Ditemukan 13208 data
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (8) b:bahwa menurut Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa :Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur pada ayat(2) bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;bahwa dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b a quo dinyatakan bahwa :Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengankegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatan produksi,distribusi, pemasaran
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan ketentuan di atas, Pajak Masukan yang dapatdikreditkan adalah yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahan hasilnya terutang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali PajakMasukan seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang PPN;Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndangyang sama menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan pengeluaranyang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaranuntuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran
46 — 10
Suparjo Rustam Km 4,5 DesaSokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas bekerja setiaphari sebagai karyawan bagian marketing/pemasaran;bahwa cara kerja terdakwa dengan mendatangi swalayan atauminimarket dengan menawarkan barangbarang produk PT.Arta BogaCemerlang Sokaraja pada minimarker/ swalayan di wilayah kabupatenBanyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Brebes dan Bumiayu, adapunbagi swalayan yang mengorder barangbarang melalui terdakwa dengandua sistem pembayaran, yakni tunai dan non tunai
112 — 15
GRIYATAMA BUMI MANDIRI,beralamat dikantor Pemasaran perumahan SUBANG BARU REGENSIjalan Raya Cinangsi Cibogo Km.5 Subang, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;2.
Mardiana Sianipar
Tergugat:
1.Nico Hartono Sianturi
2.Direktur PD Pasar Unit Pusat Pasar
3.Direktur PD Pasar Kota Medan
4.A. Kendeng Simanjuntak
5.Ir. Matius Sitepu
6.Deman Bangun
7.Mulia
8.Nuria Br Sijabat
9.Mulia (Toko Wafi Busana)
Turut Tergugat:
Pemerintah Kota Medan
34 — 9
Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sejakditandatanganinya surat tersebut tidak dibenarkan untuk melakukantransaksi jual beli hak sewa terhadap kios di Lantai 3 Pusat PasarMedan dan oleh karena itu segala bentuk pemasaran dan penjualankios lantai 3 Pusat Pasar Medan beralih kepada Tergugat Ill (PD.Pasar Kota Medan).17.Bahwa merujuk pada point nomor 13 dan 16 dari gugatan ini yangdidasarkan pada surat pembatalan kerjasama Serahn GunaPenambahan 748 Unit Tempat Berjualan Di Lantai 3 eks MatahariPusat
Adhi Saputra bin Syaiful Islami
Tergugat:
PT. Bangun Berkah Abadi
87 — 64
Padt.G/2021/PN CbiAsep saat itu pak Asep ingin membantu temannya menjual rumah miliktemannya karena temannya tersebut mau umroh dan rumah temannya itu diperumahan Sakinah Kelorina; Bahwa saksi mendapat informasi kalau pengurusan sertifikat untuk baliknama mengalami kesulitan dari seorang perantara yang bernama IbuHelmiza dan Ibu Helmiza ini merupakan perantara Ibu Santi; Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sertifikat sudah keluar; Bahwa di lokasi saksi tidak tahu apakah ada kantor pengembangnya/pemasaran
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
Terdakwa:
Apolo Bin Samat
356 — 42
wettens) akan akibatdari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya unsur dengansengaja maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputidengan sengaja tersebut yaitu perbuatan yang berakibat terjadinya pembalakanliar;Menimbang, bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan Pasal 1angka 10 UU RI No. 18 tahun 2013 adalah kegiatan untuk memanfaatkan danmengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan,permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran
48 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (8) b:bahwa menurut Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa :Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur pada ayat(2) bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;bahwa dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b a quo dinyatakan bahwa :Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengankegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatan produksi,distribusi, pemasaran
1.PUTU SUDARSANA, S.H
2.BASUKI WIRYAWAN,SH.
3.KUSBIANTORO, S.H.,M.H
4.MUHAMMAD TORIQ FAHRI, S.H
Terdakwa:
BADARI Bin NGATIMAN
262 — 29
., dibawah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Hasil Hutan,dengan uraian tugas yaitu melaksanakan pengawasan dan pembinaanperedaran, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan,ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; Bahwa dokumen angkutan hasil hutan kayu adalah dokumen yangmelengkapi/menyertai setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikanhasil hutan kayu yaitu SKSHH, Nota Angkutan, Surat Angkutan Lelangdan Nota Perusahaan
342 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1075 K/Pid.Sus/200811.Bahwa berdasarkan Permenhut P.55/Menhutll/2006, Pasal 55 ayat (2)pada setiap masa/izin berakhir, maka harus dilakukan stock opname(SO), dan pada Pasal 55 ayat (1) P.55/Menhutll/2006 : Stock Opnamedilakukan untuk mengetahui :Kebenaran laporan penerimaan, pengelolaan, produksi,pemasaran/penjualan/pengangkutan dan persediaan KB/KBK/KO,dilakukan stock opname ditempattempat dimana terdapat mutasiKB/KBK/KO oleh Dinas Kabupaten/Kota dan atau oleh Dinas Provinsi.Bahwa seharusnya
101 — 45
TENTANG PENERAPANMANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUMPasal 2(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untukBank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasidengan Perusahaan Anak.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 Yang ditujukan kepada SemuaBank Umum Yang Melakukan Usaha Secara Konvensional di IndonesiaTentang Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Yang MelakukanAktifitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK SUMUT
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
49 — 33
BANK SUMUT, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan Sumatera Utara, diwakili oleh Tengku Mahmud Jeffryselaku Direktur Bisnis dan Syariah dan Abdi SantosaRitonga selaku Direktur Pemasaran, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. H. Sandri AlamsyahHarahap, S.H., 2. Untung Hariono, S.H., 3. KhairulAnwar Hasibuan, S.H., M.H., kKesemuanya adalahAdvokat pada kantor hukum SANDRI & ASSOCIATES,beralamat kantor di Jalan Asrama Komp.
