Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Tidak Memiliki Lega/Standing Mengajukan Gugatan atau Perkara a quo (eksepsi gemisaanhoedanighela),Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 47/G/2016/PTUNMks,tanggal 3 November 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, denganPutusan Nomor 12/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 14 Maret 2017 dan ditingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah

Mks. tanggal 14 Maret2017 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor47/G/2016/PTUN. Mks. tanggal 3 November 2016:MENGADILI KEMBALIMengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa KeputusanWalikota Palopo Nomor 220/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 tentangPembentukan Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo, periode 20162019;3.

197/PDT/2018/PT MKS

P U T U S A N:NOMOR : 197/PDT/2018/PT MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalamDErKAra ANTAL A : +n 2 nn nnn e nnn ene nn ene nn nn ene nnn nn enn enna enn nana nn nena na nenenanenesST.H A LIM A H, Tempat /tanggal lahir dijeneponto /18 April 1962, Umur 54tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTNAura Blok G4, No.9, Kelurahan

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal3 Mei 2018, Nomor: 197/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 197/ PDT/ 2018/PT MKS., dalam tingkat banding ; .

Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal4 Mei 2018, Nomor:197/PDT/2018/PT MKS., tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksadan mengadili perkara tersebut ; 2222222 ene noeBerkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraTENTANG DUDUK PERKARANYA:n Mengutip serta memperhatikan halhal yang tercantum dan terurai dalamsalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 24/Pdt.G/ 2017/PNJnp tanggal 17 Januari 2018

Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman Rp. 136.000.JUMI AN Lo eeeeeeeeeeeeeeteeeeeeees Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah).Him 13 dari 13 him Put No.197/PDT/2018/PT MKS

659/Pid.Sus/2021/PN Mks

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2021/PN Mks Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor659/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20Mei 2021 tentang

tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebuttelah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka dinyatakandirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2021/PN Mks

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.SURATNO, S.H.Panitera Pengganti,ELISABETH RANTEPADANG.SHHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2021/PN Mks

181/PID.SUS/2021/PT MKS

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 181/PIDSUS/2021/PT MKS tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukanMajelis pemeriksa perkara ini;3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar nomor 181/PIDSUS/2021/PT MKS tanggal 25 Maret 2021 tentang PenununjukanPanitera Pengganti;4. Penetapan Ketua Majelis nomor 181/PID SUS/2021/PT MKS tanggal25 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;5.

,MHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Makassar nomor 181/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 25Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut,dengan dibantu oleh Saparuddin, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota Hakim Ketuattd ttdH. Sulthoni, SH.,MH Corry Sahusilawane, SH.,MHttdHarini, SH.

,MHPanitera PenggantittdSaparuddin, SHHalaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 181/PID.SUS/2021/PT MKS

27/PDT/2020/PT MKS

Desa CarammingKecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / Tergugat II;SALAM Bin AMPE, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam, Warga NegaraIndonesia, Alamat Dusun Kaleleng Bulu Desa CarammingKecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani,selanjutnya disebut sebagai Terbanding III /Tergugat III;Pengadilan Tinggi Tersebut ;Setelah Membaca ;1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 15 Januari2020 Nomor 27/PDT/2020/PT MKS

tentang Penunjukkan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Surat penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal15 Januari 2020 Nomor 27/PDT/2019/PT MKS, tentang penunjukan PaniteraPenggantiuntuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalammeneriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;3.

dengan batasbatas :e Utara dengan Ampe Bin Sufu;Halaman.5 dari 15 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT MKS Timur dengan kebun Ampe Bin Sufu; Selatan dengan kebun Banawa;e Barat dengan kebun Hasaning;SUB II. Kebun seluas + 10.000 m? dengan batasbatas :e Utara dengan Kebun Sitti/Hajanang; Timur dengan Kebun Hajanang; Selatan dengan Kebun Banawa; Barat dengan kebun Jumalang;SUB III. Tanah Perumahan seluas + 1000 m?

,M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan TinggiMakassar tanggal 15 Januari 2020 Nomor: 27/PDT/2019/PT MKS ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusanini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh keduaHakim Anggota, serta dibantu oleh Andi Munaty, S.H.,M.H.

,M.H.NIP: 19640207 199003 1 001TURUNAN RESMIPENGADILAN TINGGI GORONTALOPANITERA/SEKRETARISSYAMSUL ALAM, SHNIP. 19540302 198503 1 003Halaman.16 dari 15 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT MKSHalaman.17 dari 15 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT MKS

497/PID.SUS/2020/PT MKS

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor497/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 15 September 2020 tentang PenetapanPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PidanaNomor 497/Pid.SUS/2020/PT MKS dalam Pengadilan Tingkat Banding;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor497/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 17 September 2020 tentang hari dantanggal sidang;3.

didugaNarkotika Jenis Shabu yang terjatuh dari tangan Anak saksi GILANGBASIR PANGGALA, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN,SH mengambilnya setelan itu. memperlihnatkan kepada Anak saksiGILANG BASIR PANGGALA dan Anak saksi GILANG BASIRPANGGALA mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikankristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu tersebut Anak saksiGILANG BASIR PANGGALA yang membawanya yang diperoleh dari Ik.LAMATEL;Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

bahwa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2410gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,2244 gram milik tersangkaBAHARUDDIN Alias LAODE Bin LAJINTANG adalah benar mengandungMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan No.Urut 61 LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

,M.H. masingmasing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Makassar Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 15 September2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakimanggota, dan dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

NIP. 19640207 199003 1 001Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Mks tanggal 22 Desember 2010 tentang PenetapanPersidangan yang terbuka untukUMUM, 22 ee eee ree er ee ee ee eee eee eee eee3.Penetapan.. ...........+43. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/ PEN.H/G.TUN/20 10/PTUN. Mks tanggal 22 Desember 2010 tentang PenetapanPersidangan yang terbuka untukUMUN 22 eee re eee ee eee eee eee eee eee eee eeweere Telah membaca surat gugatanPEAQGUGEE

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2017/PTUN Mks. tanggal 27 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, nomor 323/Pdt.P/2020/PA Mks.

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, nomor323/Pdt.P/2020/PA Mks.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah);Demikian Penetapan ini dijatunkan pada hari Selasa, 4 Agustus2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hyriyah, oleh kamiDra. Hj. Nadirah Basir,S.H.

No.323/Pdt.P/2020/PA Mks

Mks dari pemohon ;

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

387/PDT/2020/PT MKS

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 November 2020Nomor : 387/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 November 2020Nomor 387/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untukmendampingi dan membantu Majelis Hakim;3.

Tergugat melakukanPengukuran Pengembalian/Penetapan Batas sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Baraatas nama pemegang Hak Samaila Thalib berdasarkan Berita Acara Nomor :04/BA/IX/2014 tanggal 19092014 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugatdinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01328/Bara semula atas namaSyamsuddin kemudian dibalik nama ke Sulaiman Overlap keseluruhan denganSertifikat Hak Milik 05/Bara atas nama Samaila Thalib (Bukti P4, P5, dan P6);Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No. 387/PDT/2020/PT MKS

Bahwa Terbanding semua Penggugat menerima seluruh pertimbangan putusan aquo, karena menurut hemat Terbanding semula Penggugat bahwa judex factietidaklah salah didalam menerapkan hukum;Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No. 387/PDT/2020/PT MKS.2. Bahwa terhadap alasanalasan keberatan dari Para Pembanding semula ParaTergugat dari Memori Bandingnya mulai pada alasan Keberatan Pertama sampaldengan alasan Keberatan Ketiga, bahwa Judex Factie sudah tepat dalammenerapkan hukum.3.

Menolak Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Tergugat;Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No. 387/PDT/2020/PT MKS.2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Plp;3.

,M.H ).NIP. 1964 0207 1990 03 1 001Halaman 22 dari 20 Halaman Putusan No. 387/PDT/2020/PT MKS.

810/Pid.Sus/2019/PN Mks

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal16 Maret 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor810/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 29Mei 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN MksSetelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan

Pasal 16 UndangUndang Nomor: 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. A.

Rajawali PapuaForesta untuk mengangkut 12 (dua belas) container adalah notaperusahaan;Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks Bahwa nota perusahaan yang saksi amankan dari 12 (duabelas) kontainer milik PT.

STRAIT MAS bersandar di Pelabuhan SoekarnoHatta Makassar.Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks Bahwa pada saat itulah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananWilayah Sulawesi, tiga kontainer milik perusahaan Terdakwa yaitu PT.MANSINAM GLOBAL MANDIRI, untuk dikirim ke suarabaya.

,M.H.Panitera Pengganti,Nuriya Awad, S.HHalaman 61 dari 61 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks

Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2512 K/PDT/2001. Mengenai Objek berupa Tanah Pekarangan Perumahan sebagaiberikut:1. Tanah Pekarangan yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat 1, denganLuas + 160 M2 dengan batasbatasnya sebagai berikut;Sebelah Utara : Tanah milik TermohonSebelah Timur : Tanah milik Bongga S / Pemohon IISebelah Selatan : Jalan RayaSebelah Barat : Tanah Milik Arruan Sangga/ PPRN.2.

Mks., Jo.

Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2512K/PDT/2001. Di pertimbangkan untuk pelaksanaan eksekusi karenapara Pelawan khususnya Pelawan (satu) tidak tinggal diam untukmelakukan Perlawanan baik secara fisik maupun upaya hukumkarena Pelawan sama sekali tidak pernah berperkara dengan MILATAHIR;12.Bahwa dengan dasar uraian tersebut diatas, maka Putusan No.8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2512K/PDT/2001.

Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2512K/PDT/2001. Tidak mengikat para Pelawan Khususnya Pelawan (satu)karena tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutabel);4. Menghukum Terlawan untu membayar biaya perkara.dan atau memberi putusan yang seadiladilnya menurut hukum.Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pdt.Bth/2018/PN.

Baahwa tidak benar para pelawan adalah semuanya sebagai pihak ke3(ketiga) Deden Verzet yang mengajukan perlawanan terhadap putusanPengadilan Negri Polewali No. 8/Pdt.G/2010/PN.POL Jo PutusanPengadilan tinggi Makassar No.59/Pdt/2011/PT , MKS Jo PutusanMahkamah Agung Ril No.2512K/PDT/2011 karena para pelawan khususnyapelawan 6 saampai pelawan 12 adalah pihak dalam pokok perkara awalpada putusaan yang telah dimohonkan eksekusi dan kedudukannya sebagaipara tergugat.

Mks tanggal 22 Juni 2017 an. LAESA A MANGGONG

32. 1(satu) lembar kwitansi dari PD Pasar Makassar Raya sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran satu ekor sapi kurban;

33. 1 (satu) lembar kwitansi dari PD Pasar Makassar Raya sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran satu ekor sapi kurban.

126/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks

Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid. Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa / sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ABD.

Melaporkan pemasukan semua bentuk jasa kepada direksi;Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.3. Melaporkan kondisi keamanan, ketertiban dan kebersihan.Bahwa sehubungan dengan tujuan untuk menambah Potensi PendapatanDaerah khususnya PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, saksi LaesaAndi Manggong.

Pasar MakassarRaya Kota Makassar Nomor : 974/545/S.Kep/PD.Psr/XI/2014 tanggalHalaman 15 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.19 November 2014 tentang Penyusunan Tarif Jasa Jualan Dan PelayananPD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar;Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, kKemudian saksi Laesa AndiManggong. Amd (terpidana) memerintankan Lk. Syamsuddin, Lk. AnmadAmin dan Lk.

Amd (terpidana) memberikan uang hasil sewa lostsebagaimana tersebut diatas.Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks. Perbuatan Terdakwa yang menerima uang hasil sewa lost Pasar Pa baengbaeng dari saksi Laesa Andi Manggong. Amd (Terpidana) dengan jumlah Rp.120.000.00.

MH.NIP. 19611210 198203 1 007Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.Halaman 58 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.Hal 2 dari 59 Putusan Nomor 126/Pid.Sus.TPK/2017 /PN Mks.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Mks, tanggal 06 April 2022 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000

,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

/2015tanggal 23 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enampuluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22Mei 2015 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III16 Makassar karenadidakwa :Kesatu :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat tersebut di bawah ini,yaitu pada bulan Maret tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013, bulan April 2013 dan padahari Senin tanggal 06 Mei 2013, atau setidaktidaknya dalam tahun 2013 di AsramaYonif 721/Mks

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melaluipendidikan Secaba PK di Pakatto, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatanselama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Bintara selanjutnya pada tahun 2010mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee, Kabupaten Bone, ProvinsiSulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampaisekarang dengan pangkat Serda NRP. 21100160250391.b.

Nurhalima Nurdin (Saksi1) pada 2012 diAsmil Yonif/721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, setelah perkenalantersebut Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi1 kemudian padatanggal 25 Februari 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi1 atas izin Kesatuan diBTN Menro, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang,Sulawesi Selatan serta memiliki surat nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari CatatanSipil Nomor : 054/18/II/2013 dan Terdakwa dengan Sdri.

Terdakwa tidak merestui pernikahannyasehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi1 mulai tidakharmonis.Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut sehingga antara Terdakwa denganSaksi1 sering terjadi cekcok mulut dan Terdakwa sering melakukan penganiayaanterhadap Saksi1 dengan cara menendang, memukul, mencekik leher sertamembanting tubuh Saksi1 ke tempat tidur yang dilakukan beberapa kali antara lain : Yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di AsramaYonif 721/Mks

390/PDT/2019/PT MKS

Bahwa dengan berbagai upaya telah dilakukan Penggugat dalammenyelesaikan perkara ini Secara kekeluargaan akan tetapi ternyata siasiabelaka; Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan iniPenggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan putusan sebagai berikut :PRIMAIR Hal 4 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum pula para Tergugat secara bersama sama dengantanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkaraHal 5 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.

Saksi lahir di Kawerang ( jauh~ dari ilokasi tanahsengketa ); Saksi tidak tahu batasbatas dan luas tanah sengketa; oe Saksi tahu tanah Kaseng karena diberitahu oleh Kaseng; Saksi tahu Kaseng memperoleh tanah dari orang tuanya karena diberitahu oleh Kaseng;Hal 13 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.

(Vide : Putusan Hal. 20, alinea keI); Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliru dantidak cermat, karena fakta yang diperoleh dari keterangan saksisaksiPenggugat/Terbanding ( selengkapnya terlampir CD rekaman suara ) adalah:Saksi Sampara Bin Galuttu, dibawah sumpah ( keterangannya tidakbersesuaian satu sama lain ) menerangkan sebagai berikut :Hal 15 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.

Pemberkasan ...... .......::0008 Rp.134.000,JUMLAH Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 25 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.

M E N G A D I L I:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 11 Juli 2019 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

345/PDT/2019/PT MKS

Granadha, Sao Soro Kannae LLt.2,Jalan WR Supratman Nomor 2 Makassar, sebagaiTerbanding III semula Tergugat III;Pengadilan Tinggi tersebut ;Halaman 1 dari 30 hal.Putusan Nomor 345/PDT/2019/PT MKSTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2018yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 25 Juli 2018 dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2018/PN Mks

(tiga ratus juta rupiah);Halaman 6 dari 30 hal.Putusan Nomor 345/PDT/2019/PT MKS Kerugian Immateriil yang semuanya itu. menurut hukum dapatdimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yangwajar dan setara, yaitu sebesar Rp 10.000.000.000, (Sepuluh miliarrupiah);Total keselurunan berjumlah Rp 10.450.000.000, (Sepuluh miliar empatratus lima puluh juta rupiah);10.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor226/Pdt.G/2018/PN Mks pada tanggal 17 Juli 2019 2019 yang dibuat oleh Drs.Junaedi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakanbahwa Hermawan, S.H.

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor226/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 11 Juli 2019 2019, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Abdul Rahman Soleh, S.H.,M.H.

,M.H.NIP.19580817 198012 1 002.Halaman 30 dari 30 hal.Putusan Nomor 345/PDT/2019/PT MKS

Menyatakan bahwa demi hukum Akta Jual beli Nomor 103/MKS/2006 adalah sah;3.

Bahwa ikut terlawan II memproses balik nama dan memasang Hak tanggungansertifikat hak Milik Nomor : 388/Kelurahan Pintu Kabun telah sesuai denganaturan yang berlaku yakni berdasarkan Akta jual beli Nomor : 103/MKS/2006tanggal 09 November 2006, Akta Hak Tanggungan Nomor : 025/MKS/2007tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Tessi Levino, Sarjana Hukumpejabat pembuat Akta Tanah Kota Bukittinggi;III.

Photo Copy Akte jual beli No. 141/MKS/1996 tanggal 24 Mei 1996, dibuat olehNotaris Yulfaisal, SH, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materaicukup, selanjutnya diberi tanda P.3;4.

Foto Copy Akta Akta jual beli Nomor : 103/MKS/2006 tanggal 09 November 2009,telah diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T4.II;3. Foto copy surat perjanjian tanggal 26 November 2008, telah diberi materai cukup,telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T4.III;Menimbang, bahwa Ikut Terlawan II mengajukan Buktibukti surat sbb :1.

Foto Copy Akta Akta jual beli Nomor : 103/MKS/2006 tanggal 09 November 2009,telah diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda ITII.2;3.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor602/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 20 November 2019 yang amarselengkapnya sebagai berikut:Hal. 2 dari 6 hal.

apakah Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangUndang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 602/PID.SUS/2019/PT MKS

HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor602/PID.SUS/2019/PT MKS