Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA GARUT Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Grt
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
145
  • Musthafa As Sibai, halaman100:coh SY 5 aS gly VN) Aa yh ally pe Go alld Lolae 1 pilly GEA gs adi dn. jll shall glBam 9 5M AS Dall Coe Gf a8 Gyo ald LeaLi) GIS I yalad 1 jul Ia Glad GS Lopes Guat bile Gus ELetalNEY 5 Ah Lal!
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JASA PRIMA RAYA;
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty Agreement) adalah lex specialist.Pasal 5 ayat (3) huruf d) dan e) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty Agreement) antara Indonesia dan Kanada mengatur:The term permanent establishment "shall not be deemed to include themaintenance of a fixed place of business solely for the purpose ofpurchasing goods or merchandise, or for collecting information, for theenterprise) the maintenance of a fixed place of business solely for thepurpose of
Register : 12-04-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Juli 2016 — NURRAHMAYANTI vs PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Pekanbaru
14128
  • The Agreed Work2.1 Jabatan Karyawan pada Perusahaan 2.1 The Employees initial tithe in thepada awalnya adalah sebagai Company shall be Accounting StaffAccounting Staff, dengan iokasi kerja di based in Jakarta.Jakarta.2.2 Perusahaan dapat sewaktuwaktu 2.2 The Company may from time to timeselama hubungan kerja berlangsung during the course of employmentmengubah jabatan Karyawan serta change the title of the Employee andmengubah perincian tugas dan tanggung amend the details on the duties andjawab Karyawan
Register : 09-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Prob
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7416
  • Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Prob.In all actions concerning children, whether undertaken by public orprivate social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall bea primary consideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan,penguasapenguasa pemerintahan, atau badanbadan legislatif, makakepentingan yang terbaik bagi anak harus
Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — PT ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwaberdasarkan perjanjian tersebut, pada Article 10 tentang Considerationmenjelaskan The processing and other sevices performed by theLiquefaction Company (PT Arun NGL) for the Producers shall be on a nonprofit, costofservice basis";Selanjutnya, di dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa PT Pertamina(Persero) diberikan mandat untuk menerima LNG yang diproses oleh PTArun NGL yang selanjutnya dikirimkan kepada pembeli.
Register : 22-03-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PA RAHA Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Rh
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1810
  • hadanah (pemeliharaan) terhadap anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK ,Perempuan Umur 9 tahun, ANAK II, Perempuan umur 7 tahun, dan ANAK III,Lakilaki umur 6 tahun, Ssementara dengan perceraian ini antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidupbersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak tersebut,maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — SAMUEL HADI WINOTO, OEY VS CYBEX GmbH, DK
274159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • These provisions shall also apply whenthe essential part of the mark constitutes a reproduction of any such wellknown mark or an imitation liable to create confusion therewith";Terjemahan bebas bunyi Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris 1967 adalahbahwa apabila peraturan perundangan negara anggota mengizinkan, makaatas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota harus menolakatau menangguhkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatumerek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan
Putus : 27-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136/B/PK/PJK/2007
Tanggal 27 Januari 2011 — BUT ABN AMRO BANK N.V. (ABN) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
6343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persyaratan adanya dua pihak atau lebihuntuk adanya suatu perjanjian atau perikatan yang sah seperti tersebutdi atas terdapat pula dalam hukum Belanda, yakni hukum yangmengatur hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan kantorpusatnya berdasarkan GTS Cost Sharing Agreement (yang padaKlausula 19 menyatakan bahwa Perjanjian tersebut diatur oleh hukumBelanda ("This Agreement shall be governed by the laws of TheNetherlands."), lihat Bukti PK13, him. 5). Lihat Prof.
Register : 07-09-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 28 Nopember 2018 — PEMERINTAH R.I CQ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL >< PT.KOBATIN
8857
  • Fern dalam bukunya Warrens Forms ofAgreements: Ferns Desk Edition menjelaskan bahwa any rights andobligations under this Agreement which either expressly or by their nature areto continue after termination or expiration of this agreement shall survive andremain in effect.
Register : 09-11-2012 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 B/PK/PJK/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. KATI KARTIKA MURNI;
6147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • senantiasa dibentuk untuk jangkawakiu lebih dari 2 (dua) tahun sehingga mendapat pembebasanpemotongan PPh Pasal 26 di Indonesia;Pembelian kredit atas perlengkapan industri, dagang atau ilmupengetahuan dapat dilakukan melalui perusahaan di negara Belandameskipun sebenarnya perlengkapan tersebut bukan di produksi diBelanda dan lainlain;Bahwa dalam Pasal 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Bergandaantara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah KerajaanBelanda disebutkan bahwa "This Agreement shall
Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1836/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — PT ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwaberdasarkan perjanjian tersebut, pada Article 10 tentang Considerationmenjelaskan The processing and other sevices performed by the LiquefactionCompany (PT Arun NGL) for the Producers shall be on a nonprofit, costofservice basis";Selanjutnya, di dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa PT Pertamina(Persero) diberikan mandat untuk menerima LNG yang diproses oleh PT ArunNGL yang selanjutnya dikirimkan kepada pembeli.
Putus : 18-07-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 03/HKI.MEREK/2015/PN.Niaga.SBY
Tanggal 18 Juli 2015 — LODDY GUNADI melawan YOHANNES SUGIARTO Cs
615257
  • Termasuk pula dalam pengertian yangbertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.Ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek sejalan dengan Pasal 6 bisayat (3) Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menyatakan :No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registeredin bad faith.
Register : 30-01-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 263/Pdt.G/2017/PA.Bdw
Tanggal 5 September 2017 —
10829
  • bisarukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akanmendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena ituperkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat diceraikan;Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakimsependapat dengan dalil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz Hal.36 dr 44 Put No. 0263/Pdt.G/2017/PA.Bdwhalaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagaiberikut :Load Ugad @bis tes alg Gung jt Shall
Putus : 18-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — I. PT.NINDYA KARYA (Persero), II. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq. MAJELIS ARBITER PEMERIKSA PERKARA dan PT. TRANFOCUS, diwakili MARIA CICILLIA PURWANTI bertindak dalam kapasitas selaku Direktur PT.TRANFOCUS
418323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding II:Dengan acuan Pasal 506 KUHD, Purwosutjipto (1984) mendefinisikanbahwa Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian dengan manapengangkut mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutanbarang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentudengan selamat;Sebagai bentuk perjanjian, maka Perjanjian Pengangkutan secarajpso jure melekat konsekuensi yuridis Pasal 1338 (1) KUHPerdata,dimana para pihak yang mengikatkan diri harus meletakkannyasebagai, atau setara dengan undangundang (shall
Register : 22-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 706/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
CINDY CLAUDYANA SEMBIRING K
Tergugat:
1.dr. DITRIANA
2.ARINDO RUSLAN
3.DRIEFMAN
Turut Tergugat:
KEPALA SEKOLAH SMA SHAFFIYATUL AMALIYYAH
11346
  • Untuk diketahui bersama, bahwa sejak pendiriannya, Yayasan PendidikanShafiyyatul Amaliyyah (YPSA) sebagai institusi pendidikan yang memilikivisi dan misi We Shall Create Golden Generation yang Disciplined,Religious dan Smart tidak membenarkan hukuman disiplin dalam bentuktindakan kekerasan fisik sebagaimana komitmen YPSA untuk menerapkanpendidikan yang disiplin, membimbing, melindungi, dan mengayomi(memberi teladan) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. MITSU MIIKE MACHINERY COMPANY LIMITED ;
5131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari negara yang telah mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, makabesarnya tarif untuk penerapan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimanaditentukan dalam P3B tersebut;Protocol antara Pemerintah Indonesia dan Jepang:Angka 5 (a):...on the earnings (other than those derived from the operationof ships or aircraft in international traffic) of a company being aresident of Japan which has a permanent establishment inIndonesia; but such tax shall
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
320179
  • Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) menyatakan:In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality:a. To be informed promptly and in detail in a language which be understandsof the nature and cause of the charge against him;Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminan minimal di bawah ini secara penuh, yaitu :a.
    To ensure that any person whose right or freedoms as herein recognizedare violated shall have and effective remedy, notwithstanding that theviolation has been committed by persons acting in official capacity;b.
    No one shall be deprived ofhis liberty except on such grounds and in accordance with such procedure asare established by law.Terjemahannya:Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenangwenang.
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP.
7239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pasar dalam rangka memajukanpemasaran barangbarang tersebut dan pengawasan penjualan barangbarang tersebut didalam negeri dari Komatsu Logistic Corp Japan,Bahwa apabila disandingkan keterangan yang diperoleh dari PemohonBanding atas kegiatan usaha yang dijalankan sebagaimana tertera diatasdengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 angka 4 huruf f yangdikecualikan sebagai BUT yang menyebutkan:"Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, the term"permanent establishment" shall
Register : 13-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 26-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Utj
Tanggal 11 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
2111
  • dua) orang anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 Oktober 2004 dan ANAK IIPENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 15 Oktober 2012, sementaradengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istriuntuk mengasuh ketiga anak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
Register : 24-04-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA BANGIL Nomor 845/Pdt.G/2020/PA.Bgl
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3718
  • bahwa Penggugat Rekonvensimembangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengandikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harusmemenuhi kewajiban yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah,maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensiselama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) joPasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syari dalam Kitab AlIqna juz IV halaman 46 yang berbunyi :gly Abi y Shall