. = Rp.604.740.000.000,00 = Rp. 42.331.800.000,00 dikali 8 (delapan) tahun =Rp. 338.654.400.000,00;Halaman 32 dari 112 Putusan nomor 189/PDT/2021/PT BDG53.Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, Penggugatjuga menderita kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan yangdiharapkan, yaitu sebesar Rp. 4.837.920.000.000,00 (empat triliun delapanratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), denganperhitungan sebagai berikut:1) Jika antara tahun 2003 sampai tahun

.28.221.200.000,00 dikali 8 (delapan) tahun = Rp. 225.769.600.000,00;Jika pada tahun 2012 sampai tahun 2019, tanah objek sengketa dijualdengan harga ratarata sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) per meter per segi dikali 4,316 Ha. = Rp. 604.740.000.000,00 =Rp. 42.331.800.000,00 dikali 8 (delapan) tahun =~ Rp.338.654.400.000,00;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat VII untuk membayarkerugian materiil berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan, yaitusebesar Rp. 4.837.920.000.000,00 (empat triliun

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Angka 52 (lima puluh dua), Angka53 (lima puluh tiga) dan Angka 54 (lima puluh empat) Gugatannya yang padapokoknya Penggugat meminta bunga yang diderita dengan total sebesar Rp564.424.000.000, (lima ratus enam puluh empat miliar empat ratus dua puluhempat juta Rupiah) serta keuntungan yang diharapkan terhadap obyek tanahsengketa total sebesar Rp 4.837.920.000.000, (empat triliun delapan ratustiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) serta

28.221.200.000,00 dikali 8(delapan) tahun = Rp. 225.769.600.000,00;2) Jika pada tahun 2012 sampai tahun 2019, tanah objek sengketa dijualdengan harga ratarata sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) per meter per segi dikali 4,316 Ha. = Rp. 604.740.000.000,00 =Rp. 42.331.800.000,00 dikali 8 (delapan) tahun =~ Rp.338.654.400.000,00;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat VIIuntuk membayar kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan yangdiharapkan, yaitu sebesar Rp. 4.837.920.000.000,00 (empat triliun

Atas perintah saksi korban,Terdakwa melakukan pengecekan kantor PTArchindo Development sesuai kartu nama yang diberikan saksi Suryana.Terdakwa melihat kantor PT Archindo Development hanya berupa rumahbiasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaanmenandakan kepada khalayak umum bahwa rumah tersebut adalah kantorPT Archindo Development yang memiliki proyek senilai Rp1.700.000.000.000,(satu triliun tujuh milyar rupiah) dari Koperasi AstraHonda Motor dan sebagai kantor yang akan mendapatkan

B/2019/PN Cbiyang memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan AHM (AstraHonda Motor) senilai Rp 1,7 triliun, Terdakwa tidak bertemu dengansiapapun karena kantor tersebut sepi, lokasi yang akan dibangunperumahan karyawan AHM hanya berupa persawahan kosong hingga suratdari Koperasi AHM yang menjadi alasan saksi Suryana meminjam danapada saksi korban tidak ada nomor dan tanggal suratnya yang memangadalah proyek fiktif.Dan terhadap saksi Tommy David seperti : jaminan sertifikat deposito AnTommy David

tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Makan Bakmi KelinciGiant Sentul City;Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, saksi CASMIYANTO melakukantransfer sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) ke rekeningtabungan atas nama Tommy David di Maybank Syariah KCP PermataJunction;Bahwa saksi Kartika Adiwinangun als Dewi mengatakan rekan bisnisnya yaituSuryana (Terdakwa dalam perkara lain) memiliki proyek pembangunanperumahan karyawan Asira Honda Motor (AHM) di Karawang senilai Rp1.700.000.000.000, (satu triliun

merupakan hasilkerjasama antara saksi CASMIYANTO dengan saksi Kartika Adiwinangun alsDewi, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan saksi Tommy DavidHalaman 203 dari259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbidialirkan melalui BSM dengan produk ITSM adalah ide saksi KartikaAdiwinangun als Dewi dan saksi Mariyam Abdi als Maya.Terkait kerjasamapeminjaman dana tersebut.Bahwa Terdakwa mengetahui semua proyek tidak benar, mulai dari proyekKoperasi Astra Honda Motor senilai Rp 1.700.000.000.000, (satu triliun

Bahwa Penggugat pada posita angka 21 halaman 28 dan petitumangka 14 halaman 12 mengenai tuntutan ganti rugi Kerugian Materiilyang mendalilkan antara lain sebagai berikut;Posita posita angka 21 halaman 28;Bahwa pada saat di atas Obyek Sengketa berjalan pabrik kertas yangtelah memiliki pangsa pasar yang stabil), maka kerugian matertil yangdialamioleh Penggugat akibat terdilusinya saham adalah sebesarRp. 40.000.000.000, (empat puluh triliun rupiah);Petitum angka 14 halaman 12;020202enee22= Menghukum

Para Tergugat membayar gantirugi materiil sebesar Rp.40.000.000.000, (empat puluh trilyun) dan ganti rugi immaternil sebesarRp. 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah);2.

U8, U9, U10, U11,U12, U13, sementara untuk petak tanaman produktif meliputi Petak P17, P19,P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26,J25, J26, H28, H29, H30, G28, G29, G30;Bahwa dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaranlahan di areal IUPHHBKHTI Tanaman Sagu PT NSP. seluas 3.000 Ha melaluipemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikanfaktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesarRp1.046.018.923.000,00 (satu triliun

Seluas 3.000 Ha melaluipemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikanfaktor ekologis yang hilang = maka dibutuhkan~ biaya sebesarRp1.046.018.923.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar delapan belasjuta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Perusakan LingkunganMelalui Pembakaran dari Fakultas Kehutanan IPB. Dr. Ir.

terbuktitelah melewati batas ambang sehingga akibatnya adalah terjadinyapencemaran terhadap lingkungan yang tidak dapat dicegah dan ini tentu sajamembahayakan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya;Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan diareal IUPHHBKHTI Tanaman Sagu PT NSP seluas 3.000 ha melaluipemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikanfaktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesarRp1.046.018.923.000,00 (satu triliun

No. 2753 K/PID.SUS.LH/2015yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Dengan demikian, perhitungan kerugian tersebut yang menjadi dasardakwaan serta tuntutan Penuntut Umum agar pengadilan menjatuhkan pidanatambahan terhadap Terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untukmemulihkan lahan yang rusak akibat kKebakaran lahan, dengan biaya sebesarRp1.046.018.923.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar delapan belasjuta sembilan ratus

Dari perhitungan yang dilakukan oleh lembagatersebut berdasarkan data yang diperoleh dari berbagaisumber, dapat diperoleh kesimpulan bahwa estimasi kerugianPemohon akibat hilangnya peunggan dan hilangnya potensipasar adalah sebesar Rp1.299.986.368.000,00 (satu triliun duaratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapanpuluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)per tanggal 31 Desember 2007;3 Bahwa terhadap ganti rugi yang dimintakan Pemohon atastindakan anti persaingan yang

tentang PersainganUsaha Tidak Sehat (UndangUndang No. 5/1999) sehubungan denganpengambilalihan siaran Barclays Premiere League atau English PremiereLeague (Liga Utama Inggris) musim 20072010 (selanjutnya disebutEPL) secara eksklusif oleh Astro Group (grup usaha Turut Termohon PKI, 11 dan IV) tanpa melalui proses yang kompetitif;2 Sehubungan dengan perilaku usaha tidak sehat yang dilakukan oleh paraTurut Termohon PK tersebut, Pemohon PK telah mengalami kerugiansebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugatbaik pada posita maupun petitum gugatannya yang pada pokoknyameminta kepada Majelis Hakim menghukum Para Tergugat, atasperbuatannya dan kelalaiannya, telah merugikan Penggugat sebesarRp150.000.000.000, (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dan immateriilsebesar Rp1.000.000.000.000, (Satu Triliun Rupiah) secara tanggungrenteng dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan.33.

gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);e Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad), yang merugikan ParaPenggugat;e Menyatakan Risalah Lelang Nomor 012/25/2018 Tanggal 10Januari 2018 adalah sah dan berharga sehingga mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;e Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian materiilsebesar Rp150.000.000.000, (Seratus Lima Puluh MiliarRupiah) kepada Tergugat dan immateriil sebesarRp1.000.000.000.000, (Satu Triliun

Harta/aset jauh lebih besar dari utang (aset jauh lebih besar dari liabilities),atau harta/aset lebih dari Rp. 1.000.000.000.000, (lebih dari satu triliun rupiah)sedangkan utang hanya Rp.218.000.000.000, (dua ratus delapan belas miliarrupiah) terdiri dari: Utang Perseroan BWBC Utang Pribadi Termohon Il Utang Pribadi Termohon Ill dicampurbaur dengan Utang CV.

HARTA JAUH LEBIH BESAR DARIPADA UTANG (ASET JAUH LEBIHBESAR DARI LIABILITIES).Harta/aset jauh lebih besar dari utang (aset jauh lebih besar dari liabilities), atauharta/aset lebih dari Rp.1.000.000.000.000, (lebih dari satu triliun rupiah)sedangkan utang hanya Rp.218.000.000.000, (dua ratus delapan belas miliarrupiah) dan utang tersebut sudah merupakan bagian dari:Utang Perseroan BWBC Utang Pribadi Termohon IlUtang Pribadi Termohon Ill dicampurbaur dengan Utang CV.

minus 1.159,70% (seribu seratus lima puluhsembilan koma 7 persen) atau mengalami kekurangan sebesarRp1.094.163.000.000,00 (satu trililun sembilan puluh empat miliar seratusenam puluh tiga juta rupiah) (bukti P13);17.Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, perhitungan rasio tingkat solvabilitas Termohon untuk periodelaporan 30 Juni 2013sebesar minus 1.045,62% (seriou empat puluh limakoma enam dua persen), atau mengalami kekurangan sebesarRp1.020.752.000.000,00 (satu triliun

Justru mengurangi puluhanribu karyawannya, padahal asset tumbuh menjad ratusan triliun, tiaptahun membukukan keuntungan triliunan, dan saat ini terjadi prosespenjualan saham ke Mitsubishi MUFJ, senilai kurang lebih 60 triliunrupiah, tetapi karyawan resah karena proses PHK menghantui mereka;Berdasarkan dalildalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, diHalaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglPengadilan

Kerugian immaterill:Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugatberupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, hilangnyankredibilitas, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidakdapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugatmenentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00(satu triliun rupiah);Sita Jaminan21.Bahwa agar terhadap gugatan Penggugat nantinya tidak akan

Kerugian ImmateriilBahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugatberupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, kredibilitas,dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilaidengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilaikerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);.

Namun dalamperkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesarRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);3. Bahwa melalui perhitungan ganti rugi tersebut (materiil dan immateriil)Penggugat telah berusaha untuk mempengaruhi Majelis Hakimpemeriksa perkara yang terhormat dengan perhitungan ganti rugi yangsedemikian "fantastis" namun tidak berdasar. Bahwa berdasarkan hasilpenilaian auditor finansial independen yaitu PT.

kepada saksisebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan saksi juga tidak tahupenggunaanya, uang tersebut diminta secara tunai semua dan saksi ambildari uang sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tersebut.Bahwa uang yang ada pada saya tinggal sebesar Rp 23.000.000, (duapuluh tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membayarpengadaan pipa paralon dan sekitar bulan Pebruari akhir 2016 paralontersebut sudah lengkap dan dikirim ke Desa Selosabrang sebanyak kuranglebih 150 merk triliun

paku beton usuk Rp 10. 500,Ss) 1 ons paku usuk Rp 2.000,t) 1 galon cat altek Rp 99.000,u) 23 zak semen hocim 50 Kg Rp 1.495.000,v) 4 zak semen 3 roda 40 Kg Rp 212.000,Halaman 40 dari 113 Putusan No.62/Pid.SusTPK/2018/PN Smg3)4)w) Biaya servis angkong Rp 350.000,x) 2 lakher angkokng Rp 20.000,y) Biaya las pintu gerbang Rp 300.000,Z) 1 kuas 4Inc Rp 12.000,aa) 1revil kuas rol Rp 12.000,Total belanja Rp 8. 618.400,Kegiatan belanja untuk rehap air bersih belanja barang sebagai berikut :a) 10 pipa merk Triliun

ReniMarlina.e) Rincian pembelian dan pengiriman pipa ke Desa Selosabrangadalah sebagai berikut:(1) 50 batang merk Triliun @ 2 panjang 4 meter warna putih(2) 100 batang merk Pralon @ 2 panjang 4 meter warna putihHarga pipa per batang sebesar Rp150.000,00, sehingga totalharga 150 batang pipa sebesar Rp22.500.000,00 dan sisanyasebesar Rp500.000,00 merupakan ongkos pengiriman pipasampai ke lokasi Desa Selosabrang.f) Pipa diterima oleh Sdr.

