Ditemukan 22940 data
134 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan Para Penggugat lewat waktu;Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Gst. Raka Suretha dalampermohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenanmenerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi :1. Menerima Eksepsi Para Penggugat/Tergugat Intervensi, Tergugat IlIntervensi dan Tergugat III Intervensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (NO);Dalam Pokok Perkara :1.
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatmemindahkan hak hadhanah anak kepada kerabat lain yang mempunyai hakhadhanah pula oleh karenanya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 sampai dengan Ke5Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa perkara a quo ketika mengajukan banding sudah lewat
waktu, sehinggadinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengandemikian putusan Pengadilan Agama Makassar No. 312/Pdt.G/2012/PA.Mksmempunyai kekuatan hukum tetap.
112 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa atau lewat waktu (rechtverwerking);6. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut1. Menyatakan gugatan rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula TergugatKonvensi untuk seluruhnya;3.
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat Kadaluarsa (Lewat Waktu):5. Surat Gugatan Tidak Sah dan Tidak Dapat Diterima;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 166/G/LH/2016/PTUNMDN., tanggal 7 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusantersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 196/B/LH/2017/PTTUNMDN.
25 — 8
Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan danperistiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, danpembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data danmendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk danpencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) haridari batas wakitu
Terbanding/Penggugat I : IBNU HASAN Diwakili Oleh : SAUDAH PATIMAH, SH
Terbanding/Penggugat II : IWAN AFRIADI Diwakili Oleh : SAUDAH PATIMAH, SH
Terbanding/Penggugat III : DAMRI Diwakili Oleh : SAUDAH PATIMAH, SH
43 — 26
empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 123UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ;Menimbang, bahwa persidangan pengucapan putusan secaraelektronik tanggal 7 Desember 2020 maka berdasarkan Pasal 123 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Perma No.1 Tahun 2019 maka perhitunganwaktu banding dihitung 14 (empat belas) hari kerja ;Menimbang, bahwa karena putusan diucapkan secara elektroniktanggal 7 Desember 2020 dan permohonan banding Tergugat tanggal 28Desember 2020, maka permohonan banding Tergugat belum lewat
waktu,dengan demikian permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterimaHalaman 10 Putusan No.46/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secaraformal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembandingdan kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara aquo yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor 41/G/2020/PTUN.PLG
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : HASMI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : MUHAMMAD RIDHA
116 — 33
Hal. 4 dari 13 Hal.Formul02/Proksi01/KimMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih keadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor9/G/2018/PTUNPDG, tanggal 19 September 2018 yang amarnya sebagaiberikut: MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2mengenai gugatan Penggugat lewat waktu;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat tidak
21 — 8
batas dari bpn banyuasin atastanah milik TERLAWAN juga Majelis Hakim sudah melakukanpemeriksaan dilapangan .Dengan demikian jelas fakta dan bukti hukum bahwa PELAWAN $sudahdipanggil secara benar dan patut oleh sebab itu kehadapan yang mulia MajelisHakim yang menyidangkan perkara ini untuk tetap menolak PERMOHONANPERLAWANAN (DERDEN VERZET) dari PELAWAN dengan menjatuhkanputusan sebagai berikut :Menolak permohonan perlawanan dari pelawan untuk seluruhnyaMenyatakan bahwa perlawanan dari pelawan sudah lewat
waktu yangdisyatatkan Undang Undang yang berlakuMenyatakan tetap pada putusan perkara perdata No : 17/PDT.G/2012/PN SKY,tertanggal 21 November 2012Menghukum pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini;Atau bilamana yang mulia majelis hakim yang menyidangkan perkara iniberpendapat lain, mohon kiranya dapat dijatuhkan dengan putusan yang seadiladilnyamenurut hukum ex aequa et bono.Memperhatikan dan menerima keadaankaadaan mengenai duduk perkara inisebagaimana dalam salinan resmi
6 — 0
Bahwa untuk pencatatan kelahiran tersebut yang telah lewat waktu pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlebh dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya; 5.
19 — 11
Pasal 39 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan lItsbatNikah Nomor 0029/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 10 September 2019 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK.
18 — 5
yang menerangkan bahwa ROHATIN telah lulusdari SDN 2 Banjarsarikulon, kecamatan Sumbang, dimana bukti surat P8 tersebut tidakada hubungannya dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon, sehingga buktisurat P8 tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P1 dan surat Permohonan Pemohon,yang dikuatkan oleh para saksi pada pokoknya Pemohon terlambat membuatkan AktaKelahiran anak ke empat yang bernama ROHATIN tersebut mengakibatkanpendaftarannya telah lewat
waktu yang telah di tentukan, sehingga membutuhkanPenetapan Pengadilan Negeri Banyumas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada InstansiPelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Instansi
8 — 1
., namun tidak berhasil mendamaikanPenggugat dan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atasTergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis namun jawabanyang diajukannya telah lewat waktu yang seharusnya diajukan padapersidangan tanggal 17 Juli 2012 dan 24 Juli 2012 namun barudiajukannya pada tanggal 11 September 2012 sehingga tidak dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim;Menimbang
DWIYANTO
17 — 2
Bahwa untuk mendapatkan buktibukti kematian berupa AktaKematian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dari Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil, karena telah lewat waktu makaterlebin dahulu harus mendapat Penetapan Hukum dari PengadilanNegeri Klaten;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan diatas, Pemohondengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth. Ketua PengadilanNegeri Klaten C.q.
WAGINEM
25 — 6
Bahwa untuk mendapat bukti Kematian berupa Kate kematiansebagaimana dimaksud oleh Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil, karena telah lewat waktu maka terlebih dahulu harusmendapat Penetapann Hukum dari Pengadilan Negeri Klaten.Berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohondengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan NegeriKlaten Cq.
133 — 48
Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudianhari ada perintah lain dalam putusan Hakim Terpidana sebelum lewat waktu = 1(satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;4.
71 — 15
Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan danperistiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, danpembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data danmendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk danpencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) haridari batas wakitu
67 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (Lewat Waktu);2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili ;Eksepsi Tergugat II Intervensi 4;A. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak BerwenangMengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut)B. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatana quo;Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 218 K/TUN/2019C.
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa;2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/20183.
14 — 1
persyaratanpersyaratan sebagaimana disebutkandiatas telah mampu dipenuhi olehPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 65 PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 32UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tersebut diatas makaPengadilan berpendapat bahwa karena pencatatan kelahiran anak ke2 (dua)Pemohon telah lewat
waktu 1 (satu) tahun maka permohonan pemohon kepadaPengadilan Negeri Sidoarjo tentang penetapan kelahiran anak ke2 (dua) pemohontersebut adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan pam saksi,pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan DJUMAIN secara sah dan dariPerkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak ke 2 (dua)pemohon yang bernama MARZEL DWI NIKI HERLAMBANG,, lakilaki, lahir diSidoarjo pada tanggal 28 Juli 2006, belum memiliki
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan selama masa tujuh bulan tersebut pihak Tergugat tidak melakukankewajiban hukumnya sama sekali;Bahwa dengan telah lewat waktu tujuh bulan sebagaimana yang diperjanjikan,maka pihak Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dengan mengakibatkankerugian Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kerugianmoril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena nama baik, kehormatanPenggugat di tengahtengah masyarakat dan kolega Penggugat menjadi hilang, danditambah pula