97 — 54
Penuntut Umum serta keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa dipersidangan , kesemuanya saling bersesuaianmenyebutkan bahwa terdakwa INA adalah sebagai pelaku usaha ,yangdihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yangindentitasnya tersebut dalam surat dakwaan, dalam Pasal 1 Angka 39 UUPangan ini disebutkan yang dimaksud Pelaku usaha pangan adalah setiaporang yang bergerak pada suatu atau lebih subsistem agribisnis pangan,yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : TEGUH ISKANDAR,SH
Terbanding/Penuntut Umum I : TARUNG, SH
104 — 40
kayu yang telah ditebangsesuai dokumen dengan mendapat gaji perbulan Rp 9.371.195,00kemudian Terdakwa Didik Yuli Kuswoyo selaku Kabag Tata Usaha HasilHutan dan Log pond PT Sitara Timber menerima gaji perbulan Rp5.409.215,00 tugasnya memberi komando bawahan menyangkut kegiatanLogpond, Berita Acara serah terima kayu bulat, menyangkut perbaikan jalandisekitar lokasi kemudian melaporkan dokumen terkait penjualan kayu keHal 7 dari 33 hal Put No.34/PID/2020/PT.PLK.saksi Ir Dwi Mardiyono selaku bagian pemasaran
513 — 5
Pembayaran ke pihak Koperasi Tabitaberdasarkan uang pemasukan perkaplingtersebut;Bahwa untuk pemasaran proyek perumahantersebut Tergugat II dilibatkan sebagaikaryawan di bagian Marketing;Bahwa kesepakatan awal sesuai dengan Gugatannomor 4 adalah benar bahwa tanah = wmilikPenggugat II disepakati akan dibayar sebesarRp. 379.500.000,00, bahwa hal tersebut telahdilaksanakan oleh Tergugat I, yaitu dengan2 ,20.21.22.cara Penggugat telah memperoleh uang sebesarRp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
I wayan Parwanta
291 — 155
karenadipotong untuk pembayaran kredit padahal setiap bulan selalumembayar kredit;Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, dilakukan diskusidengan audit dan nasabah untuk menyisir, namun tidak ditemukan jalankeluar;Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tidak melaporkan transaksipembayaran kredit yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut;Bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatannya karena sebelumnyaTerdakwa adalah karyawan di PT BPR Adiartha Udiana sebagai AccountOfficer dengan tugas melakukan pemasaran
109 — 39
Polair Polda Maluku No Pol : B/108/1X/2014/Dit Polairtanggal 29 September 2014 ; Bahwa saksi ditunjuk sebagai saksi ahli dalam perkara pidana dibidang perikanansesuai Surat Perintah Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi MalukuNo : 094/2683/14K tanggal 01 Oktober 2014 ; Bahwa pengertian dari Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungandengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulaidari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yangdilaksanakan
1.HAMDANAH, SH.
2.NOVITA ANGGRAINI UNEPUTTY, SH
Terdakwa:
NOR HASANAH Alias SANAH Alias ENONG Binti HADRIANSYAH
45 — 10
LESTARI SUKSES MANDIRI memanggil terdakwaselaku penanggung jawab pemasaran produk tersebut dan ternyataterdakwa mengakui memang ada melakukan Faktur Fiktif ( barang yang dikirim tidak sesuai dengan nota atau toko yang di buat ) dan terdakwaberjanji akan menggantikan dana yang di gelapkan terdakwa terhadapperusahaan, namun kemudian tibatiba terdakwa mengundurkan diri dariperusahaan dan hingga sekarang tidak melunasi tanggung jawabterdakwa, atas kejadian tersebut perusahaan merasa rugi dan keberatandan
235 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang telah Pemohon Banding utarakan di atasbahwasanya objek penghasilan pajak dalam kasus ini adalah royalti,mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh, pembayaran royalti seharusnyadapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (deductibleexpense);Bahwa apabila Pemohon Banding tidak membayar royalti, makaPemohon Banding tidak mempunyai hak untuk mengakses danmenggunakan nama dagang (trademark) Grup Billabong dan juga tidakbisa mendapatkan dukungan strategis sehubungan dengan kegiatanmarketing/pemasaran
148 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibidangusaha perkebunan kelapa sawit, melanjutkan usaha yang dikelolaoleh PT Buana Wiralestari sebelum merger (vide Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 19694/PP/M.VI/15/2009 tanggal 04 September2009 halaman 40 alinea ke7).Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 778/B/PK/PJK/201211.12.13.14.Bahwa pada dasarnya tujuan melakukan merger antara lain adalahmelakukan sinergi dua atau lebih perusahaan dengan maksudmemperbaiki kinerja perusahaan sehingga lebih kuat, baik dari sisipermodalan, produktivitas dan pemasaran