Ditemukan 1011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : butir busiri butar buhir buti butiar butiti buturu butirã butira butiro butirr butirt
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Maret 2013 — PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. Lawan 1. MUEHLBAUER AG. 2. MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn Bhd.
368 — 294
  • mutandis dianggap termasuk danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam PokokPerkara ini.Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas setiap, setiap dan seluruh dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telahmelakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dan perbuatan melawan hukum,kecuali atas halhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I danTergugat IT.Bahwa inti dari Gugatan Penggugat berdasarkan dalildalil Penggugat pada butir1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagikomisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SuwirLaut selaku individu. tidak memenuhi persyaratan sebagaipengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukanpengurus perusahaan;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678,dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakanbahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos
78 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 763 K/PID.SUS/201510.11.menyimpulkan Pemohon Kasasi sebagai KPA, karena PemohonKasasi tidak mengelola anggaran, tidak ada membuat SPM dan SP2Dsebagai syarat utama seseorang dapat dikualifikasikan sebagai KPA,untuk lebih jelas mohon dibaca Memori Kasasi Bagian III huruf A butir1, 2, 3 hurup a, b,c, d,e, f, 4dan 5;Bahwa demikian pula kekeliruan Judex Facti yang mempersalahkanPemohon Kasasi yang tidak melakukan verifikasi pisik dengan tidakmengecek ke lokasi atau tempat/alamat dari pada Pemohon
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-04-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 24 Nopember 2014 — HENNY ANDRIANTO ; ADI PRATIKNO; RISNANDAR; RACHMANTO ABDULLAH; LAWAN; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN;
122 — 37
  • 14gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan karena dalam perundingan Bipatrit yangdi TERGUGAT I tidak mencapai kesepakatan, maka untuk mencari keadilan PARAPENGGUGAT dan Pengurus Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI)melanjutkan proses penyelesaian perselisihan, dengan mengajukan permohonan untukmengadakan Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.Bahwa dalam mediasi yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2013, dapat dicermatipada surat ANJURAN Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, pada halaman 9 butir1
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 294/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : RUDY JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MINAWATI JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. PETROMAS PERSADA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : RATNA NINGSIH, SH Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Ir. SAHALA HUTAPEA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Diwakili Oleh : EDEN SIAHAAN
Terbanding/Penggugat : Ir. SWANDI SIMORANGKIR
Terbanding/Tergugat VI : HIMMELLENA NAPITUPULU, SH, SPN
Terbanding/Tergugat VII : MELANIE OKTAVIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : MARIANI WATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
356 — 175
  • Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang melakukanpembangunan sebuah Hotel yang bernama PRIME PLAZAHOTEL KUALA NAMU di atas objek perkara aquo adalahmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada butir1 sampai dengan 4 halaman 6di dalam Gugatan Penggugatdengan alasan sebagai berikut:Bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata) menyebutkan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
724 — 796
  • Pasal 1 butir 4Perma No. 3/2005 :Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 menyatakan:"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada PengadilanNegeri selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelahmenerima pemberitahuan putusan tersebut ;Pasal 1 butir1 Perma No. 3/2005 menyatakan:Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidakmenerima putusan KPPU ;Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2005 menyatakan:*Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan
    Pst.Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon ;PEMOHON TIDAK MELANGGAR UU NO. 5 TAHUN 1999 KARENAPERJANJIAN ANTARA PEMOHON DENGAN PT TELKOMSELTIDAK MEMENUHI UNSURUNSUR YANG TERKANDUNG DALAMPASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 :5.1.5.2Bahwa amar Putusan Termohon butir1, Termohon menyatakanbahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang rumusannyaseutuhnya adalah sebagai berikut:Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelakuusaha pesaingnya untuk menetapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2514 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman >< ERI ZULFIAN, S. Pt., S.H., M.M.,
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981).Mengenai alasanalasan Terdakwa :Bahwa alasanalasan Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 —
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagikomisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurutPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),Suwir Laut selaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagaipengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukanpengurus perusahaan;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473 678,dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Lautbukan merupakan Direksi;Bahwa bedasarkan Pasal 32 UndangUndang KUP, Suwir Laut selaku individutidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan Mahkamah
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 63/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 21 Juni 2016 — PT. BALILYSTA KARYAUTHAMA sebagai Pembanding L a w a n ; 1. HAJI RIDWAN, SH sebagai Terbanding I 2. HAJI IMAM SUNARDHI sebagai Terbanding II 3. I MADE SUARDIKA sebagai Terbanding III 4. YULIA RAHMADHANY sebagai Terbanding IV 5. TUTIK DANAKUSUMA, SH sebagai Terbanding V 6. GUSTI MADE ERNI SALIHATI, SH sebagai Terbanding VI 7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAc.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Turut Terbanding
61 — 20
  • demikiansangatlah tepat dan beralasan secara hukum pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam alinea ke2, ke3 dan ke4pada halaman 113 sampai halaman 114 Putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 879/PDT.G/2014/PN.Dps, tanggal 6 Agustus 2015yang dimohonkan banding oleh Pembanding dalam perkara a quo, danoleh karena itu pula Terbanding mohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh keberatan Pembanding dalam angka Il butir1
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 19/PID.TPK/2012/PT PLG
Tanggal 11 Oktober 2012 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Abdul Rasyid, AMD Bin K.H.A Wahab Saidy Diwakili Oleh : Rosalina, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Alwie, SH., MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Victor Antonius Sidabutar, SH. MH
193 — 136
  • Surat Edaran Direksi PT.BRI Persero Tbk No.S.YADIR/ADK/01/2008,tanggal 17 Maret 2009 tentang revisi atas ketentuan KUR yangsebelumnya diatur dalam Surat Edaran Direksi No. 34DIR/ADK/91/2008, tanggal 21 Januari 2008, IV ketentuan umum butir1 mengenai persyaratan calon debitur.2. Surat Edaran Direksi PT.BRI Persero. Tok Nomor.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
147 — 58
  • Tindak Lanjut yang dilakanakan oleh Tergugatmasih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawasluditerima oleh Terugat pada tanggal 2 Desember 2018, sehingga dalilPara Penggugat pada halaman 12 angka 12 butir1 tidak terbukti.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukanmerupakan Direksi.Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selakuindividu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678,dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwaSuwir Laut selaku individu adalah pihak yang berwenangmewakili 14 korporasi tersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebutyang mencantumkan identitas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyampaikankembali surat Nomor 1025/JKT/MUPKPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli2013 Perihal tanggapan atas surat S10019/WPUJ.06/KP.12/2013 tanggal17 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKBPPh Badan Nomor 00005/206/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 kepadaKPP Madya Jakarta Pusat dimana sampai saat Pemohon Bandingmenerima Keputusan Keberatan dengan nomor KEP tersebut di atas,Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihakTerbanding;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan Pemohon Banding pada butir1
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 13-03-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 104/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 15 Mei 2018 — PTPN II, DKK VS SUYARTONO, DKK
180 — 112
  • dan Il tentang Exceptie Error In Persona, Exceptie Plurium LitisConsortium, Exceptie Obscuur Libelli, Exceptie Disqualificatoire Exceptiedan Tentang Dilatoria, sehinggaPutusan Majelis Hakim halaman 104alinea keduayang menyatakan :akan tetapi telah menyangkut padapokok perkara yang harus' dibuktikan kebenarannya denganpembuktian.BERDASAR HUKUM DINYATAKAN onvoldoendegemotiveerd, dengan penguatan dalil tambahan : Eksepsi Pembanding, tentang :e EKSEPSI OBSCUUR LIBEL terhadap dalil posita halaman 7 butir1
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-04-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 69/PDT.G/2015/PN DPK
Tanggal 25 April 2016 — 1.HENDRIKO WIJAYA 2.HILDA WIDJAYA MELAWAN 1.IDA FARIDA 2.M. A. HENDRO 3.MAJ. UDARA S. KARDONO 4.PT.UNGGUL MAS SEJAHTERA 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAAN NASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK. 6.KURNIA HERMAWAN 7.Ny. DJURNAWATI SOETARMONO 8.PPAT Ny. ISMIATI DWI RAHAYU 9.PPAT Drs. TEDDY HASANUDDIN
327 — 113
  • Bahwa Tergugat I, menolak dalil Para Penggugat pada butir 8 (delapan)sampai dengan butir 11 (sebelas) dan hal tersebut telah diuraikan pada butir1 (satu) diatas.3. Bahwa Tergugat I, menolak dalil Para Penggugat pada Butir 12 (dua belas)sampai dengan 15 (lima belas) dalam gugatannya. Bahwa dalil ParaPenggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum adalah sangat keliru.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/PDT.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. VERSACON MEDICAL Lawan 1.CARL ZEISS Pte Ltd 2.KEPALA PERWAKILAN dari KANTOR PERWAKILAN CARL ZEISS Pte Ltd 3.PT. ELO KARSA UTAMA
300 — 184
  • EKSEPSI17.18.19.20.21.22.Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterimaberdasarkan alasanalasan yang diuraikan di bawah ini.PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUMUNTUK MENUNTUT GANTI KERUGIAN SEJAK TAHUN 2002.Dalam gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalahperseroan terbatas yang bernama PT Servicom Indonesia yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian No. 45 tertanggal 28 November 2001 yangkemudian diubah menjadi PT Versacon Medical (vide gugatan Penggugat butir1
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
82 — 46
  • Dalam hal belum terdapat surat permintaan sebagaimana butir1 maka untuk sementara Divre/Sub Divre/Kansilog dapatmelayani penyaluran CBP berdasarkan surat permintaan dariSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat yangditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sampai denganditerbitkannya surat permintaan CBP dariGubernur/Bupati/Walikota3.
    Dalam hal belum terdapat surat permintaan sebagaimana butir1, maka untuk sementara Divre//Subdivre/Kansilog dapatmelayani penyaluran CBP berdasarkan surat permintaan dariSKPD setempat yang ditugaskan olehHalaman 142 dari 401 Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan diterbitkannya SuratPermintaan CBP dari Gubernur//Bupati/Walikota.3.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
822 — 388
  • Lampiran bagian B butir1(d) Permenlh No. 5/2008, terbukti bahwakegiatan reklamasi yang akan dilakukan olehPENGGUGAT ~ seharusnya memiliki = izinlingkungan (keputusan kelayakan lingkunganhidup yang didasarkan pada penilaian AMDALyang dilakukan oleh Komisi Penilai Pusat.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
189 — 149
  • Putusan Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei1984yang dikutip dari buku Yurisprudensi Indonesia, PenerbitMahkamah Agung R.I, Tahun 1984I, halaman 165 (Bukti T50)yang menyatakan:Menurut hukum acara perdata conservatoir beslag yangdiadakan bukan atas alasan alasanalasan yang disyaratkandalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan; atas utangutang PT tidak dapat diadakan conservatoir beslag terhadap hartapribadi direkturnyaMasih selaras dengan hal tersebut di atas, layak kiranya disimak butir1