Ditemukan 29891 data
16 — 8
Bandung Baratyang sekarang ditempati oleh termohon bersama kedua orang anak,dengan sisa angsuran selama 4 tahun lagi, dengan nncian sebagai berikutAngsuran Rp. 7.400.000,/bulan x 48 bulan = 355.200.000, (Tiga ratuslima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi padasaat menjelang pensiun sebagaimana pemyataan pemohon.PETITUM TERMOHONBahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rokonvensitelah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohonmemohon kepada
Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran rumah dijalan CiwarugaPerum Pesona Bali City blok 2 No 5 sebesar Rp 7.400.000,/bulan x 48 bulanHalaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2020/PA.Nph= 355 200 000. ( Tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus nibu rupiah) yangakan dilunasi pada saat menjelang pensiun sebagaimana pernyataanpemohon.Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ TergugatRekonvensi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku Atauapabila
Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran rumah dijalanCiwaruga Perum Pesona Bali City blok 2 No. 5 sebesar Rp. 7.400.000,/oulan x 48 bulan = 355.200.000, (Tiga ratus lima puluh lima juta duaratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat menjelang pensiunsebagaimana pernyataan Pemohon.Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Angsuran Rumah (harta bersama)Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan terhadapTergugat berupa kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran rumah dijalanCiwaruga Perum Pesona Bali City blok 2 No. 5 sebesar Rp. 7.400.000,/bulan x48 bulan = 355.200.000, (Tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)yang akan dilunasi pada saat menjelang pensiun sebagaimana pernyataanPemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 1410/Pdt.G
88 — 23
Tolitoli (Tergugat VI) dan bermasalah sehingga dengan demikianobjek sengketa tidak dapat dikatakan harta bersama, sebab kreditnya menunggak(macet).Bahwa tidak benar objek sengketa telah dikuasai Tergugat II dan Tergugat IIIdengan melawan hakhak Penggugat, karena penguasaan Tergugat II dan TergugatIII tersebut atas persetujuan Tergugat VI sebagai pemilik jaminan kreditbermasalah (tidak dilunasi).Bahwa jaminan I agunan hutang hak tanggungan atas pinjaman kredit menyetujuidan menanda tangani perjanjian
Tergugat I benar telahdiagunkan pada Tergugat VI, selanjutnya berdasarkan Surat pengantar menyatakan untukdiroya Hapus karena pinjaman yang bersangkutan telah dilunasi, maka pada tanggal 222010 No. 1160/2010 oleh Tergugat V dilakukan penghapusan hak tanggungan pada bukutanah No. 19/Kalangkangan sesuai dengan Pasal 122 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian maka obyek sengketa
Utang dilunasi dari hasil penjualan Ielang tersebut.
Dengan demikian,perjanjian utang piutang berakhir;d Debitur cidera janji, maka kreditur dapat mengajukan sertifikat hak tanggungan kepengadilan untuk dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR yang diikuti pelelangan umum.Dengan dilunasi utang dari hasil penjualan lelang, maka perjanjian utang piutang berakhir.e Debitur cidera janji dan tetap tidak rnau memenuhi prestasi, maka kreditur dapatmenggugat debitur, yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan yang memenagkankreditur. f Debitur tidak mau melaksanakan
Terbanding/Tergugat : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA CENTRAL MULIA
34 — 19
mempertimbangkan dapat atau tidaknyadilakukan pelunasan sebagian atau seluruh jumlah kredit yangterhutang oleh Debitur, dengan ketentuan bilamana hal tersebutdisetujui Bank, Debitur wajid membayar sejumlah kredit yang akandilunasi berikut bunga, denda dan biaya lainnya yang terhutangyang ditetapkan oleh Bank; pelunasan sebagian atau seluruhjumlah kredit dapat dilakukan apabila Debitur telah mengangsurminimal sebanyak 3 (tiga) kali Angsuran dan Debitur wajibmembayar jumlah pokok kredit yang akan dilunasi
danbesar Angsuran Bunga Angsuran Bunga dengan maksud dan tujuanHalaman 44 dari 61 Putusan Nomor136/PDT/2015/PT.PBRagar Tergugat bisa memperoleh pembayaran yang lebih besar dariPenggugat apabila dilakukan pelunasan menyelurun meskipunmelanggar Suku Bunga yang ditentukan daiam Perjanjian Kredit.Tergugat memanfaatkan ketentuan pelunasan seluruh kredit dapatdilakukan apabila Penggugat membayar jumlah pokok kredit yang akandilunasi ditambah penalty 5% (lima persen) dari jumlah pokok kredityang akan dilunasi
Namun, oleh karena Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Kreditmenentukan pelunasan sebagian atau seluruh jumlah kredit dapatdilakukan apabila Debitur telah mengangsur minimal sebanyak 3 (tiga)kali angsuran dan debitur wajid membayar jumlah pokok kredityang akan dilunasi ditambah penalty 5% (lima persen) dari jumlahpokok kredit yang akan dilunasi. Sementara itu, Penggugat sudahmelakukan pelunasan menyeluruh dengan berdasarkan SUKU BUNGA15% P.A.
