Ditemukan 129654 data
DWIYANA INDRA K, SH
Terdakwa:
JAJANG MULYANA Bin SULTONI (Alm)
42 — 18
M E N G A D I L I:
- Menyatakan Terdakwa Jajang Mulyana bin Sultoni (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair, subsidair dan dakwaan kedua primair, subsidair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan
NOVRIKA SH.
Terdakwa:
Adril als Ril bin Alm Carakan
179 — 56
- Menyatakan Terdakwa Adril alias Ril Bin Alm Carakan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Adril alias Ril Bin Alm Carakan tersebut diatas oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan
405 — 29
KADAN dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan; 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. ROBINSAR SITUMORANG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan Terdakwa II. ROBINSAR SITUMORANG tetap ditahan; 8.
32 — 16
Memerintahkan agar Terdakwa II Yoseph Imanuel Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes dibebaskan dari tahanan ; -------------------------------4. Memulihkan Hak Terdakwa II Yoseph Imanuel Faitmoes dan terdakwa III Melkisedek Faitmoes dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; --------------------------------------------------------------------------------5.
Terbanding/Terdakwa : KEVIN NURIL FAHMI BIN SUNARYO
45 — 5
Memerintahkan Anak KEVIN NURIL FAHMI bin SUNARYO tersebut diatas dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini (putusan hakim tingkat pertama) diucapkan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat N 5259 QJ; - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT.FIF; Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.An/2016/PT Sby.
60 — 12
Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah segera setelah putusan ini diucapkan ;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol BN 4081 CK ;- 1 (satu) lembar STNK Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BN 4081 CK ;Dikembalikan kepada Terdakwa- 9 (Sembilan) lembar nota pengiriman pasir timah ke PT.
pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN SAPUTRA Als AFUKdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari danpidana denda sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor : 60/Pid.B/2014/PN.PgpMemerintahkan agar Terdakwa dibebaskan
6 — 0
Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yangberlaku, maka mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yangtimbul dari permohonan ini;11. Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;2.
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2)KHI (Inpres No. 1 / 1990) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkansesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, maka diperintahkankepada para Pemohon untuk segera melakukan percatatan perkawinan kepadaPPN KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mewilayahi tempattinggal para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 danPasal 238 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan
12 — 0
Kutipan Akta Nikah dariKUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan setelah para pemohonmengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatatpada register KUA tersebut;Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari PengadilanAgama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohondan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak ;Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku,maka mohon untuk dibebaskan
Jr halaman 6 dart 8Pemohon untuk segera melakukan percatatan perkawinan kepada PPN KUAKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 s/d Pasal239 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 serta
6 — 0
patut yaitu dengan surat panggilan Nomor 0300/Pdt.G/2015/PA.Sittanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 06 Maret 2015, yang dibacakan, sedangtidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, makaperkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang bahwa dalam gugatannya Pemohon mengajukanpermohonan untuk beracara secara cumacuma / prodeo dan terhadappermohonan tersebut telah diputus sesuai dengan putusan sela tertanggal 04Maret 2015 yang pada pokoknya Pemohon dibebaskan
demi tertib administrasi, Majelis Hakimkarena jabatan dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaSitubondo diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatanyang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak atau tempatdidaftarkannya perkawinan mereka itu guna dicatat dalam register yangtersedia untuk itu ;Menimbang bahwa tentang biaya perkara sesuai dengan putusan selatertanggal 04 Maret 2015, maka Pemohon dibebaskan
10 — 0
Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dansetelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohontersebut tidak tercatat pada register KUA tersebut;Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari PengadilanAgama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohondan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak ;Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku,maka mohon untuk dibebaskan
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI(Inpres No. 1 / 1990) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, maka diperintahkan kepada paraPemohon untuk segera melakukan percatatan perkawinan kepada PPN KUAKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 s/d Pasal239 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 15 Desember 2014, MasaPajak Desember 2011, atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710,sehingga PPN Masa Pajak Desember 2011 dihitung kembali menjadisebagai berikut: 1 DPP atas Ekspor Rp 353.021.974.814,00DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus2 dipungut sendiri Rp 62.943.357.379,003 DPP atas Penyerahan yang Tidak Dipungut PPN Rp 0,00DPP atas Penyerahan yang dibebaskan
Putusan Nomor 125/B/PK/Pjk/20211 DPP atas Ekspor Rp 353.021.974.814,002 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 62.943.357.379,003 DPP atas Penyerahan yang Tidak Dipungut PPN Rp 0,004 DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN Rp 0,005 Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 415.965.332.193,006 DPP atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,007 Jumlah (4) +(5) Rp 415.965.332.193,008 Pajak Keluaran Rp 6.294.335.695,009 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp
12 — 1
Bahwa, Penggugat saat ini dalam keadaan tidak mampu sesuai dengan suratketerangan dari Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi Nomor 401/86/03.1001/2014tanggal 11 April 2014, maka Pemohon mohon dibebaskan dari membayar secaracumacuma (prodeo) ;. Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahanhingga akhirnya sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugatberpisah rumah hingga sekarang;.
Pasal 84 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yangmewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KUA di mana Penggugat danTergugat melangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama SukabumiNomor 274/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 2 Juli 2014, maka Penggugat dibebaskan
8 — 2
;Bahwa, Penggugat saat ini hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang mempunyaipenghasilan rata rata sehari sebesar Rp, 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan hanya cukupuntuk makan seharihari, oleh sebab itu Penggugat dalam mengajukan pereceraian diPengadilan Agama Boyolali untuk dibebaskan dari biaya perkara.
Tergugat cukup beralasan dan tidak melawanhukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dariTergugat kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara seharusnya dibebankan kepadaPenggugat, namun karena Penggugat telah dibebaskan
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1217/B/PK/Pjk/2018 Bahwa sepanjang perusahaan tersebut menghasilkan BKP yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan. Namun, apabila perusahaantersebut menghasilkan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN,maka Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Berdasarkan data dan buktiyang ada, seluruh penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingadalah penyerahan CPO dan PK yang merupakan BKP.
hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali melakukan pengolahanterpadu (integrated) dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP)Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan
9 — 5
Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.Subsider :Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara inidiputus menurut hukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan AgamaWatansoppeng, agar dibebaskan membayar biaya perkara, atas permohonantersebut Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng mengabulkan permohonanPenggugat untuk berperkara secara Cumacuma sesuai Penetapan KetuaPengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0144/Pdt.G/2019
Pemohon dapatdikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang PengadilanHal 7 dari 9 hal Put Nomor 0144/Pdt.G/2019/PA.Wsp.Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahuntentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanAgama Watansoppeng, Nomor 0144/Pdt.G/2019/PA.Wsp. tanggal 28Febrauari 2019, bahwa Pemohon telah dibebaskan
15 — 2
Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalaidiperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamatempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai Putusan Sela Nomor : 32/Pdt.G/2013/PATba tanggal 30 Januari 2013Penggugat dibebaskan
dari membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan pasal89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganPasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalamperkara ini Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara
102 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Rp 15.382.398.637,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 9.684.665.514,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp ~~ 117.028.800,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00 Jumlah Rp 25.184.092.951,00Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 286/B/PK/Pjk/2020b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c.
Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Rp 15.382.398.637,00) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 9.684.665.514,00) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp 117.028.800,00) Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00) Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00) Jumlah Rp 25.184.092.951 ,00)b. a penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang Rp 0,00)c.
15 — 0
Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dansetelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohontersebut tidak tercatat pada register KUA tersebut;Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari PengadilanAgama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohondan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak ;Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku,maka mohon untuk dibebaskan
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI(Inpres No. 1 / 1990) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, maka diperintahkan kepada paraPemohon untuk segera melakukan percatatan perkawinan kepada PPN KUAKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 s/d Pasal239 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Jumlah Penyerahan (atb+c+dt+e+f)21.287.889.370 2 Dasar Pengenaan Pajak Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 85/B/PK/Pjk/2018 a. PPn BM yang harus dipungut sendiri 21.287.889.370 b. Impor c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (a atau b atau c)21.287 .889.370 3 PPn BM Yang Terutang Atas : a. PPn BM yang harus dipungut sendiri 4.257.577 .874 b. Impor c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.
Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan PajakEkspor Penyerahan PPn BMnya harus dipungut sendiri 21.287.889.370Penyerahan PPn BMnya dipungut Pemungut Pajak Penyerahan PPn BMnya tidak dipungut Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM . Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) 21.287.889.3702 Dasar Pengenaan Pajaka. PPn BM yang harus dipungut sendiri 21.287.889.370b. Impor c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajakd. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (a atau b atau c) 21.287.889.3703 PPn BM Yang Terutang Atas :a.
11 — 1
Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dantidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupberumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam cukup alasan bagi gugatan Penggugat.Bahwa oleh karena Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga yang tidakmempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan yang jelasmaka Penggugat memohon agar dibebaskan
Nomor 50Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun demikian Penggugatmengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan mengajukanbuktibukti surat dan saksi untuk memperkuat permohonannya berupa Surat KeteranganTidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat Nomor0163/1.842.0/12, tanggal 30 Januari 2012 (P.2) dan diperkuat oleh keterangan 2 orangsaksi, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk berperkara secara cumacuma patutdikabulkan dan membebankan