Ditemukan 10721 data
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
.,);Bahwa dari hasil sidang Mediasi tersebut Mediator Dinas Tenaga kerja telahmengeluarkan hasil berupa Anjuran kepada para pihak, yaitu Para Penggugatdan Tergugat melalui Surat Nomor 567/2745/HISyaker/VIII//2015 tertanggal 27Agustus 2015. Perihal: Anjuran yang isinya:1. Agar pengakhiran hubungan kerja antara pihak Pengusaha PT SelectrixIndonesia dengan masingmasing pekerja Sdr. Aam Hidayat, dkk (18orang) dapat dilakukan terhitung sejak akhir bulan Agustus 2015.2.
PT. Gelora Sawita Makmur
Tergugat:
1.PT. Raja Marga
2.Said Mustajab
3.Sudigo
120 — 48
kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya yang sudah Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi gunakandalam rangka mengamankan Excavator dan Bulldozer milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat /TergugatRekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak makaPara Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Para Tergugat haruslahdihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 157, 283 RBg, Pasal 567
Terbanding/Penggugat : PT SEMEN JAWA
Terbanding/Tergugat I : CV. Tangguh Jaga Pati Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat II : Rizal Rizqiana Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat III : Dusit
61 — 22
SCG (40 KG)10 565/TIP/16.01/PBR/2 2eM'n: 16 1DO Rp52.50 Rp9.030.05 O17 Januari CEMENT 172 , 502017 SCG (50 KG)10 566/TIP/17.01/PBR/2 >Cl@S% 17 1DO Rp42.50 Rp9.137.55 O17 Januari CEMENT 215 5 a2017 SCG (40 KG)10 567/TIP/19.01/PBR/2 amis: 19 1DO Rp52.50 Rp9.030.07 O17 Januari CEMENT 172 ; 502017.
85 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum tetap;Bahwa oleh karena secara nyatanyata pihak Tergugat tidak bersedia membayarUpah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat, makasesuai dengan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yangmenghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat selama tidakdiperbolehkan bekerja oleh Tergugat;Bahwa atas dasar persoalan tersebut Penggugat telah meminta bantuanMediator di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Jalan KH Wahid HasyimNomor 14 Medan untuk Anjuran dari Mediator Nomor 567
435 — 247
Bukti T10Hengky Soetanto, yang terletak, Desa Passo, KecamatanBaguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, (Sesuai denganasli);Buku Tanah Hak Milik Nomor 4281, terbit tanggal 27November 2012, dengan Surat Ukur, tanggal 26 November2012, No. 00059/Passo/2012, Luas sisa 1.347 M2, atasnama Dominicus Buyung Kurniawan Ananto, yang terletakDesa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, ProvinsiMaluku, (sesuai dengan asli);Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 567, terbit tanggal29 Mei 2012, dengan Surat Ukur, tanggal
106 — 40
posita angka 8 diatas,berdasarkan pasal 151 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan jo pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 UU No.2 tahun 2004 TentangPPHI, sudah diupayakan bipartite pada Senin tanggal 19 September 2016,namun gagal mencapai kesepakatan, dan dilanjutkan ditingkat Mediasi diDisnakertrans Kota Semarang sesuai pasal 8, pasal 10 , pasal 13 ayat (2) ,pasal 14 dan pasal 15 UU No.2 Tahun 2004 Tentang PPHI, namun mediatorgagal menyelesaikan dan diterbitkanlah Anjuran oleh MediatorNo:567
Terbanding/Penggugat I : WAGINO
Terbanding/Penggugat II : SUYANTO
Terbanding/Penggugat III : SLAMET HISNAEDI
Terbanding/Penggugat IV : DARYONO
Terbanding/Penggugat V : NAHSUM WETNO
Terbanding/Penggugat VI : MULYADI
Terbanding/Penggugat VII : SUDIYONO
Terbanding/Penggugat VIII : UMAR KHOLIS
Terbanding/Penggugat IX : MERI SAPUTRA
Terbanding/Penggugat X : SAPRUDIN WALNO
Terbanding/Penggugat XI : HILAL NURIKSAN
Terbanding/Penggugat XII : RUDI HARTONO
Terbanding/Penggugat XIII : ALI HASAN
Terbanding/Penggugat XIV : TIARJO
Terbanding/Penggugat XV : TRIONO
Terbanding/Penggugat XVI : AHMAD YUNUS
Terbanding/Penggugat XVII : ARI YANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : JIBUDI
Terbanding/Penggugat XIX : ARMAN PRAYINDO
Terbanding/Penggugat XX : ERWANI
Terbanding/Penggugat XXI : MASDUKI
Terbanding/Turut Tergugat : 3. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu
Turut Terbanding/Tergugat XXII : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
90 — 45
penulisan Desa Bunglai pada Surat Ukur Sertifikatpara Penggugat adalah karena pada saat pengukuran tanah oleh BPN DesaTanjung Makmur masih berstatus UPT ( Unit Pemukiman Transmigrasi ) danmasih menginduk pada wilayah Bunglai, maka tanah tersebut masuk dalamwilayah Desa Tanjung Makmur.Bahwa faktanya dalam persidangan wilayah yang menjadi objek sengketaadalah proyek transmigrasi sejak tahun 1975 hal ini dapat dibuktikan denganbukti PO1 (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SumateraSelatan Nomor 567
sampai dengan Nomor 11 tersebut, letak tanahPembanding / semula Tergugat terletak di Desa Mendayung Kecamatan MadangSuku Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 124/PDT/2021/PT PLG.Menimbang, bahwa Para Terbanding/ semula Para Penggugat dalamPerkara a quo telah mengajukan bukti Surat berupa:P1 Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat SumateraSelatan pada Tanggal 3 Februari 1975 TentangPenyerahan/pencadangan tanah untuk proyek transmigrasiBaturajaMartapura Nomor.567
84 — 27
Sejahtera Bersama/H Yakin, ASLI SHM NO. 00132 TGL.31062009, AN ZULFIKAR, ASLI SHT NO 568/2012, ASLI SKMHTNO. 50 TGL. 15022012 ASLI SHM NO. 00131 TGL. 31122009, ANZULFIKAR, ASLI SHT NO 541/2012, ASLI SKMHT NO. 48 TGL.15022012, ASLI SHM NO. 00101 TGL. 31122009 AN ZULFIKAR,ASLI SHT NO 567/2012;Satu Bundel Dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Arham Efendi yangterdiri dari Avalis Kop.
Sejahtera Bersama/H Yakin, ASLI SHM NO. 00132TGL. 31062009, AN ZULFIKAR, ASLI SHT NO 568/2012,ASLI SKMHT NO. 50 TGL. 15022012 ASLI SHM NO. 00131 TGL.31122009, AN ZULFIKAR, ASLI SHT NO 541/2012, ASLI SKMHTNO. 48 TGL. 15022012, ASLI SHM NO. 00101 TGL. 31122009 ANZULFIKAR, ASLI SHT NO 567/2012;Satu Bundel Dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Arham Efendi yangterdiri dari Avalis Kop. Sejahtera Bersama/H Yakin;Satu Bundel Dokumen (asli) Permohonan Kredit an.Rinto Kirana yangterdiri dari Avalis Kop.