54 — 21
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak adalahsebesar Rp.108.800.000, (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah),realisasi pendapatan bersih hasil lelang Tahun 2010 yang diterima olehterdakwa selaku bendahara Dukuh Kalibener Desa Kedungwaru KidulKecamatan Karanganyar Kabupaten Demak adalah sebesar Rp.99.810.000,(sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) denganperincian sebagai berikut :" Hasil pelelangan Rp.108.800.000, Biaya operasional pelelangan (5%) Rp. 5.440.000, Belum dilunasi
Biaya operasional pelelangan (5%) Rp. 5.440.000, Belum dilunasi Rp. 3.550.000,Jumlah Rp. 99.810.000,Bahwa selain hasil pelelangan tanah bondo desa Dukuh Kalibener DesaKedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tersebut,terdapat penerimaan lain Dukuh Kalibener Desa Kedungwaru KidulKecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang dikelola oleh terdakwasebesar Rp. 17.950.000, (tujun belas juta sembilan ratus lima puluh riburupiah) dengan perincian sebagai berikut : Pemasukan P3A tahun 2009 Rp.
.96.717.000, tersebut seharusnya digunakan untukpembangunan fisik di Dukuh Kalibener Desa Kedungwaru Kidul Kec.Karanganyar Kab Demak, namun oleh terdakwa dibawa dan digunakanuntuk kepentingannya sendiri;Bahwa perincian dari uang yang dibawa oleh terdakwa senilai Rp.96.717.000, adalah : Pemasukan :> Hasil lelang tanah bondo deso Dukuh Kalibener Rp.108.800.000.> Pemasukan lain (P3A, retribusi sawah,bantuan krajan, penarikan traktor Rp. 17.950.000, Pengeluaran> Biaya operasional Rp. 5.440.000.> Yang belum dilunasi
olehBendahara Dukuh Kalibener, dan uang tersebut dipegang atau dibawa olehterdakwa ZAENURI yaitu senilai Rp.108.800.000, (seratus delapan jutadelapan ratus ribu rupiah);Bahwa setahu Saksi semua pemenang lelang sudah membayar hasil lelangkepada ZAENURI (terdakwa), dan terdakwa juga mengakui membawauang sebesar tersebut di atas; 30 Bahwa untuk sistem pembayaran yaitu pemenang lelang membayar padahari itu juga sebanyak 10% atau lunas dari harga yang telah disepakati/jadi,keputusan Tim Lelang kekurangannya dilunasi
pengeluaran rutin desa senilaiRp.21.043.000, sehingga sisa uang yang dikelola oleh terdakwa ZAENURIsetelah dikurangi pengeluaran rutin senilai Rp.21.043.000, masih terdapat sisasenilai Rp. 96.717.000.Bahwa perincian dari uang yang dibawa oleh terdakwa senilai Rp.96.717.000,adalah : Pemasukan :> Hasil lelang tanah bondo deso Dukuh Kalibener Rp.108.800.000.> Pemasukan lain (P3A, retribusi sawah,bantuan krajan, penarikan traktor Rp. 17.950.000, Pengeluaran> Biaya operasional Rp. 5.440.000.> Yang belum dilunasi
50 — 11
pajaknya rendah/turun saja ;Bahwa karena pernyataan Luluk Wafiroh harganya itu tetap Rp.1.000.000, per meternya (urat pernyataan tertanggal berapa apa tanggal27 Juli 2012), tanggal tersebut salah yang benar 11 Januari 2013 yangditanda tangani oleh Nunik Indah Rini, SH;Bahwa sebenarnya Saksi minta Luluk Wafiroh tetapi yang membuatTerdakwatertulis Rp. 1.000.000,/meternya tetapi waktu pelunasannyatidak ada;Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor : 472/Pid.B/2014/PN MalangBahwa sampai sekarang tidak dilunasi
inidibayar sekian sisanya nanti biar cepatlunas ;Bahwa Ceknya dicairkan oleh Didik ternyata Cek tidak ada isinya;Bahwa kemudian Didik yang menelpon Terdakwa dan Luluk Wafiroh ;Bahwa Luluk Wafiroh pernah mengatakan demi Allah ini ditanda tanganidulu dan Luluk Wafiroh tidak mau bohong supaya Luluk Wafiroh segera keJakarta untuk mengambil uang pelunasan ;Bahwa setelah tanda tangan kwitansi 1 miliar dan 1,5 miliar pernah Saksiketemu Terdakwa dan mengatakan tanah mau di buldoser karena tanah inimau dilunasi
di tempat Luluk Wafiroh;Bahwa Terdakwa pernah mengatakan jangan khawatir itu kKeponakandan pada waktu itu Nunik Indah Rini ada ;Bahwa Luluk Wafiroh bilang wis mas cepat dilunasi dan Terdakwa danLuluk Wafiroh bilang kasihan orang sudah tua semua ;Bahwa Nunik Indah Rini, SH mengatakan Ya mas ada uangnya di BuLuluk mau cepat dilunasi ;Bahwa setelah ditunggutunggu tidak ada pelunasan dan Saksi diundangke rumah Luluk Wafiroh dan Luluk Wafiroh membuat surat kesepakatanbersama ;Bahwa ide kesepakatan bersama
sebenarnya 11 Januari 2013) yang dibuat dan ditanda tangani olehNunik Indah Rini;Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta kwitansi uang mukatertanggal 9Januari 2013 senilai Rp. 1.000.000, dan menggantinya dengan kwitansiuang muka senilai Rp. 1.500.000.000, tertanggal 11 Januari 2013;Bahwa benar Nunik Indah Rini, Terdakwa, Luluk Wafiroh menyarankansupaya ahli waris membuka rekening di BCA untuk kepentingan transfertersebut;Bahwa benar Didik Wibowo menelepon Terdakwa pada Februari 2013 supayaharga tanah dilunasi
1094 — 761 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
Mekanisme Pelunasan MajuPetugas ADK Konsumer:1) Mencetak printout informasi selurun kewajiban yang harus dilunasi olehdebitur dari Brinets.2) Berdasarkan informasi tersebut memberitahukan kepada debitur besarnyakewajiban yang harus disetor terdiri dari : pokok pinjaman + bunga + denda(jika ada) setelah dikurangi restitusi pinjaman.3) Menyiapkan slip penyetoran pelunasan rangkap 2 (dua) dengan nominalsebesar total kewajiban setelah dikurangi restitusi.Keterangan pada slip penyetoran pelunasan dibuat
Kewajiban yang harus dilunasi/disetor Rp. ...............4) Meminta kepada debitur untuk menandatangani slip penyetoran sebagaimaker dan cetakan informasi pelunasan sebagai tanda persetujuan untukmendapatkan restitusi bunga.5) Menyerahkan slip penyetoran dengan lampiran cetakan = informasipelunasan kepada debitur sekaligus meminta yang bersangkutan untukmelakukan penyetoran ke Teller.Teller :1) Menerima slip penyetoran dengan lampiran cetakan informasi pelunasandari debitur.Hal. 6 dari 62 hal, Putusan
Mekanisme Pelunasan MajuPetugas ADK Konsumer:1) Mencetak printout informasi seluruh kewajiban yang harus dilunasi olehdebitur dari Brinets.2) Berdasarkan informasi tersebut memberitahukan kepada debitur besarnyakewajiban yang harus disetor terdiri dari: pokok pinjaman + bunga + denda(jika ada) setelah dikurangi restitusi pinjaman.3) Menyiapkan slip penyetoran pelunasan rangkap 2 (dua) dengan nominalsebesar total kewajiban setelah dikurangi restitusi.Keterangan pada slip penyetoran pelunasan dibuat
Kewajiban yang harus dilunasi/disetor RDP. oo...4) Meminta kepada debitur untuk menandatangani slip penyetoran sebagaimaker dan cetakan informasi pelunasan sebagai tanda persetujuan untukmendapatkan restitusi bunga.5) Menyerahkan slip penyetoran dengan lampiran cetakan = informasipelunasan kepada debitur sekaligus meminta ybs. untuk melakukanpenyetoran ke Teller.Teller :1) Menerima slip penyetoran dengan lampiran cetakan informasi pelunasandari debitur.2) Memeriksa kebenaran pengisian slip penyetoran
Sidgi Rama Zella, S.E., dan keterangan Terdakwa sertadihubungakan dengan alat bukti surat Terdakwa bukti T1 dapat ditemukanfakta hukum telah terjadi penyelesaian permasalahan antara PemohonKasasi dengan pihak Bank BRI berupa perdamaian;Bahwa dengan telah dilunasi rekening kredit 100 nasabah dengan danacadangan serta adanya kesediaan pemohon Kasasi/Terdakwa untukHal. 54 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016mengganti semua dana tersebut, maka dari sisi yuridis permasalahan danapelunasan maju
8 — 7
Tergugat rekonvensi menyetujui dan memberikan secara sukarela 1(satu) bidang tanah yang terletak di Maros kepada penggugatrekonvensi, hal mana tanah tersebut masih berupa Akta Jual Beli danakan dilunasi kekurangan pembayarannya oleh tergugat rekonvensi.9.
22 — 13
