Abdurrahman dalam persidangan telah memberikanketerangan yang tidak utuh terutama terkait latar belakang kenapa TerdakwaHalaman 6 dari 90 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Cjr.meminta dana talangan untuk melaksanakan Proyek Cut & Fill PembangunanPT Pou Yuen, selain itu, Saksi pelapor Juga tidak jujur terkait keterangannyaberapa sesungguhnya dana yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa dalammelaksanakan program a quo dimana Saksi pelapor H Syukur menerangkanjumlah dana yang terpakai totalnya adalah Rp

.3.600.000.000,00 (tiga milyarenam ratus juta rupiah), Saksi pelapor mengakui pernah menerima pembayarandari Terdakwa sebesar Rp. 790.000.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh jutarupiah) akan tetapi itu diluar dari dana adalah Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyarenam ratus juta rupiah), padahal itu merupakan pembayaran untuk mencicildana yang adalah Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah),sehingga sisa utang terdakwa terhadap saksi pelapor H.

Syukur adalah kuranglebih Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);Bahwa mengenai Cek senilai Rp. 4.400.000.000,00 (empat milyar empatratus juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi pelapor H.Syukur adalah sebagai jaminan dimana Saksi pelapor H.

Syukur menerangkandi muka persidangan tidak mengetahui pada Cek a quo tidak terdapat danasebesar yang tertera pada Cek, padahal pada kenyataannya Saksi pelapor H.Syukur telah mengetahui hal Cek kosong tersebut;Pada intinya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk :1. Menyatakan Terdakwa Neneng Sumartini tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalamDakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua;2.

Agustus2013 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Setra Indah Utara II Nomor 11Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sehingga yangmengetahui kejadian sebenarnya adalah pengakuan Terdakwa dalam dipersidangan;Bahwa atas peran Terdakwa Ade Ismayadi menyerahkan diri ke PolsekSukajadi Kota Bandung, peran Terdakwa Ade Ismayadi sangat membantuAparat Penegak Hukum sehingga kasus tersebut cepat terungkap dengansebenarnya sehingga sudah sepantasnya Terdakwa Ade Ismayadi mendapatpenghargaan Pelapor

Tindak Pidana (Whistleblower) sebagaimana Pasal 9Point C dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentangPerlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku YangBekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja samasebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akandijatunkan dapat mempertimbangkan halhal penjatunan pidana sebagaiberikut: Menjatunkan pidana

Kepolisian hinggapersidangan dan menyerahkan kasus hukum sesuai dengan proseshukum yang berlaku dan Terdakwa cukup sopan, keterangannya tidakberbelitbelit dan sangat membantu kelancaran proses persidangan,kemudian Terdakwa juga Masih Muda memiliki harapan untuk merubahkekeliruannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memilikiseorang istri, atas peran Terdakwa Ade Ismayadi sehingga kasus ini bisaterungkap dengan sebenarnya sehingga sudah sepantasnya TerdakwaAde Ismayadi mendapat penghargaan Pelapor

PelaporTindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama(Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, atasbantuannya tersebut;Bahwa maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimanadimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akandijatunkan dapat mempertimbangkan halhal penjatuhan pidana sebagaiberikut: Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringandiantara Terdakwa lainnya yang terbukti bersalan dalam perkara yangdimaksud, mendapat penghargaan Pelapor

No. 434 K/Pid/2014Bahwa Ahli menerangkan, telah ada peristiwa hukum yang berupapenggunaan surat keterangan izin belajar/tugas belajar mandiri yang seolaholah telah ditandatangani Heny Ruslanto (pelapor), sebagaimana dalam fotocopy surat.

