Bahwa pada prinsipnya perlawanan ini diajukan sehubungan denganadanya upaya hukum yang sedang dalam proses persidangan diPengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor: 55/Pdt.G/2017/PN.Cbn tanggal12 Desember 2017;2.

Menyatakan perkara ini diputus secara uitvoerbaar bij vooraad meskipunterdapat upaya hukum banding maupun kasasi;5.

Negeri Sumber terhadap tanah dan bangunan sesuaiSertifikat Hak Milik Nomor : 214 terdaftar atas nama dahulu Ernawati bintiHaji Ridun dan sekarang atas nama TERLAWAN, dengan luas 305 m2 berikutbangunan rumah terletak di Desa Bakung Kidul Kecamatan JamblangKabupaten Cirebon, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.3.Menyatakan termohon banding untuk tunduk dan taat terhadap putusandalam perkara ini;4.Menyatakan perkara ini diputus secara uitvoerbaar bij vooraad meskipunterdapat upaya

hukum banding maupun kasasi;5.Menghukum termohon banding untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding / Turut Telawan IVtelah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Oktober 2018 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 30 Oktober 2018yang pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut :1.

Bahwa untuk melakukan upaya hukum tersebut, Tergugat dan Tergugat Ilmenyatakan dengan tegas tidak mempunyai biaya dalam hal mengajukanupaya hukum (gugatan) terhadap tanah dan bangunan yang terletak diJalan Dayang Sumbi Nomor 2 Kelurahan Lebak Siliwangi, KecamatanCoblong, Kota Bandung dan meminta dibiayai terlebin dahulu olehPenggugat;3.

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat danTergugat Il mengenai bantuan hukum dan kesanggupan untuk membiayaiterlebin dahulu keseluruhan biaya pengurusan upaya hukum terhadap tanahdan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2, KelurahanHal. 3 dari 18 hal. Put.

Tahun 2001 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Magnus Jayaoleh Tergugat dan Tergugat Il, maka mohon kepada Turut Tergugat Il untuktidak memproses pemindahtanganan kepada pihak lain;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada faktafaktahukum yang tidak terbantahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180HIR, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dijatuhkan denganputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)sekalipun ada upaya

hukum banding, kasasi, maupun verzet;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dan Tergugat Il berupa: Tanah dan bangunan di Jalan Dayang SumbiHal. 6 dari 18 hal.

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti bukti hukum yang otentik, berdasar serta berasalan hukum, mohonputusan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten MalangCq.Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk tidak dapat dibantahkebenarannya oleh TERGUGAT, maka mohon Putusan dapatdilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada upaya hukum Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali, serta Upaya Hukum Lainnya(Uitvoorbarbijvoorad);22.

= (tujuh = jutarupiah) > Dan harta bawaan PENGGUGAT yang masih dalam penguasaanTERGUGAT yaitu sebagai berikut : No.Jenis Harta Bawaan BerupaBenda Tidak BergerakKeterangan Meja Kursi TamuBenda tidak bergerakbawaan milikPENGGUGAT yangmasih berada ditempatTERGUGATagar diserahkan kembalimohon TV Polytron 21 Inchi Benda tidak bergerakbawaan milikPENGGUGAT yangmash berada ditempatTERGUGATagar diserahkan kembalimohon 8.Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu meskipun ada upaya

hukum banding, kasasi dan/atauupaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorraad);Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang9.timbul dalam perkara ini;SUBSIDAIR:Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat danKuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkanTergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulaHalaman 21 dari 24 halaman, putusan

Kemudian Tergugat hingga VIIImelalui Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;Bahwa hukum banding ke PT. TUN Jakarta tidaklah siasia (berhasil),dengan dibatalkannya putusan PTUN Banjarmasin dan ditolaknya gugatanRUSLI, dkk sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 232/B/2001/PT.TUN. JKT tanggal 2 Januari 2002;Bahwa atas putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 232/B/2001/PT.TUN.

perkara Tata Usaha Negara Nomor: 09/G.TUN/2001/PTUN.BJMyang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin padatanggal 13 Maret 2002, telah mengabulkan (memenangkan) gugatanTergugat Il hingga VII, dengan membatalkan dan menyatakan tidak sah 6(enam) SKT Nomor: 593041 (042,043,044,045,046)/KGP/I/2001, masingmasing tertanggal 15 Februari 2001 atas nama RUSLI, dkk melalui kuasahukumnya SOEDARSONO, SH., dkk menyatakan banding ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;Bahwa atas upaya

hukum banding tersebut, Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan putusan Nomor: 91/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 3Juni 2002, telah menolak permohonan banding dari RUSLI, dkk dan perkaraini telah berkekuatan hukum tetap, karena formil upaya hukum kasasi telahlampau waktu;Bahwa Penggugat bersedia menangani 2 (dua) perkara Tergugat hinggaVill tersebut, bermula dari kedatangan Tergugat bersama AlmarhumHal. 5 dari 17 hal.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G.TUN/1999/P.TUN.U.Pdg,Bahwa digunakannya dasar hukum putusan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut adalah suatu rekayasa dengan alasan sebagai berikut :a) Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena BadanPertanahan Nasional selaku Tergugat dalam perkara tersebutmengajukan upaya hukum banding, dengan demikian digunakannyadasar hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut olehJeny Laurens dalam perkara perdata adalah tidak tepat.b) Bahwa

digunakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha tersebut olehJeny Laurens dalam perkara perdata adalah sangat PREMATUREkarena upaya hukum atas perkara Tata Usaha Negara tersebut terusberlangsung sampai tingkatan Peninjauan Kembali, dan pada tingkatBanding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Badan Pertanahan NasionalKota Makassar memenangkan Perkara tersebut yang membawakonsekwensi bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 932/Lariangbangiadalah sah dan mengikat.c) Bahwa konsekwensi lain dari ditolaknya gugatan Jeny

Sementara dari bukti surat tertanda T.Il1 s/d T.I5,diperoleh fakta bahwa hak kepemilikan atas objek sengketa sudah pernahdisengketakan antara Pembanding/ Penggugat Asal dengan Terbanding 1/Tergugat Asal pada tahun 1999 di Pengadilan Negeri Ujung Pandang(sekarang Pengadilan Negeri Makassar), bahkan dalam perjalanan perkaratersebut Pembanding/ Penggugat Asal(dalam perkara dahulu berkedudukanselaku Tergugat ) telah menempuh upaya hukum Banding, Kasasi hinggaPeninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sehingga

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat(uitvoerbaarbl/VOOlaa(). $$ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (ConservatoirBeslag).; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uang paksa)sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per setiap hari karena kelalaiantidak menjalankan iSl Putusan.;7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara inl.

maka petitumgugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 dinyatakan dikabulkan untuksebagian; yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hakhakPenggugat berupa pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak, yangtotal keseluruhannya berjumlahRp.196.764.370,(Sseratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empatribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);nn Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan serta merta putusandijalankan terlebin dahulu meskipun ada upaya

hukum (uitvoerbaar bij voorraad),sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum angka (4); maka setelah MajelisHakim membaca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat, tuntutan tersebutdiatas tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, karenanya berdasarkanSema Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)jo Sema Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta danProvisionil, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa petitumgugatan Penggugat

Apabila perkara yang dilawan sudah memperolehputusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukanpihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdatabiasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwaderden verzet yang diajukan dapat dibenarkan selama putusan perkara yangdilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta objekperkara belum diangkat (hal. 300).12.

Apabilaperkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukumtetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu,bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakandalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa derden verzet yang diajukandapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok)belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta objek perkara belum diangkat(hal. 300).13.

Apabila perkara yang dilawan sudahmemperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yangdapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapiHalaman9 dari 25 halaman . Putusan nomor299 /Pdt.G/2021/PA.Bktgugatan perdata biasa.

Putusan nomor299 /Pdt.G/2021/PA.Bktuntuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan MediatorDra.Rasmiati, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 Mei 2021,ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari suratperlawanan Pelawan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa derden verzet adalah upaya hukum luar biasa padadasarnya dipergunakan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan

Jadi upaya hukum bantahandibenarkan undang undang, sedangkan dilanjutkan atau ditundanyapelaksanaan eksekusi menjadi kKewenangan Ketua Pengadilan;Selain itu adalah sesuatu yang tak masuk akal secara hukumkepentingan pencari keadilan terabaikan hanya karena sesuatu yangbersifat teknis yuridis semata bahkan telah mengabaikan hukum dasarsebaliknya menerapkan instruksi yang seolaholah berdiri diatasUndangUndang;Bahwa upaya Perlawanan terhadap perampasan barang milik pihakketiga dapat dibenarkan sebagaimana

Kepentingan Hukum Pihak Ketiga yang beritikad baik, karenanyaperlawanan/bantahan sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yangHalaman 8 dari 24 hal.Put.

Tidak merugikan pihak ketiga/melawan hukum;Bahwa, oleh karena bantahan Pelawan ini didukung dengan alat bukti yangsah dan kuat sesuai Pasal 180 HIR, maka Pelawan mohon agar putusandalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu( uit voerbaar bij vorraad )walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;Dalam Provisi:1.2.Bahwa oleh karena kendaraan tersebut berdasarkan fakta hukum yang adadan terbukti adalah milik Pelawan karenanya haruslah dilindungi secarahukum:;Bahwa kepemilikan Pelawan atas

Smda yangmenguatkan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama; Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor2187 K/Pdt/2011, tertanggal 21 Desember 2011, pada prinsipnyamembenarkan upaya perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik yangmemiliki hak fiducia yang mana benda jaminan fiducia dirampas olehNegara dapat mempertahankan haknya melalui upaya perlawanan, yangkemudian Mahkamah Agung RI menjadikan upaya hukum perlawananpihak ketiga dapat dibenarkan;Ill.

dilakukan penyidikan oleh Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Bahwa oleh karena dikhawatirkan tidak taat dan patuh pada PutusanPerkara ini, maka mohon pula agar TERGUGAT dihukum untuk membayaruang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)setiap hari apabila lali dalam menjalankan isi putusa perkara a quo;Bahwa oleh karena perkara ini telah didasari oleh faktafakta hukum yangjelas dan terang, maka mohon kiranya putusan perkara ini dapat dialankanterlebin dahulu, sekalipbun ada upaya

hukum banding maupun upaya hukumlainnya dari TERGUGAT;Bahwa dikarenakan pihak TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah,maka wajar apabila selurun biaya yang timbul dari perkara a quodibebankan kepada TERGUGAT seluruhnya;Bahwa dari segala sesuatu apa yang diuraikan tersebut diatas, makaPENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :1.2.Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu, sekalipunada upaya hukum banding maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;12.

Bahwa lagilagi PENGGUGAT tidak menunjukkan itikad baik terkait masalahini, dimana PENGGUGAT melakukan upaya hukum dengan melaporkanTERGUGAT ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan dugaaan tindakpidana 372 KUHPidana, akan tetapi sampai dengan saat ini, PENGGUGATtidak dapat membuktikan dugaan pidana tersebut;9.

hukum selanjutnyaberdasarkan pasal 23 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 adalah Gugatankepada badan peradilan pajak;bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak atasKeputusan Tergugat Nomor KEP753/WPJ.17/2012;bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat berpendapat bahwa permohonan Gugatan yang telahPenggugat sampaikan telah memenuhi persyaratan formal

Tahun 2000;bahwa meskipun Penggugat baru satu kali mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar, Penggugat berpendapat gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP753/WPJ.17/2012tanggal 03 Agustus 2012 diperbolehkan karena ada Surat Nomor: S1606/WPJ.17/2012 tanggal 03Agustus 2012 tentang Pemberitahuan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak;Dasar HukumUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UndangundangPengadilan Pajak)Pasal 1 angka 7Gugatan adalah upaya

hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadappelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009Pasal I ayat (1)Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007yang belum

hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajakatau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;bahwa berdasarkan Pasal II ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang nomor 16Tahun 2009 diatur bahwa terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengantahun pajak 2007 yang belum diselesaikan

Isi surat tersebut pada angka satu adalah"Apabila Saudara bermaksud mengajukan upaya hukum selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 16 Tahun 2000,Saudara dapat mengajukan permohonan gugatan kepada badan peradilan pajak dengan persyaratan formalsebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa tulisan pada surat tersebut hanya memberikan informasi bahwa apabila Wajib Pajak berniatmengajukan

Apabila perkara yang dilawansudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dantelah dieksekusi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan pihakketiga atas eksekusi objek sengketa itu, bukan Derden Verzet,tetapi gugatan perdata biasa.

sengketayang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkanHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2019/PT SMRselama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belummempunyai kekuatan hukum tetap serta objek sengketa tersebutbelum dieksekusi dan menurut Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI No.791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 membuktikandalam kaidah hukumnya bahwa: Perlawanan Pelawan bertentangandengan hukum acara tentang proses pengajuan perlawananPelawan karena seharusnya ditempuh upaya

hukum biasa karenaDerden Verzet hanya terhadap perkara yang belum /ncracht VanGewijsde dan belum dieksekusi sehingga menolak perlawananPelawan untuk seluruhnya;Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan Terlawan tersebut di atas, maka gugatan perlawanan/Derden Verzet terhadapBerita Acara Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Padt.G/2013/PN.Trgtanggal 13 Februari 2018 yang telah dilaksanakan eksekusinyaterhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1947 K/Pdt/2015 tanggal26 November 2015 yang telah berkekuatan hukum

tetap dalamperkara aquo, yang diajukan oleh Para Pelawan menurut hukumtelah cacat formil, yang tidak sesuai dengan upaya hukum dalamberacara perdata, maka gugatan perlawanan/ Derden Verzet yangdiajukan Para Pelawan adalah gugatan perlawanan yang tidak sah,yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaarad);B.

Mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) keMahkamah Agung RI (Pasal 66 UU Nomor 14 Tahun 1985 yangdiubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi sesuai UUNomor 3 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat eksepsi dari Terlawan tentang prosesual yaituadanya cacat formalitas dalam gugatan perlawanan, cukup beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi a quo sudahdikabulkan, maka Majelis Hakim

kecualisebuah mobil karena pihak kuasa termohon eksekusi akan mengeluarkansendiri setelah pelaksanaan eksekusi tersebut.Bahwa dengan adanya putusan eksekusi tersebut maka pihak pemohoneksekusi yaitu saksi Mahbub Maliki adalah pemilik dari obyek eksekusitersebut yaitu sebidang tanah seluas 1.124m2 dengan 3 (tiga) bangunanberupa rumah yang berdiri diatas tanah yang terletak di Desa WangkalKecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan atas putusan eksekusitersebut pihak termohon eksekusi tidak mengajukan upaya

hukum lain.Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira jam09.00 Wib bertempat di Dusun Kramat desa wangkal Kecamatan GadingKabupaten Probolinggo datang 6 (enam) orang suruhan terdakwa DodikSudarmansyah dan secara tanpa hak melakukan pengrusakan terhadappagar halaman rumah milik saksi Mahbub Maliki dengan cara mencabutHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor .352 Pid.B /2015/ PN.Krspagar gedik dengan tangan kosong lalu ditaruh dipekarangan halamanrumah saksi mahbub Maliki.Perbuatan terdakwa

kecuali sebuah mobilkarena pihak kuasa termohon eksekusi akan mengeluarkan sendiri setelahpelaksanaan eksekusi tersebut.Bahwa dengan adanya putusan eksekusi tersebut maka pihak pemohoneksekusi yaitu saksi Mahbub Maliki adalah pemilik dari obyek eksekusitersebut yaitu sebidang tanah seluas 1.124m2 dengan 3 (tiga) bangunanberupa rumah yang berdiri diatas tanah yang terletak di Desa WangkalKecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan atas putusan eksekusitersebut pihak termohon eksekusi tidak mengajukan upaya

hukum lain.Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor .352 Pid.B /2015/ PN.Krs Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira jam09.00 Wib atau sekira dua minggu setelah pelaksanaan eksekusi bertempatdi Dusun Kramat desa wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggoterdakwa bersama dengan saksi Lismuhartiningsih masuk kedalam rumahatau menempati kembali rumah milik saksi Mahbub Maliki yang telahdikosongkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri

Kraks;Bahwa saksi menerangkan dengan adanya putusan eksekusi tersebutberarti pemohon eksekusi telah sah sebagai pemilik daripada obyekeksekusi tersebut;Bahwa saksi menerangkan dengan adanya pelaksanaan eksekusitersebut masih bisa dilakukan upaya hukum lain diantaranya Perlawanantetapi sampai saat ini pihak termohon tidak melakukan upaya hukum lainterhadap putusan eksekusi tersebut;Bahwa saksi menerangkan dengan adanya eksekusi terhadap tanah danbangunan tersebut maka pihak pemohon (Sdr.

ISMAIL SebagaiPenggugat yang tidak Sesuai Peraturan Hukum dan Menyimpang maka pihakHal.2 Putusan No. 906/Pat.G/2017/PN.Sbydebitur merasa masih dirugikan sesua Pasal 1365 KUHPerdata Jelas adanyaKerugian Secara Materiil dan Moril maka kategori Perbuatan Melawan Hukum(onrehgt Mateg Daad) ;Bahwa Pihak Penggugat tetap bertanggungjawab sebagai nasabah dan dalamkondisi apapun tetep mempertanggung jawabkan pinjamanya maka penggugattidak akan pernah berhenti melakukan upaya Hukum dan mencari Keadilan yangberperi

hukum verset, banding dan kasasi ;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanyapenyitaan terletin dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yangberupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akankami ajukan dikemudian hari ;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quountuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai

Aquo.Menyatakan secara sah dan berharga Memmerintahkan kepada MajlisPemeriksa Perkara aquo tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain danHal.5 Putusan No. 906/Pat.G/2017/PN.SbyMengganti Kerugian.dan membayar sejumlah nilai yang di bayarkan untukdikembalikan oleh penggugat secara tunai.atau Ssesuai pertimbangan majlishakim pemeriksa perkara aquo.Menyatakan bahwa Tergugat telan melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat makaakan dilakukan upaya

hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli kKeperdataan secara tidak benar Pasal 1320 KUHPerdata danPasal 1365 KUHPerdata itu telah menyimpang menurut Hukum ketentuan UUHTPasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e dan Menghukum kepada Tergugat untukmenyerahkan obyek sengketa berupa Sertifikat HM.No.1684. luas 492.M2.Haruslah di Batalkan atas lelang yang tidak benar maka kembali kepadaPenggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atas hakmilik penggugat menyertai baik

dari tangannya maupun dari tangan orang lainatas izinnya,dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak dan oleh siapapunyang mengambil merubah nama cedera Hukum Batal Demi Hukum untuk dibatalkan.Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan (Concer vatoirBeeslagt) kepada Penggugat tersebut dengan cara menetapkan pokok pinjamanyang tertera diatas tersebut dan Menyatakan secara hukum bahwa putusanperkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada upaya hukum laindari Tergugat;Menghukum

memerintahkan Panitera melakukan penyitaan ( Concervatir beslaag)terhadap obyek sengketa tersebut di atas ;11.Bahwa oleh karena Penggugat Rekonventie khawatir seluruh obyek sengketatersebut di atas dijual oleh Tergugat rekonventie mengingat surat Surat atasnamanya Tergugat Rekonventie dalam Obyek sengketa itu oleh karena itumohon kepada Ketua /Cq Majelis Hakim pengadilan Agama Kls BSungguminasa yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan ini dapatdijalankan dan atau di Eksekusi, meskipun ada upaya

hukum banding, kasasidan Peninjauan kembali(PkK);Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut di atas, makaTergugat Konventie/ Penggugat rekonventie, mohon dengan penuh harapankepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Rekonventi : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnyaHal. 8 dari 27 hal Put.

Surat pernyataan Pihak Pertama ini dibuat sesuai arahan Majelis Hakimdalam rangka upaya perdamaian dengan catatan bapak Abdul Gaffar tidakmelakukan upaya hukum lagi.Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukankesimpulan secara lisan bahwa kedua belah pihak telah mencukupkanketerangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan keduanya mohonputusan.Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakimmenunjuk halhal yang termuat di dalam berita acara persidangan

hukum banding, kasasidan Peninjauan kembali(PkK);Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut di atas, makaTergugat Konventie/ Penggugat rekonventie, mohon dengan penuh harapankepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Rekonventi : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Menetapkan seluruh obyek sengketa tersebut di atas mulai point 61.6.2.sampai dengan point 6.3.1 s/d 6.3.8 adalah harta bersama

Surat pernyataan Pihak pertama ini dibuat Sesuai arahan Majelis Hakimdalam rangka upaya perdamaian dengan catatan bapak Abdul Gaffar tidakmelakukan upaya hukum lagi.3. menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perjanjian perdamaianyang telah disepakati tersebut di atas.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biayaperkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah). .Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratanMajelis

untuk membayar uang paksa/dwangsong sebesarRp.10.000.000, per hari apabila lalai dan/atau tidak bersedia melaksanakanPutusan Perkara ini berikut kepada Turut Tergugat dan Il berkenandihukum untuk tunduk serta patuh atas Putusan Perkara Perdata initerhitung sejak diucapkan.Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan buktibukti autentikkiranya Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini berkenanmenetapkan agar Putusan Perkara Perdata aquo dapat dilaksanakanterlebin dahulu walaupun ada upaya

hukum banding, verzet serta kasasi(Uitvoerbaar bij voorraad).PERMOHONANBerdasarkan halhal tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohondiputus sebagai berikut:DALAM PROVISI Bahwa karena Penggugat khawatir atas itikad tidak baik dari TergugatTergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, Xl yang mengaku sebagai AhliWaris Matatula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25Januari 2016 Nomor. 2755K/Pdt/2015 Jo.

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahuluwalaupun ada upaya hukum banding, verzet serta kasasi (Uitvoerbaarbij voorraad).13.

TELAH TERBUKTI CACAT HUKUM,BATAL DEMI HUKUM SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUMMENGIKAT BAGI PIHAKPIHAKNYA.Alasan hukum tersebut Penggugat hanya pandai mengomentari putusanpengadilan, tetapi tidak menyadari bahwa putusan yang tertinggi dan harusdihormati adalah Putusan Mahkamah Agung, jika dikatakan cacat hukumtentunya ada upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK),namun oleh karena upaya hukum dengan sengaja diabaikan dan tidakdimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka resiko yang timbul

luas 110 m x 120 m dengan batasbatas:utara Pak Rebo, timur jalan Desa Ngujung, selatan Karbono, baratsaluran irigasi, lapangan dimaksud terletak di Desa Ngujung, KecamatanMaospati, Kabupaten Magetan;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan buktibukti autentikyang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusanini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun dimungkinkan adanya bantahan, banding atau kasasi dansegala macam/bentuk upaya

hukum lain dari Tergugat (uitvorbaar bij voorraad);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Magetan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atasasevharta milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeritersebut Supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulusebagai berikut:Primair:1.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipundimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi dan segala macam/bentuk upaya hukum lain;7.

Imelda Peranginangin tidakmengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut sesuai tenggangwaktu yang ditentukan UndangUndang, sehingga putusan Pengadilantersebut telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa akan tetapi Penggugat ic. Imelda Perangiangin justrumengajukan gugatan baru (perkara aquo), dimana subjek,objek, posita,dan petitum serta substansinya dengan putusan No. 794/Pdt.G/2019/PN.Mdn yaitu tentang gugatan pengakuan anak ; Bahwa Penggugat ic.

No. 794/Pdt.G/2019/PN.Mdn, seharusnyamelakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, dan apabilaputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukanupaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung ;Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 344/Padt.G/2020/PN Mdn Bahwa seyogianya dalildalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo diajukan dalam upaya hukum Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung, bukan dengan mengajukan gugatan baru sebagaimana perkara aquo ; Bahwa dengan demikian

tidak pernahmelakukan jual beli kepada Pembanding/Penggugat pastilah ada upayaupaya hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat atau pihak lainnyakepada Pembanding/Penggugat karena menempati yang bukan menjadihak miliknya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada upaya hukummaupun upaya lainnya yang dilakukan pihak Terbanding/Tergugat ataupihak lainnya yang merasa keberatan, hingga = akhirnyaHalaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 488/PDT/2020/PT BDGPembanding/Penggugat yang mengajukan sendiri upaya

hukum melaluigugatan, demi kepastian hukum memang dirinyalah yang memiliki obyek aquo tersebut dengan dasar telah terjadi jual beli dari Terbanding/Tergugatkepada Pembanding/Penggugat.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai oenggugat jugamengajukan bukti bertanda P5 berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No.2101/Jatisani, atas nama pemegang hak : Mochamad Saleh Wiratmaoja,surat ukur tanggal 28 Mei 1999 tanggal 269/atisari/1999, luas tanah 187M2 yang aslinya ada pada Penggugat, tetapi Majelis Hakim

Bangunan (PBB)terakhir Tahun 2020 dengan NOP 32.75.020.001.0090438.0 atas namaTerbanding/Tergugat, dan kerena Pembanding/Penggugat sebagai wargaNegara yang taat Pajak, setelah Pembanding/Penggugat membeli dariTerbanding/Tergugat sejak saat itu pula telah pula beralin pula hak dankewajiban atas obyek tanah dan bangunan tersebut, Pembanding/Penggugat berkewajiban membeyar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),dan terakhir pembayaran tahun 2020..Bahwa selanjutnya mengapa akhirnya Pembanding/Penggugatmengajukan upaya

hukum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasiadalah karena Pembanding/Penggugat tidak mengetahui dimanakeberadaan maupun tempat tinggal Terbanding/Tergugat saat ini baikdidalam maupun diluar republik Indonesia, sehingga akhirnyaPembanding/Penggugat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilansehingga Pembanding/Penggugat mendapat keadilan dan kepastianhukum, dengan Terbanding/Tergugat dipanggil hadir dipersidangan, danapabila Terbanding/Tergugat hadir dipersidangan dan merasa tidak pernahmelakukan

A1No.2 Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota SerangPropinsi Banten dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan : Bidang 01330; Sebelah Selatan dengan : Bidang 01332; Sebelah Barat dengan : Jalan Komplek; Sebelah Timur : Bidang 01329 (Bidang 01362);Bahwa karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada alasan hukum yangkuat serta buktibukti otentik, maka Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebihdahulu meskipun ada upaya

hukum banding, kasasi atau upaya hukumlainnya (Uitvoorbaar bij vooraad);Berdasarkan alasanalasan, dasar dan peristiwa hukum sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili danmemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini denganmemberikan Putusan sebagai berikut :Dalam Konpens:!

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya(Uitvoorbaar bij vooraad);10.

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat (Tergugat s/d Tergugat IV) maupunTurut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini10.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh buktibukti otentik makakami mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upayahukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;11.Bahwa dengan demikian Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dihukumuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng ;Berdasarkan

Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipunada upaya hukum Verzet.

Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;10.Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;SUBSIDAIR :Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugathadir sendiridan Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memanggil Para Tergugat danTurut Tergugat sebagaimana