Ditemukan 67006 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tanah Sertifikat 5g2014 Jahenap Balikpapan Bank mandiri Tindakan faktual Bpn samarinda Merah johansyah Kip 11g2016 Tun 6g2014 Rudy tandean Normansyah 22g2015 42g2013 Tri wibowo Bpn balikpapan Ricky elviandi afrizal Bpn kutim 07g2015
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 23-04-2025 — Putus : 30-06-2025 — Upload : 30-06-2025
Putusan PN KOLAKA Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Kka
Tanggal 30 Juni 2025 — Penggugat:
IBRAHIMA
Tergugat:
1.MASKUR
2.IDAM
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Desa Dahulu Desa Sani-Sani sekarang Desa Lawulo
2.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka
16 — 10
  • Penggugat:
    IBRAHIMA
    Tergugat:
    1.MASKUR
    2.IDAM
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah Desa Dahulu Desa Sani-Sani sekarang Desa Lawulo
    2.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-10-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 627/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 29 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan (BPN) Sumber Diwakili Oleh : Miftah Kusni, S.H., DKK
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Titi Karhati Diwakili Oleh : Bambang Hermanto HS, SH
Terbanding/Penggugat : Mohamad Timu Bin Amirudin
88 — 92
  • Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan (BPN) Sumber Diwakili Oleh : Miftah Kusni, S.H., DKK
    Terbanding/Pembanding/Tergugat : Titi Karhati Diwakili Oleh : Bambang Hermanto HS, SH
    Terbanding/Penggugat : Mohamad Timu Bin Amirudin
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 12-04-2022 — Putus : 06-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sgm
Tanggal 6 September 2022 — Penggugat:
Abd.Hamid
Tergugat:
1.Saani Mannulusi Alias Saani Binti Mannulusi
2.Juma Mannulusi Alias Juma Bin Mannulusi
3.Lurah Mawang
4.Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa
45 — 33
  • Penggugat:
    Abd.Hamid
    Tergugat:
    1.Saani Mannulusi Alias Saani Binti Mannulusi
    2.Juma Mannulusi Alias Juma Bin Mannulusi
    3.Lurah Mawang
    4.Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 14-11-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN PONOROGO Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Png
Tanggal 24 Januari 2023 — Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kantor Cabang Ponorog
2.KPKNL Madiun
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo
88 — 28
  • Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kantor Cabang Ponorog
    2.KPKNL Madiun
    3.Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 25-01-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 65/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
I Made Tangkas, SH
Terdakwa:
Anak Agung Ngurah Mayun
123 — 64
  • Bahwa setelah saksi menanyakan ke Lurah dan ke Dispenda mencariSPPTnya, di Kelurahan ada pengumuman tanah ini mau disertifikatkandengan adanya seperti itu saksi bilang sama keluarga dan selanjutnyasaksi ke BPN agar tanah itu di Blokir; Bahwa saksi tahu dari Kelurahan ada pengumuman tanah itu akandisertifikatkan; Bahwa selanjuntya saksi disuruh oleh pihak keluarga untuk membuatSurat pernyataan ke BPN mohon agar tanah itu di Blokir agar tanah itutidk bisa disertifiktkan; Bahwa tanah itu sudah bersertifikat
    tahun 1965; Bahwa foto copy Sertifikat yang ditunjukkan dipersidangan benarsertifikat ini tanah itu; Bahwa BPN sudah memblokir tanah itu dan sudah sempat mediasidengan pihakpihak namun tidak ada titik temu; Bahwa dengan adanya Sertifikat baru BPN digugat oleh TerdakwaAnak Agung Ngurah Mayun di PTUN Denpasar dan saksi sebagaiPenggugat Interpensi, Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN sah danPTUN Surabaya juga memenangkan kami; Bahwa terhadap obyek tanah itu sekarang masih pertanian; Bahwa Pemblokiran
    Pitik Pedungan tersebut setelanh kami menerima surat buktipendaftaran (kartu kuning) dilaksanakan pengukuran, kemudian dilakukansidang panitia dan kemudian ada keberatan dari pihak lain; Bahwa yang menjadi masalahnya karena ada keberatan, kami tahudari impormasi dari BPN; Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil kartu kuning tersebut untukmelanjutkan proses ; Bahwa saksi tidak tahu uang itu sudah dikembalikan kepada korban.
    Bahwa dibatalkan karena dicabutnya Sporadik oleh Kepala DesaPedungan; Bahwa saksi tidak tahu alasan Soradik dicabut; Bahwa BPN menanggapi Sertifikat No.0070 diajukan konversi olehTerdakwa diproses di BPN untuk menjadi hak milik mengetahui difloatingdipoting dengan alat ; BahwaTahun 1965 tidak bisa dfloating dengan alat sehinggamengajukan pergantian sertifikat; Bahwa Sertifikat tahun 1965 tidak ada NIBnya; Bahwa terhadap hasil mediasi itu ada keberatan atas putusan BPNitu, Anak Agung Ngurah Mayun
    mengajukan gugatan ke PTUN Denpsar,yangDigugat BPN dan putusan atas perkara tersebut tidak dapat diterima ; Bahwa atas putusan PTUN Denpasar tersebut Terdakwa mengajukanupaya hukum banding; Bahwa BPN punya aplikasi Indroid;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada keterangansaksi yang tidak benar karena waktu mediasi Semua permohonan Terdakwaditolak;10.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 4 Februari 2013 — YULIANTI, S.Sos Binti MUHAMMAD ADA
85 — 21
  • YULIANTI, S.Sos.1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Surat KuasaPengguna Anggaran (POKSKPA) Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah BPN R.I. Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 yangditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Drs. H.
    cekkelapangan;35e Bahwa saksi tidak ada terima uang dari Terdakwa ;e Bahwa benar Uang yang terkumpul dari Masyarakat jumlahnya Uangsebesar Rp35.000.000 diserahkan kepada Kantor BPN Kota Cimahisebesar Rp70.000.000 diserahkan pada siapa dan Uang sebesarRp.70.000.000 dibagi dua untuk Kantor lurah dan Kantor BPN ;e Bahwa benar biaya persertipikat sebesar Rp.1.000.000.e Bahwa uang yang masih ada disimpan Pak Lurah sebesar Rp.22.000.000.e Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benardan
    diDesa Cibabat Kecamatan Cimahi Utara ;Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 2009 tugas saksi sebagai Pengukurandan Pedataan Tanah Pada Kantor BPN di desa Cibabat KecamatanCimahi utara ;Bahwa prona tersebut benar tahun 2010 ;Bahwa benar Tugas pokoknya lurah adalah melaksanakan tugas tugas diPemerintahan, dan pemberdayaan Masyarakat di Lingkugan Kelurahan ;Bahwa benar biaya satu sertipikat Ro 1.000.000 itu dibagi Rp 500.000diberikan kepada kantor Lurah dan Sebesar Rp 500.000 biaya BPN cekkelapangan ;Bahwa
    saksi tidak terima uang dari Terdakwa ;Bahwa uang yang terkumpul 70.000.000. kemudian diserahkan padakelurahan 35 juta dan kepada BPN 35 Juta rupiahBahwa benar yang mensertipikatkan tanah sebanyak 70 sertipikat tanah ;Bahwa Biaya satu sertipikat Rp 1.000.000 itu dibagi Rp 500.000 diberikankepada kantor Lurah dan Sebesar Rp 500.000 biaya BPN cek kelapangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada saksi dan buktibuktilainnya
    YULIANTI, S.Sos.3. 1 (satu) eksemplar legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Surat KuasaPengguna Anggaran (POKSKPA) Percepatan PelaksanaanPendaftaran Tanah BPN R.I. Kantor Pertanahan Kota Cimahi TahunAnggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor PertanahanKota Cimahi Drs. H.
Pengadilan PTUN JAMBI Perdata Tanah
Register : 17-04-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 7/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 16 Agustus 2017 — Metty Rosita vs Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin,-dk
314 — 144
  • Ini tanah sudah bersertifikat, mintalah uang sama Ibu Nani ( IbuMardianis), karena dia membeli tanah tersebut kepada ibu nani( Ibu Mardianis),saya bilang ke Robi, yang jelas saya pernah datang ke Bpn mempertanyakankenapa tanah itu di ganggu, lalu saya minta ukur ulang dengan bapak mahmun,saya mendaftar untuk ukur ulang, waktu itu yang menerimanya ibu sumirah,selanjutnya saya ukur ulang dengan bapak mahmun adalah orang BPN, setelahdicek tanah tersebut aman dan tidak bermasalah, semenjak itu saya tidakmempermasalahkannya
    ;Bahwa saksi tahu Pada Waktu Tahun 1997 suami Ibu Metty Kerja PAM;Bahwa saksi ketemu ibrahim Hindun pada saat membuat pagar tanah tersebut ;Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bapak Ibrahim Hindun Meninggal ;Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu mardianis, dan hanya mendengar namanyasaja ;Bahwa saksi tidak pernah tahu atau melihat BPN hadir mengukur tanah tersebutuntuk penerbitan sertifikat Raflis Rajo Sutan ;Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman di kantor BPN atau Kantordesa, mengenai penerbitan sertifikat
    kerumah ibu Mardianis untuk pengurusan sertifikattanah ;e Bahwa saksi tahu yang melanjutkan kembali dalam pengurusan sertifikat tanah,Robi anak Raflis Rajo Sutan ;e Bahwa Saksi tahu tahun 2010 sudah ada orang yang menjual bunga disebelahtanah tersebut ;e Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa sebelum mardianis, siapa yang punya tanah ini ;e Bahwa pada waktu mengukur tanah tersebut, saksi tidak melihat ada patok BPNe Bahwa Saksi melakukan pengukuran pada tahun 2010 tidak ada didampingioleh pihak instansi BPN
    ;e Bahwa Saksi melakukan pengukuran yang kedua kali nya bersama anak Raflis,yang bernama Robi, tetapi tidak ada pihak dari BPN ;e Bahwa saksi terakhir kalinya ke lokasi tanah objek sengketa tersebut pada tahun2010 ;e Bahwa pada Tahun 2010 posisi tanahnya dibawah jalan aspal ;e Bahwa saksi mengukur tanah tersebut memakai tali ;e Bahwa saksi saksi tidak ikut pada waktu BPN turun kelapangan pada waktupengukuran tanah ;e Bahwa saksi memastikan pada surat jual beli, karna dalam surat jual beli ukurannya
    2012 tentang Pemberian Hak Milik AtasNama Raflis Rajo Sutan Atas Tanah Di Desa Sungai Ulak (yang selanjutnya disebutSKPH) (lampiran ke4 bukti T2) yang dijadikan dasar terbitnya objek sengketa aquo, atau dengan kata lain pengujian terhadap terbitnya SKPH secara mutatis mutandismerupakan pengujian terhadap objek sengketa dari segi prosedur ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penelitian data yuridis dan data fisikyang berkaitan dengan penerbitan SKPH terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 11-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN., II. BETTY NATALIA WIJAYA VS TRI WIBOWO, S.Mph;
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk pembatalan sertifikat membutuhkan waktu yang sangat lama,proses yang panjang, sampai kepada Kepala BPN di Jakarta,memerlukan biaya yang banyak, melelahkan pikiran Penggugat,Halaman 2 dari 32 halaman.
    ;Adalah merupakan keputusan Tergugat yang sewenangwenang yangtidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundangundangan yang berlaku, in casu PERMENAG/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;Pasal 9 ayat (2) yang inti sarinya menyebutkan, untuk memohon Hak AtasTanah Negara harus dipenuhi antara lain:a.
    BPN Nomor 3 Tahun 1997), PMDN Nomor5 Tahun 1973 (diubah dengan PMNA/Ka.
    BPN No. 3 Tahun 1997,PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1999 dan PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun1999;9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan proses penerbitanSertipikat Hak Milik No. 2957/Kelurahan Karang Joang an. BETTY NATALIAWIJAYA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 71/Kelurahan KarangJoang an.
