Ditemukan 13540 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
130 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pihakpihak yangberkepentingan telah menindaklanjutinya dengan melaksanakanpembangunan dan mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara,sehingga masih terdapat kerugian keuangan Negara yang belumditindaklanjuti dengan total sebesar Rp30.860.377.706,78 (tiga puluhmilyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ributujuh ratus enam rupiah koma tujuh puluh delapan sen).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Dr.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2010 — Putus : 16-09-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1046/Pid.B/2010/PN.Smda
Tanggal 16 September 2011 — - .NURDIN S.pd, M.Si - SULBANI BIN SOLEH - ACHMAD DIMYATI
152 — 29
  • ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatasselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikianperbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepada mereka yaitu :Primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair, melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-11-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1650 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Nopember 2013 — BELLY J. PICARIMA, S.H., M.M
129 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair,yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2013 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 6 Oktober 2014 — IVONNE FILANNY MATITAPUTTY
63 — 38
  • mempertimbangkan, apakahdengan adanya faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwabersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsurunsur dari Tindak Pidana yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :PRIMAIR : Pasal
    2 ayat (1)jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
111 — 94
  • ., MM. tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2013 — Upload : 27-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PT-BNA
Tanggal 3 Oktober 2013 — SYAIFUL ANWAR Bin Alm. MUHAMMAD UZIR.
46 — 24
  • MUHAMMAD UZIR selakuselaku Ketua Kelompok Bina Jaya Kampung Pangkalan Kecamatan Kejuruan MudaKabupaten,.....67Kabupaten Aceh Tamiang dari dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANWAR Bin Alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-05-2015 — Upload : 13-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — SUBAKIR bin PURWO DIHARJO, DKK
90 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GABUSAN 379 138.850.000 321 7.950.000 108.300.000 116.250.000Total 4298 2.059.550.00 3.990 99.675.000 1.812..275.0 1.911.950.000 00 0 Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1)
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN PALU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 9 Februari 2015 — UMAR.S.Kom Bin H. Yunus
55 — 6
  • dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Ketua UPK yangmengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 224.241.500;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan Faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwan oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal
    2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :871.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 07-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 13 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KRISTOFORUS LABA, S.P., M.Si Diwakili Oleh : LELY MARLENYFANGGIDAE, S.H
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERRY C. FRANKLIN, SH.
131 — 69
  • (tujuhratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT dalam suratNomor:LHAPKKN344/PW24/5/2018 tanggal 10 Oktober 2018;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor:20 tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasantindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa KRISTOFORUS LABA, SP, M.Si selaku PembantuDirektur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Pertanian NegeriKupang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian KupangNomor: 30 Tahun 2015
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN AMBON Nomor 16/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB
Tanggal 21 Mei 2014 — Ir. JUSDI RAHMAN LATUCONSINA, MM
95 — 62
  • oleh Siti Aisyah, SP selakuBendahara Barang mencoret barang tersebut dari daftar inventaris ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakahberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapatdipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam suratdakwaan; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaansebagai berikut : PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Halaman49dari76 Putusan Nomor 16/Pid.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2014 — Pidana Korupsi - YOLLANDA, S.Psi
120 — 57
  • Menyatakan terdakwa YOLANDA, S.Psi tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdidakwakan, yaitu :Dakwaan Primair :Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Dakwaan Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 6/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 18 Juni 2012 — ANGELINA HILDA GARDIS SANI FENAT
54 — 32
  • point (1) di tambah dengan adanya kekuranganvolume pekerjaan sebesar Rp. 150.827.904,68 sebagaimanadiuraikan pada poin (2), sesuai dengan Laporan hasil auditInvestigatif atas dugaan penyimpangan pembuatan sumur gali danmenara air termasuk pompa dan instalasinya pada bandara terdamusabu tahun anggaran 2009 Nomor : LHAI6917/PW24/5/2011tanggal 12 september 2011.as Bahwa Perbuatan Terdakwa ANGELINA HILDA GARDIS SANIFENAT Bersamasama HERMAN YOSEPH sebagaimana tersebutdiatas, diatur dan diancam dengan Pasal
    2 ayat (1) Jo pasal 18 UUNo.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentangpemberantasn Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :SaaS aaa Bahwa Ia terdakwa ANGELINA HILDA GARDIS SANIFENAT selaku Kuasa Direktur CV.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/PID.TPK/2014/PT.KT.SMDA
Tanggal 10 Juni 2014 — ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID, SH. BIN RASYID ;
105 — 56
  • Menyatakan terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDterbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama samamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang43Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 12 Oktober 2016 — Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si
68 — 44
  • Taslim Tuhuteru, M.Si, tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Drs. Taslim Tuhuteru, M.Si, dari dakwaan primairtersebut;3. Menyatakan Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-01-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2355 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — ABDUL HAMID bin ISMAIL
93 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • korupsi PekerjaanPerkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong LampasehKreung Kecamatan Mountasik Aceh Besar Dana Otsus APBA Tahun 2013akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp1.467.562.633,96 (satu miliar empat ratus enam puluhtujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiahkoma sembilan puluh enam sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut;Perbuatan ia Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 jo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb.
Tanggal 8 Desember 2014 — IDRIANTO, S.E. Bin M. ZAINI.
76 — 17
  • 2012 yang tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.891.000,00 (enam juta delapanratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 37/ Pid/ 2011/ PT. TK.
Tanggal 5 Mei 2011 — KARTINAWATI,S.Ip Binti USMAN MANSYUR
70 — 30
  • ., MMBinJAUHARI (diajukan ke penuntutan secara terpisah)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang RI. No. 31 tahun 1999 yangdirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI Diwakili Oleh : Advokat /Pengacara Indra Wahyu
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
208 — 154
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum No.Reg.Perkara :PDS06/SGT/04/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang padapokoknya sebagai berikut:iL, Menyatakan terdakwa HERMANTONI, SPd.Il Bin ABDULAH MAKI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanaKORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimana di dakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-05-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 23/PID/ TPK /2013/ PT.DKI
Tanggal 12 Juni 2013 — Drs. RIZA NOOR KARIM
253 — 601
  • ,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana Dakwaan Primair ; Membebaskan Terdakwa Drs. RIZA NOOR KARIM.,MBA., dari dakwaan PrimairHal. 27 dari 82 hal.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 31-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 4/PID.TPK/2019/PT BBL
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SAMSI THALIB, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : KUNARTO Bin CHOENDORI
190 — 126
  • Menangguhkan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut UmumNomor: Reg.Perk.Nomor: PDS01/MGR/Ft.1/02/2019 tertanggal 13 Juni 2019Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.3.Menyatakan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana