Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu. kepadanya, membuat hutang = ataumenghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu. kepadanya, membuat hutang ' ataumenghapuskan piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa dan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan yang salingbersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh bukti petunjuk yangmembentuk fakta hukum Bahwa caracara atau upaya yang terdakwapergunakan untuk mendapatkan

Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatanpenggandaan uang;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 joPasal 55 ayat (1) KUHP;Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 598/Pid.B/2015/PN MalangMenimbang, bahwa Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP unsurunsurnyasebagai berikut :1.Barang siapa2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain3.Dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

juta dengan cara menyalakan dupa;Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidakbisa menggandakan uang dan katakata yang disampaikan kepada korbanhanya akalakalan saja;Dalam Pasal 378 KUHP disebutkan larangan yaitu dengan cara yangmenggerakan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untukmenyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang harus apabila menggerakan orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Barang siapa ;2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Migdengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberihutang atau menghapuskan piutang ;Ad. 1.

dalam perkara inipihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa SUTOYO yangidentitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaanserta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwatersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampumempertanggungjawabkan segala perbuatannya.Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

terdakwa RIFO WIHARDO BIN AZHAR, pada hari Senin 06Januari 2014 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih dalam tahun 2014, bertempat di Taman Baka Kelurahan Mangga BesarKecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud hendakmenguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik denganmemakai nama palsu atau martabat

Majelis Hakim akan13mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkanfaktafakta yang terungkap di persidangan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta di persidangan,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum,yaitu Pasal 378 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut : Barang siapa ; Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian

Nomor 931 K/Pdt.SusBPSK/2016bebas;Menimbang, bahwa tujuan utama UUPK adalah memberdayakanKonsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat Konsumen,dimana kedudukan Konsumen sering memiliki posisi tawar yang lemahsebagaimana dalam penjelasan Pasal 18 UUPK tahun 1999menyebutkan bahwa "larangan pencantuman klausula baku yang isinyamerugikan Konsumen bertujuan untuk menempatkan kedudukanKonsumen setara dengan Pelaku Usaha berdasarkanprinsip kebebasan berkontrak";Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8

tahun 1999 bertujuanuntuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasatermasuk penerapan klausula baku;Menimbang bahwa pengaturan klusula baku dalam produk undangUndang Nomor 8 tahun 1999 yang memberikan pengertian bahwa:Kalusula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syaratyang telah dipersiapkan dan diterangkan terlebih dahulu secara sepihakoleh Pelaku Usaha yang selalu tidak setara mengakibatkan Konsumensering

KeduaBahwa Terdakwa Febi Ari Wibowo Bin Sihar pada hari Kamis tanggal 18Agustus 2016 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu laindalam Bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel.MetroKec.Metro Pusat Kota Metro, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak untukmemeriksa / mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsuatau martabat

Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepadaperlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangandan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingankepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuantersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsurunsur yang bersifatKemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkatdan martabat

pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdiingat lagi bulan Desember 2012 sekira jam 06.00 wib atau setidak tidaknyapada suatu waktu itu antara bulan Oktober 2012 sampai Desember 2012 atausetidaktidaknya pada tahun 2012 , bertempat di Puskesmas Kunduran Kec.Kunduran kabupaten Biora atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Neged Blora , dengan maksud untukmenguntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denganmemakai nama palsu atau martabat

ataupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebihdahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dariunsur pasal ini, yaitu:e Menggerakan adalah tergeraknya hati koroban dan mau melakukan suatuperbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan ;e Nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak, yangdigunakan si petindak;e Keadaan palsu ialah apabila sipetindak itu bersikap seakan akanpadanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat

salah surat kabarharian agar TERGUGAT dengan itikad baik membayar klaim asuransi yangdiajukan PENGGUGAT;Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana pada Angka 7 s/d Angka 12 di atasmerupakan perbuatan yang melanggar perjanjian asuransi yang disepakati olehTERGUGAT dengan PENGGUGAT, sehingga perbuatan yang demikian adalahperbuatan wanprestasi (ingkar janji);Bahwa atas perbuatan wanprestasi (ingkar janji) TERGUGAT dimaksud,PENGGUGAT telah mengalami kerugian dan merasa dipermainkan dandirendahkan harkat dan martabat

Jkt.Sel.(2) IMMATERIILL :Bahwa pada dasarnya harkat dan martabat serta nama baik PENGGUGAT tidakdapat dinilai dengan jumlah uang, namun guna adanya pertanggungjawabanhukum dari TERGUGAT atas perbuatannya dan agar TERGUGATmemperlakukan nasabahnya secara hormat (tidak dipermainkan), makaPENGGUGAT menuntut sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah)15.

pada pokoknya memohon agar memberikan putusan yang seadiladilnyadengan hukuman yang seringanringannya karena Terdakwa mengakui danmenyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan serta berjanjitidak mengulangi melakukan perbuatannya, namun dalam akhir pembelaannyaHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN PbrPenasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaktidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa dikembalikankepada kedudukan harkat dan martabat

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsuryang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telahterpenuhi, maka dakwaantersebut telah dapat dinyatakan terbukti sehinggaMajelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan atau setidaktidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa dikembalikankepada kedudukan harkat dan martabat

sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yangmenghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawanhukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakanpembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dandapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkanbukan untuk menurunkan martabat

mempertimbangkan pula halhal yang dapat meringankan danmemberatkan hukuman bagi Terdakwa ;Halhal yang memberatkan:= Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;Halhal yang meringankan:= Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;= Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;19= Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selain pertimbanganpertimbangan tersebut perlu pula diingatbahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidaksampai menghilangkan harkat dan martabat