    BPN No. 3 tahun 1997), PMDN No. 6 tahun 1972 (diubah dengan PMNA/ Ka. BPN No. 3 tahun 1997), PMDN No. 5 tahun 1973 (diubah denganPMNA / Ka. BPN No. 9 tahun 1999) ;Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali IlA. DASAR1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — HELNI, Ag.,M.Si VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., II. ARDIANSAH,S.Hut;
74 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1960 tentangPeraturan Agraria Pasal 20 ayat (1) Sertifikat Hak Milik adalah bukti terkuatdan terpenuhi, menurut hukum merupakan bukti yang sempurna, yangdiperoleh dengan cara yang halal mempunyai bukti kepemilikan yaituSertifikat Hak milik Nomor 13507 tanggal 12 Agustus 2014 terletak diKelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, SuratUkur Nomor 15083/MENTENG/2014, tanggal 1 Agustus 2014, luas 599 m2,kemudian setelah sidang pada tanggal 11 Maret 2015 Penggugatmelakukan kroscek pada BPN
    TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:Bahwa Penggugat mengetahui Surat yang menjadi Objek sengketa padatanggal 11 Maret 2015, dalam sidang perkara perdata Nomor3/PDT.G/2015/PN.PLK dan hasil kroscek pada BPN Kota Palangka Rayatanggal 11 Maret 2015, diketemukan fakta hukum Tergugat telahmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13507 tanggal 12 Agustus 2014terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota PalangkaRaya, Surat Ukur Nomor 15083/MENTENG/2014, tanggal 1 Agustus 2014,luas 599 m* oleh karenanya
    atas nama Ardiansyah, S.Hut,setelah dilakukan pengecekan ke BPN Kota Palangka Raya terdapatfakta hukum Tergugat telah menerbitkan Sertifikat HM 13507 tanggal 12Agustus 2014 atas nama Ardiansyah, S.Hut. terletak di KelurahanMenteng Kecamatan Jekan raya Kota Palangka Raya, Surat UkurNomor 15083/MENTENG/2014, tanggal 1 Agustus 2014, luas 599 m?adalah benar adanya;5.
    prosedur dalam proses penerbitan sertifikatsebagaimana digariskan oleh ketentuan:(a)Pasal 25 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ayat (1)Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksudPasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridismengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik juncto Pasal13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN
    Peta hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPNtersebut juga dijadikan dasar penerbitan peta bidang NIB15.01.03.02.04259 tanggal 23 Oktober 2009 yang dijadikan lampiranSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka RayaNomor 15/HM/BPN.62.71/2010, tanggal 1042010 Jalan Merica belumsampai pada lokasi tanah yang dimintakan oleh Saudara Ardiansah,S.Hut, dan rencana pembagian tanah yang dibuat oleh SaudaraSukardjo A.
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 02-05-2024 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN BANGKALAN Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bkl
Tanggal 8 Mei 2024 — Pemohon:
1.MUKHTARI
2.MOHAMMAD FAHMI
49 — 34

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan bahwa nama Pemohon1, Mohammad Ari dan nama Mukhtari dan nama Pemohon 2, Mohammad Aziz dan nama Mohammad Fahmi adalah nama satu orang yang sama;
    3. Membebankan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada para Pemohon;
    4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan;
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 07-01-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 14-10-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Trg
Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat:
SUNARTO
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. Bupati Kutai Kartanegara
2.DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
3.PUSKESMAS SUNGAI MERIAM KECAMATAN ANGGANA
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
5.KANTOR KECAMATAN ANGGANA
6.KANTOR DESA SUNGAI MARIAM KEC. ANGGANA
251 — 26
  • Dalam Priovisi:

    • Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I;

    Dalam Pokok Perkara:

    • Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

    DALAM REKONVENSI:

    • Menyatakan Gambar Ukur Nomor: 1445/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 101/HM/BPN
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 17-06-2019 — Putus : 21-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Mam
Tanggal 21 Juni 2019 — Pemohon:
Rosmiati
87 — 35
  • Memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mamuju sehingga sama dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7602116712920001 dan Kartu Keluarga No. 7602112409120007 atas nama Kepala Keluarga Kadar Sutiar Sidik.
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 23-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm
Tanggal 30 Juni 2021 — Pemohon:
Muh Harun Gani
73 — 20
  • p>
    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan menurut Hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 608 dan Surat Ukur Nomor 1530 Tahun 1983;
    3. Memberikan izin kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN
Pengadilan PA GRESIK Perdata Waris
Register : 02-01-2012 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PA GRESIK Nomor 0005/Pdt.P/2012/PA.Gs
Tanggal 18 Januari 2012 — PEMOHON
89 — 2
  • Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan,bahwa pemohon adalah ahli waris dari almarhum SUAMI IBU PEMOHON ASLI danPenetapan ahli waris tersebut diajukan untuk dipergunakan sebagai mengurus sertifikatdi BPN Gresik Atas nama SUAMIIBU PEMOHON ASLI;Berdasarkan halhal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua PengadilanAgama Gresik, Cq.
