dibawah tangan yang dibuat sepihak oleh Tergugat II Intervensi laludisahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Polewali (bukti P.1O=T.3=TII.Int.2) yang diajukansebagai persyaratan kelengkapan berkas pengajuan penerbitan Peralihan hak/balik namaterhadap Sertipikat aquo hanya merupakan surat keterangan kewarisan yang sifatnya hanyaberupa akta dibawah tangan yang dibuat oleh Hajja Nurhidayah dan disahkan oleh ketuaPengadilan agama sementara menurut ketentuan peraturan Pasal 111 ayat (1) PeraturanMenteri Agraria

1997 ayat (5) menyebutkan Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuanrumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapapenerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftarperalihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama merekaberdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waristersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (4) Peraturan MenteriNegara Agraria

Nurhidayah dan saksi termasuk dalam salah satu ahli waris H.Jjamaluddin; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat(4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 Tahun 1997 tersebut di atas, maka secarahukum para penerima waris yang berhak atas Peralihan hak karena Warisan dan SertipikatHak Milik Nomor: 630 Desa Banua Baru Surat Ukur Nomor: 17/Banua Baru/2004 tanggal3 Nopember 2004 seluas 73 m2 dan Jamaluddin menjadi Hajja Nurhidaya, pengesahan DI208 : 2220 tanggal

Sertipikat Hak Milik Nomor: 630 DesaBanua Baru Surat Ukur Nomor: 17/Banua Baru/2004 tanggal 3 Nopember 2004 seluas 73m2 dari Jamaluddin menjadi Hajja Nurhidaya, pengesahan DI 208 : 2220 tanggal02072010, DI 307 : 4923 tanggal 02072010 bertindak secara tidak prosedural danmenyimpang dari ketentuan perundangundangan yang mengatur tentang PendaftaranTanah khususnya dalam penerbitan Peralihan Hak karena Warisan sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Tergugatdalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah bertindak secara tidak procedural danmenyimpang dari ketentuan perundangundangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Dengan demikian tindakan Tergugat adalahsewenangwenang dan telah memenuhi unsur dalam Pasal 53 ayat 2 hurufa, b dan c UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009;Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Akta Pelepasan Hak Reg.Nomor: 593/49/AG tanggal 13 Juli 2010 telah merugikan Penggugat untukmengajukan permohonan mendapatkan alas hak; bahkan bertentangandengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 yangberbunyi Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu

hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah ini disebut Pejabat) sedangkan Tergugat adalah:a.

DirjenAgraria sebagai petugas PPAT; dalam hal ini Tergugat bukanlahsebagai petugas yang ditunjuk dalam jabatan administrasi yaknisebagai PPAT; sesuai peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun1961 dan melanggar UU Jabatan Notaris/PPAT Pasal 18;b. Akta Pelepasan Hak yang diterbitkan Tergugat juga tidak dibuat di atasformulir knusus sesuai petunjuk PPAT yang sebenarnya; bahkan tidakmemenuhi Pasal 1 ayat 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.UU Nomor 9 Tahun 2004;c.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan20Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Pasal 1382tentang Pendaftaran Pembaharuan dan Perubahan Hak ;Demikian Jawaban Tergugat, namun apabila MajelisHakim berpendapat lain kami mohon Jawaban inidicatat dalam keputusan dan mohon putusan yangseadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Utara No. 10, 12,14, 16 dan 18 yang diterbitkan oleh keputusanTergugat/Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sudahbenar dan sah menurut hukum ;Bahwa dengan demikian Keputusan Tata UsahaNegara/Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 1003/Kemayoran, tanggal 30112004, Surat Ukur No. 2311/1984 tanggal 1521984, seluas 2.705 M2, a/n Manggalak SjahludinLumban Gaol/Tergugat II Intervensi telahmemenuhi ketentuan Pasal 24 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 dan ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria

Mengingat letak tata bangunan, yaitu tanahHak Guna Bangunan beserta bangunan/rumahtidak ada perubahan, maka surat ukur yanglama, yaitu) surat ukur No. 2311/1984 tetapmasih bisa digunakan tidak perlu. dilakukanpengukuran ulang sesuai dengan peraturanketentuan Pasal 132 ayat 4 PeraturanMenteri Negara Agraria/Badan PertanahanNasional No. 3 tahun 1997, menyebutkan(4). Dalam hal surat ukur masih dapatdigunakan pengukuran ulang tidak perludilakukan. b.

Bahwa bersamaan dengan hal tersebut dalam butir 3.1 di atas,kebetulan Kantor Agraria DKI Jakarta sedang ada programmembagikan tanah Negara untuk digunakan pemukiman berupatanah kaveling, diantaranya di daerah Tanjung Duren;3.3.

Bahwa atas program Kantor Agraria DKI Jakarta tersebut dalambutir 3.2. di atas, kemudian Kantor Inspeksi IPEDA DKI Jakartamengajukan permohonan pemilikan tanah kepada Kantor AgrariaDKI Jakarta dan alhamdullilah permohonan Kantor Inspeksi IPEDADKI Jakarta dimaksud, dikabulkan oleh Bapak R. H. Soemadji Moefti(Alm) selaku Kepala Inspeksi Agraria DKI Jakarta, dengan ketentuanharus membayar sebesar Rp661.695 ,00 ( enam ratus enam puluhsatu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);3.4.

yang telah ditandatangani oleh para ketua adat dan dilegalisir di Jakarta College pada tanggal 24 Oktober 1986 dan diketahuio1eh Kepala Kecamatan Barumun Tengah, dan dikuatkan dengan Suratketerangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan KabupatenTapanuli Selatan No. 590.207/2/1989. yang menerangkan bahwakepemilikan/penguasaan tanah Ulayat Adat didaerah KabupatenTapanuli Selatan masih ada dan diakui sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1, 3, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokokpokok Agraria

IX/MPR/2001 tentangperbaruan Agraria dan pengelolaan SDA. (Vide Bukti P1, P2, P3, P4);Halaman 3 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN3 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 1989 para ketua adat dari empat(4) Desa.

Pasal32 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang PendaftaranTanah)Bahwa demikian juga dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adattelah ditegaskan bahwir tidak ada lagi hak ulayat atas tanahtanah yang sudah dipunyai oleh perorangan atau BadanHukum dengan suatu hak atas tanah menurut UUPA, apabila,hal tersebut tanahnya berasal dari tanah ulayat, sedangkandalam perkara a quo tanahnya, berasal

IX/MPR/2001 tentangperbaruan Agraria dan pengelolaan SDA.

PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tabun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yangmengatur ketentuan khusus tentang hak ulayat, dimana menurutPenggugat Intervensi tanah objek sengketa seluas 1.200 Ha terletak diDesa Ujung Gading Julu kec. Simangambat Kab.

Nomor 851 K/Pdt/2015Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dimana intinya berakhirnyasewa oleh pemilik karena jual beli Knususnya pada ruang lingkup badanusaha milik negara (BUMN) harus terlebin dahulu melihat kepentinganpenghuni sah kemudian melakukan penawaran umum, sehingga adatransparansi dan akuntabiltas;17.Bahwa terbitnya SHGB Nomor 1126/Gondangdia didasari oleh jual beliyang bertentangan dengan asas hukum agraria yang dianut oleh hukumpositif Indonesia, yaitu asas terang dan tunai:18.

Ketentuan Agraria (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokHalaman 16 dari 42 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2015Pokok Agraria) mengenai kepemilikan tanah dan bangunan;Pasal 35 menyebutkan:Ayat (1) dan ayat (2) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan danmempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untukwaktu 20 tahun;Ayat (2). Hak Guna bangunan (HGB) dapat beralin dan dialinkan ke padapihak lain;.

