Ditemukan 14112 data
10 — 1
'Umar seringkali mempertimbangkan kemashlahatan umat(menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedar menerapkannash secara zhahir, sementara tujuan hukum (maq@shid alsyariah) tidaktercapai. Misalnya, demi kemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islamdi suatu daerah, Umar menetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam,tetapi digarap oleh penduduk setempat, dengan syarat setiap panen harusdiserahkan sekian persen kepada pemerintahan Islam.
15 — 6
cukup alasanuntuk diberikan dispensasi kawin;Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatifHakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanyabisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkanmudharat bagi masa depannya;Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentangpernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahandibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam Nikah adalah fitrah manusia dansangat dianjurkan bagi umat
11 — 1
padapertengan bulan Juli 2021 sudah sulit untuk dipisahkan, juga dipandang tidakbaik dari para tetangga dan kawatir melakukan halhal yang bertentangandengan agama secara teruS menerus, sehingga telah memenuhi unsursebagai kedaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, maka keadaantersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan iniharus segera dilaksanakan, dan oleh karenanya permohonan para Pemohoncukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat
1.Erven Fictor Maryon Fangidae
2.Mariza Roslani Maulelo
32 — 9
SirSeo, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, saksi tidakada hubungan keluarga dengan Pemohon Imaupun dengan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan jjinkawin;Bahwa saksi adalah Pendeta dimana Pemohon dan Pemohon IImengajukan permintaan untuk pemberkatan perkawinan mereka;Bahwa yang menjadi syaratsyarat bagi umat Kristiani yang akanmelakukan pernikahan antara lain yaitu : Pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan
19 — 2
Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2015/PA Lbt.manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam.
19 — 7
SelanjutnyaZaky adDin Syaban mengemukakan, jika mempergunakan mas/lahahmursalah dalam menetapkan hukum, maka syaratsyarat yang diperlukanantara lain: a) Maslahah mursalah yang hakiki dan bersifat unum dalamarti dapat diterima akal sehat dan betulbetul mendatangkan manfaatbagi manusia; b) Betulbetul sejalan dengan maksud dan tujuan hukumsyara dalam menetapkan setiap hukum, yaitu. mewujudkankemaslahatan bagi umat manusia; c) Betulbetul sejalan dengan tujuanhukum syara dalam menetapkan hukum itu tidak
1.I KOMANG JULIAWAN
2.NI MADE MERTAWATI
29 — 11
mempertimbangkan apakahperkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon yaitu Komang Juliawan, SE denganNi Made Mertawati, SE samasama beragama Hindu, sehingga berdasarkanketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohonharuslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat
14 — 2
telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa vide Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah vide pasal 3Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga PemohonKonpensi dengan Termohon Konpensi;Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkanfirman Allah dalam Kitab Suci AlQuran yang menjadi pedoman bagi kehidupanseluruh umat
18 — 16
Bahwa, Para Pemohon memamg bersalah, sebab Para Pemohontanpa bisa berbuat lebih banyak lagi, sehingga Para Pemohon Niat baik,Mencegah kemudhorotan lebih lanjut, Meningkatkan Populasi / PolitikMayoritas Umat Islam, maka Para Pemohon bermaksud segeramenikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakankeduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2020 dan telahbertunangan sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini serta Para Pemohondan Keluarga Calon Pengantin Pria telah lama bermusyawarah
8 — 1
Mutah berupa gelang Mas 24 karat seberat 4 gram, 2.Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.TPI.Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohonmenyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya; Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai hubungan dekat denganperempuan lain, dan Pemohon sebagai umat Islam bersedia bersumpah; Bahwa benar Pemohon marahmarah kepada Termohon
18 — 15
PENETAPANNomor 0010/Pdt.P/2020/PA.Twgasl) Cpa ll all aayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:Pemohon I, umat tahun, agama Islam, tempat tinggal di ass , Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TulangBawang Barat, selanjutnya disebut Pemohon I;Pemohon Il, umur tahun, agama Islam, tempat
116 — 34
BjbArtinya : Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatanMenimbang, bahwa pengabaian terhadap pencatatan perkawinan merupakansuatu tindakan yang dapat merusak tatanan hukum karena dapat berimplikasi padaketidakjelasan status para pihak yang pernikahannya tidak dicatatkan sertaketurunannya, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu juga mengetengahkanpendapat Quraish Shihab dalam buku Wawasan AlQuran : Tafsir Maudhul atasPelbagai Persoalan Umat halaman 203 yang selanjutnya menjadi
82 — 0
Papua Barat tertanggalP6 07 April 2014 dan tanggal 10 Juni 2014 (Foto kopi dari foto kopi) Bukti Tanggapan dan Kesimpulan terhadap Surat dari Gabungan OrmasP7 Islam SeSorong Papua Barat, Nomor : 01/GOVSR/1435.H, Perihal: Penyampaian Aspirasi Umat Islam, tanggal 25 Februari 2014 danSurat Pernyataan Sikap Pejabat Eselon Ill TerhadapKepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kememterian AgamaProvinsi Papua barat Juliana Leong, S.Th., M.Th. tanggal 12 April2014 (Foto kopi dari foto kopi) Bukti Surat MAJELIS
(Foto kopi sesuai denganAsli) Bukti T21Surat Forum Kerukunan Umat BeragamaProvinsi Papua Barat nomor: 30/FKUBPB/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014 perihalDukungan SK Kementerian Agama R.I.an. Drs. Urbanus Rahangmetan, M.Th.(Foto kopi sesuai denganAsli) Bukti T22 Surat Gereja Kristen injili Di Tanah Papuanomor: 207/K/G16/X1V2013 tertanggal 6Desember 2013 perihal RekomendasiKepada Drs. Urbanus Rahangmetan,M.Th. Agar Menjadi Kakanwil KemenagProv. Papua Barat.
384 — 33
Upaya pencegahan punahnya satwa liar ini penting mengingat satwaliar sebagai sumber genetis (plasma nutfah) yang dapat dipergunakan untukpersilangan atau upayaupaya biologi lainnya dan untuk kesejahteraanmanusia, misalnya untuk persilangan dalam rangka mencari jenisjenis yangmempunyai sifatsifat tertentu yang dikehendaki umat manusia atau untukpenelitian obatobatan dan apabila salah satu jenis satwa mengalamikepunahan maka kita akan kehilangan sumber daya yang tidak ternilaiharganya; Bahwa, kerugian
Jadibukan hanya Negara saja yang dirugikan, namun seluruh umat manusia; Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatanperburuan dan membunuh satwa dilindungi jenis Harimau Sumateratersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada ijin yang diberikan kepadapara Terdakwa dalam melakukan kegiatan menangkap dan membunuhserta memperniagakan satwa dilindungi jenis Harimau Sumatera tersebut,dan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar hukumsebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf
10 — 1
'Umar seringkali mempertimbangkankemashlahatan umat (menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedarmenerapkan nash secara zhahir, sementara tujuan hukum (magqdshid alsyariah) tidaktercapai. Misalnya, demi kemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islam di suatudaerah, 'Umar menetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam, tetapi digarapoleh penduduk setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekian persenkepada pemerintahan Islam.
10 — 1
Putusan No. 759/Pdt.G/2016/PA.Mpw.Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah menghadiripersidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonanPemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalamhadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:AN Ge alla 568 Cag) ab Gyeliudll 16S Ge Sle ll ged GaArtinya, Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak maumemenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yangdholim dan gugurlah haknya.Menimbang
17 — 3
denganPemohon dan minta agar diceraikan oleh Pemohon bahkan Termohon ternyatatelah mengurus surat pindah Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan Pemohon;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah menghadiripersidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonanPemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalamhadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:iH 5 Ys 5g Cand lb Gusltalh ABA Gyo Sls Cll Ged bxArtinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat
26 — 17
Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 adalah peraturan yang khusus mengatur PNS dan tidak berlaku umumuntuk umat Islam dan dalam kasus pembagian 1/3 (sepertiga) gaji untuk bekas istri,Hakim tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
9 — 1
Umar seringkali mempertimbangkan kemashlahatan umat(menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedar menerapkannash secara zhahir, sementara tujuan hukum (maq@shid alsyariah) tidaktercapai. Misalnya, demi kemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islamdi Suatu daerah, 'Umar menetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam,tetapi digarap oleh penduduk setempat, dengan syarat setiap panen harusdiserahkan sekian persen kepada pemerintahan Islam.
11 — 7
urusan keluarga serta demi mempunyai kekuatanhukum, maka atas dasar hal tersebut menurut majelis mengabulkanpermohonan itsbat nikah dari pasangan suami istri tersebut dapat dilakukandengan menggunakan Epistimologi Hukum Islam, yakni dengan menggunakan Hal. 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 157/Padt.P/2019/PA.Gsgmethode istislah atau mashlahat berdasarkan konsep Magqasidus Syariah(tujuan hukum) dalam Islam, karena dalam konsep magasidus syariahdiharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia (umat