    PEMOHON ASLI meninggal pada tahun 1980, dan AYAH PEMOHON ASLI telahmeninggal dunia pada tanggal 24 September 2003; Bahwa setelah IBU PEMOHON ASLI meninggal dunia SUAMI IBU PEMOHON ASLItidak pernah menikah lagi, sehingga satusatunya ahli waris SUAMI IBU PEMOHONASLI adalah PEMOHON ASLI; Bahwa semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia SUAMI IBU PEMOHON ASLIberagama Islam dan dimakamkan dengan tatacara Islam; Bahwa maksud permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik namasertifikat di BPN
    PEMOHON ASLI meninggal pada tahun 1980,dan AYAH PEMOHON ASLI telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003;Bahwa setelah IBU PEMOHON ASLI meninggal dunia SUAMI IBU PEMOHON ASLItidak pernah menikah lagi, sehingga satusatunya ahli waris SUAMI IBU PEMOHONASLI adalah PEMOHON ASLI; Bahwa semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia SUAMI IBU PEMOHON ASLIberagama Islam dan dimakamkan dengan tatacara Islam; Bahwa maksud permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik namasertifikat di BPN
    PEMOHON ASLI meninggal pada tahun 1980, dan AYAH PEMOHON ASLI telahmeninggal dunia pada tanggal 24 September 2003; Bahwa setelah IBU PEMOHON ASLI meninggal dunia SUAMI IBU PEMOHON ASLItidak pernah menikah lagi, sehingga satusatunya ahli waris SUAMI IBU PEMOHONASLI adalah PEMOHON ASLI; Bahwa semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia SUAMI IBU PEMOHON ASLIberagama Islam dan dimakamkan dengan tatacara Islam;Bahwa maksud permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik namasertifikat di BPN
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TONDANO Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Tnn
Tanggal 24 Februari 2021 — TOMOHON UNIT TOMOHON TIMUR
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tomohon
2.KEMENTERIAN ATR/BPN CQ. KEPALA BPN KOTA TOMOHON
79 — 0
  • TOMOHON UNIT TOMOHON TIMUR
    Turut Tergugat:
    1.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tomohon
    2.KEMENTERIAN ATR/BPN CQ. KEPALA BPN KOTA TOMOHON
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 25 Juli 2019 — HUTABARAT
2.H.S.R br SITANGGANG
3.ICHSAN MUNTHE
4.SUTARDI
5.LILI MARLIANI BR PANJAITAN
6.SIRUS SINAGA
7.JAFAR
8.PENDI NAPITUPULU
9.MARIDEN MARBUN
10.PAIYAN SIHOMBING
11.DIRMAN SIHALOHO
12.ANTON HARIANJA
13.SUMARDI Alias KUAT
14.PARNINGOTAN SITINDAON
15.PAINO
16.RAMSES SIMARMATA
17.NASIB
18.SIRAIT
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq BPN cq Kanwil BPN Prov Sumut cq BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
59 — 10
  • HUTABARAT
    2.H.S.R br SITANGGANG
    3.ICHSAN MUNTHE
    4.SUTARDI
    5.LILI MARLIANI BR PANJAITAN
    6.SIRUS SINAGA
    7.JAFAR
    8.PENDI NAPITUPULU
    9.MARIDEN MARBUN
    10.PAIYAN SIHOMBING
    11.DIRMAN SIHALOHO
    12.ANTON HARIANJA
    13.SUMARDI Alias KUAT
    14.PARNINGOTAN SITINDAON
    15.PAINO
    16.RAMSES SIMARMATA
    17.NASIB
    18.SIRAIT
    Turut Tergugat:
    Pemerintah RI cq BPN cq Kanwil BPN Prov Sumut cq BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
    Menyatakan bahwa Yayasan Pembangunan Keluarga, yang mengajukanpermohonan Kepada Kepala BPN melalui Kantor Sub Direktorat AgrariaKabupaten Labuhan Batu, dimana pada tahun 1974 Kantor Sub DirektoratAgraria Kabupaten Labuhan Batu menyetujui permohonan tersebut denganmemberikan Lahan seluas 192 Ha (1.920.000 meter persegi) dengan Ukuran1600x 1200 M2 (Seribu enam ratus kali seriou dua ratus meter persegi) yangterletak di Dusun Aek Nabara,Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh HuluKabupaten Labuhan Batu
    SDA/UH/526/19/1974tanggal 18 Juni 1974 yang dimiliki oleh Pelapor (Penggugat) bukan merupakanalas hak yang berlaku sesuai dengan aturan dan peraturan perundangundangandi Negara RI, dan surat tersebut tidak ditemukan di BPN Kabupaten LabuhanBatu, karena surat tersebut bukan menjadi bundel warka pendaftaran tanah sesuaidengan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah;Bahwa oleh karena dari keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penyidik PolresLabuhan Batu dalam Laporan Polisi No.Pol:LP/653/III/2016
    Bahwasesuai dengan Keterangan ahli BPN Kabupaten Labuhan Batu NomorSDA/UH/526/19/1974 tanggal 18 Juni 1974 yang ditunjukkan kepada CamatKepala Wilayah Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utarayang dimiliki oleh Penggugat, bukan merupakan alas hak yang berlakusesuai dengan aturan dan peraturan perundangundangan di NegaraRepublik Indonesia dan surat dimaksud tidak ditemukan di BPN KabupatenLabuhan Batu, karena surat tersebut bukan menjadi bundel warkahperdaftaran tanah;Halaman 38 Putusan Perdata
    Bahwa sesuai dengan Keterangan ahli BPN Kabupaten Labuhan Batu NomorSDA/UH/526/19/1974 tanggal 18 Juni 1974 yang ditunjukkan kepada CamatKepala Wilayah Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara yangdimiliki oleh Penggugat, bukan merupakan alas hak yang berlaku sesuaidengan aturan dan peraturan perundangundangan di Negara RepublikIndonesia dan surat dimaksud tidak ditemukan di BPN Kabupaten LabuhanBatu, karena surat tersebut bukan menjadi bundel warkah perdaftaran tanah;3.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
180 — 143
  • Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.Kepala BPN Pusat cq.Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN)Kabupaten Langkat, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.1 A KwalaBingail, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada 1. IKHWAN HUDAYA, S.H / Kepala SeksiPenanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada KantorHalaman 2 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDNPertanahan Kabupaten Langkat, 2.
    Dengan demikianTERGUGAT yang jika memiliki HGU kebun asal konsesi Horrison seluas3821 hektar hanya membayar IPEDA yang terdaftar seluas + 700 hektar,sisanya seluas + 3121 hektar ditelantarkan dan menjadi hutan tuasehingga HGU menjadi hapus dan kembali menjadi Tanah Negara,sebagaimana diatur dalam pasal 34 huruf e UndangUndang No. 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA);Bahwa oleh karena Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara danKantor BPN Kabupaten Langkat telah menyatakan
    AMAL TANI serta KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:72/HGU/BPN RI/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka WaktuHak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Industri dan Dagang AmalTani Disingkat PT.
    ) RI sesuai dengan Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No.72/HGU/BPN RI/ 2013 tentangPemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Perkebunan dan Dagang AMAL TANI disingkat PT.
    Amal Tani, berakhir haknya tanggal 31 Desember2037;Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor : 72/HGU/BPN RI/2013 tanggal 23 Juli2013, oleh pemohon yang dalam hal ini PT.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 24-10-2023 — Putus : 02-07-2024 — Upload : 03-07-2024
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Tlg
Tanggal 2 Juli 2024 — Menteri ATR/BPN Republik Indonesia di Jakarta cq. Kakanwil Kantor Pertanahan ATR/BPN di Surabaya, cq. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tulungagung
80 — 0
  • Menteri ATR/BPN Republik Indonesia di Jakarta cq. Kakanwil Kantor Pertanahan ATR/BPN di Surabaya, cq. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tulungagung
Pengadilan PA KARAWANG Perdata Agama
Register : 10-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA KARAWANG Nomor 744/Pdt.P/2020/PA.Krw
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 4
  • BPN No. Pasal 22 ayat 1. Luas 1279m2 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi);Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Karawang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkanpenetapan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan halhal tersebut Pemohon memohon agar Bapak KetuaPengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang menangani,memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapansebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
    BPN No. Pasal 22 ayat 1.Luas 1279 m2 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi)Bahwa almarhum pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutangatau wasiat apapun;Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi wariskepada para ahli warisnya;Saksi Il, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di , KabupatenKarawang.
    BPN No.
    BPN No. Pasal 22 ayat 1.Luas 1279 m2 (Seribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta kejadian tersebut di atas,majelis berkesimpulan bahwa faktafakta tersebut sesuai dengan faktafaktahukum sebagai berikut:1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau. yangdinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ( Vide pasal 171 hurup (b)Kompilasi Hukum Islam)2.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 20-06-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG
41 — 26
  • KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG