Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017
Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalamperkara a quo Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016tersebut penuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuhdengan muatan kepentingan dari Penggugat bersama kelompoknya danputusan dibawah ini telah terjadi penyimpangan dalam hal pembuktian yaitubukti yang sama diajukan dua kali dan dijadikan dasar dalam putusanPengadilan Negeri Pasuruan inipun tidak dilihat, apalagi dijadikanpertimbangan dalam putusan
    Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding juga Pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sangatsangat berkeberatan terhadapputusan a quo beserta pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tersebuthanya mengekor pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PasuruanNomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yaitu putusan yangpenuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuh dengan muatankepentingan dari Penggugat
    Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta TanahnyaLanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;Bahwa kalaulah dilihat dari buktibukti yang diajukan dipersidangan, makatelah terang dan jelas dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasuruan Tingkat Pertama dalam putusanperkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis HakimTingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY telah terjadi sarat
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Agata Naru
2.Veronika Oka
3.Damianus Tea
Tergugat:
1.Simon Suri
2.Kornelis Peba
3.Maria Magdalena Mare
4.Wilhelmina Dhiu
5.Maria Kedhi
6.Sofia Na'e
7.Silvester Fongo
8.Bertolomeus Nu'a
Turut Tergugat:
Bupati Kab. Ngada, cq. Camat Aimere, cq. Kepala Desa Binawali
131 — 94
  • Kepala kantor Turut Tergugat II bekerjasama denganTurut Tergugat (Kepala Desa Binawali) untuk tetap menerbitkansertifikat tanah, karena sarat dengan kepentingan mereka sendiri;j.
Pengadilan PN KOLAKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-01-2017 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN KOLAKA Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kka
Tanggal 3 Januari 2017 — - RUDI YAURY, Dkk melawan - GEREJA ANUGERAH BATHESDA JAKARTA di Jakarta Cq Gereja Anugerah Bethesda Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory Kolaka di Kolaka, Dkk
89 — 30
  • FREDDY SONDAKH) dan Tergugat V (EVELINEMAQDALENA) yang juga merupakan istri dari Tergugat M dalammelakukan perbuatan yang melawan hukum atas tanah hak pihak lain;Bahwa Tergugat Il memiliki keyakinan hukum bahwa Majelis Hakim yangmengadili perkara ini, incasu senyatanya telah mengetahui maksud darigugatan yang sarat dengan rekayasa atau penesatan hukum tersebut !
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1534 K/PID.SUS/2011
Tanggal 13 Oktober 2011 — Drs. YUSFINAR ;
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perjanjian dan tidak diterapkan prinsipkehatihatian sehingga Perusahaan tidak dapat menuntut Pihaklain, maka tuntutan ganti rugi tetap diajukan kepada Pegawaiyang bersangkutan ;Bahwa dari kutipan di atas terlihat jelas, tuntutan ganti rugi oleh SPI cacathukum karena bertentangan dengan Pasal 18 Keputusan Direksi PerusahaanUmum Bulog Nomor : KD576/DS300/12/2008 tentang PembebananTuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog (LAMPIRAN 7), juga salah orang (error in persona), serta prosesnya sarat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 27-04-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 20-08-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 31/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 22 Oktober 2012 — Hj. A. Tandamawia Binti H. A. Muh. Yusuf, Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
109 — 91
  • Bahwa berdasarkan fakta tersebut nyata adanya bahwa gugatan yangdiajukan Para Penggugat sarat dengan tipu muslihat dan rencanarencana licik agar Tergugat II Intervensi dibuat seolaholahmelepaskan haknya, sehingga pada akhirnya Pengadilan Tata UsahaNegara memandang bahwa Tergugat II Intervensi benarbenar tidakdapat dipanggil;Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka, perbuatan ParaPenggugat dan Kuasa Hukumnya yang telah menyampaikanketerangan yang menyesatkan mengenai alamat Tergugat II Intervensisangat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-04-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K/PDT/2013
Tanggal 8 April 2014 — PT PERDANA GAPURA PRIMA, Tbk ; TRIA MUTIARI MEILAN, SP
109 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ternyata baik dalam pertimbangan maupun dalam petitumputusan a quo tidak sekalipun Turut Termohon Kasasi diikutsertakansehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuandalam Pasal 178 HMI yaitu salah satunya menyatakan bahwa Hakimharus mengadili semua bagian perkara dengan adil, karena padafaktanya putusan a quo adalah putusan yang kontradiktif, u/tra petitumdan sarat dengan kepentingan dari Para Termohon Kasasi sehinggaputusan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Upload : 23-05-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 152/Pdt.G/2014/PN Bit
WILSON PINADENDI NANEMPA, dkk Lawan Jd. STIN BAWARE – MANUSAMA, dkk
87 — 22
  • AgroMakmur Raya, maka lahirlah gugatan yang sarat kebohongan ini denganharapan mereka (PARA PENGGUGAT) akan mendapatkan rezekinomplok miliaran rupiah dari PT. Agro Makmur Raya (mohon Yang MuliaHakim berkenan mencermati adanya niat jahat dan impian kosongPARA PENGGUGAT in casu);Bahwa PARA PENGGUGAT mendalikan dalam Posita angka 5, kalau ataspetunjuk almarhum Noach Pinadendi (pemilik tanah pasini), maka tanahkebun kelapa tersebut diserahkan oleh Hendrick Saranti kepada DaudNanempa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2649 K/Pdt/2014
Tanggal 21 April 2015 — Tn. HENRY SUSANTO vs PT. DUTA PERTIWI, Tbk, Dkk
117 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2649 K/Pdt/201410.11.12.13.14.mengadaada, sementara di sisi lain dalil gugatannya sangat tidak berdasarhukum dan fakta sebenarnya;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terungkap fakta hukum dimanatindakan Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normanormahukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, olehkarenanya wajar apabila adanya dugaan kuat tentang permufakatan jahatatau iktikad buruk dari Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan PenggugatRekonvensi dan mengambil keuntungan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-06-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 224/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 April 2018 — -Ir. Tri Kuntarto, M.Sc LAWAN -PT GADING MEGA JAYA, Cs
279 — 119
  • Argumentasi ini sarat kekeliru an dari sisipendalilan karena PENGGUGAT tidak mampu menguraikan kausa apa yangdilanggar dalam AKTA CESSIE NO. 13.Adapun yang dimaksud batal demi hukum suatu perjanjian harus dibuktikandengan adanya kausa yang tidak halal dalam perjanjian tersebut, contohnyaseperti perjanjian yang dibuat tanpa adanya objek yang jelas, namun dalamhal, ini objek perjanjian (in casu AKTA CESSIE NO. 13) adalah jelas yakniPengalihan Hak Tagih.Hal 35 Putusan No. 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — 1. H. ABUBAKAR, S.H, DKK VS R.E.BARINGBING, S.H
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VI, samadengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman112, halaman 113, dan halaman 114 putusan perkara a quo tersebut di ataskurang/kabur dan tidak tepat dalam pertimbanganya (onvoldoende gemotiveerd),sehingga sudah selayaknya putusan perkara a quo di batalkan dan menyatakanmenolak gugatan perkara a quo atau setidaktidaknya Menyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seluruhnyatidak memenuhi sarat
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN METRO Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Met
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Effendi Taslim
Tergugat:
1.Drs. H.Chairul Tabrani
2.Agus Jamhari
3.Hadri Abunawar, S.H., M.H.
4.Rio Arbi Dharma
5.Kantor Pertanahan Kota Metro
6.Sortha Aritonang alias Ahmad Sortha Aritonang
7.H. RUDI HARTONO Bin Herman
Turut Tergugat:
1.Selvi Fitrian Liu, S.H.
