LIEKE AMALIA.Fotokopi Legalisir Surat Persetujuan Pasangan, tanggal 16Januari 2018.Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahnuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, a.n.LIEKE AMALIA.Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 870/Duren Tiga a.n.Nyonya LIEKE AMALIA.Asli Surat Tanda Terima, tanggal 14 Agustus 2018 berkop NotarisERLINA DWI KURNIAWATI, SHFotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 71 ,teranggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris EVYSUSILAWATI

Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, a.n.LIEKE AMALIA. Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 870/Duren Tiga a.n.Nyonya LIEKE AMALIA. Asli Surat Tanda Terima, tanggal 14 Agustus 2018 berkop NotarisERLINA DWI KURNIAWATI, SH Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 71 ,teranggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris EVYSUSILAWATI, SH., M.Kn.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.001.0041.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PVI4;Bukti Penggugat VII:1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219020107600037 An. Ponirinyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Batubara tanggal 18 Maret 2012.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2019 NOP. 12.21.141.009.001.0016.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 20 Mei2019. Selanjutnya diberi tanda PVII4;7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2019 NOP. 12.21.141.009.001.0033.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PVII4;Bukti Penggugat VIII:1.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.001.0013.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXIV11;12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.001.0012.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXIV12;Bukti Penggugat XV:1.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.005.0018.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXV4;5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.005.0089.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXV4;6.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2020 NOP. 12.21.141.009.005.0018.0 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanggal 10 Maret2020. Selanjutnya diberi tanda PXVII4;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan saksisaksi yaitu sebagai berikut:1.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanNOP : 35.28.050.010.0120076.0 tertanggal 30 September 2016, atas namaB.

RAWI SAMIDA (Nenek Buyut Pemohon) yang akan dijual dandibagi waris oleh para ahliwarisnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P11 berupaFotokopi Pepel tanah dan berdasarkan bukti surat bertanda P12 berupa fotokopiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016Halaman 13 dari 17. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PN. Pmk.serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi YUVO SEPTIAWAN DK danDECKY AURICHA maka terbukti bahwa benar tanah hak milik, No. 429, Luas +640 M?

Putusan No.938 /Pdt.G/2014 /PA.Gs.Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan Termohon tidak terobuka kepadaPemohon mengenai anak yang dilahirkan Termohon bukan hasil denganPemohon, yang benar anak tersebut adalah hasil hubungan Pemohon danTermohon, ketika Termohon hamil 2 bulan sudah memberitahu padaPemohon, namun Pemohon malah menghindar dan sulit untuk ditemui;Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon, namun Termohonmenuntut kepada Pemohon sebagai berikut:Nafkah terhutang selama 19 bulan x

Rp.500.000, = Rp.9.500.000,Nafkah anak terhutang selama 19 bulan x Rp.1.000.000, = Rp.19.000.000,Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,Mutat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replikyang pada pokoknya Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon tersebut,dan hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah Rp.3.000.000, nafkah iddahsebesar Rp.1.500.000, Mutah sebesar Rp.2.000.000, dan nafkah anak tiapbulan sebesar Rp.500.000,Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut

bertengkar dengan Termohon, tetapi bertengkar dengan keluarganya;e Bahwa, Termohon membantah posita 9 permohonan Pemohon, Termohonmemang tidak berubah karena Pemohon sendiri tidak bisa merubah kelakuannyayang tidak mau memberikan perhatian kepada Termohon, Pemohon juga selalupulang larut malam, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaranantara Pemohon dan Termohon;Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan dengan Pemohon;Dalam Rekonvensi :1Bahwa, Termohon menuntut Nafkah Lampau / Nafkah Terhutang

