribusi ataupengolahan air bersih, 5). Pengelolaan air limoah dan sampah, 6). Pengadaan danatau. pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang ataupenumpang baik laut udara atau kereta api, 7).

Transmisi dan pendistribusian gas alam, 3).Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutan hasilhasilolahan, 4). Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi, distribusi ataupengolahan air bersih, 5). Pengelolaan air limbah dan sampah, 6). Pengadaan danatau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang ataupenumpang baik laut udara atau kereta api, 7).

Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutanhasilhasil olahan,4. Penyaluran, penyimpanan , pemasokan, produksi, distribusi ataupengolahan air bersih,5. Pengelolaan air limbah dan sampah,6. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayananangkutan barang atau penumpang baik laut udara atau kereta api,7. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau ,lapangan terbang dan bandara,Hal 170 dari 251 Putusan No. 117/Pid.SusTPK/2014/PN Smeg.8.

Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutanhasilhasil olahan,d. Penyaluran, penyimpanan , pemasokan, produksi, distribusi ataupengolahan air bersih,e. Pengelolaan air limbah dan sampah,f. Pengadaan dan/atau pengoperasian sarana pendukung pelayananangkutan barang atau penumpang baik laut udara atau kereta api, jalandan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau,lapangan terbang dan bandara,g.

Transmisi dan pendistriobusian gas alam, 3).Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutanhasilhasil olahan, 4). Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi,distribusi atau pengolahan air bersih, 5). Pengelolaan air limbah dan sampah,6). Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayananangkutan barang atau penumpang baik laut udara atau kereta api, 7).

No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT.II.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.Int56789101149Nopember 2003 tentang Pencabutan Putusan PanitiaTenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi No.Pts.08/BW/PTKMIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 ;: Surat Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja PropinsiRiau No.561/TK PK/1256 tanggal 10 Agustus 2004tentang Mohon Data Upah An. L. Simanungkalit,SH.

Putusan Nomor 1714/B/PK/PJK/201 7Kantor perwakilan;Gedung kantor;Pabrik;Bengkel;Gudang;> eas 2 Q2 9Ruang untuk promosi dan penjualan;=Pertambangan dan penggalian sumber alam;Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;>k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,ataukehutanan;I. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;m.

diuraikan diatas yang merupakanfaktafakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapattelah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwabersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua:35MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangSetiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukansecara sendirisendiri,*Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 53huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasanpembenar maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwaharus dihukum.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara iniMajelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat darisifat dan perbuatan Terdakwa serta halhal yang mempengaruhisebagai berikut :1.

Keyakinan PEMBANTAH ini seiring dengan keyakinanpelaku industri minyak dan gas bumi Indonesia lainnya dankeyakinan yang disampaikan oleh Pemerintah Republik Indonesiamelalui rangkaian pemberitaan di media massa.

Pusat Pendidikan danPelatihan Minyak Dan Gas Bumi Cepu;e Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 144 Tahun 2008tentang Status Penggunaan Barang Milik PemerintahProvinsi Jawa Timur pada Badan/Dinas/Biro/UPTDiLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1999/B/PK/PJK/201 7e Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenJombang Tahun 2014 dan 2013;6.9.

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yangberupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta airtanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..

mineral ataubatubara yang moeliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;e Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yangmemiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teraturatau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuklepas atau padu;e Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yangberupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak

dan gas bumi,serta air tanah;e Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanHalaman 22 dari 49 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kknumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertapascatambang;e Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan;e =Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut

sampai dengan saat ini;Bahwa tugas pokok sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC),diantaranya :e Melakukan penyeliaan terhadap pengujian di laboratorium dan sebagaipetugas pengambil sampel;e Melaksanakan kegiatan pengujian yang mengacu kepada standarkompetisi laboratorium pengujian ISO/IEC 17025:2017 dan Standarlainnya yang relevan.Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN BdgBahwa saksi Sebagai Petugas PPC sudah bersertifikasi yang diterbitkanoleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak

dan gas bumi KementerianEnergi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia;Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, Rekan saksi Sdr.

dahulu para Pemohon Kasasi/paraTergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 495 K/Pdt/2005 tanggal 8Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGATPenggugat (Pertamina)Penggugat (Pertamina) adalah Perusahaan milik Negara yang bergerakdibidang Pengusahaan Minyak

dan gas Bumi yang meliputi Explorasi,Exploitasi, Pemurnian dan Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan,sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 8/1971 tentangPertamina ;Berdasarkan Undangundang Penggugat (Pertamina) dan Penggugat II(PT.CPI) menandatangani Kontrak bagi hasil pada tanggal 9 Agustus 1971yang mulai berlaku tanggal 28 November 1983 ;Penggugat (Pertamina) mempunyai Hak mendahului (Voorkeursrechts)atas tanah, karena mendapat limpahan Ex.

Dalam hal ini, Kontrak Bagi HasilRokan telah ditandatangani pada 15 Oktober 1992 dan telahdisetujui oleh Menteri Energi dan Pertambangan pada tanggal 15Oktober 1992;Dalam UU No. 8/1971 disebutkan bahwa Pertamina adalah satusatunya Perusahaan Negara atau Wakil Pemerintah yang telahditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatanpengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Untuk itu,penerbitan Surat Menteri Keuangan No.

DirektoratJenderal Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 08 Desember 2010 ;Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perusahaan berbadan hukumyang bergerak di bidang penyedia jasa pekerja/buruh dengan menyalurkanpekerja/buruh dalam hal int PARA PENGGUGAT yang ditempatkan diperusahaan TERGUGAT III selaku perusahaan pemberi pekerjaan ;Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalahberdasarkan kesepakatan (consensualiteit) yang dibuat dan ditandatanganidalam surat Perjanjian Penyediaan Tenaga

Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pokoknyamengatur bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperolehatas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.2) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah.3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan UsahaHulu Minyak

dan Gas Bumi.4) Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.06/2009tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS yangselanjutnya diubah dengan PMK 165/PMK.06/2010.5) Pasal 7 PMK 236/PMK.06/2016 tentang Pedoman Akuntansi danPelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS,yang mengatur bahwa aset KKKS terdiri atas harta barang modal, hartabarang inventaris, tanah, dan material persediaan.r.