81 — 123
BOP Raskin No.2.35205 16Asli Kopelan kertas Penerimaan BOP Raskin No.6.752.275Type textNi.6963/03/2010, Rp.1.511.20550Ni.64,65/03/2010, Rp.5.815.18650Ni.059 s/d 061/03/2010,Ni.074.079/04/2010,Ni.80 s/d 92/04/2010,Ni.98/RSKN/04/2010,Ni.99 s/d 105/04/2010,Ni.108 dan 109/04/2010,Ni.106 dan 107/04/2010,Ni.1333 s/d 134, Rp.7.901.83560.Ni. 184 s/d 192/06/2010, Rp.Ni.Ni.166 s/d 168, Rp. 3.237.214162,163/06/2010, Rp.Ni.Ni.174/06/2010, Rp. 306.540,50169 s/d 173/06/2010, Rp.Ni. 19/R.13/XII/2010, Rp.Ni.Ni.567
Ni. 567 s/d 569, Rp. 7.886.610,Asli Kopelan kertas Penerimaan BOP Raskin No. Ni. 609 s/d 610/XT/2010, Rp.2dd205 16Asli Kopelan kertas Penerimaan BOP Raskin No. Ni. 531 s/d 594/XT1/2010, Rp.6.752.275Asli Kopelan kertas Penerimaan BOP Raskin No. Ni. 576 s/d 581/XT/2010, Rp.22.453.913,50Asli Kopelan kertas Penerimaan BOP Raskin No. Ni. 570 s/d 572, Rp. 7.350.000,Asli Kopelan kertas Penerimaan BOP Raskin No. Ni. 595 s/d 597/XT/2010, Rp.8.905.386,Asli Kopelan kertas Penerimaan BOP Raskin No.
.0141.02/01/2001Ni.072103/2010, Rp. 1.078.789Ni.54,55/03/2010, Rp. 1.658,968.Ni.66 s/d 69, Rp.3.793.83450Ni.6963/03/2010, Rp.1.511.20550Ni.64,65/03/2010,Ni.059 s/d 061/03/2010,Ni.074.079/04/2010,Ni.80 s/d 92/04/2010,Ni.98/RSKN/04/2010,Ni.99 s/d 105/04/2010,Ni.108 dan 109/04/2010,Ni.106 dan 107/04/2010,Ni.1333 s/d 134, Rp.7.901.83560.Ni. 184 s/d 192/06/2010, Rp.Ni.Ni.166 s/d 168, Rp. 3.237.214162,163/06/2010, Rp.Ni.Ni.174/06/2010, Rp. 306.540,50169 s/d 173/06/2010, Rp.Ni. 19/R.13/XII/2010, Rp.Ni.Ni.567
kertas Penerimaan BOP Raskin No.Rp,7.260.000.Asli Kopelan kertas Penerimaan BOP Raskin No.Ni.6963/03/2010, Rp.1.511.20550Ni.64,65/03/2010, Rp.5.815.18650Ni.059 s/d 061/03/2010,Ni.074.079/04/2010,Ni.80 s/d 92/04/2010,Ni.98/RSKN/04/2010,Ni.99 s/d 105/04/2010,Ni.108 dan 109/04/2010,Ni.106 dan 107/04/2010,Ni.1333 s/d 134, Rp.7.901.83560.Ni. 184 s/d 192/06/2010, Rp.Ni. 166 s/d 168, Rp. 3.237.214Ni. 162,163/06/2010, Rp.Ni.Ni.174/06/2010, Rp. 306.540,50169 s/d 173/06/2010, Rp.Ni. 19/R.13/XII/2010, Rp.Ni.Ni.567
33 — 16
(fotokopi dari fotokopi); Bukti P 10: Turunan Putusan Pengadilan Jakarta Negeri JakartaPusat Nomor 567/PDT.G/1987/PN.JKTPST. Tanggal 17 Februari 1988.(fotokopi dari fotokopi); 11 Bukti P11: Gambar Foto Jalan S. Wiryopranoto Nomor 14, KebonKelapan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);12 BuktiP12: Gambar Foto Jalan S. Wiryopranoto Nomor 14, KebonKelapan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
97 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, dalam bukunya:Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, CetakanKelima April 2007, Halaman 567, sebagai berikut:Kekuatan Pembuktian Formil:Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta autentik dijelaskanPasal 1871 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa segalaHalaman 19 dari 43 hal. Put.
