Ditemukan 11865 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kailas khilafan kilad kilat khilal khalaf khilau khilfa kilaf khilafã khilafa
Penelusuran terkait : Majelis hakim khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum; terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadap tanah objek sengketa yang sama dengan para pihak yang sama Yang sudah pernah diputus dengan putusan yang telah yang berkekuatan hukum tetap (inkcraht) di peradilan yang sama; 1. majelis hakim khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum; 2. terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadap tanah objek sengketa yang sama Dengan para pihak yang sama yang sudah pernah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkcraht van gewijsde) di peradilan yang sama;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-01-2011 — Upload : 13-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010
Tanggal 10 Januari 2011 —
713 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 154 PK/TUN/2010demikian atas tanah yang sama telah diterbitkan 2 (dua) sertipikatyang berbeda baik penomorannya maupun pengatas namaannyaBahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasipada halaman 18 alinea pertama tersebut adalah pertimbanganyang sangat keliru dan sangat khilaf, karena Majelis Hakim AgungKasasi telah memberikan pertimbangan yang terlepas darikeberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan mempertimbangankan materiperkara padahal
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 580/PDT/2017/PT DKI
Tanggal 15 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : TN RAHARJA MUKTI Diwakili Oleh : Juda K Sembiring SH
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
Terbanding/Tergugat II : PT JASA MARGA (PERSERO)
Terbanding/Tergugat III : WALIKOTA JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK PACIFIC (BANK LIKUIDASI)
Terbanding/Tergugat V : ARIANTO
99 — 44
  • Khilaf dan keliru. dalam mengindentifikasi permasalahan yangsebenarnya;5.6. Tidak berhasil mengungkapkan pihakpihak yang terlibat dalam pengadaan tanah secara lengkap dan benar;5.c. Tidak berhasil mengungkapkan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban masingmasing pihak yang terlibatdalam pengadaan tanah dimaksud;5.d. Khilaf dan keliru dalam menentukan perbuatan melawan hukum apayang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI kepadaTERGUGAT REKONPENSI.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Desember 2016 — RIDWAN PANJAITAN, S.Psi
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pengertian umum kehilafan/khilaf? menurut Kamus Umum BahasaIndonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta pada halaman 504adalah khilaf mempunyai pengertian keliru/salah*, sedangkan kekhilafanmempunyai pengertian kekeliruan/kesalahan. Dan selanjutnya kekhilafanyang nyata diartikan dengan kekeliruan/kesalahan yang menyolok danserius;7. Bahwa pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertiankekhilafan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa!
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Putus : 23-12-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 60-K/PM.III-13/AD/X/2013
Tanggal 23 Desember 2013 — Hadi Untoyono, Serka Mdl NRP 63239, Anggota Bengbakap, Fasharkan, Lantamal V Surabaya.
47 — 19
  • dan perkara yang bersangkutan sudah juga disidangkan diDilmil/Dilmilti Surabaya.3) Terhadap unsur ke3, ke4 dan ke5 Penasehat Hukum juga tidak sependapatdengan mendasari faktafakta yang terungkap di persidangan dari keterangan paraSaksi, yaitu :a) Bahwa para Saksi hanya meminta bantuan kepada Terdakwa agaranakanaknya bisa diterima menjadi angkatan melalui pendidikan Caba TNIAL tahun 2011.b) Bahwa para Saksi sebagaimana dalam perkara ini telah menyatakantidak menuntut dan sudah memaafkan salah dan khilaf
    Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendirisebagaimana dalam putusan ini.Cc) Terhadap unsur ke3, ke4 dan ke5 Penasehat Hukum juga tidak sependapat denganmendasari faktafakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, yaitu :a) Bahwa para Saksi hanya meminta bantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterima menjadi angkatan melalui pendidikan Caba TNI AL tahun2011.b) Bahwa para Saksi sebagaimana dalam perkara ini telah menyatakan tidakmenuntut dan sudah memaafkan salah dan khilaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 28-09-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 PK/TUN/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — ASPIANSYAH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA., II. SULISTA;
84 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 184 PK/TUN/2017(2 hari) + 01,02,03,04,05,06, 07,08, 09,10,11,12,13 bulanDesember 2016 (13 hari), maka nyata dan jelas bahwa PemohonKasasi telah menyampaikan Memori Kasasi dalam waktu 15 (limabelas) hari kalender sejak permohonan kasasi dicatat dandidaftarkan;(vii) Bahwa Judex Juris benarbenar keliru dan khilaf karena ternyatatidak memeriksa secara cermat dan seksama dokumen/berkasperkara ini sebelum memberikan keputusan dengan mengabulkanpermohonan kasasi dari pemohon Kasasi karena
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 22-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Dum
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SULESTARI, S.H.
Terdakwa:
BAMBANG HAMDANI ALS DANI BIN SUPARMAN
41 — 30
  • pada hari Sabtu tanggal 11 Juli2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa di jemput ke pondok oleh abangTerdakwa dan disana Terdakwa mengakui telah mencabuli Anak Korban;BahwaTerdakwa sudah sering menyetubuhi Anak korban, lebih dari 50 (limapuluh) kali sejak Bulan Maret sampai Bulan Juli bahkan dalam 1 (satu) hariTerdakwa pernah melakukan 2 (dua) kali;Halaman 15 dari 26 Kecamatan Sungai Sembilantusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN DumBahwa Terdakwa menyetubuhi Adik Kandung Terdakwa sendiri karenaTerdakwa Khilaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — JENNY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASAS HUKUM yang menjadiPertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di alinea 3 halaman 43Putusan 26 yaitu : "Demi Adanya Kesatuan Hukum Dan Kepastian Hukum".13.Dart uraian diatas jeias Majelis Hakim Banding telah melampauiwewenangnya maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi TataHalaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 211K/TUN/2016Usaha Negara Jakarta Nomor: 281/B/2015/PT.TUNJKT. tertanggal 7Desember 2015 DIBATALKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung.IV.Majelis Hakim Banding telah salah dan khilaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/PID.SUS/2008
Tanggal 31 Agustus 2009 — M. GAID JUMANTORO, Spd.;
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim tingkat pertama dijadikanpertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkatbanding, kecuali mengenai pertimbangan dan amar putusan tentanguang pengganti serta barang bukti berupa mobil Mitsubhisi L.300No.Pol. 2291 TE wama biru....dst ;Bahwa di dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor :345/Pid.B/2005/PN.LMJ. tanggal 20 Februari 2006 maupun PengadilanTinggi Jawa Timur Nomor : 130/Pid/2008/PT.Sby. tanggal 11 Juli 2006,Majelis Hakim judex facti telah lalai dan khilaf
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Blb
Tanggal 10 Februari 2020 — Pemohon:
SUMPENA
Termohon:
1.KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG
2.KEPOLISIAN SEKTOR MARGAASIH
153 — 70
  • Bahwa TERMOHON dan TERMOHON II telah merugikan pihakPEMOHON, karena akibat kekeliruannya (keliru berarti salah, khilaf,sesat, tertukar) dalam menerapkan hukum yaitu, Petunjuk TERMOHON yang mengakibatkan di lepaskannya Tersangka olehTERMOHON II;ll. PETITUMBerdasar pada argument dan faktafakta yuridis diatas, Pemohon mohonkepada Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG yang memeriksadan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 727 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Februari 2017 — 1. Ir. MUH. AKBAR, DKK. VS 1. Hj. NURHAYATI PUANG NGITANG, DKK.
103 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 2005,halaman 201) memberikan contoh konkrit mengenai kekhilafan ataukekeliruan yang nyata yaitu apabila Permohonan Kasasi telah diajukan olehPemohon secara terlambat, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima,namun secara khilaf atau keliru, hakim menjatuhkan putusannya denganmengabulkan permohonan tersebut;.