Gas : Rp 65.855.639.509,00 (enam puluh lima milyardelapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilanribu lima ratus sembilan Rupiah) ;Jumlah : Rp 70.794.924.609,00 (tujuh puluh milyar tujuh ratussembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat jutaenam ratus sembilan Rupiah) ; Kerugian Moril sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun limaratus milyar Rupiah) ;Untuk mengikat Tergugat yang dikhawatirkan tidak beritikad baik (telawder trow) serta dikhawatirkan tidak akan melaksanakan

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan MA ini merupakan terobosan hukum atauopelanggaran hukum,kiranyaperlu diskusi

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenaihukuman pidanaberupadendamaupungantikerugian. Putusanitusangatkelirupenerapan hukumnya.e.

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkanpidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusanMAinimerupakan terobosanhukum atau pelanggaran

Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar HukumPidana Universitas Indonesia, pada artikel KriminalisasiKorporasi Ancam Iklim Investasi yang dimuat di HarianRakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut:..Mahkamah Agung (MA) keliru. dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjaradalam

Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281tanpa jjindari PENGGUGAT;Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian yangdialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibatperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabiladitotal secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.026.756.250.000, (satu triliun duapuluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut :KERUGIAN MATERIIL :Halaman 11

karena itu. selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa petitum ke3, ke4 dan ke5 telah dapat dibuktikan olehPenggugat, oleh karena itu patut untuk dikabulkan, sedangkan petitum ke 6 untukmenghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT kerugian yang dialami olehPENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlahRp. 1.026.756.250.000, (satu triliun

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian yangdialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibatperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabiladitotal secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.026.756.250.000, (satu triliun duapuluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut :KERUGIAN MATERIILL : No Keterangan Nilai 1.

karena itu selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa petitum ke3, ke4 dan ke5 telah dapat dibuktikan olehPenggugat, oleh karena itu patut untuk dikabulkan, sedangkan petitum ke 6 untukmenghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT kerugian yang dialami olehPENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibat perouatan melawan hukumyang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlahRp. 1.026.756.250.000, (satu triliun

Asset total DJS dan BPJS Ketenagakerjaanadalah sebesar Rp.193,2 triliun dan hasil investasi DJS sebesar Rp. 21,5triliun;b.Surat Direktur Umum dan SDM selaku PPs.

Asset total DJS dan BPJS Ketenagakerjaan adalahsebesar Rp. 214,5 triliun dan hasil investasi DJS adalah sebesar Rp. 17,06triliun;e.Tergugat melalui Surat Direktur Perencanaan Strategis dan TeknologiInformasi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/4686/042016, Tanggal 12 April2016 kepada Direktur Kekayaan Negara dipisahkan Kementerian KeuanganRI, Perihal : Laporan Keuangan Audited Dana Jaminan Sosial & BPJSKetenagakerjaan Periode Tahun 2015;f.

usulinisiatif DPR tersebut, maka tindakan Tergugat Rekonpensi (15 orang) tersebutyang mengajukan gugatan dalam perkara ini, secara hukum telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Anggota DPR yang konsisten menyuarakanaspirasi rakyat dan reformasi hukum, merasa tercemar nama baiknya bahkan merasaadanya PEMBUNUHAN KARAKTER/CHARACTER = ASSASSINATIONsehingga sangat dirugikan, dan jika dihitung dengan uang tidak kurang dariRp.15.000.000.000.000, (lima belas triliun

Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI :1Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi AhmadYani,SH.MH. tersebut untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat Rekonpensi (15 Orang) tersebut telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrecht matige daad);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telahdiletakkan;Menghukum Tergugat Rekonpensi (15 Orang) secara tanggung renteng untukmembayar kepada Penggugat Rekonpensi ganti kerugian sebesarRp.15.000.000.000.000, (lima belas triliun

Pasal 3: Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesarRp.1.891.135.558.830, (satu triliun delapanratus sembilanpuluh satumiliar seratus tigapuluh lima juta limaratus limapuluh delapan ribudelapanratus tigapuluh rupiah) yang terdiri dari: 1. Modal PIHAK PERTAMA yaitu 94% (sembilanpuluh empatpersen) atas nilai tanah sebagaimana disebut pada pasal 2, adalahsebesar: (a).

Pasal 8 angka 3huruf f Perjanjian Pembangunan Blok B78 dan C7 antara TurutTergugat dan PPKK berbunyi: Pasal 3:Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesar Rp.2.880.940.000.000, (dua triliun delapanratus delapanpuluh miliarsembilanratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari: 1.Modal PIHAK PERTAMA yaitu 94% (sembilanpuluh empatpersen) atas nilai tanah sebagaimana disebut pada pasal 2, adalahsebesar: (a).

Pasal 8 angka 3huruf f Addendum Perjanjian Pembangunan Blok B78 dan C7 antara Turut Tergugat dan PPKK berbunyi: Pasal 3:Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesar Rp.2.880.940.000.000, (dua triliun delapanratus delapanpuluh miliarsembilanratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari: 1.Modal PIHAK PERTAMA yaitu 94% (sembilanpuluh empatpersen) atas nilai tanah sebagaimana disebut pada pasal 2, adalahsebesar: (a).

Pasal 8 angka 3huruf f Perjanjian Pembangunan Blok B2 dan B3 antara Turut Tergugatdan PPKK berbunyi: Pasal 3: Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesarRp.1.891.135.558.830, (satu triliun delapanratus sembilanpuluh satumiliar seratus tigapuluh lima juta limaratus limapuluh delapan ribu delapanratus tigapuluh rupiah) yang terdiri dari:2.

Pasal 8 angka 3huruf f Perjanjian Pembangunan Blok B78 dan C7 antara Turut Tergugat dan PPKK berbunyi: Pasal 3:Permodalan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimanadisebutkan pada pasal 1, diperhitungkan sebesar Rp.2.880.940.000.000, (dua triliun delapanratus delapanpuluh miliarsembilanratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari: 2. Modal PIHAK PERTAMA yaitu 94% (sembilanpuluh empatpersen) atas nilai tanah sebagaimana disebut pada pasal 2, adalahsebesar: (a).

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah Putusan Mahkamah Agung ini merupakanterobosan hukum atau pelanggaran hukum, kiranya

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidanaSuwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasuspajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian.

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Halaman 116 dari 143 halaman.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidanaSuwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasuspajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliruHalaman 117 dari 143 halaman.

Di atas Rp. 10 miliar sampai Per sertifikat hak Rp 25.000.000 dengan Rp. 1 triliun. tanggungane.

Di atas Rp. 1 triliun Per sertifikat hak Rp 50.000.000tanggungan Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk 03 Pelayanan pendaftaran Per bidang Rp 50.000pemisahan, pemecahan, danpenggabungan04 Pelayanan pendaftaran hapusnya Per sertifikat hak Rp 50.000hak tanggungan/Roya tanggungan05 Pelayanan pendaftaran Per bidangperubahan nama Rp 50.00006 Pengecekan sertifikat Per sertifikat Rp 50.000O07 Penerbitan surat keterangan Per SKPT Rp 50.000pendaftaran tanah (SKPT) Bahwa untuk permohonan

Di atas Rp 10 miliar sampai Per sertifikat hak Rp 25.000.000dengan Rp 1 triliun tanggunganDi atas Rp 1 triliun Per sertifikat hak RP 50.000.000tanggungan03 Pelayanan pendaftaran Per bidang Rp 50.000pemisahan, pemecahan, danpenggabungan04 Pelayanan pendaftaran hapusnya Per sertifikat hak RP 50.000hak tanggungan/Roya tanggungan05 Pelayanan pendaftaran Per bidang Rp 50.000perubahan nama06 Pengecekan sertifikat Per sertifikat Rp 50.00007 Penerbitan surat keterangan Per SKPT Rp 50.000pendaftaran tanah