2.Dewi Shinta Handini Putri, S.H, Mkn
184 — 29
  • Tentu kalau sudah di Pengadilan sudah jelas lain itu adalahsengketa di Pengadilan tidak mungkin untuk diperjual belikan karena itubukan sarat dalam perjanjian jual belli;Bahwa kalau begitu putusan kuat belum diajukan PK, dijual maka sudahjelas itu diluar sengketa tetapi dijualnya setelah diajukan permohonan PKmenurut saya barang itu ada dalam sengketa tidak boleh dijual belikanbatal demi hukum;Bahwa selama belum ditolak tentunya Mahkamah Agung dalam putusansah dan berharga sita.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 01-07-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536K/PDT/2007
Tanggal 1 Juli 2008 — SILVER TOUCH GROUP LIMITED ; vs. PT BANK PERMATA, Tbk ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN (TP. BPPN) ; Dkk
259 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat dan Turut Tergugat senyatanyabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syaratsahnya suatu perjanjian, di mana Turut Tergugat dengan tanpadidukung oleh alas hak kepemilikan obyek jual beli berupa dokumen asili(obyek jual beli) telah menjual obyek jual beli Kepada Penggugat makadengan demikian adalah fakta apabila obyek jual beli menjadi tidak jelas;Bahwa Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 25 Februari 2004tersebut juga sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2014 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2801 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Oktober 2014 — PIMPINAN PT BANK MANDIRI PUSAT cq PIMPINAN BANK MANDIRI CABANG TIMIKA, DK VS Ny. HENNY SOERYAWINATA, DKK
94 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 yangmenyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatanmengandung cacat (obscuur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakantidak dapat diterima;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalihdalin yangdisampaikan Penggugat dalam gugatannya sarat akan ketidakjelasandan bahkan bertentangan satu sama lain sebagaimana akan Tergugat IIIkelaskan berikut ini:a.
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 24-02-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 158
  • No 78/Pdt.G/2020/PA.SwwMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yangbeperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atauwakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihakpihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yangsesuai dengan ketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa tentang keabsahan sarat kuasa maka yang dijadikanlandasan dalam menilai Keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
463 — 678 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halini Sangat penting serta haruslah dibuktikan kebenarannya untukmengetahui potensi kerugian Negara yang mungkin timbul,apabila ada Wajib Pajak yang menang dalam sidang bandingpajak, dan apakah kemenangan tersebut sarat dengan rekayasadan persengkokolan antara Wajib Pajak, Pemohon PeninjauanKembali dan Majelis Hakim Pajak, hal inilah yang tidak pernahterungkap di dalam persidangan serta dipertimbangkan di dalamputusan Majelis Hakin a quo;Bahwa ke149 (seratus empat puluh sembilan) Wajib Pajaktersebut
    Metropolitan Retailmart sarat pelanggaranhukum dan ada unsur suap, sangatlah tidak adil bagi Terdakwaapabila Hakim Pengadilan Pajak, yang berperan sangat vitaluntuk menentukan menang/kalahnya sebuah perkara pajak,yang mengadili perkara tersebut tidak ikut diproses secarahukum. Demikian juga dengan pihak PT. Metropolitan Retailmartselaku Pemberi Kuasa/pihak yang berkepentingan justru tidakpernah diproses secara hukum.
    Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan apakahkeputusan Hakim Pengadilan Pajak untuk memenangkan PT.Metropolitan Retailmart sarat pelanggaran hukum dalam prosespersidangan maupun dalam pertimbangan hukumnya. MajelisHakim a quo dan Sdr. Penuntut Umum juga tidak bisamembuktikan apakah adanya aliran dana dari Wajib Pajak, yaituPT. Metropolitan Retailmart kepada Kuasa Hukumnya, yaituRoberto Santonius untuk memenangkan perkara.
    Hal ini sangatpenting untuk mengetahui potensi kerugian Negara yangmungkin timbul, apabila ada Wajib Pajak yang menang dalamsidang banding, dan apakah kemenangan tersebut sarat denganrekayasa dan persengkokolan antara Wajib Pajak, PemohonPeninjauan Kembali dan Majelis Hakim Pajak;Bahwa ke149 (seratus empat puluh sembilan) Wajib Pajaktersebut juga tidak pernah dihadirkan ke depan persidanganuntuk mengetahui apakah mereka terbukti secara sengaja"dimenangkan" oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehinggaNegara
Pengadilan MS Kota Subulussalam Pidana Umum
Register : 24-09-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan MS Kota Subulussalam Nomor 2/JN/2019/MS.Sus
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.IDAM KHOLID DAULAY SH
2.MHD. HENDRA DAMANIK, S.H., M.H.
