Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.571.959.150b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp b.6. Jumlah Rp = 1.571.959.150d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.571.959.150e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (39.949.943)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Pajak Masukan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 berupa PemanfaatanBarang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesarRp122.108.164,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra

VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayaradalah sebagai berikut: DPP PPN Rp 13.104.774.668,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.310.477.468,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.310.477.468,00PPN kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2016,kemudian terhadapnya

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,0b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 1.310.477.468,00 1.310.477.468,0b.5. Lainlain 0,00 0,0b.6. Jumlah 1.310.477.468,00 1.310.477.468,0ic. Diperhitungkan:c.1 SKPPKP 0,00 0,0id. Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan (b.6c.1) 1.310.477.468,00 1.310.477.468,0le. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0,00 895.161.869,03. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,0b.

Rokok Marlboro,kemudian setelan dicampurkan sebagian tembakau sintetis (tembakauGorila) yang sudah dicampurkan tersebut dikonsumsi bersamasama denganterdakwa TONI als ONI dan terdakwa HERI als EIK, kemudian sisanya daritembakau sintetis (tembakau GORILA) tersebut dibuat paketan kecil dengandibungkus kertas warna putih, Saksi ARIF GUNAWAN membuat paketankecil tembakau GORILA tersebut dibantu oleh Terdakwa TONI als ONI danTerdakwa HERI als EIK, setelah dibuat paketan kecil kKemudian Saksi ARIFGUNAWAN masukan

Sdr.HENDRA(DPO) bahwa tembakau GORILA sudah ada didepan LAPAS KLAS II BGARUT tepatnya di warung depan, kemudian Saksi ARIF GUNAWANmenyuruh Sdr.HENDRA (DPO) untuk segera besuk kepada Saksi ARIFGUNAWAN dengan membawa makanan dan membawa tembakau GORILAmilik Saksi ARIF GUNAWAN tersebut, Saksi ARIF GUNAWAN menyuruh Sadr.HENDRA (DPO) kalau mau memasukan tembakau sintetis (tembakau Gorila)tersebut, paketan tembakau sintetis (tembakau Gorila) tersebut harusdibungkus lagi dengan ukuran kecil setelah itu masukan

sintetis (tembakauGorila) yang sudah dicampurkan tersebut dikonsumsi bersamasama denganterdakwa TONI als ONI dan terdakwa HERI als EIK, kemudian sisanya dariHalaman 6 dari 26Putusan Pidana Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN.Grttembakau sintetis (tembakau GORILA) tersebut dibuat paketan kecil dengandibungkus kertas warna putih, Saksi ARIF GUNAWAN membuat paketankecil tembakau GORILA tersebut dibantu oleh Terdakwa TONI als ONI danTerdakwa HERI als EIK, setelah dibuat paketan kecil kKemudian Saksi ARIFGUNAWAN masukan

HENDRA (DPO)kalau mau memasukan tembakau sintetis (tembakau Gorila) tersebut, paketantembakau sintetis (tembakau Gorila) tersebut harus dibungkus lagi denganukuran kecil setelah itu masukan ke dubur Supaya tidak ketahuan sama petugasjaga LAPAS KLAS II B GARUT, Sdr. HENDRA (DPO) mengiyakannya,kemudian sekita jam 14.30 wib Saksi ARIF GUNAWAN bertemu Sdr. HENDRA(DPO) di tempat besukan LAPAS, setelah itu Sdr.

HENDRA (DPO) kalau mau memasukan tembakau sintetis(tembakau Gorila) tersebut, paketan tembakau sintetis (tembakau Gorila)tersebut harus dibungkus lagi dengan ukuran kecil setelah itu masukan ke duburSupaya tidak ketahuan sama petugas jaga LAPAS KLAS II B GARUT, Sadr.HENDRA (DPO) mengiyakannya, kKemudian sekita jam 14.30 wib saksi ARIFGUNAWAN bertemu Sdr. HENDRA (DPO) di tempat besukan LAPAS, setelahitu Sdr.

Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf bpaling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; Pasal 14, ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapandan keabsahan kelengkapan administrasi, serta memintaklarifikasi kepada instansi terkait yang menerbitkan dokumen terkait kelengkapan administrasi ;ayat (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan

;ayat (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibdi proses dan ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan ; Pasal 15, ayat (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimanaHal. 14 dari 41 hal Putusan No. 74/G/2018/PTUNBDGdimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), lebihdari 5(lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan denganmenggunakan criteria pengalaman bekerja di lembagapemerintahan, tingkat pendidikan, usia, seleksi tertulis danWawalhcara ; Ayat (6) Seleksi

Asas Keterbukaan, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaPasal 14 ayat (2) : "PanitiaHal. 17 dari 41 hal Putusan No. 74/G/2018/PTUNBDGPemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan". danayat (3) : "Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibdi proses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan."

Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon ; Pasal 14, ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dankeabsahan kelengkapan administrasi, serta meminta klarifikasi kepada instansi terkaityang menerbitkan dokumen terkait kelengkapan administrasi ; ayat (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan

; ayat (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di proses danditindak lanjuti oleh panitia pemilihan ; Pasal 15 ayat (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, PanitiaHal. 36 dari 41 hal Putusan No. 74/G/2018/PTUNBDGmelakukan seleksi tambahan dengan menggunakan criteria pengalaman bekerjadi lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, seleksiter tulis danwawanhcara > Menimbang,

Putusan Nomor 1411/B/PK/Pjk/2019Keluaran yang terkait atas penyerahan jasa sewa sebesarRp2.700.841.386,00 dan DPP PPN dan Pajak Keluaran yang terkait ataspenjualan aktiva tetap berdasarkan ketentuan pasal 16D UndangUndangPPN sebesar Rp17.039.982.000,00, sehingga perhitungan PPN MasaDesember Tahun 2011 menjadi sebagai berikut :Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri 0Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri0Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp7,731,730PPN Lebih dibayar Rp7,731,730Dikompensasikan

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.731.730Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (7.731.730) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7.731.730 PPN yang kurang dibayar Halaman 6 dari 9 halaman.

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 792.759.391b.2. LainLain 10.270.853.591 10.270.853.591c. Jumlah (a+b) 10.270.853.591 11.063.612.982d.

Putusan Nomor 794/B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Juni2011sebesar Rp/92.759.391,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan

dan Tergugat, demikian pula MajelisHakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara PenggugatPrinsipal dan Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat Prinsipal tidakpernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa SuratKuasa Khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat;Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwatidak ada perubahan pada Surat Kuasa tersebut;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menerangkansudah maksimal memberikan masukan

dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telahmemerintahkan kepada Kuasa Penggugat agar menghadirkan PenggugatPrinsipal di depan persidangan;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebutdalam Pasal 123 ayat (1 dan 3) HIR dan Pasal 82 ayat (2 dan 3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, kehadiran para pihak prinsipal di depanpersidangan adalah suatu keharusan/kewajiban;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menerangkansudah maksimal memberikan masukan

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 369.027.960 16.300.267b.2.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2009sebesar Rp16.300.267,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan

Semula Ditambah/ MenjadiUraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)Dasar Pengenaan Pajak:Jumlah Penyerahan PPN dipungut sendiri 1.757.535.000,00) (1.757.535.000,00) 0,00PPN yang harus dipungut sendiri 175.753.500,00 + (175.753.500,00) 0,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00 0,00PPN kurang (lebih) bayar 175.753.500,00) (175.753.500,00) 0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 84.361.680,00 (84.361 .680,00) 0,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar 260.115.180,00 (260.115.180,00) 0,00 Menimbang

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008Nomor 00020/207/08/651/13, tanggal 29 Januari 2013, atas nama CV SengiRaya, NPWP 01.450.639.8.651000, beralamat di Jalan Melati Nomor 74,Kepanjen Kidul, Kota Blitar dan alamat korespodensi di Jalan SoekarnoHatta Indah Blok Il Nomor 33 RT 006 RW 10, Lowokwaru, Malang, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2008 menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan PajakPajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Masukan

407/10/073/12, tanggal 26 April 2012, MasaPajak Desember 2010 yang telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00086/WPJ.06/KP.1203/2012, tanggal 23 Mei2012, tentang Pembetulan atas SKPLB, atas nama PT Avrist Assurance,NPWP 01.301.386.7073.000, Jenis Usaha: Asuransi Jiwa, beralamat diGedung Bank Panin Pusat Lt. 78, Jalan Sudirman Nomor 1, JakartaPusat, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPN Rp 4.194.391.350,00Pajak Keluaran harus dipungut/419.439.135,00bayar sendiriPajak Masukan

dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp2.309.579.013,00 dengan perincian sebagai berikut:DPP PPN Rp 4.194.391.350,00Pajak Keluaran harus dipungut/ bayar7 Rp 419.439.135,00sendiriPajak Masukan

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 5.820.000b.2. LainLain 402.788.227 402.788.227Jumlah (a+b) 402.788.227 408.608.227Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (ac) (402.788.227) (408.608.227)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke2 Masa Pajak Berikutnya 408.608.227 408.608.2273 PPN Yang Kurang Bayar (1.d + 2) 5.820.000 04.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak September2009 sebesar Rp5.820.000,00; yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 715.686.416b.2. LainLain 426.068.227 426.068.227c. Jumlah (a+b) 426.068.227 1.141.754.643 id.

Putusan Nomor 764/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor: 00083/207/10/029/14 tanggal 17 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.614.652.4029.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2010sebesar Rp/15.686.416,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim

JasaNomor 00011/287/13/081/15, tanggal 26 Juni 2015, Masa Pajak November2013, atas nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP01.068.713.5081.000, Alamat Gedung Bursa Efek Jakarta Tower Lantai10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5253, Jakarta Selatan, denganperhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Pemungutan Pajak oleh Pemungut PajakPertambahan Nilai Rp 476.331.343.031 ,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 47.633.134.271,00 Dikurangi: Pajak Masukan

Rp Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 47 633.134.271,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 0,00 Lainlain Rp47.633.134.271,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 47 633.134.271.00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 0.00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa RpPajak berikutnya 0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut

/14 tanggal 29 Desember 2014, atas nama PT.MearesSoputan Mining, NPWP 01.061.576.3091.000 beralamat di Gedung MenaraRajawali Lantai 23, JI DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 sehingga besarnya PPN dihitungkembali sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 4.530.800.802,00Penyerahan yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 28.280.866.293,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 32.811.667.095,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 2.828.086.629,00Pajak Masukan

bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp6.735.574.989,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 4.530.800.802,00Penyerahan yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 28.280.866.293,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 32.811.667.095,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 2.828.086.629,00Pajak Masukan

Pajak Masukan 326.470.358,00b. Dibayar dengan NPWP sendiri 1.904.500,00c.

Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 377.477.069b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 337 .282.580b.6 Jumlah 714.759.649d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 714.759.649e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 38.453.5334 PPN yang kurang (lebih) dibayar 38.453.5335 Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 18.457.696h.

Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 377.477.069b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 337.282.580b.6 Jumlah 714.759.649d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 714.759.649e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 38.453.533PPN yang kurang (lebih) dibayar 38.453.533Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 18.457.696h.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp1.568.545.605,00; yang merupakan PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggaPajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Putusan Nomor 75/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk MasaApril 2013 yang seharusnya adalah:Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel diatas, Pemohon Banding mohon dan sesuai dengan prinsip keadilan dapatlahkiranya permohonan banding Pemohon Banding dapat disetujui, sehinggakoreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkansebesar Rp587.352.771,00; dan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)PPN sebesar Rp/69.113.790,00; yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PP5/2011) tanggal 4 Februari 2011, dengan demikian Majelis meyakini bahwaatas DPP PPN Pemungut tersebut merupakan DPP atas penyerahan yangdilakukan di kawasan Batam yang dikecualikan dari pemungutan PPNsebagaimana dimaksud dalam PMK 85/PMK.03/2012, oleh karenamerupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut:Bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Pemungut atas FakturPajak Masukan

Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2021Bahwa koreksi Terbanding telah didasarkan pada persandingan dataPajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh PemohonBanding disandingkan dengan lawan transaksi Pemohon' Bandingberdasarkan data dalam SIDJP, apabila Pemohon Banding menyatakanbahwa atas selisih sebesar Rp7.661.224.140,00 telah dipungut, disetorkan,dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding seharusnya dapatmenunjukkan buktibukti terkait seperti SSP, invoice, bukti arus uang, buktiarus

Sutami Km. 7, KelurahanCampang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, 35122, denganperhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 97.777.130.580,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 9.614.474.420,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 9.987.714.326,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (373.239.906),00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Rp 373.239.906,00Jumlah PPN yang kurang /(Lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi

Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 97.777.130.580,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 9.614.474.420,00Pajak Masukan