Ditemukan 9644 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HAFIDZ MUHYIDDIN, S.H.
333 — 229
SADAM NAJIB ABDULAH (Mantan Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng) selaku Komisaris di PT. SEMBADA MAKMUR DIGDAYA (PT. SEMBADA);
Dikembalikan kepada Sdr.
SADAM NAJIB ABDULAH selaku Komisaris di PT. SEMBADA MAKMUR DIGDAYA (PT. SEMBADA);
Dikembalikan kepada Sdr. SADAM NAJIB ABDULAH;
Uang sejumlah Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan Honorarium selaku Komisaris Sdr. JAFAR AERUDIN di PT. SEMBADA MAKMUR DIGDAYA (PT. SEMBADA);
Dikembalikan kepada Sdr. JAFAR AERUDIN;
Uang sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan Honorarium Sdr.
1.Ibsaini
2.EDDY SAMRAH L, SH., MH
3.MOHAMMAD ANGGIDIGDO SH., MH
4.Nurhalma, SH
5.MURSYID SH
6.YUDHA UTAMA PUTRA SH
7.SUTRISNA, SH
Terdakwa:
GITA RAHMAD BIN NASRULLAH
340 — 145
Yusuf Mansur Barat dengan tanah sawah Abdulah Mahmud
- 6 (enam) unit monitor merek Varro.
- 5 (lima) unit CPU merek micromax.
- 1 (satu) unit CPU merek Perfect Shield E.1.
- 1 (satu) unit keyboard merek Warfaction VR1.
- 5 (lima) unit keyboard merek merek the tigers.
- 5 (lima) unit mouse merek Dj One.
- 1 (satu) unit proyektor merek BenQ.
ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terdakwa:
Yana Daryono alias Yono Bin Sumaryana
251 — 9
Nomor : 829/PDT.GS/2018/PN SMD, tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani kasir atas nama DADANG SAEPULOH;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atas nama ATANG bin NATIH, sebesar Rp931.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perkara TK I, Nomor : 830/PDT.GS/2018/PN SMD, tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani kasir atas nama DADANG SAEPULOH;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atas nama ADEH ABDULAH
2038 — 1703
Hal ini pernahterjadi pada waktu ada gugatan di MahkamahKonstitusi (MK) terhadap perkaraperkara korupsi yangdiperiksa oleh KPK dan diadili oleh PengadilanTipidkor, yaitu terkait kasus Gubernur Nangroe AcehDarussalam, Abdulah Puteh, dimana pada waktukorupsi tersebut terjadi belum ada KPK dan belum adaPengadilan Tipikor, namun perkara tersebut tetapditerima, diperiksa, dan diputus oleh PengadilanTipidkor.