Ditemukan 10693 data
Sisca Adikoesoemo
Tergugat:
1.Chelsea Adikoesoemo
2.Austein Adikoesoemo
612 — 217
S321 546 29 X 32 Cak Man322 547 24 x 29 NN323 548 50 x 40 NN324 549 26 x 35 NN325 550 30 x 40 Unknown326 551 48 x 44 NN327 553 76 x 40 Mas Ndar328 554 72x52 Moses329 555 61 x 45 NN330 556 41x57 Cak Man331 557 44 x 54 NN332 558 56 x 41 NN333 559 67x57 Anshori334 560 49 x 59 Sri Hadi335 561 90 x 76 Otto Jaya336 562 112 x 82 Otto Jaya337 563 112 x 92 Otto Jaya338 564 75x71 Moses339 565 96 x 68 Kadir340 566 94 x 70 Kadir341 567 104 x 80 Kadir342 568 94 x 70 Kadir343 569 60 x 138 NN344 570 60 x 138 NN345
238 — 191
PERMOHONAN PEMBEKUAN DATA PERSEROAN/TERGUGAT 567.
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap,S.H dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPANKUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PeninjauanKembali" Edisi kedua, pada halaman 567 yang menyebutkan salah satu alasankasasi yang tidak dibenarkan UndangUndang adalah mengenai berat ringannyahukuman atau besar kecilnya denda, lebih lanjut M.
260 — 158
CipinangMelayu yang ditujukan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara BidangPengawasan, diberi tanda bukti P41 ;Fotocopy Surat dari Departemen Pertahanan RI yang ditujukan kepadaJaberlin Lumban Gaol tertanggal 31 Januari 2008 tentang Permasalahantanah di Cipinang Melayu dan Kebon Pala, diberi tanda bukti P42 ;Fotocopy Surat dari Lurah Cipinang Melayu No. 567/1.725.5 perihal Mohonpeta rincikan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pratama Kramajati, diberitanda bukti P43 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pengganti
153 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
SuratUkur No. 567/1938;d) Tanah bekas Hak Erfapacht No. 213, seluas 3.209.000 M?Surat Ukur No. 697/1938;e) Tanah bekas Hak Erfapacht No. 79, seluas 1.155.878 M?
131 — 44
Bukti T.Il.Int.567. Bukti T.II.Int.578. Bukti T.Il.Int.589. Bukti T.II.Int.59Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran MasyarakatJasa Konsiruksi. (Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usahadan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
91 — 18
POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa :
a. Sebidang Tanah dan Bangunan, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor `5432/Batursari, seluas kurang lebih 141 m2 (seratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur No. 567
146 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 224 K/PHI/2007Rekonvensi maupun para Tergugat dalam Rekonvensi meminta agar Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi segera mengeluarkan anjuran.Bahwa pada tanggal 28 Februari 2007 Dinas Tenaga Kerja Kota bekasimengeluarkan anjuran melalui Surat No. 567/380/TKT.02/II/2007 (bukti PR48),yang isi anjurannya :Agar para pekerja sebanyak 168 orang bekerja seperti biasa di PT. IspatBukit Baja d/h PT. Bukit Baja Buana terhitung tanggal 12 Maret 2007.2.
343 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 435 K/TUN/201519.20.Menteri Keuangan adalah instansi negara yang mempunyaikewenangan untuk mengurus asetaset bekas milik asing/Cina yangdikuasai negara;Bahwa Yayasan Trisakti bukan merupakan Pembinan dan PengelolaUniversitas Trisakti (Tergugat Il Intervensi) juga diperkuat olehberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim juncto Nomor 567/PDT/2011/PT DKI yangdalam Keputusannya antara lain berbuny/i: Menyatakan surat keputusan Menteri Pendidikan dan
NUR CHOZIN, DKK
Tergugat:
PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI
107 — 44
Yang diberitanda bukti T22.Foto copy surat dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab.Pasuruan nomor : 567/3142/424.053/2014.tanggal 12 Nopember2014.Yang diberitanda bukti T23.Foto copy Berita Acara Pertemuan tanggal 15 Desember 2014.
1.JAYA SIAHAAN, SH
2.NURRAHMAN ALIAH TAIBEIN, SH
3.AGUS, JP.,SH
4.SABARITA DEBORA,SH
5.RUMATA ROSININTA SIANYA, SH.,MH
Terdakwa:
SODIKIN alias KOKO alias RADIK Bin H. HASANUDIN
328 — 163
Wasgiono,567. Ellias,8O. Taufik,Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Brt9. Lugiman,10. Firmansyah,11.
90 — 365
Menyatakan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No : 567/2471Disnaker yang dituangkan dalam Risalah Mediasi tertanggal 19 April 2013beralasan hukum dan dapat diterima;5. Menyatakan masa kerja Pekerja Samino Sejak Tahun 2006 sampai denganNovember 2012, dan masa kerja E. Sartika Sejak Tahun 2005 sampai denganNovember 2012.6.
343 — 153
BUMI SERPONG DAMAI , TbkMemilih domisili, Kantor Advokat TAMPUBOLON & PATNERS alamatGedung Selmis Kav 45 Jin Asem Baris Raya No. 52, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2010, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juni 2010Nomor : 567/ SK.Pengacara/2010/PN Tng., untuk selanjutnya sebagaiTERBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca ;1.
89 — 49
Chut Nyak Dhien No.9 A Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkankekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2019 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:567/KS/2018/PA.Kis tertanggal 09 Januari 2020, sebagai para Penggugat;melawanXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kisaran 21 Februari 1983, agama Islam,pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan ProvinsiSumatera Utara / Asrama Mako Brimob Subden 3/B KotaTanjungbalai Sumut,
86 — 35
PN.Jkt.Sel.3.2.3.3.tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagipenyelesaian perkara secara murah dan cepat.JunctoBerdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.3917 K/Pdt/1986, berikut kami kutip: Bahwa dapat ditarik kesimpulan,pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggapbenar merupakan kehendak para pihak.JunctoBerdasarkan pendapat Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika padahalaman 567
62 — 28
Simon (ibid hal 567), bahwa pelaku suatu tindak pidana ituadalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengansuatu kesengajaan atau ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang undang atautelah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan olehundangundang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsursuatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang undang ini, baik itu merupakan unsurunsur
112 — 21
Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada kewajiban bagiTERGUGATII untuk memberi penggantian apapun juga kepada PARAPENGGUGAT.Bahwa selain itu sesuai Surat Pemerintah Kota Palembang, Dinas TenagaKerja Nomor 567/1110/800/Disnaker/2011, Perihal : Anjuran, tanggal 14Desember 2011 juga tidak menganjurkan kepada TERGUGATII untukmembayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan UangPenggantian Hak kepada PARA PENGGUGAT.Bahwa PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja
72 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
02122011 KL.167 88102743 Nasril 1,392,545.00 P1.118119 05122011 KL.346 87105243 Maryana 1,245,650.00 P1.119120 05122011 KL347 87136241 Sudarmin 1,475,925.00 P1.120121 06122011 KL446 88103547 Hanadi 1,279,450.00 P1.121122 06122011 KL447 86124365 Sumiyati 1,476,525.00 P1.122123 06122011 KL448 86103257 Jahani 974,625.00 P1.123124 06122011 KL463 88135462 Bastari 1,224,350.00 P1.124125 07122011 KL.530 87104235 Nurman 1,215,475.00 P1.125126 07122011 KL.531 86124365 Nazrun 1,357,245.00 P1.126127 07122011 KL.567
Terbanding/Terdakwa : Ir. ABSARDI AR, MM Bin ABDULLAH RAMLI
61 — 29
Tipikor/2015/PTBNAmilyar empat ratus delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh duarupiah) dengan rincian : Nilai NilaiKerugian KerugiaKeuangan Pajak dan Infaq yg nNegara dipotong oleh KeuangaVolu Hargasebelum negara / daerah nNo Uraian me satuandiperhi Negara(ekor) (Rp)tungkan Rp.potongan PPhInfaqPajak & Infaq) Pasal(Rp)(Rp) 22 (Rp)6=(1,5 7=(0,5%x(1 2 3 4 5 = 3x4 8=567%x) 65))1 Sapi yangtidak6.510.0 3.710.7 1.218.34 242.450.disampaikan 38 247.380.00000 00 7 953ke petani(fiktif
43 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHANDAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi kedua, pada halaman 567 yangmenyebutkan salah satu alasan kasasi yang tidak dibenarkan UndangUndang adalah mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnyadenda, lebih lanjut M.