Pemohon dan Termohon dilangsungkan gunadicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi disebutPenggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;Hal 15 dari 21 halaman Put. 0961/Pdt.G/2014/PA.PtkMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada TergugatRekonvensi tentang hakhaknya sebagai berikut :1Nafkah Terhutang

mengajukan permohonan pengurangan atausanksiadministrasi, padahal yang Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalanatas ketetapan pajak yang tidak benar;Pokok sengketa :Yang menjadi pokok sengketa adalah :Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.161.628.860;1 Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 1.237.761.360,00PPh Pasal 21 Terhutang

articles of this Convention shall be taxableonly in that State;KESIMPULAN PEMOHONAN Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas makamenurut kami, SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2001 Nomor :00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah diterbitkan adalahTidak Benar;Dengan demikan menurut kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPhPasal 21 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 76.132.500,00PPh Pasal 21 Terhutang

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaidengan saat ini belum memenuhi syarat adat tersebut danmasih Terhutang;Akibat hukumnya apabila Tukon (syarat) tidak dipenuhi adalah:Menurut Prof. H. Hilman (Intisari Hukum Adat), semua Hak Yang Dipunyaioleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai suami dariTergugat Konvensi) jatuh pada pihak perempuan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi);5.

Antara November 2005 sampai denganJuli 2008 kurang lebih 33 bulan tanpa memberi nafkahlahir/oatin kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi;Kumpul Kembali: Antara Agustus 2008 sampai denganSeptember 2009 kurang lebih 13 bulan dan tinggal di Bali;Goib IV (keempat): Antara bulan Oktober 2009 sampaidengan September 2011 kurang lebih 23 bulan tidakmemberi nafkah batin/lahir kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Cerai: 11 September 2011;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhutang

Membayar atau mengganti mas kawin yang masih terhutang dan palsu ;5. Menuntut Pemohon agar meminta maaf melalui media massa atas fitnah dan baritayang tidak benar terhadap Termohon ;ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secaratertulis pada tanggal 29 Desember 2011 sebagai beriku:1.

hak pemeliharaan anak,dengan alasan demi kepentingan anakanak karena masih kecilkecil agar tidakkehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar anak tidak ditetapkan padaPemohon ataupun Termohon, agar hak pemeliharaan dan nafkah anak tidakdipermasalahkan dalam perkara ini, karena nafkah anak selama ini tetap ditanggungoleh Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Termohon dan tidak keberatan, sehingga MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan.Menimbang, bahwa tentang mengganti mas kawin yang masih terhutang

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku suami sekaliguskepala rumah tangga yang telah memiliki tanggungjawab terhadapkeluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya clanmenelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya terhitung mulaibulan Oktober 2013 hingga saat ini tepatnya adalah 25 (dua puluhlima) bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensimempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harusmembayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selakuistrinya,

dengan perincian :e Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 100.000, (seratus riburupiah) per hari x 760 hari (25 bulan) = Rp. 76.000.000, (tujuhpuluh enam juta rupiah), clan harus diberikan secara tunai padasaat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi di hadapanMajelis Hakim Pemeriksa perkara ini.03.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian a quo dan ketentuan Pasal 8syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tentang PeristiwaKelalaian tertanggal 18 Juni 2012, disebutkan bahwa :Bank berhak tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntutpembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debiturberdasarkan Perjanjian Kredit (berikut perubahannya) baik karena hutangpokok, bunga provisi dan karenanya pemberitahuan

Olehkarenanya secara hukum, Tergugat I selaku Kreditur/Bank berhak untuk tanpasomasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit a quo dan menuntut pembayarandengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus lunas darijumlahjumlah yang terhutang oleh Penggugat I selaku debitur berdasarkanPerjanjian Kredit a quo baik karena hutang pokok, bunga, provisi.Dengan demikian dalil Para Penggugat dalam posita point (6), (7) & (8) yangmenyatakan bahwa Para Penggugat belum/tidak dapat dikatakan wanprestasisangatlah

Bahwa pada prisnsipnya Termohon tidak keberatan untuk berceraidengan Pemohon dikarenakansejak menikah tidak pemah hidup satu rumah, akan tetapi termohonmeminta hakhak hukumsebagai istri di penuhi diantaranya:Uang mut'ah sebesar emas 100 gramUang idah 3 bin atau 100 hari sebesar Rp.70.000per hari x 100hari =Rp.7.000,000Nafkah lalu/terhutang Ibu dan Anak dari 11 Desember sampai sekarangRp. 32.804.400Berdasarkan uraianuraian diatas, Termohon memohon agar Majefis HakimPengadilan Agama JakartaTimur yang

Menetapkan untuk mewajibkan kepada Pemohon untuk membayarkanuang mut'ah, uang idah,dan nafkah lalu mulai dari menikah Tgl 11 Desember 2011 sampaidiputuskannya Ikrar Talak,dengan biaya sebagai berikut:Uang mut'ah sebesar emas 100 gramUang idah 3 bulan atau 100 hari sebesar Rp.70.000 per hari x 100 hari =Rp.7.000.000Nafkah lalu/terhutang Ibu dan Anak dari 11 Desember 2011 sampaisekarang Rp. 32.804.4005.

Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 6.039.918.480,00PPh Pasal 21 Terhutang 404.761.979,00Kredit Pajak 19.957.500,00Pajak yang Kurang Dibayar 384.804.479,00Sanksi Administrasi/Bunga :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 184.706.150,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Jumlah sanksi administrasi Jumlah yang masih harus dibayar 569.510.629,00 2.

not dealtwith in the foregoing articles of this Convention shall be taxable only in that StateKESIMPULAN PEMOHONSebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas maka menurut kami,SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 Nomor 00004/201/05/445/08 tanggal 17 Juli 2008yang telah ditebitkan adalah Tidak Benar.Dengan demikian menurut Kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPh Pasal 21Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut : Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 579.500.000,00PPh Pasal 21 Terhutang

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa nafkah lampau(madhiyah) yang terhutang selama 12 bulan sejumlan Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);Menetapkan mutah berupa 1 (Satu) buah permata blue safir berwarna biru;4. Menetapkan nafkah iddah berupa 2 (dua) buah permata terdiri dari 1 (Satu)buah permata jenis matis warna merah dan 1 (satu) buah permata jenis rubiwarna biru;5.

putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi olehMajelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dandiambil alin sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatan Pembanding dalammemori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakanpengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan padapersidangan tingkat pertama terutama menyangkut pembebanan nafkah terhutang

Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan huruf Cangka 4 (Rumusan Hukum Kamar Agama);Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tentang besarnya nafkahhadhonah, nafkah selama iddah dan uang mutah, maka Hakim Majelistingkat banding akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa meskipun Hakim Majelis tingkatpertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugatuntuk memberikan kepada Pembanding/Penggugat kecuali nafkahmadhiyah anak yang terhutang

45.000.000,00 (empat puluh lima jutarupiah), mutah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dan nafkah anak bernama (ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, ANAK Il PEMBANDING danTERBANDING dan TERBANDING, ANAK IIl PEMBANDING danTERBANDING) sekurangkurangnya setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak setuju dengan amardan atau jumlah nominal yang telah ditetapkan tersebut, karenanafkah madhiyah anak yang terhutang

Bahwa penggugat rekonpensi meminta uang nafkah terhutang(madiyah) dari Juli 2017 hingga september 2020 yang harus dibayartergugat rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,(empat juta limaratus ribu rupiah) sehingga madiyah tersebut sebesar 39 X Rp. 4.500.000,= Rp 175.500.000, (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)5. Bahwa penggugat rekonpensi meminta uang iddah sebesar sebesarRp. 3.000.000.X 3 bulan = Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah).6.

Bahwa nafkah terhutang yang diminta oleh PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi sangat tidak beralasan karena hingga saatini walaupun dalam keadaan kesulitan perekonomian namun TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi masih rutin memberikan nafkah tiap bulankepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;6.

Bahwa nafkah terhutang (madiyah) yang diminta oleh PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi sejak Juli 2017 hingga september 2020yang harus dibayar tergugat rekonpensi tiap bulannya sebesarRp.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga madiyah tersebutHal. 19 dari 64 Hal. Put.

Nafkah terhutang (madiyah) dari Juli 2017 hingga September 2020sebesar 39 X Rp. 4.500.000, = Rp 175.500.000, (Seratus tujuh puluh limajuta lima ratus ribu rupiah)3: Nafkah Iddah Rp.3.000.000. X 3 bulan = Rp.9.000.000, (Sembilanjuta rupiah).4. Nafkah anak sampai menikah sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) perbulan dan naik 10% pertahun, dibayar langsung seluruh nafkahHal. 54 dari 64 Hal. Put.

Bahwa nafkah terhutang yang diminta oleh Penggugat Rekonpensisangat tidak beralasan karena hingga saat ini walaupun dalam keadaankesulitan perekonomian namun Tergugat Rekonpensi masih rutinmemberikan nafkah tiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi;3. Bahwa terhadap uang iddah dan nafkah anak yang diminta olehPenggugat Rekonpensi sangatlah berlebinan sehingga sudah sepatutnya halini dikesampingkan;4.

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar nafkah terhutang Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi selaku isteri secara tunai pada saat ikrar talakdiucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat RekonvensiHal. 10 dari 48 hal. Put. No. 1330/Padt.G/2018/PA. Bksdihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;6.

Uangsebesar itu. tentu. tidak cukup untuk kebutuhan TermohonKonvensi/Pemohon Rekonvensi bersama anak Xxxx XxXxXxXyang hidup menumpang dirumah keluarga sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) Perbulan maka; Nafkah yang masih terhutang adalah : Rp 5.000.000,e Nafkah yang telah diserahkan adalah : Rp 2.000.000.e Sisa yang harus dibayarkan adalah : Rp 3.000.000,e Sejak 01022018 s/d 01082018 atau selama 7 Bulan 7 x Jumlah Nafkah Terhutang adalah : Rp21.000.000,2.

Nafkah terhutang dari bulan Februari s/d Agustus 2018 (7 bulan)sebesar Rp 21. 000.000, (dua puluh satu juta rupiah);4. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;5. Menyediakan rumah yang layak di Kota Bekasi;6. Biaya asuh dan nafkah anak setiap bulan Rp 5.000.000, (lima jutarupiah);7. Mengembalikan Gelang Emas seberat 10 gram;8. Melunasi Tagihan Kartu Kredit Milik Bank BCANo. Kartu 45563300 3xxxx0 8918 an. Xxxx (Termohon Konvensi) sebesesar RpHal. 33 dari 48 hal. Put.

enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluarmaka perlembarnya dibayar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk12pasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Bahwa terdakwa mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksiSUTRISNO pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomortersebut tepat maka terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togelkepada saksi SUTRISNO dan apabila dari pemasang ada yang terhutang

enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluarmaka perlembarnya dibayar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan untukpasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);e Bahwa terdakwa mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksiSUTRISNO pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomortersebut tepat maka terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togelkepada saksi SUTRISNO dan apabila dari pemasang ada yang terhutang

(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluarmaka perlembarnya dibayar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan untukpasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Bahwa terdakwa mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksiSUTRISNO pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomortersebut tepat maka terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togelkepada saksi SUTRISNO dan apabila dari pemasang ada yang terhutang

Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan bangunan tahun 2013 untuk SHM No.4163 atas nama HAJIMUHAMMAD SUHAIMI, yang selanjutnya pada foto copy buktitersebut diberi tanda P 3 ;4. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan bangunan tahun 2013 untuk SHM No.4166 atas nama HAIMUHAMMAD SUHAIMI, yang selanjutnya pada foto copy buktitersebut diberi tanda P 4 ;5.

akta tersebut harus dipercaya olehHakim dan harus dianggap sebagai hal yang benar, kecuali dapatdibuktikan sebaliknya; Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya perolehan hak atastanah milik Penggugat melalui jual beli antara Penggugat denganMuhammad Husaini Thamrin tidak mendapat bantahan dari pihakTergugat dan Tergugat II sehingga dalil Penggugat tersebut telahmenjadi tetap; 22222222 nen nn nnn nn eee Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti pajakyaitu foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi danbangunan tahun 2013 untuk SHM No.4163 atas nama HAJlMUHAMMAD SUHAIMI ( bukti P 3 ) dan foto copy SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 201335untuk SHM No.4166 atas nama HAJ MUHAMMAD SUHAIMI ( bukti P 4), majelis hakim mempertimbangkan, walaupun bukti pembayaranpajak bukan merupakan bukti kepemilikan yang mutlak karena hanyamenunjukkan nama orang yang wajib membayar pajak dan tidakdapat membuktikan hak milik seseorang atas tanah tersebut namundalam perkara

Oleh karenanyaTergugat berhak menyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuhtempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayar oleh Debitur secaraseketika dan sekaligus lunas, sebagaimana tercantum dalam ketentuanbutir V.b Perjanjian Kredit No.

Apabila Debitur telah lalai untuk melaksanakan pembayaranangsuran sesuai dengan ketentuan dalam Penanjian Kredit ini ataudalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalamSyaratsyarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero)Tbk, maka Bank berhak untuk menyatakan seluruh JumlahTerhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harusdibayar oleh Debitur secara seketika dan sekaligus lunas atastagihan pertama Bank, serta Bank dapat melaksanakan haknya atasagunan yang telah diberikan

Jika menurut pendapat Bank, Debitur/Ahli WarisDebitur telah lalai untuk membayar atau membayar kurangdari jJumlah yang telah ditentukan pada waktu jatuh temposuatu angsuran untuk pembayaran kembali Fasilitas KreditHalaman 13 dari 31 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Krgatau Jumlah Terhutang sesuai dengan syaratsyarat dalamPernanjian Kredit dan Syaratsyarat Umum; dalam hal manalewatnya waktu saja telah cukup membuktikan kelalaianDebitur sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau suratlain sejenisnya

TERGUGAT berhak untuk menyatakanseluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh JumlahTerhutang harus dibayar oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secaraseketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK ic.Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor : 83/PDT/2017/PT BNATERGUGAT, serta BANK ic. PENGGUGAT dapat melaksanakan haknyaatas Agunan yang telah diberikan oleh DEBITUR tc.PENGGUGAT/PEMILIK AGUNAN kepada BANK ic.

TERGUGAT akan menjadi dasar dan buktiyang sah untuk menetapkan Jumlah Terhutang atau pembayarankembali Jumlah Terhutang yang telah dilakukan oleh DEBITUR ic.PENGGUGAT kepada BANK ic. TERGUGAT, dan DEBITUR ic.PENGGUGAT dan/atau PEMILIK AGUNAN melepaskan haknyauntuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut..

Dengan demikian, pencatatan terhadap jumlahkewajiban yang terhutang debitur yang dapat dijadikan bukti yangsempurna adalah pencatatan yang dilakukan oleh Bank ic.TERGUGAT, bukan pencatatan DEBITUR ic. PENGGUGAT yangmengadaada tersebut..

Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka BANK ic.TERGUGAT berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutangmenjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayaroleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secara seketika dan sekaliguslunas atas tagihan pertama BANK ic. TERGUGAT, serta BANK ic.PENGGUGAT dapat melaksanakan haknya atas Agunan yangtelah diberikan oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT/PEMILIKAGUNAN kepada BANK ic. TERGUGAT berdasarkan PerjanjianKredit.4.

Bahwa melalui surat tersebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI jugamemberitahukan kepada TERGUGAT DALAM REKONPENSI bahwasesuai Perjanjian Kredit berikut addendumnya dan Syaratsyarat UmumPerjanjian Kredit (SUPK) yang telah ditandatangani oleh TERGUGATDALAM REKONPENSI maka fasilitas kredit TERGUGAT DALAMREKONPENSI telah jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayarlunas sekaligus.