Keberadaan surat izin belajar yang diduga palsu sudah dapatdipastikan pernah ada, hak tersebut didasarkan pada informasi yangdisampaikan oleh pelapor sebelum surat diterima oleh BKD, bukti registersurat yang ada di BKD, buku register kantor tendik, nota dinas tertandatangan terlapor serta para saksi;Berdasarkan keterangan para saksi yang berdiri sendirisendiri sepertitersebut di atas, maka terdapat hubungan satu dengan yang lain sedemikianrupa, sehingga didapat suatu kronologis kejadian sebagai berikut

Heny Ruslanto dipalsukan adalah surat izin belajar/tugasbelajar mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dan saksi Mardiyoyang ada pada Terdakwa, dan kemudian digunakan oleh Terdakwa untukmelengkapi berkas permohonan izin belajar atas nama Terdakwa, saksiRudiyanto, dan saksi Mardiyo;Hal ini didukung dengan keterangan Ahli yang menyatakan : telah adaperistiwa hukum yang berupa penggunaan surat keterangan izin belajar/tugasbelajar mandiri yang seolaholah telah ditandatangani Heny Ruslanto(pelapor

Keberadaan surat izin belajaryang diduga palsu sudah dapat dipastikan pernah ada, hak tersebutdidasarkan pada informasi yang disampaikan oleh pelapor sebelum suratHal. 36 dari 45 hal. Put.

Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian dimanaterungkap tanah dibeli oleh Penggugat melalui lelang dari almarhumJames Datulangi;Bahwa dari keterangan ade charge istri almarhum James Datulangi tanahyang dibeli Inggrid Paparang melalui lelang obyeknya adalah di tempatyang bernama Kilo Lima bukan di Singkil;Bahwa saksi pelapor tidak menghadirkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1221Singkil dan saksi Inggrid Paparang, ahli waris James Datulangi, NotarisJoanis Tommy Lasut,S.H. dan pihak BPN

Slmn tanggal 6 Oktober 2010 olehPenggugat sebagai pelapor/korban terhadap Tergugat/Terlapor/Tersangka, yang telahdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua diberi kode P.2;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1.

B/1/I/2020/Reskrim tanggal 01Januari untuk klarifikasi guna menghadap pada hari Jumat tanggal 03 Januari2020 di Polres Kotawaringin Timur tentang hilangnya sertipikat tanah terperkara,pelapor Terbanding II/ semula Tergugat II Aliyae, tidak beralasan menurut hukum,karena saat penyerahan tanah terperkara beserta sertipikatnya oleh suamiTerbanding I/ semula Penggugat disaksikan oleh Terbanding I/ semulaPenggugat Lilis Suriyani/ Ibu Penggugat II;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka

Bahwa hasil pembelian kayu sono keling yang dilakukan oleh Terlaportidak bisa diperuntukkan sebagai bukti dikarenakan kayu tersebutdidapat dari hasil pembelian yang sah dari penjual kayu dan tidak bisadibuat bukti atas laporan dari pelapor berdasarkan Laporan Polisi No.Halaman6dari12PutusanNomor 04/Pid.Pra/2016/PN.Wng.LP/B/05/V/2016/RES Wl/Sek. Kismantoro, tanggal 6 Mei 2016melainkan harus dibuktikan kebenarannya bahwa kayu tersebutdidapat secara tidak sah yang ditetapkan oleh Pengadilan;.

terkait dengan gugatan ini antaralain:e Bahwa ternyata para Penggugat/Terbanding untukmengajukan gugatan tidak mempunyai ataumenguasai sertifikat tanah sengketa sebabbukti P.1 adalah Foto Copy dari buku tanahyang dimiliki oleh burt Tergugat/turutTerbanding (sama dengan bukti TT.1) jadi bukansertifikat tanah sengketa ;e Bahwa dasar atau alasan para Penggugat/Terbanding adalah Surat tanda penerimaanlaporan kehilangan sertifikat yang dikeluarkanoleh Polres Kendari tertanggal 26 Agustus 2011atas nama pelapor

Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan atas nama Pelapor : penggugat AlsLena tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yangdilakukan oleh Chin Kim Fong pada tanggal 07 Mei 2010, yang dikeluarkanoleh BA SPK II atas nama Kepala Kepolisian Sektor Selektif Sungailiattertanggal 07 Mei 2010, diberi tanda bukti P6 ;Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P1 s/d P6 diatas telahbermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, sehingga Foto copy suratsurat

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, ProvinsiKepulauan Riau, pada tanggal 24 06 2009, bukti P.12;13.Asli Surat yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai 6000 olehNgadimin, tertanggal 26 03 2014, bukti P.13;14.Fotokopi Surat Kematian, No : 30/1998, atas nama Suyud Nyoto Sapujo,yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, KecamatanTanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, pada tanggal 3 Nopember1998, bukti P.14;15.Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, atasnama Pelapor

tembok tersebut.Bahwa tidak dapat dibuktikan rangkaian perbuatansehingga robohnya pagar tembok tersebut.Bahwa unsur Pasal 406 (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat(1) ke1 tersebut tidak terpenuhi, meskipun benar adanyakerusakan pagar tembok dan ditemukan alatalat tukangberupa linggis, martil, dll, tapi digunakan seperti apa, olehsiapa dengan cara bagaimana serta barang milik siapatidak jelas secara hukum pembuktian.Bahwa fakta persidangan juga tidak jelas kepemilikantembok yang rusak tersebut, milik pelapor

melanggar pasal 372KUHP, yang unsurunsur pokoknya sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;4 Yang ada dalam kekuasaan dan bukan karena kejahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, masingmasing :HASNUL AMIR, MIFTAHUL HUDA, ERFAN WAHYUDI, yang memberiketerangan dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti makaterungkap faktafakta hukum bahwa antara Terdakwa saksi Pelapor

tujuanpemidanaan, lebih tepat, adil dan akan memberikan manfaat yang besar bilamanapembinaan terhadap Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa sendiri yaitu dengancara dijatuhi pidanapercobaan 5 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa tersebut, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat berbeda yaitu agarpidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dengan alasan sebagai berikut ;Bahwa saksi pelapor

(Anak kandung dariPenggugat ) sebagai Pelapor berupa Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 3 pada tanggal 30 April2014 dengan No. B/1185/IV/2014/Reskrim Jakarta Selatan. Inti SuratPemberitahuan tersebut adalah mengenai adanya Sertipikat HGB No.02162/Kedaung, seluas 11.710 M? atas nama Yayasan PembinaUniversitas Muslim Asia Afrika yang terletak di JI. K.H. Dewantoro No.78 RT 003/ RW 013 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatanyang terdaftar pada tanggal 12 Juni 2002.

korban yang hilang atau di ambil oleh pelaku berupa 1(Satu) unit Ssepeda motor Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam, noka :MH1JBC2169K005754, Nosin : JBC2E1006571.Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor tersebut dengan caramerusak kunci setang sepeda motor, dikarenakan saat ditinggal sepedamotor tersebut dalam keadaan terkunci setang, dan saat sepeda motorhilang, Kunci sepeda motor masih ditangan saksi.Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu saksi korban karenasesaat setelah kejadian pelapor

Terlebih lagikemudian lahan tersebut juga diklaim oleh saksi pelapor Rifa Yendisebagai miliknya sesuai SHM Nomor 894/Tahun 1982 yang diperolehnyadengan cara membeli dari H. Siti Fauziah Bahar;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut permasalahanantara Terdakwa dan saksi Charly Hery Relano dengan saksi pelaporHal. 7 dari 11 hal.

Ketika terjadi tumpang tindih sertifikat, prosesnya harus dibatalkan salahsatu sertifikat;Bahwa faktafakta hukum yang terungkap di persidangan sudah benardirangkum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya padahalaman 6567 dan kesemua faktafakta hukum yang dirangkum oleh MajelisHakim tersebut mengacu pada aspekaspek perdata dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, saksi pelapor SitiHartati Murdaya semestinya memperkarakan perkaranya tersebut secara perdatasebagai

Fajar dengan cara merusak kunci gembokmenggunakan sebuah linggis; Bahwa menurut keterangan saksi pelapor yaitu saksi Roby Fitago,kulkas tersebut diambil sekira bulan Agustus 2016 di Kedai ChspyFamily yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasir Putih,Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo; Bahwa kemudian saksi Raju menjual kulkas tersebut kepada Terdakwayang merupakan orangtua dari sdr.

/pihak yang terlibatdalam proses penegakan hukum pidana;Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehinggamenimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadiwewenang dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjaditanggungjawab pelapor/pengadu;Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR,3 Desember 1971, NJ 1971, 187 yang menyatakan bahwa terhadapputusan hakim, undangundang telah menyediakan sarana hukum(rechtsminddelen), sehingga memberikan perlindungan kepadapihakpihak

maka,kalaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itumerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat,quod non, yang sepatutnya digugat adalah instansi yangmenetapkannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat;Menimbang, bahwa kalaupun dalam kenyataannya hasil audit yangdilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai buktidalam perkara korupsi, tindakan menggugat para Tergugat tidaklahtepat, sebab pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum,sebagaimana halnya pelapor

26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 dinyatakan:Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukumbahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntutkerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidanatersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusanperkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, padaasasnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapatdibebankan kepada tergugat sebagai pelapor

ahli akuntansi dan auditingyang telah melakukan penghitungan kerugian keuangannegara atas permintaan penyidik, maka Tergugat harusmendapatkan perlindungan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001yang menyatakan:hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan,dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor

, saksi,atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismeyangmenyatakan:Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 diwujudkan dalam bentuk:d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan,dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi,atau saksi ahli,

hal:1 Penanganan kasus dugaan tindak pidana dibidang perbankan yangdiperoleh Bank Indonesia (Temuan Bank Indonesia).2 Penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yangditemukan penyidik (temuan Penyidik).3 Tukar menukar informasi ;Dan selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Bersama tersebut di bentuk Timkerja untuk melakukan pembahasanpembahasan, rapatrapat persiapan pelaksanaandan memutuskan / mengambil keputusan / mengambil sikap serta membuatkesepakatankesepakatan, penentuan saksi pelapor

dari anggota Tim kerja tersebut,penentuan saksi ahli dan lain sebagainya; Bahkan ternyata dalam pelaporan kasus, telahdiatur pula dalam petunjuk Teknis surat keputusan bersama tersebut bahwa adanya suratkuasa khusus Gubernur Bank Indonesia tentang penunjukan saksi pelapor ;Menimbang, bahwa dengan demikian saksi pelapor adalah dari Anggota Timkerja dengan dilengkapi surat kuasa khusus dari Gubernur Bank Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEFRI Bin ALI UTI GAN,Sbahwa saksi selaku

terdakwa ini adalah merupakan hasil pengembangan kasus oleh penyidik(temuan penyidik) terkait dengan adanya laporan saksi JEFRI Bin ALI UTI GAN,S,terhadap ADE FALIZA dan AFRI HADI atas dugaan tindak Pidana mengambil uangpencairan nasabah untuk keperluan pribadi dan walaupun terhadap perkara terdakwa inidiketahui merupakan hasil dari temuan penyidik dan apabila mempedomani SuratKeputusan Bersama tersebut, semestinya tetap di bentuk Tim kerja guna untukmenentukan siapa yang ditunjuk sebagai saksi pelapor

yang tentunya harus dilengkapiHalaman 75 dari 82 Putusan Nomor: 36/Pid.B/2015/PN.SPndengan surat kuasa khusus Gubernur Bank Indonesia atau Pimpinan Bank Indonesiasetempat;Menimbang, bahwa atas halhal tersebut Majelis menilai bahwa dengan tidakadanya penentuan siapa yang ditunjuk sebagai saksi pelapor dalam perkara terdakwa inidan juga tidak pernah adanya ditunjukkan surat Kuasa Khusus dari Gubernur BankIndonesia atau Pimpinan Bank Indonesia setempat terhadap saksi JEFRI Bin ALI UTIGAN,S sebagai

saksi pelapor, yang berdampak ditetapkannya terdakwa selakutersangka dalam perkara ini dianggap telah menyimpang dari ketentuanketentuan SuratKeputusan Bersama berikut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tersebut diatas;Menimbang, bahwa meskipun pelaporan tersebut menyimpang sebagaimanatersebut diatas akan tetapi Majelis tetap berpedoman kepada hukum acara pidana incasu KUHAP bahwa perkara terdakwa memenuhi syarat hukum untuk diperiksa dandiadili di persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh