Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanandisebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidangan penangkapan , pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Repuplik Indonesia wajibmemiliki SIUP.Menimbang, bahwa dari fakta di atas menurut Majelis unsur Tidakmemiliki SIUP telah terpenuhi; dan terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal

Nomor: 25/PUUXIV/2016, tanggal 25Januari 2017 yang amar putusannya pada angka 2 (dua)PEMOHON kutip secara lengkap sebagai berikut:Menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana diubah dengan undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran NegaraRepuplik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan LembaranNegara Repuplik

Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangundang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (vide putusanhalaman116); Bahwa salah satu pertimbangan hukum yang termuat dalamputusan pada halaman 112 paragraf 3.10.4, Mahkamahmemberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dengankeberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengankata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikormenurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseranparadigmapenerapanunsurmerugikankeuangan

peninggalan Detuage Ilahude atau dengan kata lain belum hak miliksepenuhnya dari Tergugat II selaku pember hibah namun masih adaPutusan Nomor 687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal. 27 dari 34 HalamanSaudarasaudara yang lain yang juga memiliki hak yang sama terhadapobjek tersebut kecuali jika saudarasaudaranya tersebut menyetujuinyasedang dalam hal ini saudarasaudara Tergugat II menyatakankeberatannya dengan mengajukan gugatan pembatalan hibah;Menimbang, bahwa kondisi ini senada dengan putusan MahkamahAgung Repuplik

RusliHanafiah berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 960/04/2019tanggal 21/10/2019 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Medan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal41 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo.Pasal 107 s/d Pasal 110 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;Bahwa apabila diteliti secara cermat, berdasarkan ketentuan pasal14 ayat 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan

Rusli Hanafiah,berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 960/04/2019 tanggal 21102019 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Medan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PeraturanPemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo.

2011 atau selama 48 (empat puluhdelapan) hari kalender yang seharusnya 140 (seratus empat puluh) hari kalenderatau kurang sebanyak 92 (sembilan puluh dua) hari kalender dan setelah dilakukanpemeriksaan pekerjaan, bobot prestasi yang bisa dicapai hanya 92 (Sembilan puluhdua ) persen yang mengakibatkan Tergugat mengeluarkan SK objeksengketa ;Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaituKeppres No.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa danPeraturan Presiden Repuplik

;Bahwa benar Tergugat V telah menerbitkan obyek perkara a quoSertipikat Hak Milik No. 1057 (dahulu SHM No. 157) kemudian beralihkepada PAUL GENHARD PANGGABEAN berdasarkan Akta Hibahtanggal 30011982 No. 9/HM/1982, dibuat dihadapan Walter Siregar,sebagai PENJABAT telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 s/d Pasal4O Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo.Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;Bahwa Sertipikat Hak

HENDRIK PANGGABEAN, GUNAWANPANGGABEAN, SH, SRI ENDANG PANGGABEAN, JOSEPHINEPANGGABEAN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 06072012 yang diketahui oleh Lurah Merdeka No. 599/SKAW/KM/VII/2012Tanggal 10072012 dan diketahui oleh Camat Medan Baru No.474/105/SKAW/ME/2012 tanggal 12072012 telah sesuai denganKetentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24tahun 1997 jo.

Seri BO 059080 dan Surat Ukur No. 00135/BaburaSunggal/2016 NIB 01355.Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1057 (dahulu SHM No. 157) kemudianberalih kepada POLMA SITUMORANG berdasarkan Kutipan RisalahLelang Nomor 297/2016 tanggal 23032016 yang dibuat oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, sesuai denganKetentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24tahun 1997 jo.

LAB : 292/NNF/2019 atas nama TerdakwaPatogap Simanjuntak Alias Togap tanggal 15 Januari 2019, dengankesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) plastik klip berisikristal warna putih denga berat netto 0,08 gram, B. 8 (delapan) plastik klipklip berisi kristal warna putin dengan berat netto 0,46 gram milik TerdakwaPatogap Simanjuntak Alias Togap adalah positif Matamfetamina danterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Lemahwungkuk) ;e Bahwa adapun kronologis kejadian singkatnya berawal pada tanggal,20 April 2014, pada saat PENGGUGAT dalam kedudukan hukum sebagaisalah satu anggota partai politik Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDemKota Cirebon telah mengikuti pelaksanaan proses tahapan dan perhitungansuara sesuai prosedur hukum tentang pemilu legeslatif (PILEG) / pemilihanumum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Periodetahun 2014 2019, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Repuplik

suara sebagai anggota DPRD Kota Cirebon,sehingga TERGUGAT Il terpilin menjadi anggota DPRD Kota Cirebon,Periode tahun 2014 2019 ;Bahwa, demikian juga TERGUGAT IV pada tanggal, 20 April 2014 dalamkedudukan hukum sebagai salah satu anggota partai politik DewanPimpinan Daerah Partai NasDem Kota Cirebon telah mengikuti prosestahapan dan perhitungan sesuai prosedur hukum tentang pemilu legeslatif(PILEG) / pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cirebon, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Repuplik

Bank Panin Tok KCU Medan No.346/MED/EXT/09 Tgl. 03/07/2009 Hak Tanggungan ini Hapus atas tanahHM No. 523/Sitirejo Ssesuai dengan Ketentuan Pasal 54 PeraturanPemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 122 s/d Pasal124 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 3 Tahun 1997 ;7.

BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor CabangPematangsiantar, Hak Tanggungan Nomor 06416/2009 dihapus sesuaidengan Ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No.24 tahun 1997 jo.

Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Repuplik Indonesia menurutketentuanketentuan yang diatur oleh pemerintah ;(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;b) Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhakTETSCDU I, ~~ ~~~ ~~ nnn nin nn nin nmin imentsc) Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur yang terkandung dalam 114 ayat (1) Undangundang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 112 ayat (1)Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN SpgUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat(1) huruf Jo.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayayaan Republik Indonesia untukmengajukan gugatan perceraian ini telah mempeoleh Surat Keputusan tentangPemberian Ijin Perceraian dengan Nomor 12/PEG.11 Tahun 2015, tertanggal 01 April2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayayaan, sedangkan Tergugat sebagai PegawaiNegeri Sipil di Inspektorat Jenderal Kementrian Agama Repuplik

Daniel Alias Danil adalah positif Matamfetaminadan terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian (Persero)Rantauprapat Nomor : 286/04.10102/2020 tanggal 30 11 April 2020menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Mhd.

., selaku PPAT, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;Bahwa atas obyek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan databerupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu Hak Tanggungan Nomor11288/2014 Peringkat Pertama APHT PPAT Syafil Warman, S.H. Nomor253/2014 tanggal 10102014, pada PT.

BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Medan Iskandar Muda,Hak Tanggungan Nomor 11288/2014 dihapus, sesuai dengan ketentuanPasal 54 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo.Pasal 122 s/d Pasal 124Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;.Bahwa kemudian, atas obyek perkara a quo telah ada prosespemelihnaraan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitupemindahan hak berdasarkan Lelang, dimana Sertipikat Hak Milik No.348/Sitirejo

Perma KP Nomor 26 Tahun 2013 tentang usaha Perikanan Tangkap di WPPNegara Repuplik Indonesia.4. Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 perubahan dari Permen KP.Nomor 1Tahun 2015 tentang larangan penangkapan dan/atau Pengeluaran LobsterKepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara RI.

berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ayat (4) Penyidikdan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjalankan tugassecara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu, ayat (5)Penyidik dan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansiasalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.Dengan tidak dilibatkannya Gakkumdu dalam permohonan Praperadilanaquo maka permohonan Praperadilan menjadi cacat formal.Kepolisian Negara Repuplik

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur yang terkandung dalam 114 ayat (1) Undangundang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 112 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat(1) huruf a Jo. Pasal 55 Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa 112 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika Jo.

., Notaris di MedanHalaman 24 dari 64 Putusan Nomor 214/Pdt/2020/PT MDNsebagai Penjabat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo.

., Notaris diMedan sebagai Penjabat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/dPasal 40 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;5.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 / Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,karena percekcokan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon masihpada tataran wajar dalam suatu rumah tangga, dan tidak terjadi secara terusmenerus, itu pun pemicunya adalah kesewenangwenangan dankesalahan yang dibuat oleh diri Pemohon sendiri, sebagaimana hal inipernah Termohon laporkan kepada Kepolisian Negara Repuplik IndonesiaDaerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 01 Maret 2015 dengan dugaantindak

Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidangan penangkapan , pembudidayaan, pengangkutan, pengolahandan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Repuplik Indonesia wajibmemiliki SIUP.Menimbang, bahwa dari fakta di atas menurut Majelis unsur Tidak memilikiSIUP telah terpenuhi; dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang di dakwakandalam dakwaan kesatu melanggar pasal