Terdakwa:
Edi Suhendri, SKM Bin M. Nasir Barat
172 — 176
  • Dalam Yurisprudensi tersebutdijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/PenuntutUmum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalamkedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkaradengan Terdakwa yang diberikan kesaksian, dan dalam Yurisprudensi tersebutHalaman 74 dari 90 halamanPutusan Nomor 2/JN/2019/MS.Susjuga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yangmelakukan tindak pidana bersamasama diajukan sebagai saksi untukmembuktikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1291 — 938 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sumber Statistik Indonesia 2009);Bahwa Para Tergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola airsecara tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindak pidanakorupsi.
    ParaTergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola air secaratertutup, tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindakpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst
Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Drs. BRAHMANTORY
127 — 46
  • sudahdilakukan semuanya tinggal persyaratan administrasi ini yang belum,karena deputi V Lalu Wildan sudah paraf.Bahwa saksi membenarkan dan menerangkan terkait barang bukti berupa:1) No 10, berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaipenjaminan dengan isi pokoknya saksi joko pekik menjamin akanbertanggung jawab secara pribadi apabila penyedia wan prestasi.Terhadap dokumen tersebut saksi mengakui menanda tangani padaakhir desember 2011 karena diserahkan oleh terdakwa brahmantorysebagai sarat
    untuk tiketdimaksud.Bahwa saksi tidak mengakui ada menerima uang 3 M dari Rino Lande diAditya Mension jaksel.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidanganberupa;1) No 10, berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaipenjaminan dengan isi pokoknya saksi joko pekik menjamin akanbertanggung jawab secara pribadi apabila penyedia wan prestasi.Terhadap dokumen tersebut saksi mengakui menanda tangani padaakhir desember 2011 karena diserahkan oleh terdakwa brahmantorysebagai sarat
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 2150/Pdt.G/2019/PA.Krs
Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
213 — 51
  • Harus ditegaskan dengan katakata yang tegas mengenaitindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa.Bahwa surat kuasa Istimewa pasal 1796 KUHPerdata rnengaturperihal pemberian kuasa Istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuanpasal 157 HIR atau pasal 184 RBG, jika ketentuan pasalpasal inidirangkai diperlukan beberapa sarat agar kuasa tersebut Sah menurutHukum sebagai kuasa Islimewa.Bahwa memang ada beberapa syarat yang harus di penuhi agar Suratkuasa Sah secara hukum sebagai kuasa Istimewa :a.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 158/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO
Terbanding/Tergugat I : Sdr. Drs. Muchdan Bakrie
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
Turut Terbanding/Penggugat II : CLEMENTINE SRI SWASTI
Turut Terbanding/Penggugat III : DEWI YUSMINA
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dra. LOIDE SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat V : MISTIANI SOEHARTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat VI : IR. LINDA MULYANI
Turut Terbanding/Penggugat VII : M. S. SAKLARICA MULWANTO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : NURHAYATI
Turut Terbanding/Penggugat IX : SYIRIAWATI
Turut Terbanding/Penggugat X : SUSI SUSANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : TRIYANTI LITANINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XII : ZULAIKHA WIRTADJAJA
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ADJI D. SOENDJOTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat XIV : GDE JAYA USADHA
Turu
238 — 807
  • Disamping itu pra penerima redistribusitidak melakukan kewajiban berupa pembayaran pajak kepadaNegara sebagaimana ditentukan oleh peraturan Undangundang yang berlaku.Bahwa dengan tidak dipenuhinya syaratsyarat sepertidisebutkan diatas maka hak Para Penggugat yang menerimaredistribusi atas tanah a quo tidka memenuhi sarat sesualdengan perlakuan undangundang yang berlaku, sehinggasecara mutatismutandis Para Penggarap atau orang yangmemperoleh hak dari Para Penggarap tidak mempunyai hakHalaman 31 dari