Ditemukan 1011 data
368 — 294
mutandis dianggap termasuk danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam PokokPerkara ini.Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas setiap, setiap dan seluruh dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telahmelakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dan perbuatan melawan hukum,kecuali atas halhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I danTergugat IT.Bahwa inti dari Gugatan Penggugat berdasarkan dalildalil Penggugat pada butir1
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagikomisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SuwirLaut selaku individu. tidak memenuhi persyaratan sebagaipengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukanpengurus perusahaan;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678,dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakanbahwa
78 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 763 K/PID.SUS/201510.11.menyimpulkan Pemohon Kasasi sebagai KPA, karena PemohonKasasi tidak mengelola anggaran, tidak ada membuat SPM dan SP2Dsebagai syarat utama seseorang dapat dikualifikasikan sebagai KPA,untuk lebih jelas mohon dibaca Memori Kasasi Bagian III huruf A butir1, 2, 3 hurup a, b,c, d,e, f, 4dan 5;Bahwa demikian pula kekeliruan Judex Facti yang mempersalahkanPemohon Kasasi yang tidak melakukan verifikasi pisik dengan tidakmengecek ke lokasi atau tempat/alamat dari pada Pemohon
122 — 37
14gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan karena dalam perundingan Bipatrit yangdi TERGUGAT I tidak mencapai kesepakatan, maka untuk mencari keadilan PARAPENGGUGAT dan Pengurus Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI)melanjutkan proses penyelesaian perselisihan, dengan mengajukan permohonan untukmengadakan Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.Bahwa dalam mediasi yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2013, dapat dicermatipada surat ANJURAN Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, pada halaman 9 butir1
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MINAWATI JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. PETROMAS PERSADA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : RATNA NINGSIH, SH Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Ir. SAHALA HUTAPEA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Diwakili Oleh : EDEN SIAHAAN
Terbanding/Penggugat : Ir. SWANDI SIMORANGKIR
Terbanding/Tergugat VI : HIMMELLENA NAPITUPULU, SH, SPN
Terbanding/Tergugat VII : MELANIE OKTAVIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : MARIANI WATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
356 — 175
Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang melakukanpembangunan sebuah Hotel yang bernama PRIME PLAZAHOTEL KUALA NAMU di atas objek perkara aquo adalahmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada butir1 sampai dengan 4 halaman 6di dalam Gugatan Penggugatdengan alasan sebagai berikut:Bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata) menyebutkan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain
724 — 796
Pasal 1 butir 4Perma No. 3/2005 :Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 menyatakan:"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada PengadilanNegeri selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelahmenerima pemberitahuan putusan tersebut ;Pasal 1 butir1 Perma No. 3/2005 menyatakan:Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidakmenerima putusan KPPU ;Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2005 menyatakan:*Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan
Pst.Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon ;PEMOHON TIDAK MELANGGAR UU NO. 5 TAHUN 1999 KARENAPERJANJIAN ANTARA PEMOHON DENGAN PT TELKOMSELTIDAK MEMENUHI UNSURUNSUR YANG TERKANDUNG DALAMPASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 :5.1.5.2Bahwa amar Putusan Termohon butir1, Termohon menyatakanbahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang rumusannyaseutuhnya adalah sebagai berikut:Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelakuusaha pesaingnya untuk menetapkan
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981).Mengenai alasanalasan Terdakwa :Bahwa alasanalasan Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir1
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagikomisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurutPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),Suwir Laut selaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagaipengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukanpengurus perusahaan;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473 678,dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Lautbukan merupakan Direksi;Bahwa bedasarkan Pasal 32 UndangUndang KUP, Suwir Laut selaku individutidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan Mahkamah
61 — 20
demikiansangatlah tepat dan beralasan secara hukum pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam alinea ke2, ke3 dan ke4pada halaman 113 sampai halaman 114 Putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 879/PDT.G/2014/PN.Dps, tanggal 6 Agustus 2015yang dimohonkan banding oleh Pembanding dalam perkara a quo, danoleh karena itu pula Terbanding mohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh keberatan Pembanding dalam angka Il butir1
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Alwie, SH., MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Victor Antonius Sidabutar, SH. MH
193 — 136
Surat Edaran Direksi PT.BRI Persero Tbk No.S.YADIR/ADK/01/2008,tanggal 17 Maret 2009 tentang revisi atas ketentuan KUR yangsebelumnya diatur dalam Surat Edaran Direksi No. 34DIR/ADK/91/2008, tanggal 21 Januari 2008, IV ketentuan umum butir1 mengenai persyaratan calon debitur.2. Surat Edaran Direksi PT.BRI Persero. Tok Nomor.
147 — 58
Tindak Lanjut yang dilakanakan oleh Tergugatmasih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawasluditerima oleh Terugat pada tanggal 2 Desember 2018, sehingga dalilPara Penggugat pada halaman 12 angka 12 butir1 tidak terbukti.
60 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukanmerupakan Direksi.Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selakuindividu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678,dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwaSuwir Laut selaku individu adalah pihak yang berwenangmewakili 14 korporasi tersebut.Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebutyang mencantumkan identitas
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyampaikankembali surat Nomor 1025/JKT/MUPKPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli2013 Perihal tanggapan atas surat S10019/WPUJ.06/KP.12/2013 tanggal17 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKBPPh Badan Nomor 00005/206/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 kepadaKPP Madya Jakarta Pusat dimana sampai saat Pemohon Bandingmenerima Keputusan Keberatan dengan nomor KEP tersebut di atas,Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihakTerbanding;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan Pemohon Banding pada butir1
180 — 112
dan Il tentang Exceptie Error In Persona, Exceptie Plurium LitisConsortium, Exceptie Obscuur Libelli, Exceptie Disqualificatoire Exceptiedan Tentang Dilatoria, sehinggaPutusan Majelis Hakim halaman 104alinea keduayang menyatakan :akan tetapi telah menyangkut padapokok perkara yang harus' dibuktikan kebenarannya denganpembuktian.BERDASAR HUKUM DINYATAKAN onvoldoendegemotiveerd, dengan penguatan dalil tambahan : Eksepsi Pembanding, tentang :e EKSEPSI OBSCUUR LIBEL terhadap dalil posita halaman 7 butir1
327 — 113
Bahwa Tergugat I, menolak dalil Para Penggugat pada butir 8 (delapan)sampai dengan butir 11 (sebelas) dan hal tersebut telah diuraikan pada butir1 (satu) diatas.3. Bahwa Tergugat I, menolak dalil Para Penggugat pada Butir 12 (dua belas)sampai dengan 15 (lima belas) dalam gugatannya. Bahwa dalil ParaPenggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum adalah sangat keliru.
300 — 184
EKSEPSI17.18.19.20.21.22.Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterimaberdasarkan alasanalasan yang diuraikan di bawah ini.PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUMUNTUK MENUNTUT GANTI KERUGIAN SEJAK TAHUN 2002.Dalam gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalahperseroan terbatas yang bernama PT Servicom Indonesia yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian No. 45 tertanggal 28 November 2001 yangkemudian diubah menjadi PT Versacon Medical (vide gugatan Penggugat butir1
82 — 46
Dalam hal belum terdapat surat permintaan sebagaimana butir1 maka untuk sementara Divre/Sub Divre/Kansilog dapatmelayani penyaluran CBP berdasarkan surat permintaan dariSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat yangditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sampai denganditerbitkannya surat permintaan CBP dariGubernur/Bupati/Walikota3.
Dalam hal belum terdapat surat permintaan sebagaimana butir1, maka untuk sementara Divre//Subdivre/Kansilog dapatmelayani penyaluran CBP berdasarkan surat permintaan dariSKPD setempat yang ditugaskan olehHalaman 142 dari 401 Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan diterbitkannya SuratPermintaan CBP dari Gubernur//Bupati/Walikota.3.
822 — 388
Lampiran bagian B butir1(d) Permenlh No. 5/2008, terbukti bahwakegiatan reklamasi yang akan dilakukan olehPENGGUGAT ~ seharusnya memiliki = izinlingkungan (keputusan kelayakan lingkunganhidup yang didasarkan pada penilaian AMDALyang dilakukan oleh Komisi Penilai Pusat.
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
189 — 149
Putusan Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei1984yang dikutip dari buku Yurisprudensi Indonesia, PenerbitMahkamah Agung R.I, Tahun 1984I, halaman 165 (Bukti T50)yang menyatakan:Menurut hukum acara perdata conservatoir beslag yangdiadakan bukan atas alasan alasanalasan yang disyaratkandalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan; atas utangutang PT tidak dapat diadakan conservatoir beslag terhadap hartapribadi direkturnyaMasih selaras dengan hal tersebut di atas, layak kiranya disimak butir1