periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar; 121. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7; 122. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar; 123.

2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11; 126. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar; 127. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15; 128. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode

Blok B 01 Nomor 8;134. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar; 135. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9;136. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari

) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar; 143. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9;144. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor

bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15; 148. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar;149. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi nomor 14250 account 8799 atas nama PT.

A 02 Nomor 11;126 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel BlokA 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar;127 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (PajakPertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untukCondotel Blok A 02 Nomor 15;128 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP)PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari

Annamaya Selaras sekitar 18 Milyar yang menjadi pajak untuk PPN1.604.535.273,, untuk PPH Rp. 820.267.636, yang total 2,4 Milyar ;Bahwa uang yang disita 6 Milyar itu sisanya ada potongan Adm Pembatalansesuai dengan surat perjanjian kerja sama 25 % dikali dengan harga total ;Hal 81 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBahwa saksi tidak mengetahui keluar masuk uang untuk project di Bali, saksihanya mengetahui masuk uang saja dalam arti pembayaran dari PT.

Royal Premier Internationalberjanji akan membayar 24 (dua puluh empat) kali secara bertahap beberapa kalisetelah itu saksi tidak tahu, akhirnya disetop dalam perjanjian kalau seandainya itudisetop dia wanprestasi ada perjanjiannya akan batal demi hukum dan adakonsekwensinya yakni PPN yang sudah dibayarkan ke Negara tidak bisadikembalikan, PPH tidak bisa dikembalikan lalu 25 % dari harga total transaksiakan hilang sisanya akan dikembalikan kepada PT.

Royal Premier Internationalingin membeli 39 unit lalu minta diskon atau spesial price dan diantara merekayang mendominasi untuk keinginan membeli adalah Terdakwa ;Bahwa saksi mengatakan Potongan tersebut adalah PPH dan PPN saat ini tidakada transaksi pembelian unit ;Hal 83 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBahwa saksi tidak tahu PPN dan PPH dipotong apabila sudah terjadi transaksi ;Bahwa apabila terjadi transaksi jual beli dibayar PPH maupun PPN ternyatatransaksi itu tidak terjadi

Royal Premier International mengenai PPH dan PPN itu urusan keuanganyang menjawab saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi bahwa PT. Royal Premier International membeli 39 unit, 29Milyar plus Ppn 10 % pembayarannya 24 kali ;Bahwa Harga per unit ada yang 700 juta dan 800 juta ;Bahwa Harga yang disetor oleh PT.

Pembayaran Pajak PPN dan PPH.Bahwa, uang bantuan TTG yang disisihkan Terdakwa Sukanta selaku KetuaKopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) untuk alokasi pajak PPN dan PPH sejak pencairan bulanOktober 2006, dalam kenyataannya baru dilaksanakan oleh TerdakwaSukanta pada tanggal 24 Januari 2008 dengan realisasi sebesarRp20.909.100,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratusrupiah) dengan perincian untuk Pajak PPN sebesar Rp18.181.818,00(delapan

belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapanbelas rupiah) dan PPH sebesar Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus dua puluhtujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat sisadana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilan puluh ribusembilan ratus rupiah).

Sus/201014dialokasikan untuk pembayaran pajak tersebut menguntungkan Terdakwa dandapat memperkaya diri TerdakwaPerbuatan Terdakwa selaku Ketua Kopinkra Anugrah Keramik Desa Melikan dalammembayarkan Pajak PPH & PPN tersebut bertentangan dengan ketentuan :e Surat Keputusan Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengembangan danRestrukturisasi Usaha No. 18/Kep.Dep.6/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006tentang Penetapan Koperasi penerima Bantuan Teknologi Tepat Guna Tahap I,Keputusan Ketiga yang menyatakan

Pembayaran Pajak PPN dan PPH.Bahwa , uang bantuan TTG yang disisihkan Terdakwa Sukanta selakuKetua Kopinkra Anugrah Keramik Melikan sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) untuk alokasi pajak PPN dan PPH sejakpencairan bulan Oktober 2006, dalam kenyataannya baru dilaksanakanoleh Terdakwa Sukanta pada tanggal 24 Januari 2008 dengan realisasisebesar Rp20.909.100,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribuseratus rupiah) dengan perincian untuk Pajak PPN sebesarRp18.181.818,00 (delapan

belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapanbelas rupiah) dan PPH sebesar Rp2.727.273,00 (dua juta tujuh ratus duapuluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga masihterdapat sisa dana bantuan sebesar Rp4.090.900,00 (empat juta sembilanpuluh ribu sembilan ratus rupiah).

(Seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribudua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang setelah dipotong pajak PPh dan PPNuntuk kemudian dimasukkan ke Rekening terdakwa HENGKY MANIANI aliasHENGKI MANIANI selaku Direktur CV. TABURA PAPUA DOTU;Dari jumlah pembayaran angsuran sejumlah Rp. 161.092.273, ( seratusenam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tigarupiah) oleh terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI selakuDirektur CV.

;PPh: Rp. 2.453.182,00.;Hal. 8 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PTJprJumlah: Rp.18.807.727,00.;Jumlah Kerugian Negara : Rp. 161. 092. 273,00.;Jumlah Fisik Pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebesar : Rp.161.092.273,00. ;> Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MAMANI dalam melaksanakanproyek pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 10 (Sepuluh) unit padaDinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen melalui prosespenunjukan langsung yaitu CV.

(Seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) yang setelah dipotong pajak PPh dan PPN untukkemudian dimasukkan ke Rekening terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKIMANIANI selaku Direktur CV.

;PPh: Rp. 2.453.182,00.;Jumlah: Rp. 18.807.727,00.;Jumlah Kerugian Negara : Rp. 161. 092. 273,00.;Jumlah Fisik Pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebesar : Rp.161.092.273,00.;Hal. 15 Putusan No. 24/Tipikor/2013/PTJpr16> Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MAMANI dalam melaksanakanproyek pengadaan Motor Tempel 15 PK sebanyak 10 (Sepuluh) unit pada DinasKelauatan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen melalui proses penunjukanlangsung yaitu CV.

(sembilan puluh juta rupiah)27 Dan PPh...BuktiBuktiBuktiP.22P.23P.24dan PPh sebesar Rp 27.000.000,00. (dua puluh tujuh jutarupiah); tertanggal 14 April 2013 (Fotokopi dari fotokopi)Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPn30,01% dari paket pekerjaan peningkatan jalan SP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung, Multy Years),PPn sebesar Rp 144.048.000,00.

(seratus empat puluh empatjuta empat puluh delapan ribu rupiah) dan PPh sebesar Rp43.214.400,00. (empat puluh tiga juta dua ratus empat belasribu empat ratus rupiah); tertanggal 11 September 2013(Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPndan PPh 5% dari paket pekerjaan peningkatan jalanSP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung,Multy Years), PPn sebesar Rp 30.000.000,00.

(tiga puluh jutarupiah) dan PPh sebesar Rp 9.000.000,00. (sembilan jutarupiah) tertanggal 30 Juni 2014 ( Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT Sinar Lembatatahun 2013 dengan No. NPWP 017679590921000 untuk PPndan PPh 56,78% dari paket pekerjaan peningkatan jalanSP.PasakrajaLamauWaiara (segmen WatodiriAtawatung,Multy Years), PPn sebesar Rp 128.496.000,00. (seratus duapuluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam riburupiah) dan PPh sebesar Rp 38.548.800,00.

23) sebesar Rp1.354.080 73, 120,320.00Pembayaran atas faktur no 010.000.09.00000208(dipotong pph 23) sebesar Rp3o6. 160 19,232,640.0092,352,960.00e Bahwa sedangkan nilai yang tertera pada Faktur Pajak No.010.000.09.00000207 adalah sebesar Rp 74.474.400(DPP +PPN);e Bahwa sehingga angka yang terdapat pada rekening koransebesar Rp 73.120.320 lebih kecil dibanding angka yangseharusnya dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagaimana tercantum dalam faktur pajakyaitu sebesar

pajak dengan rekening Koran :e Terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) menjelaskanbahwa atas transaksi dibayarkan melalui Bank Mega denganangka mutasi sebesar Rp92.347.960, dimana pada bagianHalaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 1069/B/PK/PJK/201 7keterangan tertulis Poy Trf Bukopin PT Kartika Purna Yudha.Penjelasan yang disampaikan PB terkait nilai mutasi tersebutadalah atas:Pembayaran atas faktur no 010.000.09.00000207(dipotong pph

23) sebesar Rp1.354.080 73,120,320.00Pembayaran atas faktur no 010.000.09.00000208(dipotong pph 23) sebesar Rp356. 160 19,232,640.0092,352,960.00e Bahwa sedangkan nilai yang tertera pada Faktur Pajak No.010.000.09.00000207 adalah sebesar Rp 74.474.400(DPP +PPN);e Bahwa sehingga angka yang terdapat pada rekening koransebesar Rp 73.120.320 lebih kecil dibanding angka yangseharusnya dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagaimana tercantum dalam faktur pajakyaitu sebesar

pajak dengan rekening Koran :Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 1069/B/PK/PJK/201 7e Terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) menjelaskanbahwa atas transaksi dibayarkan melalui Bank Mega denganangka mutasi sebesar Rp92.347.960, dimana pada bagianketerangan tertulis Poy Trf Bukopin PT Kartika Purna Yudha.Penjelasan yang disampaikan PB terkait nilai mutasi tersebutadalah atas:Pembayaran atas faktur no 010.000.09.00000207(dipotong pph

23) sebesar Rp1.354.080 73,120,320.00Pembayaran atas faktur no 010.000.09.00000208(dipotong pph 23) sebesar Rp356.160 19,232,640.0092,352,960.00e Bahwa sedangkan nilai yang tertera pada Faktur Pajak No.010.000.09.00000208 adalah sebesar Rp 19.588.800;e Bahwa sehingga angka yang terdapat pada rekening koransebesar Rp 19.232.640 lebih kecil dibanding angka yangseharusnya dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sebagaimana tercantum dalam faktur pajakyaitu sebesar Rp 19.588.800

atas nama PIE TITINSURYANI yang pada tanggal 22 November 2012 dicairkan ke rekeningmilik saksi HENDRIK HANDOKO pada Bank BCA Kantor Cabang GondangDia No.Rek.4551 133375.Bahwa Terdakwa LUDIE ERISTIAWAN KUSUMA,SE bersama SaksiHENDRIK HANDOKO mengajukan Surat No.12/SPP/AMIFTVAnak/XV2012, Perihal : Permohonan Pembayaran tanggal 5 Desember2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyertakan InvoicePT.A Man International; Faktur Pajak Standar; Surat Setoran Pajak (SSP)PPN; Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

Dan PPH sebesar Rp.503.738.182,. yangditandatangani oleh YULKASMIR selaku PPK dan RIZKI RIDWANHal.13 Putusan No:39/PID.SUS TPK/2017/PT.DKIPERMANA selaku Dirut PT. A Man International, kemudian pada tanggal 12Desember 2012 diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)No.872284B/018/110 tanggal 12 Desember 2012 sebesarRp.2.854.516.363,.

atas nama PIE TITINSURYANI yang pada tanggal 22 November 2012 dicairkan ke rekeningmilik saksi HENDRIK HANDOKO pada Bank BCA Kantor Cabang GondangDia No.Rek.4551 133375.Bahwa Terdakwa LUDIE ERISTIAWAN KUSUMA,SE bersama SaksiHENDRIK HANDOKO mengajukan Surat No.12/SPP/AMIFTVAnak/X/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran tanggal 5 Desember2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyertakan InvoicePT.A Man International; Faktur Pajak Standar; Surat Setoran Pajak (SSP)PPN; Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

Dan PPH sebesar Rp.503.738.182,. yangditandatangani oleh YULKASMIR selaku PPK dan RIZKI RIDWANPERMANA selaku Dirut PT. A Man International, kKemudian pada tanggal 12Desember 2012 diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)No.872284B/018/110 tanggal 12 Desember 2012 sebesarRp.2.854.516.363,.

Foto copy2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib PajakBendahara Pengeluaran LPPTVRI untuk setoran PPh Pasal 23 sebesarRp.503.378.182, (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapanribu seratus delapan puluh dua rupiah), dibukukan tanggal 12 Desember2012.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkasperkara.8. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. Hal.34 Putusan No:39/PID.SUS TPK/2017/PT.DKI10.000 (sepuluh ribu rupiah ;3.

Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00044/206/05/1 11/07tanggal 15 Maret 2007 dengan perincian sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah/Dikurangi Menjadi(USD) (USD) (USD)Penghasilan Neto 12,451,694 (5,042,997) 7,408,697Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena 12,451,694 (5,042,997) 7,408,697PajakPajak Penghasilan 3,733,731 (1,512,900) (2,220,831)terutangKredit Pajak 3,618,143 3,618,143Pajak Penghasilan 115,588 (1,512,900) (1,397,312)Kurang (lebih) DibayarSanksi Administrasi 34,676 (34,676) Jumlah PPh

inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan faktafakta dan buktibukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) ajukan;3 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2000(selanjutnya disebut UU PPh

Putusan Nomor 457/B/PK/PJK/201224Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mempergunakanwewenang/kuasa Pasal 18 Ayat (3) UU PPh secara tidak tepat atau tidakberdasar, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia;Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyatanyata bahwa amarpertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Pengadilan Pajak yang mempertahankankoreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HargaPokok Penjualan Pupuk (Jenis : Red Standard Grade Muriate of Potash inBulk dan Ammonium Sulphate in Bulk) sejamlah USD 946,180.00 tidak dapatditerima karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya karena Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah memperkenankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk mempergunakan wewenang/kuasa Pasal 18 Ayat (3) UU PPh

Putusan Nomor 457/B/PK/PJK/201232koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HargaPokok Penjualan Pupuk (Jenis : Granular DiAmmonium Phospate) sejumlahUSD 398,266.00 tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, khususnya karena MajelisHakim Pengadilan Pajak telah memperkenankan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk mempergunakan wewenang/kuasa Pasal18 Ayat (3) UU PPh secara tidak tepat atau tidak berdasar, sehinggaPemohon

2.900.000Putra Bungsu di Tanah Abangke Bandara Sukarno Jakarta7 Biaya pengiriman dari Bandara 15.000.000,00 15.000.000,00Sukarno Jakarta ke Palu8 Biaya pengiriman dari Bandara 1.000.000,00 1.000.000,00Palu ke Travel Lorena9 Biaya pengiriman dari Palu ke 5.000.000,00 5.000.000,00Tolitoli10 Biaya lundry kain gorden 5.000.000,00 5.000.000,0011 Biaya setrika kain 1.500.000,00 1.500.000,0012 Biaya pemasangan gorden 5.000.000,00 5.000.000,0013 Keuntungan kegiatan 15% 44.644.950,00 44 .644.950,0014 Pajak PPn dan PPH

2.900.000Putra Bungsu di Tanah Abangke Bandara Sukarno Jakarta7 Biaya pengiriman dari Bandara 15.000.000,00 15.000.000,00Sukarno Jakarta ke Palu8 Biaya pengiriman dari Bandara 1.000.000,00 1.000.000,00Palu ke Travel Lorena9 Biaya pengiriman dari Palu ke 5.000.000,00 5.000.000,00Tolitoli10 Biaya lundry kain gorden 5.000.000,00 5.000.000,0011 Biaya setrika kain 1.500.000,00 1.500.000,0012 Biaya pemasangan gorden 5.000.000,00 5.000.000,0013 Keuntungan kegiatan 15% 44 644.950,00 44 644.950,0014 Pajak PPn dan PPH

Pengajuan SPPLS Nomor216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November 2012;1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7November 2012;1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November2012;1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 November 2012;1 (satu) Lembar Rincian PPN dan PPH

Nomor216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November 2012;21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7November 2012;22) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November2012;23) 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 November 2012;24) 1 (satu) lembar Rincian PPN dan PPH

No. 1096 K/Pid.Sus/201622)1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012 tanggal 7 November2012;23)1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 216/03/SPPLS/Setdakab/2012tanggal 7 November 2012;24) 1 (satu) lembar Rincian PPN dan PPH SPM LS tanggal 7 November2012;25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 027/ /Bag.Umlepan/2012 tanggal 6 November 2012;26)1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan

SP2D Tanggal Jumlah sesuaiPotongan pph pasal 23pencaira SP2Dn 1 025/SP2D LS / BPBD21 Juni/Rp. 1.173.150.000 Rp.17.597.000 OTSUS / 2010 2010Jumlah SP2D Rp. 1.173.150.000Terima bersih (termasuk potongan Rp. 1.155.553.000Pph pasal 23) Pencairan mana dilakukan sdr. Drs.

SP2D Tanggal Jumlah sesuai SP2D Potongan pph pasal 23pencairan1 025/SP2D 21 Juni 2010 Rp. 1.173.150.000 Rp.17.597.000LS / BPBD OTSUS /2010Jumlah SP2D Rp. 1.173.150.000Terima bersih (termasuk Rp. 1.155.553.000potongan Pph pasal 23) Pencairan mana dilakukan sdr. Drs.

SP2D Tanggal Jumlah sesuai SP2D Potongan pph pasal 23pencairan1 025/SP2D LS /21 Juni 2010 Rp. 1.173.150.000 Rp. 17.597.000BPBD OTSUS / 2010Jumlah SP2D Rp. 1.173.150.000Terima bersih (termasuk potongan Pph Rp. 1.155.553.000pasal 23) Pencairan mana dilakukan sdr. Drs.

JONI Dede Rika Nurhasanah S Ag,MHPANITERA PENGGANTITTD5Perincian Biaya Perkara :1 Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanBiaya RedaksiMateraiJumlahoat WwW PPH. WARIS, S.Ag.Rp. 30.000,Rp. 50.000,Rp.600.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp.691.000,

Bahwa berdasarkan laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 yangmerupakan SPT Tahunan PPh Badan terakhir yang dilaporkan oleh WajibPajak, bahwa penandatangan SPT Terdakwa MUHAMMAD ASIF KHAN,NPWP 09.271.489.8408.000 dan menurut Bagian B Lampiran V SPTTahunan PPh Badan Tahun 2014 bahwa susunan pengurus dan komisaris PT.

ROYAL INDUSTRIESINDONESIA , NPWP 02.418.901. 1057.000 adalah PPh Pasal 25/29 (PPhBadan) dan PPN sedagkan untuk PPh Pasal 21 , Pasal 23 , Pasal 4 ayat (2)dilakukan dan dilaporkan di KPP Cabang (KPP Pratama Karawang).Bahwa Saksi selaku Account Representative (AR)PT.

saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada General Manageryaitu saksi ADRIANUS TATANG dan bentuk pertanggungjawaban saksiadalah Laporan rutin SPT Masa PPN dan SPT TahunanPPh WP Badan yaituUntuk SPT Masa PPN dan PPh selain Pasal 21, saksi yang membuat.Sedangkan untuk pelaporan SPT PPh Badan, saksi tinggal memindahkanangka angka yang ada di Neraca dan Rugi Laba yang telah dibuat oleh bpkADRIANUS TATANG.Bahwa SPT PPh WP Badan tahun 2015, PT.

Royal Industries Indonesia meliputi PPh PasalHalaman 139 dari 258 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPhPasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) ;Bahwa PT. Royal Industries Indonesia berdasarkan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) bergerak dalam bidang usaha MinyakGoreng, Kelapa Sawit, namun berdasarkan keterangan dari Direktur dankaryawan PT.

Royal Industries Indonesia, bahwa berdasarkan laporanSPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 yang merupakan SPT Tahunan PPhBadan terakhir yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, bahwa penandatangan SPTadalah MUHAMMAD ASIF KHAN, NPWP 09.271.489.8408.000 dan menurutBagian B Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014.

Galiba Putra pada tanggal 26 September 2007 sebesarRp.682.707.000,.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1132/SP2D/LS/X/2007 tanggal 9Oktober 2007 sebesar Rp. 682.707.000,.Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 10 Oktober 2007 untuk PPN sebesarRp.62.604.273, dan PPh sebesar Rp. 9.309.641, yaitu atas pengadaan 36 unit14sepeda motor. Penyetoran dilakukan oleh saksi M. Nasir, A.Md selaku bendaharapengeluaran Dinas Pertanian Kab. PPU.Bahwa CV.

Galiba Putra pada tanggal 26 September 2007 sebesarRp.682.707.000,.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1132/SP2D/LS/X/2007 tanggal 9Oktober 2007 sebesar Rp. 682.707.000,.Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 10 Oktober 2007 untuk PPN sebesarRp.62.604.273, dan PPh sebesar Rp. 9.309.641, yaitu atas pengadaan 36 unitsepeda motor. Penyetoran dilakukan oleh saksi M. Nasir, A.Md selaku bendaharapengeluaran Dinas Pertanian Kab. PPU.Bahwa CV.

Hairan Yusni, Kabag Keuangan ;e Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 10 Oktober 2007 PPN sebesar Rp.62.604.273, dan PPh. Sebesar Rp. 9.309.641, yang disetorkan olehMoh.

Zainal Arifin ;Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan motor 36 unit tersebut, terdakwa sudahmenerima pembayarannya dari Dinas Pertanian pada tanggal 9 Oktober2007 ;Bahwa dari dana pembayaran yang diperjanjikan didalam kontrak sebesarRp.682.707.000, saksi hanya menerima Rp. 611.333.086, karena adanyapotongan pajak pajak PPN dan PPh.

Bahwa pembayaran 100% sebesar Rp611.333.086,00 (nilai kontrak sebesarRp682.707.000,00 dikurangi PPN sebesar Rp 62.064.273,00 dan PPh sebesarRp9.309.641,00) telah ditransfer ke rekening Nomor 1131500099 atas namaCV Galiba Putra di Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajampada tanggal 10 Oktober 2007 dan langsung dipotong sebesarRp200.000.000,00 untuk pelunasan utang Terdakwa Muhammad Amin(PPK) pada bulan April 2007.26.

SPT PPh Tahunantahun pajak 2014 (Pembetulan 1), SPT PPh Tahunan tahun pajak 2015(Pembetulan 1), SPT PPh Tahunan tahun pajak 2016;24. Bahwa pada tanggal 22 September 2017, KPP Madya Denpasarmengembalikan SPT PT. Hardys Retailindo yang dilaporkan pada 13September 2018 dengan rincian sebagai berikut!

SPT PPh Tahunan tahun pajak 2014(Pembetulan 1), SPT PPh Tahunan tahun pajak 2015 (Pembetulan 1), SPT PPh Tahunan tahun pajak 2016.27. Bahwa pada tanggal 09 Oktober Pemohon mengirimkan suratPerihal Permintaan informasi pajak yang harus dibayar dalam rangkapenyelesaian pemeriksaan bukti permulaan PT HR (Dalam PKPU)kepada Kanwil DJP Bali sebagai bagian dari bentuk itikat baik dariPemohon sebagai Wajib Pajak.28. Bahwa pada tanggal 09 November 2017 PT. HR, PT.

Hardys RetailindoBUKANLAH merupakan kewenangan lembaga praperadilan untukmemeriksa dan mengadilinya;4) Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, karena Pemohondiduga telah melakukan tindak pidana perpajakan berupa:a) dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2016;b) dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2014 dan SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak

Dalam perkara a quo, Kanwil DJP Bali in casu Termohonmemperoleh Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDLP) yangmengindikasikan PT Hardys Retailindo, NPWP 02.217.731.5904.000in casu Pemohon:1) dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak2016;2) dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2014dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidakbenar, dengan tidak melaporkan

Berita Acara Pemeriksaan Ahli Gede Santika.3) Surata) Surat Keterangan Kerugian pada Pendapatan Negara;b) SPT Tahunan PPh Badan atas nama PT Hardys Retailindountuk tahun pajak 2014 dan 2015;c) SPT Masa PPN atas nama PT Hardys Retailindo untukMasa Pajak Januari s.d. Desember 2014, Januari s.d.Desember 2015 dan Januari s.d. Desember 2016.f.

Pasal 14 ayat (5) UndangUndang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajakyang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan NormaPerhitungan,. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat caraperhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor553/KMK.04/2000 tentang

Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00008/240/07/941/10 tanggal 27 April2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, sehingga jumlahPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2007 menjadi : Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 34.290.743.162,00PPh Pasal 4 Ayat (2) Final yang terutang 6.761.425.546,00Kredit Pajak 2.982.851.291,00PPh Pasal 4 Ayat (2) Final tidak/kurang dibayar 3.778.574.255,00Sanksi Administrasi: 1.813.715.643,00 Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPJumlah PPh

Tentang Penunjukan dan penetapan pejabat yang diberi wewenang sebagai pengguna anggaran menandatangani surat perintah membayar, pengesahan surat pertanggung jawaban, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2012 ; 16 (enam belas ) bendel surat setoran pajak (PPn dan PPh) masing masing penyedia barang farmasi ( PBF ).( asli ) ; IV.

Tentang Penunjukan dan penetapan pejabat yang diberiwewenang sebagai pengguna anggaran menandatangani surat perintahmembayar, pengesahan surat pertanggung jawaban, bendaharapengeluaran dan bendahara penerimaan pada Satuan Kerja PerangkatDaerah di pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2012 ;e 16 (enam belas ) bendel surat setoran pajak (PPn dan PPh) masing masingpenyedia barang farmasi ( PBF ).( asli ) ;IV Barang Bukti IV :e 1 ( satu ) bendel Surat Perintah Kerja ( SPK ) dan Surat Pesanan( SP

Klaim pembayaran dikirimkan kepada RSUD Nganjuk dengandilampiri faktur asli, Faktur pajak, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh dan surat pesanan.Setelah dilakukan klaim pembayaran diberikan tanda terima berupa lembaran titipanHalaman 43 dari 122 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby44faktur kemudian apa bila sudah cair pembayaran kita dihubungani sdr.

kepada RSUD Nganjuk dengan dilampiri fakturasli, Faktur pajak, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh dan surat pesanan.

Klaim pembayaran dikirimkan kepada RSUD Nganjuk dengan dilampiri fakturasli, Faktur pajak, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh.

Setelah dilakukan klaim pembayaran diberikantanda terima berupa lembaran titipan faktur dan sebelum tahun 2012 dalam jangka waktu30 hari uang pembayaran bisa diambil, namun pada tahun 2012 akan dilakukanpembayaran apabila ada uang ;Bahwa klaim pembayaran dikirimkan kepada RSUD Nganjuk dengan dilampiri fakturasli, Faktur pajak, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh.

Termyn sebesar 30 % sebesar Rp. 437.366.700.00,(sebelum dipotong PPN dan PPH) yang dibayarkan melaluiRekening CV. Safitri yakni Bank Sumut Cabang Tebing Tinggidengan No. Rekening 300.01.04.003102.9 sebesar Rp.389.653.969.00, (Setelah dipotong PPN dan PPH).b. Termyn Il sebesar 95 % 30 % = 65% sebesar Rp.947.627.850.00, (Sebelum dipotong PPN dan PPH) yangdibayarkan melalui Rekening CV. Safitri yakni Bank SumutCabang Tebing Tinggi dengan No.

Rekening5.300.01.04.003102.9 sebesar Rp. 844.250.267.00, (Setelahdipotong PPN dan PPH).c.

Termyn Ill sebesar 5 % sebesar Rp. 72.894.450.00, (Sebelumdipotong PPN dan PPH) yang dibayarkan melalui Rekening CV.Safitri yakni Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi dengan No.Rekening 300.01.04.003102.9 sebesar Rp. 64.942.328.00,(setelah dipotong PPN dan PPH); Bahwa pekerjaan tersebut belum diserahkan terimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi setelah selesai masapemeliharaan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakantidak keberatan.7.

Rekening 300.01.04.003102.9 sebesar Rp.389.653.969.00, (Setelah dipotong PPN dan PPH).Termyn Il sebesar 95 % 30 % = 65% sebesar Rp.947.627.850.00, (Sebelum dipotong PPN dan PPH) yangdibayarkan melalui Rekening CV. Safitri yakni Bank SumutCabang Tebing Tinggi dengan No.

Rekening5.300.01.04.003102.9 sebesar Rp. 844.250.267.00, (Setelahdipotong PPN dan PPH).Termyn Ill sebesar 5 % sebesar Rp. 72.894.450.00, (Sebelumdipotong PPN dan PPH) yang dibayarkan melalui Rekening CV.Safitri yakni Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi dengan No.Rekening 300.01.04.003102.9 sebesar Rp. 64.942.328.00,(setelah dipotong PPN dan PPH); Bahwa proses pencairan uang adalah sebagai berikut :1)2)Rekanan CV.

Banda Jaya Gryatara).Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 Retensi 5 % sejumlah Rp.3.373.422, an. SITI SARA (PT. Banda Jaya Gryatara).=> 1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran MC 100 % 5% = 95 % An. PT.

Banda Jaya Gryatara);Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 MC 50 %5 %= 45%sejumlah Rp. 25.300.663, an. SITI SARA (PT. Banda Jaya Gryatara).Foto Copy Monthly Certifikate Nomor: 01 Tanggal 17 Nopember 2011.= 1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran Uang Muka20 % An. PT.

Banda Jaya Gryatara).Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 Retensi 5 % sejumlah Rp.3.373.422, an. SITI SARA (PT. Banda Jaya Gryatara).15 1 (satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran MC 100 % 5% = 95 % An. PT.

Banda Jaya Gryatara).j Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 Retensi 5 % sejumlah Rp.3.373.422, an. SITI SARA (PT. Banda Jaya Gryatara).151 (Satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran MC 100 % 5 % = 95 % An. PT.

Banda Jaya Gryatara);Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 22 MC 50 % 5 % =45 %sejumlah Rp. 25.300.663, an. SITI SARA (PT. Banda Jaya Gryatara).Foto Copy Monthly Certifikate Nomor: 01 Tanggal 17 Nopember 2011.17 1 (Satu) bundel dokumen sehubungan dengan Pembayaran Uang Muka20 % An. PT.

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan NilaiKeluaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembalimerupakan koreksi yang terkait dengan Koreksi Peredaran Usahapada PPh Badan Tahun Pajak 2008.

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).Pasal 18 ayat (8) UU PPh: Halaman 62 dari 209 halaman.

Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal18 ayat (3) UU PPh untuk menghitung kembali biaya dalam perhitunganpenghasilan kena pajak terkait transaksi pembayaran biaya jasa antaraPemohon Peninjauan Kembali dengan pihak afiliasinya yaitu LOrealChina yang merupakan penduduk Negara Cina, maka TermohonPeninjauan Kembali dapat menjalankan kuasa atau kewenanganberdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, hanya apabila TermohonHalaman 166 dari 209 halaman.

Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo secara nyatanyatamenyalahi peraturan perundangundangan yang berlaku khususnyaPasal 28 ayat (7) UU KUP 2007 dan Pasal 6 ayat (1) UU PPh 2000;b.

UU PPh jelas sekali menyebutkan bahwa:Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs matauang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidangmoneter.

TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 10);Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedur (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenai PelayananPenyelesaian Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedur

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan di antara tanda baca kurung selain diatur padaPMK Nomor 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Bahwa Sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/2016Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidaksesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;14. Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka hal inisangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);15.