., makaselanjutnya kepada ihak turut tergugat III agar dibebankan untuk tunduk mentaatiPutusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara ini;Bahwa seharusnya Pendaftaran peralinan hak yang disebabkan oleh pewaris,harus menyertakan seluruh ahli waris yang sah, yang kesemuanya tertuang dalamdaftar peralihan hak, karena ahli waris berhak secara sah menggantikan kedudukanhukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai hartakekayaannya dan untuk memberikan kepastian hukum hakhak ats tanah dalamperkara

wasiat jual beli dianggap tidak berkekuatanhukum berlaku, sebab cacat formil karena melebihi hukum hibah dan tidakmelibatkan penggugat dan penggugat II dalam perkara ini ;Bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan hukum hibah dan jual beli obyeksengketa waris yang belum dibagi tanpa seisin dan atau tanpa melibatkanpenggugat dan penggugat II serta prosesnya dibantu oleh turut tergugat III dalampembuatan aktanya adalah perbuatan hukum yang tidak benar menurut hukumyang berlaku, oleh karenanya seluruh peralihan

selanjutnya turut tergugat menguasai menempati obyek sengketa warisnomor .......... adalah penguasaan yang tidak berdasar hukum dan tidak sahsehingga apabila terbit segala surat outentik maupun dibawah tangan yang1021.22.23.24.25;mengatasnamakan turut tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat / berlaku;Bahwa selanjutnya karena obyek sengketa waris , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Xbelum dibagi waris dalam perkara ini sebagaimana hukum waris yang berlaku makasegala peralihan

Sehingga sangat jelas bertentangan dengan UU No. 5 Tahun1960, jo Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;Bukti tersebut di atas bukan bukti PERALIHAN HAK, sehingga sangatkeliru judex facti menilai bukti tersebut sebagai dasar alas hak, suratpernyataan dan Pajak Bumi dan Bangunan bukan bukti alas hak.Sehingga Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan pelanggaran Hukumberacara.

Hal ini jelasputusan judex facti sama sekali tidak adil dan bertentangan denganundangundang khususnya syariat Islam;Jika memperhatikan pertimbangan Hakim Tinggi Agama Makassar danHakim Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, maka jelas telahbersifat aktif menerapkan pelanggaran hukum, hal ini dapat dilihat baik didalam berita acara persidangan maupun putusan Pengadilan AgamaSungguminasa, tidak satupun bukti yang diajukan oleh TergugatTerbanding/Termohon Kasasi tentang peralihan hak berupa akta hibahyang

No. 135 K/AG/2009Pengadilan Tinggi in casu memaksakan kehendaknya menafsirkan buktiberupa surat pernyataan P1 s/d P6 dan P8 s/d P14 sedang P7 lainobjeknya, sebagai bukti proses peralihan ( hibah ) padahal bukti tersebutadalah bukti dibawah tangan yang tidak berbentuk akta yang harus dikesampingkan, oleh karena tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kab.Gowa.

Araya Bumi Megah Malang, dimana dalam keterangannya seharusnya saksi tersebut telah menjelaskanpahwa untuk segala hal yang menyangkut peralihan hak atau pun jual beliobyek tanah yang masih terikat/terkait dengan PT. Araya Bumi Megah,pihakpihak harus memberitahukan terlebih dahulu tentang niatnya kepadaPT. Araya Bumi Megah atau setidaktidaknya dalam perkara ini PT.

ArayaBumi Megah dijadikan/menjadi saksi dan memberi persetujuan dalamperalihannya, namun yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara initanoa memberitahukan dan melaporkan peralihan tersebut sedangkan disisi lain Penggugat sendiri tidak pernah berniat/bermaksud memindahkanobyek tanah dan bangunan tersebut kepada pihak ketiga/orang lain, hal inisebagaimana dinyatakan secara jelas dalam surat kuasa khusus tertanggal6 Mei 2002 di mana Penggugat sebagai pemegang kuasa diberikanHal. 9 dari 15 hal.

Araya BumiMegah apalagi menurut saksi segala peralihan hak yang menyangkutobyek sengketa sudah seharusnya ada persetujuan dari pihak PT. ArayaBumi Megah ;Sehingga dengan fakta hukum ini pula Pemohon Kasasi menganggapTergugat telah bertindak secara pribadi, bukan bertindak untukkepentingan PT. Araya Bumi Megah karenanya pada pertimbangan hukumdi mana Judex Facti telah menganggap PT.

padaakhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini;10.Bahwa diantara para ahli waris, khususnya ahli waris yang lakilakitelah terjadi kesepakatan mengenai pembagian atas objek/harta poin7 huruf a dan b di atas, yaitu dibagi rata dengan kata lain samabesarnya;11.Bahwa atas objek/harta sesuai poin 7 huruf a dan b di atas, kiranyadibagikan sesuai hak masingmasing ke 9 (sembilan) secara fisik,maka dijual bersama atau dilelang di muka umum dan hasilnyadibagi sama untuk ke 9 ahli waris tersebut;12.Bahwa segala peralihan

No. 114 K/Ag/2015beralasan menurut hukum, para Penggugat mengajukan gugatanpembagian warisan ke Pengadilan Agama sekarang ini;14.Bahwa para Penggugat khawatir akan terjadi peralihan hak atas1.2.objek/harta tersebut ataupun dipindahtangankan oleh para Tergugat,serta menjaga gugatan Penggugat ini tidak illusoir, maka cukupberalasan menurut hukum, kiranya Pengadilan Agama Sumedangmelalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk terlebih dahulu meletakan sita jaminan terhadap:Tanah

voerbaar bij voorraad);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Agama Sumedang agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Provisi:Dengan melalui Putusan Sela, menetapkan selama perkara ini belummempunyai kekuatan hukum tetap, atas objek/harta sesuai posita poin 7huruf a dan b di atas, para Tergugat untuk tidak melakukan perubahanfungsi tanah dan bangunan, perubahan bentuk bangunan, terlebih lagidijadikan tempat yang bersifat komersil, sekaligus untuk tidakmelakukan peralihan

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) atas Objek jual beli, sebagai berikut :

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan/perubahan namapemegang hak (balik nama)Sertifikat Hak Milik Nomor; 07.08.02.06.1.00250Semula atas Nama; ABDON SIMARMATA, menjadi nama Penggugat;Sertifikat Hak Milik Nomor; 07.08.02.06.1.00249 Semula atasnama;ELLYSABETH YUNITA menjadi nama Penggugat; Sertifikat Hak MilikNomor; 07.08.02.06.00247, semula atas nama ELLYSABETH YUNITAmenjadi nama Penggugat; Sertifikat hak milik Nomor;07.08.02.06.1.00248,semula atas nama; MEGAWATI SINAMBELA, menjadi nama Penggugat

patokpatokbatas; Bahwa saat Saksi melakukan penyulaman Saksi tidak ada melihat oranglain di lokasi sekitar kami melakukan penyulaman yang berada di tengahtengah kebun;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi di dalamkesimpulan;Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat V memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa letak tanah ke 5 (lima) sertifikat tersebut berdampingan; Bahwa Tergugat tidak ada melakukan peralihan

tanah kepemilikan; Bahwa menurut Peraturan Perundangundangan, Peralihan namakepemilikan tanah harus berdasarkan Akta Notaris; Bahwa menurut Peraturan Perundangundangan, Akta terbagi atas 2(dua) yaitu Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat yangberwenang yang diatur dalam Perundangundangan dan Akta dibawahtangan adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat tidak ada

DALAM POKOK PERKARA (verweer ten principale/konpensi )Proses Peralihan Hak yang dilakukan antara Tergugat dan Turut Tergugat yang dilakukanI berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/VII/Kepanjenkidul/2005 tanggal 03 Maret 2005 atastanah sebagaimana dalam sertifikat hak milik no. 02188/Kelurahan Sentul, terletak diKelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, sebagaimana diuraikan dalamgambar situasi No. 00030 tanggal 21 April 2003, seluas 4.374 M2 tertulis atas nama SusiloPrabowo ;C.

Menyatakan Sah Pencatatan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik No. 02188terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, sebagaimanadiuraikan dalam gambar situasi No. 00030 tanggal 21 April 2003, seluas 4.374 M2tertulis atas nama Susilo Prabowo telah sesuai dengan pasal II ayat (1 dan 2)Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Apabila Majelis hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka tergugat memohonuntuk

Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Maret 2005 berdasarkan Akta Jual(Bukti Otentik) Akta PPAT No. 38/VII/Kep.Kidul/2005 Adi Kurdi pemilik sahberdasarkan hukum menjual kepada Susilo Prabowo (Turut Tergugat) dan jugatelah dilakukan peralihan hak dengan Sertifikat Hak Milik No. 02188,Kel.Sentul, Kec.

Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugattidak jelas keberadannya dan/atau tempat tinggalnya tidak di ketahui diWilayah Negara Republik Indonesia.18.Bahwa Penggugat juga mohon agar agar Majelis Hakim menyatakan19.20.transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kuitansitertanggal 24 Desember 2009 dan Kuitansi tertanggal 05 Februari 2010dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan seluruhproses jual beli dan peralihan

Menyatakan seluruh proses jual beli dan peralihan obyek jual beli yangpengurusannya akan dilakukan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) padaKantor Turut Tergugat 1 yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBogor, yang beralamat di JI.

lagi di wilayah Negara Republik Indonesia adalah tidak relevanuntuk dipertimbangkan lagi, petitum mana apabila dipertimbangkan lebihlanjut akan menunjuk pada pernyataan tidak hadir sebagaimana dimaksuddalam Pasal 463 KUH Perdata, yang dinyatakan dalam PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat LingkunganPeradilan dinyatakan diperiksa dalam bentuk permohonan;Bahwa mengenai petitum Penggugat yang pada pokoknya memohon agardinyatakan sah dan mengikat seluruh proses jual beli dan peralihan

Hal mana akta jual beli yangmerupakan salah satu alasan terjadinya peralihan hak milik atas tanah,ternyata telah tidak diperankan sejak awal. Hal ini dikarenakan bahwa sesuaiketerangan saksi Baharulah Arsyad ternyata balik nama Sertifikat Hak Milikatas nama pemegang hak Yohanes Hosen telah dilakukan sebelum AktaJual Beli Nomor: 146/Kec.Luwuk/2006, tanggal 3 Oktober 2006 dibuat. FaktaHal. 11 dari 15 hal. Put.

Dalam catatan peralihan hak sertifikat tersebuttertulis adanya pemegang hak baru, masingmasing Ferry Ismail/Tergugat ll(Turut Terbanding) tahun 2002 dan Yohanes Hosen/Penggugat (Terbanding)tahun 2006.

Bahwa peralihan nama pemegang hak dalam sertifikat tersebutadalah tidak merubah Blanko Sertifikat, dengan kata lain masih tetapmenggunakan Blanko yang diterbitkan olen Departemen Dalam Negeri;Bahwa berdasarkan Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan sebagaimanadiatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 adalah telahdiberikan kewenangan pengaturan bidang pertanahan kepada BadanPertanahan Nasional, yang sejak semula kewenangan tersebut adalah padaDepartemen Dalam Negeri.

Apakah bisa barang yang masihpada proses sengketa atau perkara di pengadilan dapat dijual lelang atau dibaliknama di Kantor Pertanahan Kota Denpasar.Jika mengacu pada Peraturan PP : 24/1997 pasal 41 huruf c yang berbunyisebagai berikut: Apabila terdapat perintah dari Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakanlelang dikarenakan masih terdapat perkara/sengketa yang mengenai tanahyang bersangkutan yang akan dibalik nama /peralihan hak tersebut.Jadi kesimpulan Tergugat telah melanggar dan bertentangan

Bahwa pada saat proses peralihan hak juga Tergugat dengan pemenang lelangtelah membuat BPHTB Fiktip telah berkonfirasi dengan menghilangkannilaibangunan agar tidak membayar biaya harga transaksi dan atau SPPT yangdigunakan juga berbeda dengan SPPT tanah obyek yang dilelang Nomor NOPPBB yang tercantum di BPHTB adalah : 08.391.113.1.901.000 sedangkan NomorNOP PBB obyek yang dilelang yang sebenarnya adalah : 51.71.040.001.027.0259.0.

Kekeliruan bertindak sebagai Penggugat maupu Tergugat dapatmengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil.2) Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consurtium)Bahwa apabila dicermati gugatan penggugat pada angka 1 mengkaitkan BPNDenpasar dalam hal proses balik nama dan pada Angka 3 menyebutkanbahwa pada saat peralihan hak, Tergugat dengan pembeli lelang telahmembuat BPHTB Fiktif.

Kecamatan Ceper telah berubahmenjadi atas nama Tergugat (Samirin) dan Para ahli waris tidak pernahmembuat kesepakatan peralihan hak tersebut, oleh karenanya aktapemisahan dan pembagian a quo adalah cacat secara yuridis dan tidakberkekuatan hukum dengan segala akibatnya;Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2844 kK/Pat/20128.

Apakah peralihan hak tanah sawah SHM Nomor 630., kepada Samirin(Pemohon Kasasi) sah atau cacat hukum ?Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2844 K/Pat/2012Dalam menyikapi permasalahan tersebut Pengadilan Negeri Klatendalam pertimbanganya halaman 25 yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi Semarang berpendapat, bahwa peralihan hak atas tanah sawahtersebut cacat hukum dan tidak sah, dikarenakan: Akta Pembagian dan Pemisahan Nomor 143/Kecamatan Ceper/1990.

dapat dicermati tulisan dalam fotokopi Letter CNo. 339 atas nama Soekadar Trisno dalam kolom sebab dan tanggalperubahan tertulis tulisan tgl. 21/10/1960 Didjatuh Ralin, Suheplin C. 556,tulisan inilah yang dipermasalahkan Jaksa Penuntut Umum yang benar tgl.21/10/1960 Didjual Ralin, Suheplin C. 556 ;Duaduanya mempunyai arti sama bahwa objek tanah beralih pada Ralin,Suheplin (pihak pelapor), baik Didjual maupun Didjatuh merugikanTerdakwa, sehingga tulisan tersebut duaduanya merugikan Terdakwakarena peralihan

Terdakwa meminta di KantorDesa yang menyimpannya melalui Kepala Desa, oleh Kepala DesaTerdakwa diberi fotokopinya dengan ditandatangani Kepala Desa dandistempel Pemerintah Desa sesuai data aslinya yang ada pada Kantor Desa,secara logis fotokopi tidak dapat diubahubah oleh Terdakwa ;Dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis tgl. 21/10/1960 DidjatuhRalin, Suheplin C. 556 (periksa bukti PKlIlI), tulisan tersebut merugikanTerdakwa karena objek sengketa beralin kepada Ralin, Suheplin (pihakpelapor), peralihan

buktiyang belum pernah diajukan di persidangan dan dapat diterima olehMajelis Hakim (bukti I, Il, Ill dan IV) dst. ; Bahwa tanah sengketa berpindah ke Ralin Suheplin pada tanggal 21Oktober 1960 ; Bahwa pada tanggal 15 November 1961 tanah sengketa masih atasnama Soekadar Trisno (bukti PK Ill) ; Bahwatidak terbukti adanya torog/jual beli atas tanah sengketa ;Pertimbangan hukum tersebut membuktikan menurut hukum bahwa objeksengketa C No. 339 atas nama Soekadar Trisno dalam sebab dan tanggalperubahan peralihan

surat tersebut digunakan sebagai buktibukan merupakan suatu perbuatan pidana, adapun menurut dakwaanJaksa Penuntut Umum adanya penimpalan huruf dari tulisan igl.21/10/1960 Didjual Ralin, Suheplin C. 556 berubah menjadi DidjatuhRalin, Suheplin C. 556 oleh Mahkamah Agung RI tulisan tersebuttidak bermuatan hukum karena dalam putusannya tidak terbuktiadanya torog/jual beli atas tanah sengketa, dan menurut hukumtulisan Didjual ataupun Didjatuh semuanya merugikan Terdakwakarena tulisan tersebut bentuk peralihan

Tergugat Il adalah suami istri sehingga walaupun jaminan hutangtersebut dialinkan kepada Tergugat II tetapi jaminan hutang tersebut tetapmenjadi milik Tergugat sebagai harta bersama dengan Tergugat II;Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat II membeli jaminan hutang dariTergugat adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat II telahdengan sengaja membeli barang yang diketahuinya sebagai jaminanhutang sehingga Tergugat II dikategorikan sebagai pembeli yang beritikadburuk;Bahwa dengan demikian maka peralihan

No. 12 Tahun 1984;Bahwa karena peralihan sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor02446/Kambu surat ukur Nomor : 98/Kambu/2002 seluas 231 M2 (duaratus tiga puluh satu meter persegi) melalui jual beli antara Tergugat danTergugat II tidak sah dan batal demi hukum maka perbuatan Tergugat IIyang mengajukan permohonan balik nama sertifikat dan perbuatanTergugat IV yang menerbitkan balik nama sertifikat Hak Milik Nomor02446/Kambu surat ukur Nomor : 98/Kambu/2002 seluas 231 M2 (duaratus tiga puluh satu meter

Tergugat yang menguasai jaminan hutang dankemudian mengalihnkannya kepada Tergugat II dan selanjutnya perbuatanTergugat Il yang mendaftarkan balik nama sertifikat atas namanya danperbuatan Tergugat IV yang menerbitkan balik nama sertifikat Hak MilikNomor 02446/Kambu surat ukur Nomor : 98/Kambu/2002 seluas 231 M2(dua ratus tiga puluh satu meter persegi) menjadi atas nama Tergugat Ilserta perbuatan Tergugat Ill yang membuat akta kuasa menjual adalahperbuatan melawan hukum;Menyatakan batal dan tidak sah peralihan

Bahwa salah satu syarat yang menjadi dasar peralihan hak dariNursanti, S.E.

Ngapes, Desa Prambangan, Kec.Kebomas Gresik adalah milk SINGO REMIN dan tidak ada peralihan hak atas tanahtersebut kemudian EDI TUKAN melegalisir Kutipan Letter C No.141 Persil No.44 dt. Itersebut sehingga terdakwa selaku Kepala Desa Prambangan, Kec. Kebomas Gresikmembubuhkan tanda tangan pada kutipan Letter C tersebut.Bahwa pada bulan April 2008, H. SOEKROHADI dan SULAIMAN datang ke rumahterdakwa di Jl.

SINGO REMIN seluas + 25.700m2 dengan tulisan tangan 9/12 1969 KS ke 601, sehingga dengan adanya tambahanketerangan tersebut seolah olah pada tanggal 9 Desember 1969 terjadi peralihan hak dariNo.141 ke No. 601, padahal tambahan keterangan tersebut dilakukan terdakwa pada tahun2008 setelah terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Prambangan Kecamatan KebomasGresik.Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertipikat atas tanah milk SINGOREMIN seluas + 25.700 m2 yang berlokasi di Dsn.

I yang telah diberi tambahanketerangan dengan tulisan tangan/tertulis 9/12 1969 KS ke 601 yang dilakukan olehterdakwa selaku Kepala Desa Prambangan, Kec.Kebomas Gresik dan Surat KeteranganRiwayat Tanah Nomor: 590/67/403.87.2/2008 tanggal 30 Juni 2008 sehinggamenunjukkan adanya peralihan hak dari Letter C No.141 Persil No.44 dt.

KARTO karena menjalankan perintah jabatan a quotidak bisa dipidana ;Pasal 51 ayat (1) KUHP selengkap berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikanceoleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana ;Dan disamping itu pula bahwa penulisan pada Buku C Desa Prambangan No.141 atasnama SINGO REMIN dengan tulisan 9//2 1969 Ks ke 60/ a quo tidak merugikan saksiPelapor EDI TUKAN/ SUGIYATNO atau siapapun juga, karena sejak tanggal 9 Desember1969 telah terjadi peralihan

Bahwa pada tahun 2007 dirubah / di lakukan peralihan hakdi desa sehingga berubah menjadi Atas nama SURYAMA denganNomor C 970 luas 1915 perubahan tersebut di lakukan padatanggal 31 05 2007 tanpa sepengetahuan dan persetujuanPara Ahli Waris yang lain ( Para Penggugat ) adapun batas batastanah Pekarangan tersebut adalah :e Utarae Timure Selatane BaratSelanjutnya di sebut Obyek Sengketa II ( dua )Perubahan danperalihan Hak dari menjadi Nama Suryama, dengan cara TipuMuslihat yang dilakukan tanpa sepengetahuan

Bahwa pada tahun 2007 dirubah / di lakukan peralihan hakdi desa sehingga berubah menjadi Atas nama SURYAMA denganNomor C 970 luas 1915 perubahan tersebut di lakukan padatanggal 31 05 2007 tanpa sepengetahuan dan persetujuan ParaAhli Waris yang lain( Para Penggugat ) adapun batas batas tanah Pekarangantersebut adalah :e Utara : P. Edy/B. Kus.e Timur : P. Riyadi.e Selatan : Jl. Desa.e Barat : P.

Subai.Selanjutnya di sebut Obyek Sengketa II ( dua )Perubahan dan peralihan Hak dari menjadi Nama Suryama,dengan cara Tipu Muslihat yang dilakukan tanpa sepengetahuanAhli Waris yang berhak/ahli waris yang lain adalah suatuperbuatan yang Melawan Hukum.7.

Menyatakan Tidak Sah dan Batal demi Hukum Peralihan Hakdari tanah kering atau pekarangan yang di lakukan di padatanggal 31 05 2007, yang di lakukan Pemerintahan Desa , ,kabupaten Probolinggo nomor persil 30 D 1 No. C 275 Luas2660 M2 atas nama di rubah Atas nama Suryama dengan nomorHal. 17 dari 32 hal. Putusan No : 0146/Pdt.G/2017/PA.KrsC.970 Luas 1915, perubahan tersebut tanpa sepengetahuan danpersetujuan ahli Waris yang Sah.7.

Bahwa dalam perjanjian jual beli tanah kavlingan tersebut pihakTERGUGAT berjanji akan menyelesaikan administrasi peralihan hakatau balik nama dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, danTERGUGAT V menjadi atas nama HELDA (PENGGUGAT);.

Sedangkan sifat terang sejak berlakunya PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (1) maka jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang bertugas membuat aktanya;Menimbang, bahwa syarat jual beli tanah ada dua yaitu memenuhisyarat materil dan syarat formil;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku Peralihan hak atas tanahdan pendaftarannya, karangan Adrian Sutedi, S.H, M.H pada halaman 90disebutkan syaratsyarat materiilyaitu

Selanjutnya dalam buku Peralihan hak atas tanahdan pendaftarannya, karangan Adrian Sutedi, S.H, M.H pada halaman 90,disebutkan adapun jual beli yang tidak dilakukan di hadapan PPAT adalahsah sepanjang memenuhi syaratsyarat materiil;Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat jual beliatas tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan BanjarbaruKota Banjarbaru seluas 217 m?

sendirikesepakatan mengenai syaratsyarat jual beli terhadap tanah bersertifikat,sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, tentang syaratsahnya perjanjian/persetujuan namun dalam jual beli tanah dan bangunanjika tanah tersebut masih terdaftar atas nama penjual baik di buku tanahmaupun di sertifikat tanah, sedangkan sertifikat tanah merupakan surat buktihak kepemilikan atas tanah, sehingga secara yuridis tanah tersebut masihterdaftar sebagai milik penjual;Menimbang, bahwa untuk proses pendaftaran peralihan

Nomor 2317 K/Pdt/2016Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru menerapkanhukum pembuktian, karena menyangkut peralihan hak apakah tukarmenukar hibah dan jual beli, yang menjadi syarat sahnya peralihan haktersebut bukan suratnya yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) karena surat yang dibuat di hadapan PPAT adalah hanyamerupakan tindakan administrasi saja, sedangkan yang menjadi syaratmutlak sahnya suatu peralihan hak tersebut adalah syarat materiilnyayaitu tanah yang

menjadi objek peralihan hak tersebut benarbenaradalah hak milik dari orang yang menyerahkan haknya.

., menerangkan bahwa obyeksengketa sejak klasiran tahun 1957 sampai dengan sekarang tercatat atas namaAmaq Mina dan tidak pernah ada catatan peralihan hak atas dasar apapun termasukjualbeli, dimana saksi tersebut menerangkan berdasarkan buku catatan Sedahan(petugas pemungut pajak bumi dan bangunan) yang dibawanya yang ia peroleh dariSedahan sebelumnya; ~ Menimbang, bahwa buku catatan Sedahan hanya menerangkan tentangsiapa wajib bayar yang tercantum atas pajak tanah yang tercatat di dalamnya, dantidak

semua peralihan hak tercatat dalam buku catatan Sedahan karena dapat sajaorang yang melakukan peralihan hak langsung melapor kepada IPEDA (sekarangKantor Pajak Bumi dan Bangunan), jadi keterangan saksi M.

antara buktibukti surat terdapat persesuaian dengan keterangan saksi H.Lalu Muhammad Darmazi, yang seluruhnya menerangkan bahwa obyek sengketaberalih kepada Amaq Kerum dan Amaq Muhdan atas dasar jualbeli; ~ Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alatalat buktitersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, karena buktibukti surat maupun keterangan saksisaksi Penggugat tidak ada yang memiliki nilai pembuktian untuk membuktikanbahwa peralihan

Bahwa sebelum gugatan perkara perdata No.04/Pdt.G/2013.PN.PRMdiajukan telah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan yang dikenaldengan perkara perdata No.20/Pdt.G/2011.PRM dan telah diputusHakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan atas putusantersebut Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat D agarmenangguhkan segala bentuk pemecahan/ peralihan hak atas tanahterperkara;Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat B danC juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

S telah dijual kepada Janiar dan dihubungkan denganbukti Surat T.A.1,2,3 dan E.9c yaitu Kwitansi pembelian sebidang tanah seluas1214 M2 dengan sertifikat Hak Milik No.239 SU tanggal 18 Juni 2012 dapatdiketahui bahwa telah terjadi peralihan hak tanah objek perkara dengan sertifikatNo. 239 dari Aliwin.S kepada Janiar tanggal 18 Juni 2012;Menimbang bahwa dengan terjadinya peralihan hak/ dijualnya sebagiantanah objek perkara kepada Janiar maka Janiar adalah orang yang memiliki danmenguasai tanah sertifikat

Padang Pariaman untuk menangguhkan pemecahan/ peralihan hak atastanah terpekara Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat kepadaTergugat D tersebut adalah tidak relevan dan tidak dapat dijadikan sebagai dasartanah objek perkara tidak dapat dialinkan kepemilikannya dari Aliwin.S kepadakepada pihak lain;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa Janiar sebagai orang yang menguasai sebagian tanahobjek perkara harus dijadikan sebagai pihak yang

===Bahwa Tergugat dalam hal ini Sah Menduduki Tanah Warisan tersebut, karenaberdasarkan Register yang tercatat didesa, Tanah tersebut Sah milik Tergugatbersama Ahli Warisnya, bukan milk Simon Rumengan sebagaiman dalil Penggugat.Karena Transaksi/Peralihan Tanah yang dilakukan Simon Rumengan dengan orangTua Para Penggugat Bukan terletak dimana tergugat Duduki, tapi terletak di tempatlain, sehnngga Perbuatan Simon Rumengan menimbulkan kerugian terhadap Tergugatdan Ahli Waris lainya baik materil maupun

Bahwa transaksi Peralihan antara Orang Tua para Penggugat dan Simon Rumenganadalah transaksi yang beretikad buruk, sehingga cacat Hukum, dan tidak perludilndungi serta harus dibatalkkan. Juga transaksi tersebut tidak ada sangkut pautnyadengan Tanah Warisan Milik tergugat, karena dilakukan secara ceroboh, illegal dantidak transparan serta sembunyisembunyi.

Kurang pihak seharusnya Simon Rumengan atau ahli warisnya yang mengadakanTransaksi Peralihan tanah sebagaimana dalil Penggugat poin 3, 4, 7 dyadikan pihak ; d. Simon Rumengan dan ahliwarisnya harus dijadikan pihak karena bukan milk SimonRumengan atau ahli warisnya yang melakukan transaksi peralihan harus diyadikanpihak; ~ = = + === 2222 === 2= === ===e.