Ditemukan 23750 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-09-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 402/Pdt.P/2019/PA.Mks Tanggal 19 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
i alSyafi'i dalam kitab alMantsdr fi alQawaid juz 1/309,arbacdh bec ac Jl We eLYl 9 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;Hal.9 dari 11Hal.Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PA.MksMenimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anakPemohon tersebut, maka Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan olehKUA Kecamatan Tamate Kota Makassar Nomor: BB.1009
Register : 17-02-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 0084/Pdt.P/2020/PA.Dpk Tanggal 10 Maret 2020 — PEMOHON
68 — 55
68 — 55
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukumislam sebagai berikut :dataalls Legis Age yi gle aly) Ci paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai PencatatNikah
Register : 30-03-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 198/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 18 April 2017 — Pemohon
11 — 0
11 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :Joel Boye Le yl a aley atArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon
Register : 07-08-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 25-10-2014
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 73/Pdt.P/2014/PA-TPI Tanggal 19 Agustus 2014 — PEMOHON
19 — 6
19 — 6
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:((Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku
Register : 04-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.TPI Tanggal 30 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
No. 33/Pdt.P/2019/PA.TPIArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum syari yang berkaitan dengan
Register : 28-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA MARTAPURA Nomor 57/Pdt.P/2014/PA.Mtp Tanggal 12 Mei 2014 — PEMOHON
15 — 0
15 — 0
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 18 Kompilasi HukumIslam, pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fighyang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:arbadl byics as JI ls ploy paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990
Register : 14-08-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PA LAHAT Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Lt Tanggal 29 Agustus 2017 — Mukti bin Dersip
50 — 9
50 — 9
Pendapat Fugaha yang terdapat dalam kitab alAsybah wan Nadzairhal 128, sebagai berikut ;daliral) Legis Aye ple abel) Ci patiArtinya ; Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.2.
Register : 04-11-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 628/Pdt.P/2019/PA.ME Tanggal 8 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
No. 628/Pdt.P/2019/PA.MEArLadbL boyic ac Jl de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada
Register : 11-02-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 03-03-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 0
14 — 0
Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, danSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, sertasesuai pula dengan Dalil Syari dalam Kitab A/ Asybah wan Nadhaair halaman83 diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :doch bye Le de pli GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;maka perubahan identitas Pemohon , semula Yusuf Wibowo bin Handokoyang tercatat dalam Kutipan Akta
Register : 25-06-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 690/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg. Tanggal 11 September 2013 — PEMOHON
16 — 8
16 — 8
,yang berbunyi :Artinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) makahakimlah yangmengawinkannya ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanqaidah ushul figh yang terdapat dalam kitab Asybah wan Nadhoir halaman 128,yang berbunyi :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan dapat dikabulkan;Menimbang, dengan
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA KENDAL Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kdl Tanggal 29 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
SlametMustaqim;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebutdi atas, untuk adanya kepastian dan agar tidak menimbulkan keraguanbagi instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan identitasatau biodata pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka perlu diadakanperubahan biodata tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fighiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbacs b beyio as JI we plo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 21-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 6 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
14 — 0
14 — 0
ayat (2) Peraturanmenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaKeluarga, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini Ssesuai dengandalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi:Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0100/Pat.P/2016/PA.Kbmbook > a Ao 2 I as aley 2 aArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
Register : 06-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA TENGGARONG Nomor 463/Pdt.P/2019/PA.Tgr Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 11
16 — 11
Bukhary),selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut :arbasl L boic ate JI ule plo Vl o SaasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud
Register : 18-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 307/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 6 September 2016 — Pemohon
11 — 0
11 — 0
1974 jo Pasal2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 dan 34 ayat (2) Peraturanmenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaKeluarga, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengandalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi:dowel a Ls : ae ale'y eSArtinya: Pemerintah dalam =mengurus rakyatnya
Register : 27-03-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 387/Pdt.P/2019/PA.ME Tanggal 12 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
:ArbLadb bogic ac Jl We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Hal. 9 dari 11 hal. Pen.
Register : 30-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 14 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 0
14 — 0
:doch bye Le de all GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
Register : 11-08-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 521/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 30 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi : , ty .dowakl bau LES, oF ale ae as a od L i Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Penetapan NomorHalaman 8 dari 10 halamanMenimbang
Register : 08-08-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0507/Pdt.P/2019/PA.Bwi Tanggal 2 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
rwlasll 59Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan dari padamengambil suatu manfaat/kebaikan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum serta kemaslahatan, maka permohonanPemohon dinilai telan beralasan dan berdasar hukum, sehingga dapatdikabulkan dengan mengingat ibarah yang terdapat dalam Kitab alAsybah waanNazhair halaman 128 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakimberbunyi sebagai berikut :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.TA Tanggal 30 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 0
16 — 0
:doluealls de yie ye gM gle als) Ca ualArtinya : Pemerintanh mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan,maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Penetapan Perubahan Nama, nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.TA Halaman
Register : 27-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 290/Pdt.P/2018/PA.TA Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang