Ditemukan 28482 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Oktober 2015 — SUKIANTI HARTANTO
133 — 50
  • 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
125 — 31
  • 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
    berikut: Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungankeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja denganTerdakwa; Saksi pada tahun 2010 saksi masuk di Kantor Desa Perangatsebagai staf inventari aset desa sampai dengan 2015, adapun tugas dantanggung jawab saksi yaitu mencatat asset desa yang bergerak dantidak bergerak dan finansial, kKemudian saksi diangkat menjadi staf KaurUmum sampai dengan tahun 2016 kemudian saksi ditunjuk Kepala Desauntuk diangkat sebagai ketua TPK
    Yang menyuruh saksi membuat LPJ sesuai RAB adalah Terdakwa;Halaman 70 dari 170 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN SmrTerkait dengan adanya kelebihan dana tersebut, yang membagi uangtersebut adalah saksi dan Sekretaris saksi selanjutnya saksi bagi kepada12 (dua) belas dengan perincian sebagai berikut: Kepala Desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah); Sekretaris Desa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tigaratus ribu rupiah); Ketua TPK (Saksi sendiri) sebesar Rp800.000,00 (delapanratus
    ribu rupiah); Sekretaris TPK (YUSUF) sebesar Rp800.000,00 (delapanratus ribu rupiah);.
    Anggota TPK (TOKOH ARIWAHYONO) sebesarRp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Ketua BPD (RAHTON) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah); Wakil ketua (AJAR TRI SURO PANOMO) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Sekretaris (LALU SAMSUL HAKIM) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Anggota BPD (HUSLAN) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah);2 Anggota BPD (ALI MURSIDI) sebesar Rp450.000,00 (empatratus lima puluh ribu rupiah); Anggota BPD (SUGIANTO) sebesar Rp450.000,00 (empatratus lima puluh
    sesuai seMaterial RAB kelebihan1 RT. 04 Semenisasi Jalan 39.860. 76.757. 36.897.6 51%000 650 502 RT. 12 Semenisasi Jalan 37.980. 66.133. 28.153.1 57 %000 150 503 RT. 11 Pembangunan Turap 37.200. 79.130. 41.930.3 47 %Sungai 000 304 044 RT. 8 Pembangunan Turap 20.691. 37.841. 17.150.6 54 %Jalan 000 695 95Total Selisin RAB dan Nota Pembelian Material 124.131.799 Pada tahun 2016 Pihak LPM tidak lagi digunakan dalamPelaksana Kegiatan sedangkan yang melaksanakan kegiatan adalah TimPelaksana Kegiatan (TPK
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 19 Oktober 2018 — LUANNA WIRIAWATY
310 — 152
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa ;- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dan denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.
    21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
    untuk negara dan diperhitungkan sebagai penguranganpidana pembayaran uang pengganti terdakwa Luanna Wiriawaty;Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum TerdakwaMenetapkan agar LUANNA WIRIAWATY membayar biaya perkarasebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan PenuntutUmum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusannya tanggal10 Juli 2018 Nomor. 26/Pid.Sus/TPK
    Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan BandingNomor. 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 13 Juli 2018 yangdibuat oleh Bukaeri, SH., MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 17 Juli
    2018 kepadaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan BandingNomor. 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 17 Juli 2018 yangdibuat oleh Bukaeri, SH., MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan bandingatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeritersebut diatas dan permintaan banding
    /2018/PN.JKT.PST. dansalinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal10 Juli 2018 berikut berita acara persidangan, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Terdakwa diajukankepersidangan dengan dakwaan pasalpasal yang disusun secara Subsidairitas,yakni;Primair:Perbuatan Terdakwa Luanna Wiriawaty dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Hal. 98.
    Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIMenimbang, bahwa disamping mempertimbangkan halhal yangmeringankan, maka dipertimbangkan pula halhal yang memberatkan :e Bahwa Tindakan Terdakwa tidak membantu Program Pemerintah dalamPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor :26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. harus diperbaiki sekedar mengenailamanya pidana yang dijatuhkan dan besaran denda
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus
Register : 04-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 91/Pid.B/LH/2019/PN Pps
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN GEDIN ARIANTA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ismail Bin Alm H. Jawan
379 — 31
  • usulnya berasal dari hutan alam disampaikan sebagai berikut:Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permenlhk No.P.43/MenlhkSetjen/2015, disebutkan bahwa :e Pasal 10 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajio dilengkapi bersama samaHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor91/Pid.B/LH/2019/PN Ppsdengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) ;e Pasal 11 ayat 1 bahwa SKSHHK yang digunakan untuk menyertalpengangkutan : Kayu bulat dari TPK
    Hutan, TPK Antara, TPTKB dan IndustriPrimer ; Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.e Pasal 11 ayat 2 bahwa Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :Pengangkutan Arang kayu dan/atau kayu daur ulang;Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman kepelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;Pengangkutan KO dari TPTKO ;Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelumterbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 17-05-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 70/Pid.Sus-LH/2016/PN.KLt
Tanggal 2 Agustus 2016 — - ANDI ALS WAY BIN SAHRIL (TERDAKWA) - JPU
338 — 10
  • Pengangkutan daritempat penimbunan kayu (TPK) di luar areal perizinan harus menggunakan atau memilikisurat keterangan sahnya kayu bulat (GKSKB) b.
    Pengangkutan lanjutan dari TPK diluarmenuju industri harus menggunakan FAKO ( Faktur Angkutan Kayu Olahan)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yangdiperoleh dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barangbukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut ;Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul10.00 Wib, terdakwa datang ke Bangsal Kayu milik orang bernamaSULAIMAN yang beralamat di Desa Simpang Gaul Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/PID.SUS/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — HARIYONO PUTRO, S.E. bin TRISNO PRAYOGI
92 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby juncto Nomor 238/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. junctoNomor 57/Pid.Sus/TPK/2017/PT.Sby, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SurabayaHalaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 33 K/Pid.Sus/2019yang menerangkan pada tanggal 18 September 2018 Terdakwamengajukan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Slw.
Tanggal 2 Agustus 2017 — TRIYONO Alias BETET Bin KARTO
469 — 42
  • Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.SIw.dan menyatakan tidak keberatan;hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayupacakan yang berasal dari kawasan hutan; ; Bahwa Surat sahnya hasil hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas untuk mengangkiut hasil hutan ;Bahwa ketentuan mengangkut, menguasai dan memiliki kayu hasilhutan harus dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SGKSHH)yang dikeluarkan oleh Kepala TPK; Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli bahwa 6 batang kayu jati
    Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.SIw.GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegangizin;Penggunaan FAKB:e Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atauTPK Hutan ke semua tujuan, dilengkapi bersamasama dengandokumen FAKB milik pemegang izin dengan dilampiri DKHP yangditerbitkan oleh GANISPHPL PKB;e Pengangkutan lanjutan KHP dari TPK Antara ke semua tujuan,dilengkapi bersamasama dengan dokumen FAKB milik pemegangizin dengan dilampiri DKHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 19-01-2015 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PID.SUS/2015/PT PTK
Tanggal 10 Februari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ANTO PURWANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : HADRIANUS LUKAS, S.Sos
80 — 29
  • PUTUSANNOMOR : 02/ PID.SUS / TPK / 2015 / PT. PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak,yang memeriksa dan memutus pada pengadilan tingkat banding, atas perkara TindakPidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :perintah / penetapan penahanan oleh :1.2.
    Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak30Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK, tanggal 19 Januari 2015 untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari SELASAtanggal 10 FEBRUARI 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta dibantuoleh MARINGAN
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
44 — 0
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:

    • -Terlampir dalam berkas perkara-

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 8/Pid.Sus-TPK

    49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 914/Pid.B/LH/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MARANITA, SH
Terdakwa:
SAJI HARJOSUWONO bin RIDIN
198 — 12
  • adalah ssuatu lapangan/lahan yang tidak dibebani ha katastanah yang bertumbuhan pohonpohon alami yang secara keseluruhanmerupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamlingkungannya; Bahwa pengangkutan kayu dari hutan alam dapat dilakukan apabilasesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam, SKSHHK sebagaimana dalampasal 10 ayat (1) digunakan menyertai pengangkutan yaitu kayu bulatdari TPK
    Hutan, TPK Antara, TPTKB dan Industri Primer, kayu olahanberupa kayu gergajian, veneer dan serpihak dari Industri Primer ; Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 menyebutkanHalaman 17 dari 30 Putusan Nomor 914/Pid.B/LH/2020/PN Tjkpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan.
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus Lain-lain
Register : 01-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN BREBES Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bbs
Tanggal 8 Februari 2021 — -PRIHANDOKO ADITYA IRAWAN Bin ARIS IRWANTO
91 — 7
  • ;;Yang mana kayu jati tersebut berasal dari Kawasan hutan Produksimilik Perum Perhutani petak 1205 RPH Pengarasan BKPHPengarasan KPH Balapulang masuk wilayah Desa PengarasanKecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, dan terdakwamaupun HERDI BOWO dalam Mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu berupa kayu jati hutan tersebut tidakmemiliki atau dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah yaituberupa Dokumen Angkutan dari petak tebangan ke tempatPenimbunan kayu/TPK serta SKSHHK ( surat Keterangan
    kubikasi sebesar 1 ,4298 M. 4 4Yang mana kayu jati tersebut berasal dari Kawasan hutan Produksimilik Perum Perhutani petak 1205 RPH Pengarasan BKPHPengarasan KPH Balapulang masuk wilayah Desa PengarasanKecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, dan terdakwamaupun HERDI BOWO dalam Mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu berupa kayu jati hutan tersebut tidakmemiliki atau dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah yaituberupa Dokumen Angkutan dari petak tebangan ke tempatPenimbunan kayu/TPK
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 11-06-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
LILY SUMARTIN, S. HUT
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
238 — 119
  • Bahwa Penggugat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsiberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 62/Pidsus/TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana dalil PenggugatHalaman 4 angka 2 dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telahberkekuatan hukum tetap. Jadi sekali lagi Penggugat dipidana karenamelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI :4.
    Penerbitan obyek sengketa telah didasarkan atasperaturan perundangundangan yang berlaku serta telah didasarkan padadata dan informasi yang jelas yakni Putusan Pengadilan Negeri KendariNomor: 62/Pidsus/TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap. Putusan inilah yang menjadi dasar penerbitanobyek sengketa. Seharusnya Penggugat melakukan upaya hukumterhadap putusan pidana tersebut apabila merasa diri tidak pernahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 24-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bon
Tanggal 4 April 2016 — Dody Rondonuwu Lawan KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG DI BONTANG
133 — 54
  • Dan dihubungkan denganPenetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 11 Desember2012, tentang Penahanan Tersangka Ir. Ricksy Prematuri, Dipl, MM dan jugaadanya Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat mengenai hari sidang Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2012 telah membuktikan bahwaperkara atas nama Tersangka Ir.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Klk
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
ANSYARI Bin H. UMAR Alm
85 — 7
  • Pasal 11 ayat (2) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertaipengangkutan : Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB dan industriprimer; atau Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan /atau ke industri primer;c.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 08 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 28 Oktober 2014 — Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS
114 — 52
  • 08 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb
    FIRELE.SAHETAPY, SH.MH DAN ADOLOF SELEKY, SH,MH DAN REKAN. berralamat di jl.Dana Kopra No.1/29/Kemuning Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 21 Mei 2014 Nomor 242/2014.dan telah diregistrasi di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon Nomor : 242/2014 tanggal 21 Mei 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut ;Setelah membaca surat pelimpahan perkara dan seluruh lampirannya ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNo..8/Pid.Sus/TPK
    /2014/PN.Amb tanggal 16 Mei 2014 Tentang penunjukan MajelisSetelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:8/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 19 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang ; Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : RegPERK ; PDS02/AMBON/04/2014 Tanggal 16 Mei 2014 ;Setelan mendengar keterangan saksisaksi , Ahli dan keterangan terdakwadipersidangan ; 22229 222 oon non nnn non nn nnn nnn nnn nee nnn ene eeSetelah melihatdan meneliti barang bukti di persidangan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tpk/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 19 Maret 2012 —
115 — 37
  • telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejari Sendawar, tanggal 4Agustus 2011, Serta kepada penasihat hukum/ terdakwa maupun Jaksa/PenuntutUmun, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, terhitung tanggal7 September 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 masingmasing padahari dan tanggal yang sama yaitu tanggal .06 September 2011, No: W18UII/210/Pid,01.6/IX/2010; Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiKalimantan Timur diSamarindaNo.02/Pid/Tpk
    Tpk / 2012 / PT.KT.SMDA, putusan mana pada hariSenin tanggal 19 Maret 2012 = diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota sertadibantu H. SAKRANI, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penasihat HukumTerdakwa dan Jaksa PenuntutKETUA MAJELIS,WIMPIE SEKEWAEL, SH,MH.HAKIM ANGGOTA,
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 9 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JECKSON MARPAUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
99 — 49
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya uang pengganti dan pidana pengganti uang pengganti, sehingga selengkapnya :
  1. Menyatakan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI
    ,Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rury Arief, SH & Rekanberalamat di Jalan Kemakmuran Raya Komp Villa 200 Town, Houses No KS27 Margajaya Kota Bekasi berdasarkan surat Kuasa Khusus bermateraiCukup tertanggal 27 Agustus 2014.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi BandungTanggal 12 Januari 2015 Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.Telah
    Januari 2015.Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap padatuntutannya.Bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa, setelahmendengar Replik Penuntut Umum, menyatakan dalam Dupliknya tetappada pembelaannya.Bahwa, atas tuntutan ( requisitoir ) Penuntut Umum tersebut MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan120mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal : 12 Januari 2015Nomor : 72/Pid.Sus/TPK
    (lima ribu rupiah ).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tertanggal 12Januari 2015 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandungpada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor02/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan permintaan banding PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepadaTerdakwa pada tanggal 27 Januari
    Namunpundemikian terhadap dakwaan alternatifnya, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, idealnya tetap memberikan pertimbangan hukum mengapamemilih dakwaan tertentu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.Menimbang, oleh karena dalam putusan tertanggal 12 Januari 2015Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa Dede HutmanDjunaedi yang dimohonkan banding dalam perkara ini tidak terdapatpertimbangan hukum dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akanmenambah pertimbangan hukum sebagai
    Sehingga dipandang pentinguntuk menjatuhkan sanksi hukum tegas dan keras yang berdampak efectifbagi Terdakwa serta preventif bagi pihakpihak lain yang terlibat dalamproyekproyek untuk kesejahteraan guruguru. daerah terpencil danperbatasan yang menggunakan keuangan negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana disebut terdahulu, maka keputusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa Dede HutmanDjunaedi
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 15-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Sbs
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Fawzal Mahfudz Ramadhani, S.H.
Terdakwa:
SAHRIAN Alias RIAN Bin H. SOLIHIN
192 — 32
  • Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB dan IndustriPrimer; atau b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/ atau ke Industri Primer. Pasal 12 ayat (1) ;Nota Angkutan digunakan untuk menyertai : a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang; b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu bulat/kayu olahan darilokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhanbongkar ke tujuan akhir; C. Pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan ; d.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 53/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
NOERKIYAH SETIAWATI SE MSi
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
89 — 49
  • /TPK/2017/PN.Bdg, tanggal 23Oktober 2017 (foto copy sesuai dengan salinan) :5. BuktiP5 Foto copy Keputusan Wali Kota Bandung Nomor800/Kep.354BKPP/2018 tanggal 13 Februari 2018Tentang Pengaktifan Kembali dalam Jabatan Negeri AtasNama NOERKIYAH SETIAWATI, S.E., M.Si NIP. 19741030200604 2 002 Pangkat Penata Golongan Ruang Ill/cHalaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 53/G/2019/PTUN.BDG6. BuktiP67. BuktiP78. BuktiP89. BuktiP910. Bukti P1011. BuktiP1112.
    /TPK/2017/PN.Bdg, tanggal 23 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan salinan) : 3. BuktiT3 Foto copy Rekomendasi Tim Pertimbangan dan PenyelesaianPelanggaran Disiplin Kasus Tindak Pidana Korupsi PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tanggal23 Oktober 2018 #(foto copy sesuai denganasli) ; 4. BuktiT4 Foto copy Surat Perintah Wali Kota Bandung Nomor :875.1/3780BKPP/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 (foto copysesuai dengan asili) ;5.
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 23-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 28/PID.B/LH/2021/PT KDI
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IRFAN Bin MUHAMMAD IANG Diwakili Oleh : IRFAN Bin MUHAMMAD IANG
211 — 37
  • Bahwa saksi SARJUN menerangkan TADING menyewa kapalTerdakwa untuk memuat kayu milik Tading dan saksi menyatakanyang menyuruh mengangkut kayu dari TPK Desa Tondasi ke KapalWiwi Indah di sungai Wanseriwu desa Wanseriwu adalah SaudaraTading serta saksi mengatakan nanti kapal sudah full dan akandiberangkatkan baru diberikan dokument angkut kayunya oleh Tading;l Bahwa saksi ahli TATAN SANTANA, S.Hut menerangkanpengangkutan kayu dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi secarabersamasama dokumen angkut
    Wiwi Indah GT6 atas nama Tading Bin Lattangsetelah Kayu yang diangkut sampai ditujuan yaitu Bira Sulawesi Selatan.Oleh sebab itu bagaimana mungkin Terdakwa melakukan PerbuatanTurut Serta dengan sengaja mengangkut, mengusai, atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan, sedangkan yang mengarahkan atau yang menyuruhmelakukan pengangkutan dari Tempat Penampungan Kayu (TPK) diDesa Tondasi, Kec. Tiworo Utara, Kab.