Ditemukan 1040 data
132 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelapor, bukti pemilikannya adalah: Sertifikat HGB Nomor 1888/Pulo Gebang Permai/1987, atas namaPT. ASCO seluas 160.940 M? dan sudah dilakukan balik namadan pemecahan terhadap Sertifikat HGB Nomor 1888/PuloGebang Permai/1987, atas nama PT. ASCO seluas 160.940 M*menjadi Sertifikat HGB Nomor 04061/Pulo Gebang Permai atasnama PT.
109 — 40
yang terletakdi Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta,Kotamadya Bandung berikut buktibukti pemilikannya dipertukarkanhaknya dengan tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung seluas 5.325 m? milik pihak Pertama, sebagaimana tertuangdalam Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 ; f. Oleh karena itu surat Tergugat yang dijadikan obyek sengketa adalah tidaksah, batal dan harus dicabut ;15.
71 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanahtanah tersebut akan ditata kembali penggunaan,penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan masalah tataguna tanahnya, sumber daya alam dan lingkungan hidup, keadaankebun dan penduduknya, rencana pembangunan di daerah dankepentingankepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan;Bahwa ketentuan ini semakin melemahkan dalildalil Penggugat,karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai legalstanding dari pemilik tanah aquo, karena berkaitan dengan kepemilikantanah
Pembanding/Tergugat VII : H.GUNAWAN
Pembanding/Tergugat V : H.SOAM SAPUTRA
Pembanding/Tergugat III : S.SOEDIBYO ADHI NUGROHO
Pembanding/Tergugat XVIII : AGUS BIN AJAM
Pembanding/Tergugat I : Ir.MAHPUD JABIR
Pembanding/Tergugat XVI : AMIR BIN JAFAR
Pembanding/Tergugat XIV : IYOS.S
Pembanding/Tergugat XII : H.UJANG BIN SANUSI
Pembanding/Tergugat VIII : H.SALAM
Pembanding/Tergugat VI : DAYAT KURNIA
Pembanding/Tergugat IV : JAMES MAAHENGKE
Pembanding/Tergugat XIX : PENDI
Pembanding/Tergugat XVII : ROHIM
Pembanding/Tergugat XV : UKAR SUKARA
Terbanding/Penggugat : INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IX : GUGUN GUNAWAN
Turut Terbanding/Tergugat X : SURIANATA SUHADA
Turut Terbanding/Tergugat II : MAURITS PANJAITAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : IVAN SAHAT H PANJAITAN
66 — 409
BPN bukanoleh majelis Hakim PN.Cibinong, sehingga jelas bahwa TERBANDINGsudah tidak memiliki hak atas tanah apalagi secara yuridist sudah batalmengingat bukti pemilikannya sudah DIBATALKAN dan secara de factosejak awal adanya sertipikat hingga saat ini TERBANDING tidak pernahmenguasai tanah, dimana tanah sengketa hingga saat ini dikuasai olehPARA PEMBANDING, sedangkan PIHAK TERBANDING hanyamenjual tanahtanah kosong untuk kepentingannya sehingga sudahtidak sesuai dengan peruntukan sesuai SK Gubernur
Raden Dimas Hidayatullah
Terdakwa:
FAIZAL TANJUNG Als FAIZAL Bin HASIM
60 — 8
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurutMajelis, Terdakwa dalam keteranganya telah menyadari bahwa 1 (satu) plastikberisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,73 gram dan 1 (satu) plastik berisiserbuk kristal dengan berat bersih 0,17 gram dan telah diajukan dipersidangandengan berat bersih keseluruhan 4,88 gram sisa penyisihan pemeriksaansecara laboratoris adalah termasuk Narkotika Golongan bukan tanamansebagaimana barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang manauntuk penguasaan dan pemilikannya
100 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
1837/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yangditandatangani oleh Andri Djufri, S.H. yang kemudian dijadikan dasarsaudara Ilham untuk mengakui sebagai tanahnya, hal tersebut adalah cacatyuridis;Dan akibat dari point 5, 6,7, 8, 9 & 10 tersebut diatas, maka perlu adanyapengawasan agar tercipta justifikasi hukum yang jelas karena bila tidaksuatu saat Surat Keputusan Tergugat a quo nanti dapat dijadikan alas haktanah perseorangan yang cacad yuridis sehingga tidak patut dan tidak layakIlham menjadikan dasar pemilikannya
60 — 35
Oleh karena itu tidak dapat dikembangkan dengan mengakui / mengklaimpenguasaan atau pemilikannya berada di wilayah administratif desadesa lainnya ataukecamatan lainnya, selain terletak di Desa Simataniari atau Desa Simatanihari atau DesaSimatahari, Kecamatan Kota Pinang tersebut, kecuali PT. CRYSTALINDO INDAHPRIMA dapat menunjukkan buktibukti memperoleh hak dari pihak lain yang bukan57berasal dari pelepasan hak dari PT.
