Ditemukan 1015 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. Tanggal 23 Juni 2015 — MALINA YULI
73 — 22
73 — 22
sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor: 18 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm Tanggal 28 April 2015 — MAAT Bin YURDI (Alm);
55 — 15
55 — 15
sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
Register : 18-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 25 Maret 2015 — - YUSLIFAR ARTADI,ST
95 — 53
95 — 53
2009 s/d mei 2013 adalah sebesar 92% (lebih kurang 156) orang);e Bahwa tingkat ratarata jumlah kehadiran pekerja selama uji petikdibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja dalam daftar absensi dandaftar pembayaran upah ratarata 92% maka terdapat indikasi kuatadanya penggelembungan kehadiran pekerja dari tahun 2009 s/d mei2013 sesuai hasil estimasi selisih prosentase pekerja sebesarRp.1.944.088.000;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkeyakinan unsur terdakwa menyalahgunaan
Register : 31-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 19 Nopember 2015 — - dr. AHMAD CHAIDIR
83 — 20
83 — 20
diatas, maka perbuatan terdakwa bersamasama dengan Muhammad SuryaDesa, Tengku Ahmad Yantazier Erysal dan B.Dewi Korawati yang menyusun HPS tidakmengacu pada aturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (7) peraturanPresiden Nomor 54 tahun 2010 begitupula dalam proses pelelangan telah melakukanintervensi kepada panitia pengadaan sehingga penetapan pemenang tidak terlaksanasecara fair dan terjadi manipulasi sehingga memberikan kemenangan bagi CV MARSINDOJAYA dapatlah disebut sebagai perbuatan menyalahgunaan
Register : 06-05-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
71 — 49
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
71 — 49
hangus sebagaimana di atur pada pasal 4 akta no 49tertanggal 18 Pebruari 2013 maka Tergugat (Satu) bersama Tergugat II ( Dua)membujuk dan merayu Penggugat agar mau menandatangani aktaHal 5 dari 132 Putusan Nomor 456/Padt.G/2019/PN Dps10.pembatalkan perjanjian ikatan jual beli tersebut yang telah di persiapkan olehTergugat (Satu) .Bahwa atas bujuk rayu dari Tergugat (satu) bersama dengan Tergugat II(Dua ) , Penggugat mengalami cacat kehendak sehingga Tergugat ( satu ) danTergugat II ( dua) telah menyalahgunaan
Register : 18-06-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R Tanggal 17 Oktober 2013 — DIDIK IRIANTO Bin EFENDI
47 — 20
47 — 20
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dalam kasus korupsipengucuran kredit usaha kecil dan menengah, putusan kasasi No. 892 K/Pid/1983,tanggal 18 Desember 1984 (kedudukan terdakwa sebagai direktur CV), putusanKasasi No. 93 K/Pid/1999, tanggal 25 Oktober 1999, terhadap terdakwa Tionardi alias A.Hong selaku pimpinan suatu biro konsultan pajak yang dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan menyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr. Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
83 — 31
83 — 31
Dana bantuan hukum itu dicairkan pada bulan oktober setelah Perbub keluar,jadi sampai tahap dana dicairkan kontraknya ditandatangani oleh kepala bagian hukumpada masa itu56secara melawan hukum sedangkan pasal 3 menyalahgunaan kewenangan ;Bahwa untuk pertanyaan bagaimana bisa menerapkan Pasal 2 dan 3 secara bersamaanmenurut saksi karena didalam katakata melawan hukum itu salah satu bentuknyaadalah menyalahgunakan kewenangan jadi menurut ahli kalau diberi pasal 2 itu sudahcukup tidak lagi diberi pasal
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr Tanggal 7 Mei 2015 — - MURTALIB,Spd.M.pd
91 — 27
91 — 27
pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, bahwa perbuatan terdakwa MURTALIB,S.Pd,M.Pd selaku Kepala SekolahDasar Negeri (SDN) Inpres Laju Kabupaten Bima, telah menggunakan dana yangtidak sesuai dengan peruntukannya berupa Dana rehabilitasi sekolah dasar rusakberat Tahun 2012 dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yangtidak sah, serta menyerahkan dana rehabilitasi sekolah dasar Tahun 2012 kepadaRUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunaan
Register : 19-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MTR Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
146 — 53
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
146 — 53
ratusrupiah ) atau 30% dari nilai kontrak Rp. 1.240.588.000,00 ( satu miliar duaratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah )bukan merupakan kekurangan pekerjaan dalam penggunaan uangsejumlah Rp.207.000.000,Halaman 154 dari 165 Putusan Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MTRBerdasarkan halhal yang dikemukan tersebut di atas tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur KerugianKeuangan Negara Atau Perekonomian Negara.Kekhilafan Hakim dalam menilai unsur menyalahgunaan
Putus : 08-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/PID.SUS/2014/PN.Tip.Smg Tanggal 8 Juli 2014 — MOCH. ALWANUDIN NAWAWI, ST.
198 — 129
198 — 129
) untuk menentukan apakah suatuperbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukumpidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yangeksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaan kewenangan tidakdiketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidana dapatmempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan
Register : 30-11-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHITH NUR, SH
2.ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH
Terdakwa:
H. SUWONDO, SE Bin SUJONO DULSARI
119 — 29
1.MUHITH NUR, SH
2.ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH
Terdakwa:
H. SUWONDO, SE Bin SUJONO DULSARI
119 — 29
dengan kesempatan adalahpeluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi,peluang mana tercantum didalam ketentuanketentuan tentang tata kerjayang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi ;Menimbang,bahwa Pada umumnya kesempatan ini diperoleh ataudidapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dariketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaanmenafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuan tersebut ;Menimbang ,bahwa Dengan menyalahgunaan
Register : 27-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG Tanggal 20 Agustus 2015 —
42 — 17
42 — 17
Setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah;2) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwabuktisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawabatas kebenaran material yang timbul dari penggunaan buktidimaksud;3) Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwakelengkapan dokumen SPMGU untuk penerbitan SP2Dmencakup diantaranya buktibukti pengeluaran yang sah danlengkap;Bahwa perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunaan
Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 11 Februari 2016 — ANDI SAHARA, ST, MT Binti ANDI SYAMSURIJAL (TERDAKWA)
121 — 34
121 — 34
menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran ataukuasa pengguna anggaran maka Terdakwa sebagai PPK telah tidak bisamengendalikan pekerjaan tersebut dan karenanya Terdakwa harusmempertanggungjawabkannya, dengan demikian pembelaan PenasehatHukum terdakwa dinilai tidak beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas dikaitkandengan pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut HukumAdmiistrasi Negara maka benar Terdakwa sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) telah menyalahgunaan
Register : 16-03-2016 — Putus : 11-07-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 11 Juli 2016 — IHIE PANGAMIANI, SE Als IBU IHIE BINTI ARBANI HT
74 — 45
74 — 45
sertamelakukan .Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang eratantara mereka ,maka untuk dapat menentukan apakah ada turut sertamelakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masingmasingpeserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatanpeserta yang lain;Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi tidak akan terjadikalau hanya dilakukan oleh satu orang pelaku tindak pidana oleh karena ituapakah terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukanperbuatan menyalahgunaan
Putus : 12-09-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 12 September 2017 — Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk;
152 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut umum keberatan dengan putusan judex factie itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ... [Selengkapnya]
Dengan kata lain, dalam hal terjadinyaTindak Pidana Korupsi Terdakwa tidak bertindak dalam kapasitasmelaksanakan tugas, kewenangan pemerintahan;Bahwa setiap orang yang dimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahorang perorangan yang menyalahgunaan kewenangan, kesempatan, saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukanoleh orang yang mempunyai
Register : 29-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 20 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SULTA D SITOHANG
Terbanding/Terdakwa : ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
57 — 31
Terbanding/Terdakwa : ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
57 — 31
dan sah;2) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materialyang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;3) Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa kelengkapandokumen SPMGU untuk penerbitan SP2D mencakup diantaranyabuktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap;Halaman 36 dari 141 halaman Perkara Tipikor Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG Bahwa perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunaan
Putus : 02-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. Tanggal 2 Januari 2015 —
95 — 19
95 — 19
sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturanperundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 2 Oktober 2013 —
30 — 7
30 — 7
disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuaan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdilakukan dengan menyalahgunaan
Putus : 27-02-2017 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm Tanggal 27 Februari 2017 —
31 — 5
31 — 5
Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat,cara, atau media. Sarana dapat pula diartikan sebagai cara kerja atau metodekerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa bahwa berdasarkan Job Description Direktur Operasional PD.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor/Smg Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
60 — 22
60 — 22
delict) untuk menentukan apakahsuatu perbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang, bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memilikipengetian yang eksplisitas sifatnya, apabila pengertian penyalahgunaankewenangan tidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana makahukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang samayang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang, bahwa asas larangan menyalahgunaan