COSMAS CEKARUS, STP sebagaimanadiatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :wanna nn n Bahwa mereka Terdakwa 1. HARSONO AHMADI KODA,SPdanTerdakwa 2.

Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harusdibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, makaDakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan terbih dahuludakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, pasalpasal dakwaan mana selengkapnya berbunyisebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999:Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negarayaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi LampungNomor: SR2223/PW08/5/2016 tanggal 28 Desember 2016, telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.402.000.000,(empat ratus dua juta rupiah).an Perbuatan terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPKKecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Halaman 21 dari 78 hal.

putusan ini maka segala sesuatu yangterjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dipergunakan untukmemperkuat pembuktian ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangandengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55ayat (1) keI KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Dakwaan Kedua : Pasal 3 jopasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang

tetap pada Tuntutan Pidana danPembelaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semuakejadian dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidanganperkara ini termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangandengan bentuk Dakwaan Subsidaritas yaitu :PRIMAIR : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat(2) dan (3) UU49No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP ;SUBSIDATR: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Il telah beritikad baik untuk mengembalikan kerugianKeuangan Negara sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas jutarupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Paniai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolakdengan memperbaiki pidana yang dijatuhnkan, yang amarnya seperti tertera dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahHal. 65 dari 69 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Achmad Sawantersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon/Terpidana dan Terpidana II dinyatakan tidak dapat diterima, makaPemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Terpidana II dibebankan untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Rp. 63.793.000,00 (Enam PuluhHalaman 16 dari 139Putusan No.31/Pid.SusTPK/2019/PN.PalTiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah) yangmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016dan Tahun Anggaran 2017.won nnn Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001

diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RINo.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 angka (2) KUHP.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FATHURI RAHCMAN Als FATUR Bin MUQODIMtidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang R.I Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahHalaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT JMBdiubah dengan Undangundang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;2.

Sehingga totalyang diperoleh Terdakwa/Pembanding sebesar Rp. 14.174.500,selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibebankan kepadaPembanding/Terdakwa sebagai Pidana Uang Pengganti ; Menimbang, bahwa selain fakta hukum dalam pertimbangan diatasPembanding/Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaanPrimair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor. 31 Tahun 1999sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU RI Nomor. 31 Tahun

., M.Hum tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.B.

SYAHRIAL LABELO, SH, M.Si untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa, yang pada pokoknya:1Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwaISNAENILARENGKENG, SH., M.Hum secara keseluruhan;Menyatakan terdakwa ISNAENI LARENGKENG, SH., M.Hum tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa dan terdakwa oleh dengan sendirinya dan sekaligus telahdipertimbangkan Majelis Hakim pada unsurtindak pidana yang dinyatakan telahterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan PrimairPenuntut Umum telah dipertimbangkan dan dari pertimbangan pertimbangantersebut, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maupun subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP;Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP ;Halaman 154 dari 199 halaman Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PN SrgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

PD AGROTAMA MANDIRI mengalami kerugiansebesar Rp.3.301.209.292,82 (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratussembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh duasen).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun

,MT., Bin SugengSugiyanto telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangtUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahuluakan membuktikan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primairterbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi tetapi apabiladakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 Tahun1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa ISMIT TIDORE dari segala tuntutan hukum;3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya dalam keadaan semula4.

penerimaan dan pengeluaran Desa harusdidukung oleh Alat Bukti yang sah Bahwa perbuatan ISMIT TIDORE mengakibatkan kerugian keuangannegara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT TIDORE Untukkepentingan Pribadinya. sebagaimana Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor :700/381 .a/03/2018 tanggal 21 November 2018.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ISMIT TIDORE selaku Kepala Desa yehu,Kecamatan Oba tengah, kota tidore kepulauan yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 tahun 2013 tentangHalaman 29 dari 226 Putusan

TteMenimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

,M.Si bin Ahmad Dermawi tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama samasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPdalam Dakwaan Primair.2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, makaMajelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaansubsidair dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Surat Dakwaan Penuntut Umumin casu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancamPage 135 of 191pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa Nasdini Indriani Pgl Dini telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHal 2 dari 202 Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2020/PN.PdgUndangundang

bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telahmempertimbangkan Dakwaan Primair terlebin dahulu, maka Majelis juga akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu dengan konsekwensi apabiladakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perludibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidar.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dandiancam berdasarkan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Tindak PidanaKorupsi. yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang TindakPidana Korupsi, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta PeraturanPerundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Nasdini Indriani Panggilan Dini telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primatr.2.

(lima belas juta rupiah) yang digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhanpribadinya, dan sisanya dibagikan Terdakwa bersama saksi FAUZI ASRI.sonnnnn onan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.

FULIARO ZENDRATO, SE atau uang yangberasal dari dana anggaran pengadaan mobil dinas.Hal 142Putusan Pengadilan TIPIKORNo .06 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dengan fakta yuridis yang telah terbukti tersebut Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh PenuntutUmum kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh PenuntutUmum ke persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :Primair: Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidiair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Apabila unsurunsur pasal dalam dakwaanPrimair semuanya terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan,sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair

M.Si.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama danberlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 )Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang Undang No : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 JoPasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang

Menyatakan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Bin SIDIK ARTASIK (Alm) tidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Melakukantindak pidana korupsi Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Bahwa jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat dariperbuatan Terdakwa BENI DWI CAHYADI yaitu sebesar Rp193.507.000,(seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.