Bahwa Turut Termohon Kasasi I/Tergugat sebagai Badan Usaha MilikNegara adalah satusatunya pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunanyang didirikan dan terletak di dan setempat disebut jalan Rasamala Nomor 1RT 06/RW 04 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,sesuai dengan tanda bukti Hak yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor 1126, tanggal 19 Desember 1994 (bukti T IIl, T Il2, T Il3, T II4);Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria, maka

Bahwa berdasarkan Pasal 19 (2) huruf (c) UUPA juncto Pasal 1 angka 2011.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,pada intinya, kepemilikan seseorang atas tanah dapat dibuktikan dengansuatu sertipikat yang merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanahBahwa dalam seluruh ketentuan peraturan Agraria manapun, sertipikatmerupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang paling kuat, bukanSurat Izin Perumahan (SEP) sebagaimana menjadi dasar diajukannyagugatan oleh Termohon

Dengan demikian,penggunaan alat bukti SIP baik atas nama Maureen Mawengkang maupunSIP atas nama Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya sebagai tanda bukti hak kepemilikan TermohonKasasi (dahulu Penggugat) atas tanah adalah suatu kekhilafan yang nyatadan bertentangan dengan ketentuan peraturan Agraria manapun.Halaman 31 dari 42 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2015C.

Abdullah Mansyur (1968 s/d 1973)12 Desember 1960, mendaftarkan Piagam Wakaf ke Agraria KaresidenanBogor untuk Tanah Wakaf Madrasah Ahmad Djuwaeni yang terletak diCijambe Girang, Karang Tengah Sukabumi dari RM.

Kholil Faturochman (almarhum)Anggota : Dewan Guru05 April 1971, Penerbitan Piagam Wakaf pada Kantor Agraria KaresidenanBogor atas tanah wakaf Madrasah Ahmad Djuwaeni di blok CorangkongDesa Cikaret Sukabumi (terlampir);08 April 1971, Penerbitan Piagam Wakaf pada Kantor Agraria KaresidenanBogor atas tanah wakaf Madrasah Ahmad Djuwaeni di JI.

Widjaja Suria, (Penasehat Yayasan Ahmad Djuwaeni),tertanggal 22 Maret 1968, bermeterai cukup, diberi tanda (P 8) ;Foto copy Pigam No. 2/1960, tertanggal 12 Desember 1960 tentangPengesahan tanah wakap seluas 3.100 M2, yang dikeluarkan oleh KepalaPengawas Agraria Keresidenan Bogor, bermeterai cukup, diberitanda (P 9);Foto copy Pigam No. 01/kapad/P/1971, tertanggal 8 April 1971 tentangPengesahan tanah wakap seluas 35.850 M2, yang dikeluarkan oleh KepalaPengawas Agraria Keresidenan Bogor, bermeterai

O2/kapad/P/1971, tertanggal 8 April 1971 tentangPengesahan tanah wakap seluas 2.700 M2, yang dikeluarkan oleh KepalaHalaman 25 dari 54 halamanPutusan No. 03/Pdt.G/2012PN.Smi12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Pengawas Agraria Keresidenan Bogor, bermeterai cukup, diberi tanda (P 11);Foto copy Surat dari H. MUH.

, diberitanda (P 64);Foto copy Visi Misi Tujuan Lembaga Pendidikan Yayasan AhmadDjuwaeni, Kota Sukabumi, bermeterai cukup, diberitanda (P 65);Foto copy Struktur dan TugasTugas Organisasi Lembaga Pendidikan YayasanAhmad Djuwaeni, Kota Sukabumi, bermeterai cukup, diberi tanda (P 66);Foto copy Pedoman Pengelolaan Lembaga Pendidikan Yayasan AhmadDjuwaeni, Kota Sukabumi, bermeterai cukup, diberi tanda (P 67);Foto copy Piagam Pengesahan No.01/Kapad/P/1971, tertanggal 8 April 1971,dari Kepala Pengawas Agraria

Bahwa proses peralihan hak atas tanah melalui perjanjian hibah telahdilakukan secara sah menurut hukum karena perjanjian hibah dibuatatas permohonan yang diajukan pemohon dengan menyampaikansertipikat asli kepada turut tergugat dalam hal ini selaku PPATSkarena jabatannya sebagai Camat Larantuka.Atas permohonan dimaksud turut tergugat sebagai PPATS KecamatanLarantuka telah melakukan pemeriksaan sertipikat Kantor PertanahanKabupaten Flores Timur, sesuai yang diamanatkan peraturan MenteriNegara Agraria

Atas dasarinilah turut tergugat selaku PPATS mengabulkan permohonan pemohonatas perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Akta Jual Beli yangdihadiri oleh para pihak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 101.3.

Bahwa, turut tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukanpemeriksaan fisik terhadap objek yang akan dihibahkan, amanatPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional,Nomor : 3 Tahun 1997 hanya menginstruksikan kepada PPATS untukmelakukan pemeriksaan di Kantor Pertanahan, oleh karena itu dalilgugatan penggugat angka 14 patut ditolak.214.

Bahwa sebelum dan/atau pada saat pembuatan akta hibah dimaksuddilakukan, pihak turut tergugat tidak pernah menerimapemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional,Nomor : 3 Tahun 1997 yakni surat pemberitahuan yang menyatakanbahwa hak atas tanah tersebut sedang disengketakan disertaidokumen laporan kepada pihak berwajib, surat gugatan kepengadilan, surat keberatan kepada pemegang hak serta dokumenlain yang membuktikan adanya

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga dalil penggugatbahwa perbuatan turut tergugat merupakan perbuatan melawanhukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.3.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negaradan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinanpenyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria ;4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biayabiaya yang bersangkutandengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuanbahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biayabiaya terSeDUut j nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn enn men cme nnn nnnca) an ee1.

mengenai masalah pendaftaran tanah dan peralihanhak, yang mana juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun1961 Pasal 19 yang menyatakan : 200022 02Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atastanah,memberikan, sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusHalaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 168/G/2013/PTUNBDGZe.28.dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Akte tersebut bentuknya ditetapkan olehMenteri Agraria ; == === ===Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa tidak cermatdan teliti dengan tidak memperhatikan Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor. 10 tahun 1961 yang menyatakan :1.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atasTanah untuk Rumah Tinggal ;d. Pasal 37 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah 5Dan memenuhi Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),yaitu. asas proporsional/seimbang, asas legalitas formal dan asaskepastian NUKUM jn nnn nnn nnn nen nme nnn ne rene cnn ence enna5.

Madjid denganberdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun1998 tanggal 26 Juni 1998 diberikan menjadi Hak Milik Nomor 8681 /Baktijayatanggal 27082009 atas nama A. Madjid selanjutnya berdasarkan Akta JualBeli Nomor 89/2011 tanggal 27062011 peralihan hak dari A.

PT Bank Danamon Indonesia Cabang Surabaya
2.Eko Yulianto
Turut Tergugat:
1.Yorghie Anggara dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Sahdan Aman Santosa
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II
3.Notaris Deslina Suarni, S.H.
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya

Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Cq. Badan Pertanahan Nasional KotaSurabaya Il, yang beralamat di JI. Krembangan Barat No.57, KelurahanKrembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota SurabayaSelanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II5. Notaris Deslina Suarni, S.H., yang beralamat di JI. Menanggal Selatan 149,Dukuh Menanggal, Gayungan, SurabayaSelanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, yangberalamat di JI.

Baubau sebagai Tergugat ;Asina, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat diLingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, KecamatanKokalukuna, Kota Baubau sebagai Tergugat II;La Masura, Jenis Kelamin LakiLaki, Agama Islam, beralamat diLingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, KecamatanKokalukuna, Kota Baubau sebagai Tergugat III;La Aminu, Jenis Kelamin LakiLaki, Agama Islam, beralamat diLingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanayo, KecamatanKokalukuna, Kota Baubau sebagai Tergugat IV;Menteri Negara Agraria

dijadikanobyek sengketa merupakan batas global, menurut Tergugat IVmenjadikan gugatan tidak jelas dan kabur ( abscur liebel);Tergugat IV menolak dengan tegas dalil pada point 3, Penggugat yangmenyatakan jual beli dilakukan dengan biikli swat autentik bersegel,Bahwa dalam ketentuan Jual beli tanah yang sudahbersertipikatberdasarkan UndangUndang No.5 Tahun 1960 jo Peraturan PemerintahNo. 10 Tahun 1961 yang sudah diperbaharui dengan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997; didalam pasal 19Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 disebutkan " Setiap perjanjianyang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hakbarn atas tanah, inenggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hakatas tanah sebagai tanggunagan, hams dibuktikan dengan suatu akte yangdibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria( selanjutnyadalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Penjabat).

Aktetersebut bentuknya diletapkan oleh Menteri Agraria."Halaman 17 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/2014/PN.UnrDalam ketentuan pasal 1868 KUHP Perdata menyatakan " Suatu akta otentik ialahsuatu baklayang dibuat dalam bentukyang dilentukan uridangundan oleh ataudihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuaf.

tidak dihadirkan digadapan PPAT, bahwa jual beli atas tanah yang bersertipikat adalahantara pemegang hak dan pembeli, disini pemegang hak adalah Sarimindan pembeli adalah Wasirin dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)tanggal 2610 2010 Nomor : 190/2010 yang dibuat oleh clan dihadapanOtto Hari Tri Sapto Adji, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), telah didaftarkan tanggal 2 Nopember 2010, dan beralih haknyakepada Wasirin sebagai pembeli, telah sesuai dan prosedur denganPeraturan Menteri Negara Agraria

tanggal 14 September 1989 Luas 43.080 M2 (empat puluhtiga ribu delapan puluh meter persegi) atas nama Adriana Frederika Pasiak,Julie Juliana Pasiak, Lintje Tamawiwi Janda dari Mauris Pasiak terakhirtelah di balik nama/dialinkan ke atas nama Robby Hosano yang sekarangmenjadi Objek Gugatan, secara tidak sesuai dan/atau bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yaitu bertentangan denganPasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 UndangUndang RI No.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria

pesisir yang merupakan tempat mata pencaharian Para Penggugatsebagai nelayan tradisional;Bahwa tindakan pengosongan paksa dan pembongkaran rumahrumahmilik Para Penggugat tersebut tanpa perintah Pengadilan tersebut di atasnyatanyata dilakukan pihak Polri hanya untuk mengamankan Sertifikatyang diklaim sebagai milik Robby Hosano (saat ini menjadi Objek Gugatan)yang diterbitkan Tergugat secara bertentangan dengan hukum yaitubertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria

No 2/Bitung Barat tanggal 13 Februari 1969, atas namaESTEFANUS PASIAK seluas 43.080 m2, telah sesuai berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu, Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No. 2/1962, tentang penegasan konversi danpendaftaran bekas hakhak Indonesia atas tanah jo Surat Keputusan MenteriDalam Negeri No. 26/DDA/1970.3.

Bahwa pasalpasal yang didalilkan dan dipakai oleh Penggugat dalampenyampaian gugatan di PTUN Manado pada gugatan hal 2 poin 5 sepertiUUPA Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria jo.

NadyaVilla adalah peralihanperalihan hak tanah yang dikarangkarangsendiri bukan peralihan hak atas tanah yang dibuat PPAT (PejabatHalaman 34 dari 91 halaman PUTUSAN Nomor 302/Pdt.G/2015/PN Bks Pembuat Akta Tanah), sesuai hukum yang berlaku dan TIDAKADA BUKTI HAK TANAHNYA.BUKTINYA; Formulir Akta Peralihan Hak / pembebasan tanah yangdipergunakan tidak sesuai dengan Formulir yang ditentukanDirjen Agraria / sekarang Badan Pertanahan Nasional RI, tetapidibuat asalasalan saja.

Main bin Milih / TERGUGATImencari keterangan di Kantor Agraria Kabupaten Bekasinamun tidak berhasil, Karena tidak ada orang yang datang keKantor Agraria Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan baliknama ataupun mengecek / mengkonfirmasi SHMNo.34/Pahlawan Setia tersebut.Note : Ditemukannya Akta Nomor 7 Pinjaman Uang denganKuasa tanggal 4 Mei 1972, adalah upaya R.E.Baringbing, SH., selama 4 (empat bulan sejakmenerima Kuasa dari Sdr. Main bin Milih padatanggal 23 April 2001.

Main bin Milih / TERGUGATI dan dariStafnya serta melihat data dalam Buku Tanah SHMNo.34/Pahlawan Setia dan WarkahWarkah lainnya yangada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, barulahmemberikan jalan keluarnya, yaitu menerbitkan PenggantiSHM No.34/Pahlawan Setia dengan alasan HILANG:Penerbitan SHM No.120/Setia Asih sebagai Pengganti SHMNo.34/Pahlawan Setia telah dilakukan sesuai Pasal 138 danPasal 139 (Penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang)Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN RI Nomor 3

Bahwa Penerbitan SHM No.120/Setia Asih atas nama Mainbin Milin sebagai Pengganti SHM No.34/Pahlawan Setiatelah dilakukan sesuai ketentuan danprosedur, sebagaimanadiatur dan ditentukan dalam Pasal 138 dan Pasal 139Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 sebagaiPelaksanaan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Tanah.SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN SDR.

Penerbitan SHM No. 120/Setia Asih sebagaiPengganti SHM No.34/Pahlawan Setia, telah dibuat /diterbitkan sesuai ketentuan hukum / PeraturanMenteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Jo. PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah. Mengenai hilangnya SHM No. 34/Pahlawan Setiatersebut sudah sangat jelas dan detail dijelaskanTERGUGATII dibagian muka Jawaban ini.

Menteri Agraria/Kepala BPN Cq. Kepala BPN Provinsi NTTCq.

Menteri Agraria/Kepala BPN Cq. Kepala BPN ProvinsiNTT Cq.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/KepalaBPN Cq. Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Cq. Kepala Kantor PertanahanKota Kupang sebagai Tergugat IX;h.

Hal ini jugasejalan dengan ketentuan I.C.W tentang hapusnya tuntutan keuangannegara setelah jangka waktu 5 tahunsebagaimana ditegaskan dalamsurat edaran Dirjen Agraria No 593/IlVAgr tanggal 7 januari 1983.Sesuai dasar diatas secara keseluruhan baik tanah dan bangunan yangberada diatas obyek sengketa adalah menjadi milik negara.

Menteri Agraria dan Tata RuangIndonesia! Kepala BPN Cq. Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Cq.

SOPUWAN
2.SUKRIL JAMIL
3.SUKRIL
Tergugat:
3.WAHYUDIN
4.H.UMAR FARUQ
5.NOTARIS/PPAT AYU MILITANSIA BRILLIYANTI, SH, M.KN,
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SIDOARJO

MENTERI pada KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG c.q.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG

Menteri Agraria/Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kakanwil Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Padang Pariaman

Kantor Agraria dan pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung

KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR / BPN) KOTA BANDUNG,Beralamat di JIl.Soekarno Hatta No.586, Sekejati, Kecamatan Buahbatu, KotaBandung;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugatmengajukan Gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat, terhadap TurutTerbanding semula Turut Tergugat , terhadap

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Terbanding/Tergugat III : 3. PEMERINTAH KOTA BENGKULU Cq KANTOR KELURAHAN BETUNGAN