Oleh karena itu tidak dapat dikembangkan dengan mengakui / mengklaimpenguasaan atau pemilikannya berada di wilayah administratif desadesa lainnya ataukecamatan lainnya, selain terletak di Desa Simataniari atau Desa Simatanihari atau DesaSimatahari, Kecamatan Kota Pinang tersebut.Oleh karena itu segala Buktibukti Penggugat yang menjadi dalil gugatanPenggugat mengklaim kepemilikannya terhadap objek tanah sengketa dalam perkara aquodan letak objek tanah sengketa di luar wilayah administratif Desa Simataniari
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
148 — 38
, kemudian saksi jawab kamu urus di kelurahan, kalaukamu ajukan dan urus di kantor, maka saya (saksi) tidak layani, danselanjutnya saksi tidak ada mendapat laporan dari Rantau Sepan, apakahtanah itu jadi dipecah pemilikannya atau tidak; Bahwa saksi tidak ada mendapat laporan dari Ferry Sukmana dan JailanAbdulkarim, bahwa ternyata tanah milik Rantau Sepan tersebut telahmasuk penerbitan sertifikat dalam kegiatan reguler; Bahwa saksi tidak ada menyuruh Rantau Sepan untuk meminjam KTPorang untuk pemecahan
,seharusnya tidak boleh dipecah dahulu pemilikannya sebagaimana dalamPasal 4 Perpu Nomor 56 tahun 1960 (artinya biar saja atas nama Rantau Sepandan Siti Muanah) sebab tujuan dari kegiatan IP4T itu adalah untuk memperolehinformasi data tekstual dan spesial bidang tanah itu tentang penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang termuat dalam petabidang tanah.
,seharusnya tidak boleh dipecah dahulu pemilikannya sebagaimana dalamPasal 4 Perpu Nomor 56 tahun 1960 (artinya biar saja atas nama Rantau Sepandan Siti Muanah) sebab tujuan dari kegiatan IP4T itu adalah untuk memperolehinformasi data tekstual dan spesial bidang tanah itu tentang penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang termuat dalam petaHalaman 207 dari 239 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PN Plkbidang tanah.
101 — 24
Untuk kelancaran adminsistrasi pemilikannya (status tanah),Badan Pengurus DEKOPIN Wilayah Provinsi Sumatera Utara telahmengurus penyelesaian suratsurat yang diperlukan. Kantor ini mulaiditempati oleh DEKOPIN Wilayh Provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei1981. Suatu masalah bagi DEKOPIN Wilayah Provinsi Sumatera Utaraadalah biaya perawatan atas gedung tersebut. Sebahagian dari ruangangedung tersebut pada saat ini digunakan (pinjam pakai) oleh KantorKoperasi Kabupaten Deli Serdang.
1.Wahyudi Wiwaha
2.Joko Utomo
3.Sukadi
4.Iim Suharyadi
Tergugat:
Koperasi Unit Desa Karya Utama
54 — 25
;Bahkan hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia, antara lain : Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3176 K/Pdt/1988, tertanggal 19 April 1990, yang berbunyi :Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertipikatnya tidak dapatdiperjual belikan begitu saja berdasarkan Surat Girik, melainkan harusdidasarkan atas Sertipikat Tanah yang bersangkutan, yang merupakanbukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanyasebagai tanda
93 — 187
SUMAYKU melaluiPPAT Camat secara terang dan tunai dan telah memilikisertifikat pemilikannya terurai dalam gugatanpembeli demikian adalah pembeli beretikad baik patutdilindungi hokum vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/Sip/1973 tanggall5 4 1976. Bahwa itikad baik merupakan asas yang dijunjungtinggi dalam lalu lintas hokum Jual Beli, denganetikad baik harus dilindungi dan Jual Beli yangbersangkutan harus di anggap sah (Putusan MahkamahAgung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26121958)..
109 — 66
Majelis Hakim Tingkat Pertamayang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Bukti P13 da nBukti P14 dalam perkara aquo, tidak memiliki relevansi /nubungan yangjelas dalam perkara ini, dengan alasan :Bahwa Pembanding dahulu Penggugat d.K/Tergugat d.R adalah pemiliktanah yang telah memiliki dan menguasai tanah terperkara selama duapuluh tahun, dan menanaminya dengan kelapa sawit yang dibelinya dariJamarlin Purba, dan terhadap penguasaannya tidak pernah ada masyarakatlain yang berkeberatan tentang pemilikannya
155 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudulMemaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah halaman 173174,Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan, bahwapendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggugugat,yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sahatau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan demikian kabur dan cacat formil;e Bahwa Tergugat 23 Wempie Umboh bukti pemilikannya bukan SHMNomor 783/Desa Tateli seperti terurai dalam gugatan point 17 Nomor7, akan tetapi SHM Tergugat 23 Wempie Umboh bernomor 1010diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa;Bahwa sertifikat pemilikan tanah dari Tergugat Ill, IV, V, VI dibuat olehBadan Pertanahan Kabupaten Minahasa termasuk SHM milik Tergugat 23dan 31, maka secara yuridis berhak menilai sah tidaknya SHM tersebutadalah Pengadilan
Alvonso Manihuruk. SH
Terdakwa:
Parmen Pakpahan
145 — 156
Syaratsyarat untuk penerbitan sertifikat yang dikeluarkan olehpihak Pertanahan sesua dengan PP No. 24 tahun 1997 adalah : Fhotocopi identitas pemohon Alas hak tanah yang dimohon (surat bukti pemilikannya) Fhotocopi Kartu Keluarga SPPT PBB Tahun berjalan Surat pernyataan penguasan fisik bidang tanah Surat keterangan Kepala Desa setempat Surat Pernyataan pemohon telah memasang patok tanda batas2.
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan demikian kabur dan cacat formil;e Bahwa Tergugat 23 Wempie Umboh bukti pemilikannya bukan SHMNomor 783/Desa Tateli seperti terurai dalam gugatan point 17 Nomor7, akan tetapi SHM Tergugat 23 Wempie Umboh bernomor 1010diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa;Bahwa sertifikat pemilikan tanah dari Tergugat Ill, IV, V, VI dibuat olehBadan Pertanahan Kabupaten Minahasa termasuk SHM milik Tergugat 23dan 31, maka secara yuridis berhak menilai sah tidaknya SHM tersebutadalah Pengadilan
Terbanding/Tergugat I : Chairul Munir
Terbanding/Tergugat II : Pusparini
Terbanding/Tergugat III : Rima Nirmala
Terbanding/Tergugat IV : Irzal Munir
Terbanding/Tergugat V : Helda Martinelly
Terbanding/Tergugat VI : Edward Munir
Terbanding/Tergugat VII : Silvia Fatmasari Suryowidodo
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Stanvac Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
95 — 389
Tetapi kemudian setelahtanah tersebut dikuasai oleh Negara, selanjutnya ditata kemballipenggunaannya, penguasaan dan pemilikannya denganmemperhatikan:Masalah tata guna tanahnya;Sumber daya alam dan lingkungan hidup;Keadaan kebun dan penduduknya;Rencana pembangunan di daerah;aA fF PeKepentingankepentingan bekas pemegang hak = danpenggarap tanah/penghuni bangunan.Atas dasar pertimbangan di atas, maka diberikan prioritas untukpemberian hak baru atas tanah tersebut kepada:1.
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan;Tanah tambak seluas 9 Ha tidak pernah dibuktikan pemilikannya atas nama H.Kusnan, akan tetapi justru berdasarkan bukti P1, P2, P3 tanah yang dikuasaiPemohon Kasasi III/Pembanding/Penggugat III berdasarkan keterangan KepalaDesa Tambaksawah merupakan Tanah Negara. Tanah Negara merupakantanah yang belum dilekati sesuatu hak sehingga merupakan sesuatu obyekyang tidak bisa dipergunakan sebagai obyek perjanjian (i.c.
D. WAHYUDIN dkk
Tergugat:
1.PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA
2.GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan
4.PT. BERKAT BERLIAN INTERNASIONAL
5.PT. Bakrie Land Development
135 — 95
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, sebagaimanaterdapat dalam kaidah hukum Putusan Nomor : 3176 K/Pdt/1988, yangmenyatakan :Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkanatas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentikdan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanya sebagaitanda untuk membayar pajak.
78 — 21
dari almarhumah Hj.Nursina Sipato,SH.dengansuaminya Drs.H.A.M.Thalib Anoez.Vide.pasal 35 ayat 1 UU.No.I tahun391974,tentang perkawinan menegaskan harta benda yang diperoleh selamaperkawinan adalah harta bersama Yoncto pasal 36 ayat 1 UU.No.I tahun1974.menegaskan dalam perkawinan pemohon Intervensi I tidak sah dan tidakmempunyai nilai hukum = serta tidak mengikat pada Tergugat/TergugatIntervensi II suami almarhumah 4Hj.Nursina Sipato,SH.bernamaDrs.H.A.M.Thalib Anoez.masih hidup dan sehat,dikuatkan pemilikannya