pihak, baik Penggugat maupun Tergugat,walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, namun oleh karena fotokopisurat tersebut telah diakui dan atau tidak dibantah oleh pihak lawan, makafotokopi Suratsurat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sahdalam persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menemukanfakta bahwa objek harta bersama tersebut diperoleh atau dibeli pada masaperkawinan penggugat dan Tergugat dengan cara kredit melalui Bank, yangmasih berjalan dan belum dilunasi
namun oleh karena fotokopisurat tersebut telah diakui dan atau tidak dibantah oleh pihak lawan, makafotokopi suratsurat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sahdalam persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menemukanfakta bahwa objek harta bersama berupa Motor Merk Honda tersebutdiperoleh atau dibeli pada masa perkawinan penggugat dan Tergugat akantetapi objek tersebut sedang dijaminkan oleh Penggugat sejak tahun 2017kepada Bank Mandiri, yang masih berjalan dan belum dilunasi
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
pinjaman tertanggal 29 Agustus 2010, dimana dasarpencabutan Fasilitas kredit/pinjaman yang dipakai oleh Tergugat adalahberdasarkan perjanjian kredit nomor: Perjanjian Kredit AJEG BALINomor : 0217/SR/BSHB/2009 tertanggal 20 Mei 2009 pasal 16 tentangHakHak BANK untuk mengakhiri jangka waktu kredit; Surat Pemberitahuan Nomor 0059 KCP016/BSHB/VIII/2010 tertanggal 29Agustus 2010, pada intinya menyatakan Tergugat harus melunasisampai dengan tanggal 20 September 2010, jika sampai tanggal tersebuttidak dilunasi
maka Bank akan melakukan sita Eksekusi terhadap HakTanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996, denganperincian hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sebesarRp289.732.628,42 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tigapuluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan koma empat puluh duarupiah) sedang outstanding pokok sebesar Rp227,023.973,43 (dua ratusdua puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tigakoma empat puluh tiga rupiah);10.Bahwa dengan
65 — 32
persegiyang terletak di desa Ngablak, Kecamatan Grogol, Kabupaten kediri yangdiuraikan dalam surat ukur nomer 8792 tanggal 18 Agustus 1997, yang hinggasaat ini masih dalam penguasaan tergugat.Bahwa Penggugat telah melakukan dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 18 06 2008 dan 17 Juli 2008.Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2008, memberikan suratperingatan Il kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat segeramelunasi hutangnya paling lambat tanggal 05 01 2009, dengan ancamanbahwa jika tidak dilunasi
jaminan akan dilelang.Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Desember 2008, memberikan suratperingatan Il kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat segeramelunasi hutangnya paling lambat tanggal 05 01 2009, dengan ancamanbahwa jika tidak dilunasi jaminan akan dilelang.Bahwa sekitar tanggal 10 Nopember 2009 Penggugat hendak melunasihutangnya namun ditolak oleh koperasi serba Usaha Purnama Kediri, denganmengatakan bahwa Jaminan akan dilelang.Bahwa tanggal 21 desember 2009 Koperasi serba Usaha
127 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat Il bersedia membeli tanah yangdikuasainya dengan harga Rp170.000,00 per meter (Pasal 1) danmenyerahkan tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)(Pasal Il) dan akan menambah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),setelah 15 hari surat Perdamaian ditandatangani yaitu 11 Oktober 2005(Pasal III) dan pihak kedua (Tergugat II) akan menambah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) terhitung 2 (dua) bulan setelah tanggal 11 Oktober2005 dan sisanya dilunasi setelah Sertifikat dikeluarkan
PN.Pmn saat ini = sebesarRp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan sistempembayaran sebagai berikut: Pada saat ditandatanganinya Eksekusi Damai ini Pemohon Kasasitelah membayar persekot atas tanah tersebut sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan ditambahRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 15 (lima belas) harisetelah ditandatanganinya Perdamaian tersebut dan kemudianditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 11Oktober 2005 dan sisanya dilunasi
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selama uang jualbeli belum dilunasi maka hak atas objek jual beli belum berpindahkepada pihak Pembeli;12.3. Berdasarkan isi kesepakatan angka 2 tersebut, seharusnya sertipikatatas sawah objek perkara diurus/dimohonkan atas nama A.
Bahwa selama uang jual beli belum dilunasi maka hakatas objek jual beli belum berpindah kepada pihak Pembeli;c. Berdasarkan isi kesepakatan angka 2 tersebut, seharusnya sertipikatatas sawah objek perkara diurus/dimohonkan atas nama A.
37 — 17
Bahwa surat kuasa yang ditanda tangani olehPenggugat dan kuasanya menggunakan meterai 6000namun pembubuhan tanda tangan di atas meterai tersebuttidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dantahun, dengan demikian surat kuasa tersebut mengandungcacat aturan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukmembuat suatu surat gugatan karena surat kuasadimaksud, dalam obyek pajak dianggap tidak dilunasi beameterainya; Bahwa dengan dasar surat kuasa yang tanggalpenggunaan meterainya belum dimatikan tersebut
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No.14 Tahun 1985 yang diubahdengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa telah terbukti Para Tergugat sudah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;Menimbang, bahwa amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi harusdiperbaiki sekedar mengenai sita jaminan dinyatakan sah dan berharga daripembayaran ganti rugi harus sampai hutang pokok dilunasi
Tanah Pak Jarman, Pak Mariyono, Pak Edi danBu Edi ;Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar secara tunaikewajiban Para Tergugat/Pembanding kepada Para Penggugat Terbanding sebesar Rp. 411.500.000, (empat ratus sebelas juta limaratus ribu rupiah) ;Menghukum Para TergugatPembanding untuk membayar ganti rugikepada PenggugatTerbanding berupa pengganti bunga menurutundangundang sebesar Rp. 411.500.000, x 6% = Rp. 24.690.000,untuk setiap tahun sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan hutangpokok dilunasi
13 — 7
Hal.Put.No.175/Pdt.G/2015/PA PalMenimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut MajelisHakim pertamatama mempertimbangkan apakah gugatan Penggugattersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selama menjalani kehidupan berumah tanggaPenggugat dan Tergugat menempati sebuah rumah yang hingga saat inibelum lunas, namun selama persidangan pihakpihak tidak mengajukan buktiapapun tentang keberadaan rumah tersebut baik letaknya, ukurannya, batasbatasnya, berapa yang telah dilunasi
bukti yang mendukungbahwa Tergugat adalah seorang wiraswasta yang sukses danberpenghasilan tetap, modal serta penghasilan setiap hari atau setiap bulan,maka Tergugat dikategorikan sebagai orang yang tidak berpenghasilan tetap,sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkanbesaran nafkah lampaunya sesuai kepatutan;Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istritidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutangsuami hingga nafkah tersebut telah dilunasi
34 — 36
Pemohon mengetahui hal itu dari banyaknyaorang yang datang ke rumah kediaman untuk menagih hutang tersebut.Bahkan hutang tersebut dilimpahkan dan dilunasi oleh Pemohon.Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.SorSehingga karena hal tersebut, Pemohon merasa sudah tidak nyamanlagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumahtangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya.
orang anak;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama diwilayah Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon denganTermohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 mulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTermohon memiliki utang kepada bank dan rekan Termohon tanpaseizin Pemohon, Pemohon mengetahui hal itu dari banyaknya orangyang datang ke rumah untuk menagih utang tersebut, bahkan utangtersebut dilimpahkan dan dilunasi
LEE BON SU
Tergugat:
YOSEP SK SABON, S.H.,M.
90 — 31
Bahwa Penggugat membenarkan adanya pengurusan ruko dan tanahdimaksud melalui Notaris Melania Miense Hambali, S.H di Balikpapansesuai Bukti T5, T6, dan T7, yang juga sudah dilunasi oleh Penggugatkepada Notaris namun karena tanah yang ditunjuk oleh HM Yusuf Sainiberpindah maka tidak dapat diproses;7. Bahwa Penggugat membenarkan telah memberikan kuasa kepadaTergugat untuk melakukan pengurusan ruko dan lahan tersebut;8.
Bahwa adanya pengurusan ruko dan tanah dimaksud melalui NotarisMelania Miense Hambali, S.H di Balikpapan sesuai Bukti T5, T6, dan T7,yang juga sudah dilunasi oleh Penggugat kepada Notaris namun karenatanah yang ditunjuk oleh HM Yusuf Saini berpindah maka tidak dapatdiproses;7. Bahwa Penggugat telan memberikan kuasa kepada Tergugat untukmelakukan pengurusan ruko dan lahan tersebut;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Smr8.
28 — 7
.= Bahwa kedua Terlawan akan menerima sisanya yangsebesar Rp. 73.300.000, (tujuh puluh tiga juta tiga ratusribu rupiah) wajib dilunasi oleh Pelawan kepada terlawan dengan ketentuan pada saat Sertifikat telah selesai danlahan telah dikosongkan oleh Terlawan4.
Bahwa dalam jual beli tersebut telah disepakati oleh Terlawan dan Pelawan tentang cara pembayaran, yakni= Bahwa pertama Terlawan menerima uang pembayaransebesar Rp. 123.600.000, (Seratus dua puluh tiga jutaenam ratus ribu rupiah).= Bahwa kedua Terlawan akan menerima sisanya yangsebesar Rp. 451.400.000, (empat ratus lima puluh satujuta empat ratus ribu rupiah) wajib dilunasi oleh Pelawankepada Terlawan Il dengan ketentuan pada saatSertifikat telah selesai dan lahan telah dikosongkan olehTerlawan .
51 — 4
Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTermohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu sebelum hutangpiutang dilunasi;Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikanreplik tertanggal 1 Juli 2014 sebagai berikut;1Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalildalil jawaban Termohon, kecualimengenai halhal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon danPemohon tetap dalam dalidalil semula yang disampaikan;Bahwa pada saat proses menikah tahun
Pasal 116 Kompilasi HukumIslam, maka keberatan Termohon sebagaimana dikemukakan dalam jawabannyayang meminta agar Majelis Hakim tidak member izin kepada Pemohon untukmengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebelum hutanghutang dilunasi, tidakdapat dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa di dalam salahsatu kesimpulannya Termohon jugamengajukan tuntutan balik/rekonpensi mengenai hak asuh terhadap anakanak,nafkah untuk Termohon dan anakanak, serta nafkah iddah dan mutah;Menimbang
296 — 242
makasesuai ketentuan wajib dilaksanakan pemutusan kontrak sebagaimanaamanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Pasal 93 ayat (2)konsekuensi pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyediabarang/jasa, maka : Jaminan Pelaksanaan Dicairkan; Sisa uang muka harus dilunasi
dilaksanakan pemutusan kontrak kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Pasal 93 ayat (2)konsekuensi pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyediabarang/jasa, maka : Jaminan Pelaksanaan Dicairkan; Sisa uang muka harus dilunasi