Ditemukan 9406 data
166 — 85
Jkt.Sel.berupa kerugian materil dan imateriil;Bahwa, kerugian materil yang dimaksudkan adalah kerugian yang nyata diderita danhilangnya keuntungan yang diharapkan;Adapun kerugian imateril adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidupmisalnya karena penghinaan, luka atau cacatnya anggota tubuh.
222 — 102
Polres Bogor bukanlah Penasehat Hukum dapat secara illegal, namunseluruh fakta tersebut merupakan bentuk pemeriksaan pro yustisia yang menjadisatu kesatuan yang utun dalam Berkas Perkara Sertu Eriska Yudha Aditama yangPenasehat Hukum yakin sama dengan Berkas Perkara yang ada di Majelis Hakimyang mulia maupun Berkas Perkara di Oditur Militer.2) Pengabaian atas sebagian berkas dan hanya mengutip bagian yangmenguntungkan saja tanpa mendalilkan alasan penolakan atas berkas yang lainnyamerupakan suatu penghinaan
terhadap proses hukum yang berlaku di negeri ini,bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu Contempt of Court (penghinaan peradilan)itu sendiri.3) Bahwa Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam BerkasPerkara bukalah hal yang tabu bagi Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia.Pasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer justrumemberi peluang untuk hal tersebut.
75 — 56
Bahwa akibat kerugian dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang melakukan Gugatan yang pertamadan Kedua telah melecehkan harkat dan martabat para PenggugatRekonvensi/ para Tergugat Konvensi dan juga penghinaan/pencemaran nama baik Leluhur dan seluruh Anggota Suku SesoFoa,dapat diperhitungkan dengan uang tunai sebesar Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar kepadapara Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi;Dan atas kerugiankerugian tersebut di
1.Julivia M Selanno, SH
2.Sulaiman Puha, SH
Terdakwa:
1.KHALEB YAMARUA Alias KAL
2.STEVANUS AHWALAM Alias PANUS
357 — 123
Anti SLAPPmerupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatanSLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atauberupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup(misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan penghinaan sebagaimanadiatur dalam KUHP), dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara LingkunganHidup, diatur bahwa untuk memutuskan sebagaimana Pasal 66 UU No. 32Tahun
315 — 214
Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan buktiharus ditolak.Hal. 68 dari 93 hal, Putusan Nomor : 801/PDT.G/201 8/PN.JKT.SEL,Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril,Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang isinya sebagai berikut:Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian,luka berat dan penghinaan
82 — 29
miliki kita emban sesuai dengan ketentuan hukum atau ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan yang diadili dandiputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengankompetensinya masingmasing;Menyadari hal itu, pernyataan keberatan yang dikemukakan olehPembanding atau kuasa hukumnya dalam Memori Banding dalam Perkaraaquo adalah sebagai pernyataan yang bersifat menuduh atau tuduhankepada yang mulya Majelis Hakim yang mengadili PerkaraNomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg yang berbentuk penghinaan
96 — 31
Satrio dalam bukunya berjudul Gugatan Perdataatas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum, Penerbit PT.CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2005, halaman 60, antara lain:Orang mengatakan bahwa kehormatan menyangkut masalah rasakehormatan, rasa harga diri (eegevoel), rasa malu yang ada dalam diriseseorang.
37 — 4
Selanjutnya sebagaimana yang diucapkan saksi Dimas danterdakwa sebelumnya akan merampok korban karena sakit hati bayaran gaji terdakwa belumdibayar korban Jane sebagai majikan terdakwa dan adanya katakata penghinaan dari korban Janekepada terdakwa sebelumnya dan pada saat meminta bayaran yang terakhir juga masihmengucapkan katakata yang membuat terdakwa melaksanakan maksudnya untuk merampokkorban yang untuk memudahkan perbuatan merampok tersebut sebelumnyaterdakwamelumpuhkan para korban dengan melakukan
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
155 — 121
Bahwa petitum Para Penggugat yang fokusnya mengenai tuntutan imateriiladalah tidak tepat, tidak benar, dan tidak berdasar karena menurutMahkamah Agung dengan melihat ketentuan Pasal 1370 KUHPerdata, Pasal1371 KUHPerdata, dan Pasal 1372 KUHPerdata maka kerugian imateriilhanya dapat diberlakukan dalam halhal tertentu saja seperti kematian, lukaberat, dan penghinaan (halaman 65: Buku Perbuatan Melawan Hukum, RosaAgustina, Cetakan Jakarta Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)Juga berdasarkan Yurisprudensi
119 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sandro Balawanga, yang amar putusannyamenyatakan Sandro Balawangak terbukti bersalah melakukan tindakpidana penghinaan ringan, dan Majelis berpendapat terhadap buktiyang diajukan Para Pemohon Banding ini bahwa bukti ini tidak bisadijadikan dasar atau pedoman bahwa para Terdakwa bukan sebagaipelaku dalam tindak pidana ini, demikian juga bukti surat tersebut tidakbisa membantah keteranganketerangan saksi sebagai alat bukti yangtelah diajukan dalam persidangan:Judex Facti Tingkat dalam perkara ini seolah
40 — 2
Namun gunamemberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril makaMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang ismya Berdasarkan Pasal 1370,1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan, dalmhal int Hakim Majelis menilai bahwa Penggugat tidak cukup memberikan buktikepada Majelis oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum, karena itu tidakdapat
98 — 44
Badan Perlindungan Konsumen Nasional ;Bapak Kapolda Jawa Barat ;Bapak Kapolrestabes Bandung ;Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan ;o oS Go oFDirektur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NusantaraParahyangan ;16.Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11, 12,13, 14 dan 15 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1372KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 13872 KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
RIDOLOP KAMBU, S.Sos
174 — 147
September 2013 di PT BPR Dana NiagaMandiri, Jalan Hertasning Raya Timur Nomor 17, Makassar,Sulawesi Selatan melalui berita acara pemeriksaan ahli olehDepartemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan tertanggal 12Juli 2018;e) Dalam perkara tindak pidana penghinaan lambangnegara sehubungan dengan dugaan perkara PelecehanHalaman 59 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19./PN.MnkLambang negara dan lembaga Negara yang diduga dilakukanoleh Drs.
Terbanding/Tergugat V : PRIASTO selaku Direktur PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat III : SUHARDI selaku Komisaris PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat I : PT.MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VI : ANISA HIMAWAN selaku Chief Executive Officer CEO Direksi The Pakubuwono Development
Terbanding/Tergugat IV : INDRA WIDJAJA ANTONO
Terbanding/Tergugat II : DR. COSMAS BATUBARA selaku Komisaris Utama PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VII : PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN THE PAKUBUWONO SIGNATURE
Terbanding/Turut Tergugat : JUSTIN LIM HWA TAT
241 — 191
membuktikanmengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harusdibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntutuang ganti rugi NO, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1157K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972 yang menyatakan:Halaman 63 Putusan nomor 494/PDT/2018/PT DKIGugatan immateriil dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamanatuntutan tersebut disebabkan oleh karena tenadinya suatuPenghinaan terhadap Penggugat.Tidak ada penghinaan
197 — 318
Saksi Andrianus Asim;Bahwa tanah atau rumah yang ditempati oleh Mimin tersebut adalahkepunyaan ibunya Djaka Rumantaka anak Pangeran Tedja Buana;Bahwa tanah Marjana berasal dari hasil beli dari putri Pangeran TedjaBuana tapi nama putrinya tidak tahu;Bahwa saksi pengikut ADS tetapi ketika mau nikah tidak bisa dan haruspindah agama dan saksi ikut ibu saksi masuk agama katholik;Bahwa ADS diberhentikan karena terjadi penghinaan pada tahun 1964;Bahwa saksi pernah mendengar dari nenek saksi bahwa PangeranMadrais
175 — 40
tersebut diberitanda P33; 35.Fotokopi Harian Umum Malioboro Post Edisi No. 02* Th kk 27 Mei3 Juni1999 hal 1,2,11,12, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P34; 36.Fotokopi kliping dari beberapa media koran, yaitu Kedaulatan Rakyattanggal 19 Mei 1999, Bernas tanggal 20 Mei 1999, dan Jawa Postanggal 20 Mei 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P35; 37.Asli fotofoto keributan di depan Puro, penyerahan rumah KPHAnglingkusumo dan spanduk yang bertuliskan penghinaan
Terbanding/Tergugat I : GUNAWAN MAKMUR
Terbanding/Tergugat II : MISNAWATI alias ATIK binti S. NAWAWI
Terbanding/Tergugat III : Ny. NURMA NK
Terbanding/Tergugat IV : Jauhari Chandra
Terbanding/Tergugat V : H. Adnan
Terbanding/Tergugat VI : Camat Tampan
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Simpang Baru
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kelurahan Bandaraya
Terbanding/Tergugat IX : Camat Payung Sekaki
Terbanding/Tergugat X : Walikota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Turut Tergugat I : SINGGIH SUSILO,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : H. warman SH
Terbanding/Turut Tergugat III : THERESIA LUSIATISITI RAHAYU,SH
156 — 88
Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhangugatan Immateril, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yangisinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugianimmateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara Kematian, luka berat dan penghinaan,Bahwa hal mana juga dipertegas dalam Yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 seperti dikutipdi bawah ini:Penuntutan
88 — 21
yangdimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakanbahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugianmateriil terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa, Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapatberupa kerugian meteriil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dankeuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian moril, berupa ketakutan,penghinaan
39 — 22
Suami melakukan KDRT, pelecehan,penghinaan, dan lain sebagainya, tidak hanya kepada saya tapi jugaHal. 30 dari 101 halaman * Putusan Nomor:0232/Pdt.G/2015/PA.Prmorang tua saya.Perbuatan saya berdampak pada penurunan konsentrasi dalampekerjaan suami. Hal ini sungguh adalah kebohongan belaka. Padakenyataanya suami sayalah yang sering membuat keributan dikantor,melabrak saya, marahmarah, memaki bahkan mengintimidasi sayaselama berada dikantor yang sama.
106 — 39
G/2015/PN.Mdn Bahwa, Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapatberupa kerugian meteriil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dankeuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian moril, berupa ketakutan,penghinaan, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup ; Bahwa, untuk menentukan jumlah kerugian yang harus diganti unumnya harusdilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya, yangdirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti