tidaksesuai dengan hukum acara perdata yang lazim berlaku secaraumum.Bahwa, dalam hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum,hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara yaitu Gugatan dan Permohonan.Kedua jenis perkara ini memiliki ciriciri yaitu:Ciri knas Gugatan adalah:Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa (disputes, diffirences).Halaman 5 dari 102 Putusan No. 58/Pdt.SusBpsk/2015/PN.Pbre Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.e Bersifat partai

Penggugat (plaintiff = planctus, the party who institutes alegal action or claim),e Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat (defendant, the partyagainst whom a civil action is brought).Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata :e Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa (disputes, differences),e Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara duapihak,e Berarti gugatan perdata bersifat partai

MAHMUD LA SAKU Bin LASAKU (suami/ayah Para Penggugat) ketika bebas dariBui/Tahanan (Tapol Eks anggota Partai Komunis Indonesia/PK!)di Ambon Maluku kembali/pulang ke Ternate dan kemudiandatang ke rumah nenek dari TERGUGAT III/Alm. WA MIHIdengan maksud meminjam tanah Keturunan Ahli Waris dariAlm.

Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas)garis datar 2 (dua) adalah alasan pembenar untuk menjatuhkan harkatdan martabat orang tua Para Penggugat dan silahkan para Tergugatmembuktikan kalu Alamarhum Mahmud bin Lasaku merupakan tahananpolitik anggota Partai komunis /PKI di Ambon.

DARYATI, tanggal 3 April 2014; m.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;n.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;o.1 (satu) lembar

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014 yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., beserta dengan lampirannya sebagai berikut: -1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag;-32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai

DARYATI, tanggal 3 April 2014;. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha fullday (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000, Martapuratanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran

Bjm.62.63.64.65.66.yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut.,, beserta denganlampirannya sebagai berikut: 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag; 32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRDProvinsi,

Pada tanggal 6 Juni 2014, sebesar Rp. 54.030.000,00 untuk kegiatanpenggandaan Daftar Pemilin Sementara (DPS), Daftar PemilihSementara Hasil Perbaikan(DPSHP) dan penyimpanan file DPS danDPSHP untuk dibagikan pada PPK kecamatan, Partai Politik dan KPUProvinsi Kalsel:Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan cetak dan copy DPS sebesar Rp.20.592.000,00 diserahkan kepada percetakan Karya Amanah StaiDarussalam melalui saksi Drs.

,beserta dengan lampirannya sebagai berikut: 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014yang ditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag; 32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggotaDPD di Tingkat Kabupaten/Kota

DARYATI, tanggal 3 April 2014;. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014:. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha fullHalaman 304 dari 342 Putusan Nomor 19/Pid. SusTPK/2019/PN.

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atauatribut Pegavai LPP RAI.c. Sebagai peserla kampanye dengan mengerahkan Pegavai LPP RRI laindan/atau :Halaman 6 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/2017/PTUNJKT.d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.15. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara:a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye danvatau :b.

Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atauatribut Pegavai LPP RAI.c. Sebagai peserla kampanye dengan mengerahkan Pegavai LPP RRI laindan/atau :d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara:a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye danvatau :b.

Jadi Buku Rekening Bank NTB Syariahini adalah milik Partai GOLKAR Kabupaten Bima dan sudah dikembalikanpada Pengurus Partai GOLKAR Kabupaten Bima saat beliau merasamulai sakitsakitan. Silakan PARA PENGGUGAT tanyakan dan memintalangsung terkait uang yang ada di Rekening tersebut pada PengurusPartai GOLKAR Kabupaten Bima3. Bank BRIBahwa Almarhum H. Muhammad tidak memiliki Tabungan pada Bank BRI4. Bank BNIBahwa Almarhum H.

(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diaturdalam pasal 1874 KUH Perdata,...

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174,Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judexfacti, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkansebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimanayang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,...

yang ada di nasabah.Dibentuknya suatu koperasi dengan nama Koperasi BerkahBersama karena saat itu dalam musholla disepakati dibentukkoperasi.Saya tidak menjelaskan mengenai syarat syarat pembentukankoperasi.Saya menyarankan supaya dibentuk kelompok, yayasan ataukoperasi karena syaratnya harus demikian yaitu dana bantuandari Pemerintah Daerah disalurkan kepada kelompok, yayasan,koperasi, bukan kepada orang perorangan.Dana aspirasi dewan untuk kepentingan masyarakat yangbertujuan untuk kepentingan partai

laporanpertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui BagianSosial Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.813 Undangundang Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45Ayat (1) dinyatakan bahwa ; Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan partai

No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm17.18.tanggal 12,13, 14 Juni 2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohondan selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antaraTermohon dan Pemohon, bahkan juga kerap meneror Saudari raniSulistian ittulah sebabnya Termohon memblokir no Hp agar orang tuaPemohon tidak bisa menggangu ataupun meneror Termohon;Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijin pulangterlambat ada janji dengan temanteman partai Nasdem, bersamaa itupula Pemohon mendapat massage dari Saudari Nadia

teman Termohon di Batam, bukti nota pembelian Hpterlampir, pada tanggal 3, 5, 28 mei 2017 dan tanggal 12,13, 14 Juni2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohon dan selalu ikut campurdalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, bahkanjuga kerap meneror Saudari rani Sulistian itulah sebabnya Termohonmemblokir no Hp agar orang tua Pemohon tidak bisa mengganguataupun meneror Termohon;Bahwa benar Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijinpulang terlambat ada janji dengan temanteman partai

MAHMUD LA SAKU Bin LASAKU (suami/ayah Para Penggugat) ketika bebas dariBui/Tahanan (Tapol Eks = anggota Partai KomunisIndonesia/PKl di Ambon Maluku kembali/oulang ke Ternatedan kemudian datang ke rumah nenek dari TERGUGAT III/Alm.WA MIHI dengan maksud meminjam tanah Keturunan AbhliWaris dari Alm.

Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas) garisdatar 2 (dua) adalah alasan pembenar untuk menjatuhkan harkat danmartabat orang tua Para Penggugat dan silahkan para Tergugatmembuktikan kalu Alamarhum Mahmud bin Lasaku merupakan tahananpolitik anggota Partai komunis /PKI di Ambon.

Dalam kasus tersebut tindakanmenarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyaihubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan AHal 38 dari 88 hal, Putusan No.175/PDT/2020/PT.SMRbertentangan dengan prinsip partai kontrak pang digariskan Pasal 1340KUHPerdata.

Bahwa karenaTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukumdengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didalikan olehPara Penggugat, maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarikTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat IIsebagai pihak dalam

hilang nomor 529/bojong seluas 4,496m2 (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam meterpersegi) yang terletak dikelurahan bojong kecamatankabupaten purbalingga tercatat atas nama TUKIRNOUNGGUL PAMUKTI Bin SARIKIN SANROCHANI.e Bahwa yang mengetik surat kuasa atas nama SARTIYAHadalah Terdakwa dengan menggunakan laptop milik saksi ;e Bahwa yang melengkapi atau mengambil datadata dari paraahli waris adalah Terdakwa ;e Bahwa Terdakwa yang sebelumnya kenal dengan saksikarena samasama aktif di sebuah partai

TEKAD tersebut, Terdakwamenyanggupinya ;Bahwa karena sudah kenal sebelumnya karena samasama aktif di sebuah partai, Terdakwa berkonsultasidengan sdr. DWI AMILONO yang Terdakwa ketahuiadalah seorang advokat, tentang masalah sdr. TEKADPRAYOGA atas tanah di desa Bojong ;Bahwa kemudian Terdakwa memperkenalkan sdr. DWIAMILONO kepada sdr. TEKAD PRAYOGA, sehinggakemudian didapat suatu cara untuk menyelesaikanpermasalahan sdr.

Tindakan Penggugat telahbertentangan dengan prinsip Partai Kontrak yang digariskan pada Pasal1340 KUHPerdata. Jadi dengan kekeliruan Penggugat menarik Pihakmaka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat titerima3.

Tindakan Penggugat telah bertentangan denganprinsip Partai Kontrak yang digariskan pada Pasal 1340KUHPerdata; Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdatapenentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubunganatau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukumdengan peristiwa hukum yang menjadi latar belakang timbulnya gugatandan pada asasnya pihak Penggugat memiliki hak terlebin dahulu untukmenentukan pihakpihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatanbaik dalam kapasitas

Nomor 343 PK/Pdt/2016(wrong and mistake) menerapkan hukum;1.6 Sehubungan dengan itu, berdasar alasan ini saja pun cukup alasanbagi Majelis Hakim peradilan peninjauan kembali yang memeriksadan mengadli perkara ini untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali, dan bersamaan dengan itu membatalkanputusan a quo serta sekaligus menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankeliike verklaard, inadmissable declared);Putusan a quo juga salah/keliru menerapkan hukum dalam bentukmelanggar asas partai

pihak ketiga;1.Putusan a quo yang mengakui hak dan legalitas serta kapasitas ParaPenggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk mempergunakanhak opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III/PT KarabhaDigdaya dari Tergugat dan Tergugat II sebagai pembeli sesuai denganperjanjian perdamaian homologasi nyatanyata salah dan keliru (wrongand mistake), karena hal itu melanggar dan bertentangan (violate andcontrary) dengan Pasal 1340 dan Pasal 1917 KUHPerdata.1.1 Pasal 1340 KUHPerdata memancangkan asas partai

Menjadi pengurus partai politik;h.

proses Pilkada PPU yang dirasa janggal adalah adanyaketidaksesuaian atara DP4 dengan daftar pemilih tetap;Bahwa terhadap kejanggalan tersebut sudah dialakukan kajian dandisampaikan kepada tim yang membidangi bahwa ada ketidaksesuaianantara DP4 dan DP Tnya;Bahwa kejanggalan tersebut sudah disampaikan ke KPU tetapi tidak adatanggapan;Bahwa saksi mengetahui 91 TPS yang bermasalah itu;Bahwa di 91 TPS itu menurut saksi merupakan pelanggaran luar biasa;Bahwa pengangkatan saksi sebagai LO ada SK nya dari Partai

Saksi HESTI APRIYANI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Saat proses pemilinan Bupati PPU saksi bertugas sebagai analis dari BadanSaksi Pemilu Nasional (BSPN);Bahwa selain TIM saksi tidak ada TIM dari Partai Lain;Bahwa setelah menerima berkas laporan, berkas di Input dulu baru dianalisasecara manual dan system;Ditunjukkan bukti P.159, setelah dihitung saksi, saksi mengatakan ada selisihsuara 178 di TPS 7 Desa Tengin Baru;Bahwa sebagai analis saksi tidak memberikan pembekalan tapi saksi adadisitu

Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu, tidakSaja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, juga mengganggu untukmelaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGAT serta sekolah anakanaknya.

Perdata Barat (KUHPerdata) sebagaimana Pasal 1963 Jo1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudah ditempati/dikuasai olehTERGUGAT II INTERVENSI dan pihakpihak lainnya (yang tidak dijadikanpihak dalam Perkara a quo), yaitu dimana TERGUGAT II INTERVENSI selamalebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objektanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimanadalil PENGGUGAT yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakanPolitik di Indonesia yaitu Gerakan Partai

EDIARIADI, M.Si Model BKWKKPU yang ditandatangani DPD Partai Politikyang mengajukan pasangan calon.1 (satu) lembar asli Jadwal Tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah Kota Cilegon tahun 2010 yang ditandatangani Ketua KPUKota Cilegon SYAEFUL BAHRI.3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota CilegonNomor : 46/Kpts/KPUClg015.436430/2010 tanggal 13 Mei 2010 yangditandatangani SYAEFUL BAHRI Tentang Penetapan Pasangan CalonTerpilin Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode

SPM931/04/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asliSurat Tanda Setoran Nomor : (tanpa Nomor) perihal Pengembalian AtasTemuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar Kota Cilegon yang ketiga sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar asli Slip PENARIKAN TUNAI Bank Jabar Banten tertanggal20 Februari 2009 dari nomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AATSYAFA'AT, Ssos, Msi, H sebesar Rp. 215.000.000,

SPM931/20/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asiliPerkara Nomor 51/Pid.SusTPK/2015/PN.SRG Halaman 61 dari 387 Halaman426.427.428.429.430.431.432.Surat Tanda Setoran Nomor : (tanpa Nomor) perihal Pengembalian AtasTemuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar Kota Cilegon yang keempatsebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar asli Slip SETORAN Bank Jabar Banten tertanggal 31 Maret2009 ke nomor rekening

SPM931/04/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asliSurat Tanda Setoran Nomor : (tanpa Nomor) perihal Pengembalian AtasTemuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar Kota Cilegon yang ketiga sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar asli Slip PENARIKAN TUNAI Bank Jabar Banten tertanggal20 Februari 2009 dari nomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AATSYAFA'AT, Ssos, Msi, H sebesar Rp. 215.000.000,

SPM931/20/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah), berikut 1 (Satu) lembar asliSurat Tanda Setoran Nomor : (tanpa Nomor) perihal Pengembalian AtasTemuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar Kota Cilegon yang keempatsebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).1 (satu) lembar asli Slip SETORAN Bank Jabar Banten tertanggal 31 Maret2009 ke nomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AAT SYAFA'ATsebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), yang

Nomor 2710 K/Pdt/201613.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan "Hua Chiau Fu Nu Hui", adalah suatuYayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan Organisasi BAPERKI,sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagai Organisasi OrangOrangTjina Perantauan yang berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia (P.K.I.);14.Bahwa setelah pecah Peristiwa Pemberontakan G.30.S/PKI pada Tahun1965, maka PKI dan semua organisasi organisasi terafiliasi dilingkungannyatelah

EMR berdiri sejak tahun 2007 dan bergerak dalam bidangusaha jual beli besi scrab dalam partai besar ;. Bahwa benar PT. EMR ada kerjasama dengan PT. BMS dan PT. KSD yaitujual beli besi scrab, yang dilakukan sejak tahun 2011 sampai tahun 2014;. Bahwa benar Koh Hock Liang menerima pembayaran dari PT. KSD secaracash cek untuk pembelian besi scrab, baik Koh Hock Liang sendiri yangmengambil atau) pun Koh Hock Liang menyuruh terdakwa untukmengambilnya ;.

EMR berdiri sejak tahun 2007 dan bergerakdalam bidang usaha jual beli besi scrab dalam partai besar, dengan struktur PT.EMR sebagai berikut :a. Komisaris : Teng Leng Chuanb. Direktur : Koh Hock Liangc. General Manager : Tan Mei Yen Als Wwone (terdakwa)d. Internal controller : Suryawan Tan Als Alonge. Admin : Sriwiyatif. Accounting : Syair SummanjayaMenimbang, bahwa dengan jabatan yang ada pada masing terdakwamaupun Koh Hock Liang memperoleh gaji dari PT.