Pengadilan PN Sibuhuan Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN Sibuhuan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Sbh
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MELVIA BODY PANJAITAN SH MH
Terdakwa:
RAJA BANGGA HARAHAP
61 — 18
  • Manduranatersebut;0 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf;0 Bahwa barang bukti sepeda motor merk Revo warna Hitam tanpa platNomor yang Terdakwa tinggalkan saat ditangkap oleh security, namun padasaat itu Terdakwa sudah meminta maaf namun security tidak maumemaafkan Terdakwa dan tidak mau berdamai;0 Bahwa Terdakwa belum pernah pernah mendatangi pihak perusahaanuntuk berdamai:;0 Bahwa jumlah isi keranjang yang Terdakwa masukan adalah 100 kgatau 6 (enam) janjang (tandan);0 Bahwa Terdakwa tidak tahu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2735 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NURDIN NURLETTE vs. NY. UNJIATI, dkk
80 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peradilan akhirakhir ini mendapat sorotan tajam daripencari keadilan, karena disinyalir telah terkontaminasi praktek kolusi,korupsi dan nepotisme (KKN), sehingga masyarakat kehilangankepercayaan terhadap badan peradilan;(linat: Berita Kompas, edisi 3 November 1998, di bawah judul MasyarakatKehilangan Kepercayaan pada Pengadilan);8.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 16/PDT/2015/PT.AMB jo.Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/Pdt.G/2014/PNAmb tampakjelas, nyata dan terang telah keliru dan khilaf
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 450/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 15 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat I : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Takalar
Terbanding/Penggugat : H. Sule Dg. Rowa
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Makassar
Turut Terbanding/Tergugat III : Syarifuddin Dg. Sijaya
50 — 22
  • Tka tanggal 14 Juni 2017, dalam hal ini Pembanding danPembanding II keliru serta khilaf dalam menguraikan maksud dan keinginanserta bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor :04/Pdt.G/2017/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — ALEXANDRA DUPIN FUTANTO vs FARDY CAHYADI WIJAYA, dan kawan
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 95 PK/Pdt/2013241.2.24DENGAN DEMIKIAN:Pertimbangan Hukum Judex Juris Secara Nyata Khilaf DalamMempertimbangkan Fakta Hukum Yang Sesungguhnya Terjadi;KEKELIRUAN KEDUA:Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan tidakkeliru dalam penerapan hukumnya;Bahwa, Judex Juris yang nyatanyata keliru dalam memahamipertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara aquo, karena membenarkan begitu sajadalildalil Kasasi yang dikemukakan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 580/PDT/2017/.DKI
Tanggal 15 Nopember 2017 — Tn.RAHARJA MUKTI >< KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT R.I CS
68 — 110
  • Khilaf dan keliru dalam mengindentifikasi permasalahan yangsebenarnya;5.6. Tidak berhasil mengungkapkan pihakpihak yang terlibat dalam pengadaan tanah secara lengkap dan benar;5.c. Tidak berhasil mengungkapkan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban masingmasing pihak yang terlibatdalam pengadaan tanah dimaksud;5.d.
    Khilaf dan keliru dalam menentukan perbuatan melawan hukum apayang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI kepadaTERGUGAT REKONPENSI.Bahwa materi gugatan aquo adalah merupakan tuntutan pembayaranuang ganti kerugian atas tanah sehubungan dengan pengadaantanah melalui proses pelepasan hak atas tanah dalam hubungannyadengan kepemilikan atas tanah yang telah dibebaskan oleh PanitiaHal 50 dari 70 Hal Putusan No. 580/Padt/2017/PT.DKI.Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol JORR Seksi W.2Ruas Pondok Aren
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 43/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 3 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : Supriadi Diwakili Oleh : Muhammad Arif, SH
Pembanding/Penggugat II : Suarti Rauf, S.Pd Diwakili Oleh : Muhammad Arif, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Takalar
Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Aryani Fauziah, SH.M.Kn
Terbanding/Tergugat III : Hj. ST. Hasna Mado
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Makassar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar
100 — 50
  • Dengan demikian maka sangat nyata dan terang benderang Majelis HakimjJudex factie Pengadilan Negeri Takalar telah keliru dan khilaf dalammenerapkan hukum sebagaimana tergambar dalam pertimbangan hukumdalam putusan aquo;KEBERATAN KEDUA :Bahwa selain itu Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Takalarsama sekali tidak mempertimbangan Perbuatan Melawan HukumTERBANDING dalam penetapan harga limit lelang atas objek jaminan,sebagaimana yang PEMBANDING/Dahulu Penggugat telah uraikan dalamGugatan Point
    Dengan demikian maka sangat nyata dan terang benderang Majelis HakimjJudex factie Pengadilan Negeri Takalar telah keliru dan khilaf dengan tidakmempertimbangkan sama sekali apa yang telah PEMBANDING/DahuluPenggugat kemukakan dalam Gugatan point 7.7;Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas sepanjang keberatanMemori Banding, maka pertimbangan Majelis Hakim judex factie PengadilanNegeri Takalar merupakan pertimbangan yang sangat keliru atau tidak tepat danharus dibatalkan dan kiranya Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2735 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PT ANDALAN MITRA BAHARI, Dkk vsPT BH MARINE & OFF SHORE ENGINEERING, Dkk
96 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AlasanJudex Facti adalah Termohon Kasasi (dahulu Terbanding /Tergugat1) yang merupakan pemilik galangan kapal dan pembangun sertapenjual kapal tongkang AMB Leonardus 02 dan AMB Catherine 02,serta melakukan perbaikan kapal tunda Nusa Penida 1;Bahwa kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang dilakukanoleh Judex Facti terjadi karena Judex Facti telah keliru atau khilaf ataumelupakansalah satu syarat penting yaitu bahwa untuk membangunkapal di Indonesia, maka setiap orang atau badan hukum wajibmempunyai
    namunJudex Facti Tingkat Pertama khilaf karena tidak mempertimbangkansiapakah pemilik Kapal Tunda Nusa Penida 1 tersebut;Bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahuluPembanding/Penggugat) dan Termohon Kasasi (dahulu TerbandingI/Tergugat ) terbukti bahwa pemilik kapal tunda Nusa Penida 1adalah Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat). Bukti manajuga diakui dan diterima oleh Termohon Kasasi (dahulu TerbandingI/Tergugat 1);Halaman 49 dari 61 Hal.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 61/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 26 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk AREA BALIKPAPAN cq SENIOR MANAGER BUSINESS BANKING PT. BANK MANDIRI Diwakili Oleh : JUJUR SITANGGANG
Terbanding/Penggugat : PT. HANDAITOLAN BABUSSALAM HARTISYARIFUDDIN diwakili DR.H. ANDI SYARIFUDDIN,MM,MBA
184 — 87
  • Mempertegas bahwa ;"Sama halnya pembatalan perjanjian karena ketidakcakapan, makapembatalan perjanjian akibat adanya cacat kehendak yang berupapaksaan, kekhilafan atau penipuan (bahkan sekarang penyalahgunaankeadaan termasuk sebagai cacat kehendak yang keempat) berakibatlahirnya hak untuk menuntut pemulihnan keadaan seperti kKeadaan semula,yakni keadaan sebelum terjadinya perjanjianTentu saja hak untuk menuntut pemulihan ini merupakan hak orang yangdipaksa, orang yang khilaf atau orang yang ditipu
    Mempertegas bahwa ;"Sama halnya pembatalan perjanjian karena ketidakcakapan, makapembatalan perjanjian akibat adanya cacat kehendak yang berupapaksaan, kekhilafan atau penipuan (bahkan sekarang penyalahgunaankeadaati termasuk sebagai cacat kehendak yang keempat) berakibatlahirnya hak untuk menuntut pemulihan keadaan seperti kKeadaan semula,yakni keadaan sebelum terjadinya perjanjianTentu saja hak untuk menuntut pemulihan ini merupakan hak orang yangdipaksa, orang yang khilaf atau orang yang ditipu
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
RIMIN Alias ALIONG Bin AJUNG
50 — 9
  • simcard,Dirampas untuk dimusnahkan ;Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalampersidangan tanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon Putusan yangserendahrendahnya dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karenasematamata hanyalah sebagai korban penyalahgunaan saja terbujuk rayuan temanyasng bernama saudara ENGKO (DPO) untuk mengantarkan Narkotika kepadasaudara APIT (DPO), Terdakwa mengaku khilaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278K/TUN/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — BORIS SIHOTANG vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Pemohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semulaPenggugat;Bahwa selanjutnya jika disimak pendapat/pertimbangan hukum JudexFacti, menunjukkan bahwa Judex Facti berusaha untuk melakukanpembenaran atas tindakantindakan yang dilakukan TermohonKasasi/semula Termohon Banding/semula Tergugat dalam prosespemecatan Pemohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semulaPenggugat dari keanggotaan Polri, tetapi Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara a quomungkin lupa/khilaf