Kantor Koperasi Serba Usaha Artha Guna Sejahtera alamatPerumahan Pesona Griya Purwosari F3 Alkmar Mertopuro Kecamatan PurwosariKabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bangil, baik yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, denganmamakai nama palsu atau martabat

berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa Sri Wulandaribinti Ngairi yang menggunakan katakata bohong atau tipu muslihat tersebut makapihak Koperasi Serba Usaha Artha Guna Sejahtera menjadi yakin dan percayabahwa perhiasan tersebut berupa emas sehingga secara bertahap memberikanpinjaman uang seluruhnya sebesar Rp. 24.650.000, (Dua Puluh Empat JutaEnam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jaminan perhiasan yang olehterdakwa dikatakan terbuat dari emas telah memenuhi pengertian memakai nama palsu atau martabat

MARTIN, M.Hum menerangkan bahwa tersebut di atasmengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baikterhadap seseorang (penghinaan berarti perobuatan memburukkanatau memandang rendah seseorang, atau memakimaki Seseorangdan pencemaran nama baik berarti perbuatan mencemarkan(menjadikan kotor) atau memburukkan martabat (harga diri seseorang).Orang yang dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya adalah orangyang ditujukan atau orang yang dimaksudkan oleh kalimatkalimat itu.Bahwa kalimat postingan akun

MARTIN, M.Hum menerangkan bahwa tersebut di atasmengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baikterhadap seseorang (penghinaan berarti perobuatan memburukkanatau memandang rendah seseorang, atau memakimaki Seseorangdan pencemaran nama baik berarti perbuatan mencemarkan(menjadikan kotor) atau memburukkan martabat (harga diri)seseorang).

Yang diketahui berasal dari pembalakan liar;Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancamanatau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atauketerangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukanperbuatan;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN. Ttn.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman ataupenyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan,sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB,Terdakwa sedang berbelanja di simpang empat samadua, kemudian pada saatitu Terdakwa bertemu dengan Saksi M.

dihubungkan dengan bukti (P.3) terbukti bahwa anak tersebut lahir daripasangan Suami Isteri Tergugat selaku Ayahnya sebagai Tergugat danPenggugat selaku Ibunya sebagai Pengugat, dan terbukti kedua anaktersebut belum mumayyiz artinya anak tersebut masih dibawah umur 12tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (2)UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak14atas kelangsungan hidup untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

Oleh karena itupula anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anakmelekat harkat, martabat, dan hakhak dasar manusia yang harus dijunjungtinggi;Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksudtersebutdiatas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari keduaorang tuanya atau dari orang yang menjadi Pengasuh utamanya dalammelaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebutdewasa, dan khususnya terhadap anak yang belum mumayiz disampingusaha sebagaimana yang

Penggugat/Terbanding) telah dipenuhi sebagaimana mestinya,seperti ditegaskan pada amar putusan angka 8 (delapan) dan 9(sembilan) yang sifatnya Condemnatoir, yang dapat dikutipkembali, yaitu:Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura KabupatenHalmahera Barat periode 20102015 yang melakukanpengusulan pemecatan dan pengusulan Pergantian AntarWaktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatanhukum"; "Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkatdan Martabat

delapan ratus empat puluh tigajuta lima ratus ribu rupiah), padahal menurutPenggugat/Terbanding berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriTernate No.46/Pdt.G/2016/PN.Tte jo Putusan Pengadilan TinggiMaluku Utara No.19/PDT/2017/ tanggal 19 September 2017 joPutusan Mahkamah Agung RI No.160K/PDT.SUSParpol/2018tanggal 19 Februari 2018, pemecatan Penggugat/Terbanding darikeanggotaan partai Hanura tidak mempunyai kekuatan hukum danmenghukum kepada Tergugat I, II, Iii, IV, dan V untukmengembalikan harkat dan martabat

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

diri,keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan UndangUndang Nomor 35tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segalakegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai denganharkat dan martabat

Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadikekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yangdapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yangmemiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telahbekerja dengan penghasilan setiap bulan Rp1.800.000,00 (satu juta delapanratus ribu rupiah), sehingga hak hidup Xxxx lebih terjamin.

Kabupaten Deli Serdangdan pada tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Gg.Marhid Lk.VIII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam tahun 2012 sampai tahun2014 atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di LabuhanDeli, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hokum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supayamember hutang maupun menghapuskan piutang.Ad.1.

Bahwa ia terdakwa DENI RAMDHANI Bin RAMLI HASBI pada hariSabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 17.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tol Jagorawi KelurahanBaranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan maksudhendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupunrangkaian

Unsur Dengan mmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataumenghapus piutang ;Ad. 1.Unsur Barang siapa :Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalahsiapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayahNegara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukumpidana Indonesia ;Menimbang, bahwa

diri,keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan UndangUndang Nomor 35tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segalakegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, Secara optimal sesuai denganharkat dan martabat

Selama hubungan keduanyaterjalin tidak pernah terjadi kKekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calonmempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuanselaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calonmempelai pria juga telah mempunyai usaha sendiri di bidang Sablon denganpenghasilan setiap bulan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga hakhidup XXXXX lebih terjamin.