90 — 20
secara hukum ;Bahwa perbuaian terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3)KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) potong celana leajing warna hitam ;2. 1 (satu) potong jaket switer warna hitam ;3. 1 (Satu) potong kaos oblong warna merah bergaris putih ;41 (satu) potong celana dalam warna abuabu ;1 (satu) buah pembalut wanita ;I (satu) pasang sandal wanita warna pink;567
24 — 17
hasil pembagian harta bersama sebesarRp.385.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah),pada tanggal 23 November 2018 atas penjualan rumah diPerumahan Duta Bumi 3 Nomor 10, Kelurahan Pejuang KecamatanMedan Satria Kota Bekasi (Yang disebut pada poin nomor 5 huruf e),karena sebenarnya antara Pemohon/Tergugat rekonvensi denganTermohon/Penggugat rekonvensi sudah sepakat bercerai danmembagi harta bersama dengan cara musyawarah kekeluargaan;Putusan Nomor 2750/Padt.G/2018/PA.Ckr. hal. 24 dari 567
101 — 44
;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2007, Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi Bali mengeluarkan Surat Nomor : 567/13174/V/Disnaker perihal PHK diPDAM Kab.Karangsem yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan26272829Pemberdayaan Masyarakat Kab.Karangasem, yang menjelaskan bahwaperundingan antara TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT telah dilaksanakan,tetapi gagal karena TERGUGAT tidak hadir ;Bahwa dalam perundingan itu Disnaker Provinsi Bali, telah memberikanpembinaan dan pemahaman berkaitan dengan
ILHAM FIRDAUS
Tergugat:
PT KERANJANG SUKSES INDONESIA
134 — 85
63 Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps10.11.Bukti P2 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Badung No. 237/PP/XII/Tahun 2019 TentangPengesahan Peraturan Perusahaan Keranjang Sukses Indonesia KepalaDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, tertanggal 09Desember 2019;Bukti P3 : Fotocopy Peraturan Perusahaan Keranjang Sukses IndonesiaTahun 20192021;Bukti P4 : Fotocopy Surat Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Badung No. 567
161 — 82
dimaksud sejumlah Rp. 3 Milyar,dan uang sejumlah tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat sebagaimana Penggugat telah menerima uang sejumlahtersebut dari Tergugat; Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada angka 8 diatas,Penggugat telah melengkapi selurun dokumen yang diperlukan dantelah menyerahkan dokumen tersebut kepada Tergugat;Bahwa diantara dokumen yang diserahkan Penggugatkepada Tergugat, adalah Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522.4.203/567
Terbanding/Penggugat : Soedarmoy
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Berau.
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tanjung Redeb
Terbanding/Turut Tergugat III : Prayitno
82 — 48
Ketiga, Surat Tanda Bukti Laporan kehilangan di Polres Berau No.POE:STPL/567/B/V/2004/KSPK tanggal 26 Mei 2004 sebagaimanabukti T.1.9, perlu dipertimbangkan apakah ketika Pembanding/dahuluHalaman 41 dari 47 Putusan Nomor 197/PDT/2020/PT SMRTergugat membuat surat kehilangan tersebut tidak diketahui olehTerbanding/dahulu Penggugat?;d.
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil perundingan bipartit tersebut pada intinyatelah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melaluimediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi.Bahwa mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran tertulis No.567/2617/HISyaker/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 (Bukti P3) yang pada amarnyamengajurkan halhal sebagai berikut :MENGANJURKAN1) Agar Pemutusan hubungan kerja oleh pihak Pengusaha PT.
145 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair, namun dipersidangan Hakim membuktikan dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,dengan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Penuntutan JampidsusKejaksaan Agung RI Nomor: 567
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero,Tbk.
Terbanding/Tergugat II : KPKNL
46 — 26
,Hukum Acara Perdata, hal 567);Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yangHalaman 16 dari 53 Putusan Nomor 303/PDT/2020/PT SBYsempurna, maka apabila kebenaran akta autentik disangkal,pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwasangkalannya benar (Pasal 1870 KUH Perdata)Bahwa Terhadap kredit tersebut, Debitur secara sukarela telahmenyerahkan sebagai jaminan (selanjutnya disebut agunankredit) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggunganyang dilakukan oleh pejabat yang berwenang