termasuk danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Magelang menyatakanTermohon telah meninggal dunia dan kemudian pernyataan tersebutdituangkan dalam berita acara relaas panggilan Nomor942/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2021, maka Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa relaas panggilan merupakan akta autentik

yangdibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah JurusitaPengadilan Agama Magelang dan dalam hal menerangkan suatu peristiwaatau keadaan, akta autentik dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat sehingga oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangandisebabkan karena Termohon telah meninggal dunia;Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.CkrMenimbang, bahwa dalam hal gugatan cerai, jika salah satu

MULTI MAKMUR MITRA ALAM di KabupatenPaser berikut lampirannya berupa peta lokasi =;Menimbang, bahwa dalam amar putusanmenggunakan sebutan kata pemilik akan menunjuk kepadasalah satu hak kebendaan yaitu hak milik ( eigendom )yang menurut teori hukum perdata sebagai hak yangterkuat dan sepenuhnya melekat pada si pemegang hakdimanapun ia beradaMenimbang, bahwa untuk pembuktian adanya11sesuatu hak harus dibuktikan dengan akta autentik yangdalam hal hak milik tersebut adalah hak atas tanahmaka harus dibuktikan

dengan akta autentik berupasertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional ;Menimbang, bahwa bukti hak atas tanah yangdiajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimanatersebut pada bukti surat bertanda 1.1, 1.2, 1.3, T.4dan 1.6, bukti surat tersebut berupa surat KeputusanBupati Paser tentang ijin pengelolaan lahan untukperkebunan kelapa sawit sedangkan bukti 17.6 adalahNaskah Serah Terima Manajemen Koperasi PerkebunanPaser Sejahtera kepada PT.

Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiapyang tidak disanggah sama dengan diakul, dengan demikian dalildalilPenggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugatuntuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan alat bukti Suratsurat dan saksisaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik

No. 828/Pdt.G/2020/PA.BmMenimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telahbermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenaipernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugatmerupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik, maka

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam padaHal. 5 of 10 Hal Put.

No. 1475/Pdt.G/2018/PA.Grt.tanggal 11 September 2011 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhisyarat materiil Suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan materiil Suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilpermohonan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejaktanggal 11 September 2011 terikat dalam suatu perkawinan yang sah

Agama Lumajang, sesuai Pasal 73 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 483/12/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang tanggal tanggal 16 Agustus2013 (P.2), yang merupakan akta autentik

dan P.2), bermeterai cukup dantelah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakimmenilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang DikenakanBea Meterai;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik

yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilaikekuatan pembuktiannya adalah bersifat Ssempurna dan mengikatberdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanyaterbukti domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan AgamaLumajang;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilaikekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikatberdasarkan

Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil suatu bukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkanPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islampada tanggal 27 Agustus 2017 dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan

materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilgugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejaktanggal 27 Agustus 2017 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuaiHalaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 3185/Pdt.G/2020/PA.Grtdengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian

Pemohon dengan Termohon.Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lain, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTPPemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Trenggalek, dimeteraicukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, yang menerangkanPemohon sebagai penduduk Desa Gemaharjo Kecamatan WatulimoKabupaten Trenggalek maka menurut Majelis alat bukti tersebut berupaakta autentik

sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatanyang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi SuratKematian dimeterai cukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, yangmenerangkan suami Pemohon telah mati;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi KartuKeluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Trenggalek,dimeterai cukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, maka menurutmajelis alat bukti tersebut berupa akta autentik

olehpihak lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateriil, Serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi SuratKeterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dimeteraicukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwaPemohon dalam perkara ini meskipun namanya berbeda , namunOrangnya satu yaitu Pemohon sendiri bukan biodata nama orang lain,maka menurut majelis alat bukti tersebut berupa akta autentik

kebenaran isinya oleh Para Pemohon yangmenerangkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lain, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi suratketerangan KTP Pemohon yang dikeluarkan oleh DisdukcapilTrenggalek, dimeterai cukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, makamenurut Majelis alat bukti tersebut berupa akta autentik

yang tidakdibantah oleh pihak lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformil dan materiil, Serta mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi SuratKeterangan KTP Pemohon Il yang dikeluarkan oleh DisdukcapilTrenggalek, dimeterai cukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, makamenurut majelis alat bukti tersebut berupa akta autentik yang tidakdibantah oleh pihak lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformil dan materiil,

Serta mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi KartuKeluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Trenggalek,dimeterai cukup, dinasglen dan cocok dengan aslinya, maka menurutmajelis alat bukti tersebut berupa akta autentik yang tidak dibantah olehpihak lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateriil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil Suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut telah diterangkanPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islampada tanggal 23 Mei 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhisyarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan

materiil Suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilHalaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 3481/Pdt.G/2020/PA.Grtgugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, banwa sejaktanggal 23 Mei 2010 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai denganPasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkanHalaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1977/Pdt.G/2019/PA.GrtPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islampada tanggal 03 September 1995 dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo

;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilgugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejaktanggal 03 September 1995 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuaidengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil Suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut telah diterangkanPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islampada tanggal 04 Maret 2003 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhisyarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1710/Pdt.G/2019/PA.GrtMenimbang

, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan materiil Suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilgugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, banwa sejaktanggal 04 Maret 2003 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai denganPasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana

yangfotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakimmenilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai;Menimbang bahwa alat bukti (P1, P2, P3 P5 dan P6) tersebutmerupakan akta autentik

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinyatersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164HIR;Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodatayang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta inimenjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimanaketentuan Pasal

1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;Menimbang bahwa alat bukti (P.7) bukan merupakan akta autentik, akantetap masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakimmenilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalildalilpermohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2)KUHPerdata;Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P3 P.5 dan P.6) adalah fotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama ayah Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkanPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islampada tanggal 31 Mei 2015 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhisyarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formildan

materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilgugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejaktanggal 31 Mei 2015 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai denganPasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksuddalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undangundang

sangatmelekat dan berhubungan erat dengan nasab yang tidak boleh salah, karenasalahnya identitas akan mengakibatkan salah jalur nasab yang pada gilirannyaakan merusak silsilan keturunan dan sangat mungkin menimbulkan halanganuntuk melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 8 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa DokumenKependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanayang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik

Sipil, dan pada poin 15ditegaskan juga bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yangmelakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalamregister Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, dengan demikian makasemua Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanadalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakandokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik

Penetapan No. 81/Pdt.P/2019/PA.BJbdalam alat bukti (P.2), dan (P.4), haruslah menjadi rujukan, termasukmenyangkut nama, tempat dan tanggal lahir seseorang, sehingga dianggapbenar dan autentik bahwa nama Pemohon Muhammad Ariyani;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertionya administrasi pencatatan perkawinanpada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara ex officioperlu memerintahkan

perkawinandan sekaligus Termohon sebagai istri/pihak lawan telah di panggil secara sah danpatut, tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini di periksadan di putus tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi, yang masingmasingtelah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahawa bukti P.1 (fokopi Nomor Induk Kependudukan) yangmerupakan aka autentik

dan telan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isibukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal dengan Pemohon yang tidakdibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateriil;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakanakta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi autentik tersebutmenjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinanpada tanggal NM, tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanEE

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohonsebagaimana telah diuraikan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf aUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta buktiP yang merupakan akta autentik

syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinanmenurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 19 April 2007 di Dusun Kerepet Desa PerampuanKecamatan LabuapiKabupaten Lombok Barat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksisaksi;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti P1, P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang sebagai akta autentik

(nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan buktiP1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon denganPemohon II selama ini telah diakui Secara administrasi kependudukan masihberdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, makaberdasarkan bukti a quo Pemohon dan Pemohon II mempunyai /egal/ standinguntuk mengajukan

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohonsebagaimana telah diuraikan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf aUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta buktiP yang merupakan akta autentik

syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinanmenurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1997 di Dusun Kerepet, DesaPerampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksisaksi;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti P1, P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang sebagai akta autentik

(nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan buktiP1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon denganPemohon II selama ini telah diakui Secara administrasi kependudukan masihberdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, makaberdasarkan bukti a quo Pemohon dan Pemohon II mempunyai /egal/ standinguntuk mengajukan

Pasal 1888 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil Suatubukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P. tersebut telah diterangkan Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam padatanggal 16 Desember 2018 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhisyarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formildan

materiil Suatu) bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyaiHalaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 3155/Pdt.G/2020/PA.Grtkekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalilgugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, banwa sejaktanggal 16 Desember 2018 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuaidengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalamperkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian

Agama Kota Malang, sesuai Pasal 66 Ayat(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Malang;Menimbang bahwa berdasarkan bukti Foto copy Kutipan Akta NikahNOMOr + weeceeteeeeeeeeeeeeee , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Blimbing Kota Malang tanggal 10 Januari 1984, (bukti P2),merupakan akta autentik

secara murni danbulat dalildalil Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alatalat bukti, berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta2 (dua) orang saksi dari kalangan keluarga Pemohon atau orang dekat, sesuaiPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik

berupaSurat Keterangan NOMOS: ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees , yang dikeluarkan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 05 Juli 2017, telahdinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga harus dinyatakan terbuktibahwa Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Blimbing Kota Malang;Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dansesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik

Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi BukuKutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, makaharus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatuikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat danTergugat memiliki

kompetensi legal standing sebagai pihakpihakdalam perkara gugatan cerai ini;Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan padaketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena Tergugat telahmendapat vonis pidana penjara selama 7 tahun, maka alasan tersebutharus" dapat dibuktikan secara formal melalui akta autentik berupaPutusan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkanoleh