• Peraturan Menteri Agraria/Kepalawa Nasional No. 3 tahun 1997 tentangwy aan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang< daftaran Tanah Jo.

  Tana gendom verponding No. 5338 telah dikonversi menjadiChara Bahwa mengenai kepemilikan tanah Terbanding semulaPenggugat berdasarkan Eigendom Vervonding No. 5338 tidakberalasan dan tidak berdasarkan hukum, karenaterbuktiEigendom Verponding No. 5338 tersebut bertentangan menurutUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria Jo.

  Surat Ukur tanggal 27111990 No.sayin 10.020 M2, atas nama Dokter Nyonya Idaiw Rupini, slanjutnya srtitikat tersebut dipecah lagienjadi 2 bagian, yaitu : e Sertifikat Hak Milik No. 5752/Kelurahan Dago, SuratUkur tanggal 05102011 No. 00102/2011 luas 9.990M2, atas nama Dokter Ida Daju (Ayu) Rupini terbittanggal 7102011; Berdasarkan Surat keputusanMenteri Agraria/Kepala BPN No. 16 tahun 1997tanggal 90121997, diturunkan haknya menjadi HakGuna Bangunan No. 133/Kelurahan Dago, dicatattanggal 25102011; Berdasaran

  Harus dicamkan UndangUndang Nomomd tagun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria,baru ber ggal 5 September 1960, karena itu harus ditilik ketentuanketeat ain yang dibuat oleh Negara Republik Indonesia selaku negarayang,berdaulat atas seluruh tanah air Indonesia.Berdasarkan pengamatan Judex Factie Majelis Hakim PengadilanTinggi Bandung UndangUndang Nomor 24 tahun 1954 tentang PemindahanHak tanah dan barang tetap lainnya yang bertakluk pada hukum Eropasebagai UndangUndang yang berkaitan dengan

  Rosmala), artinya tanah tersebut masih atas nama FrancoiseJ h Hendri Soesman, maka dengan berlakunya UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, tanahnya jatuhmenjadi tanah negara, atau apabila pemilik lama memenuhi syarat dapatmengkonversi menjadi salah satu hak atas tanah sebagaimana diatur dalamPasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok Pokok Agraria;Halaman 62 dari 66 halaman, Pts.No.25/Pdt/2015/PT.BDG.Menimbang, bahwa berdasarkan

• danPenggugat Il telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Serbajadi(sekarang Desa Namo Robe Julu) tanggal 6 Agustus 1976 atas nama MuktiDaulay, dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1/DesaSerbajadi (sekarang Desa Namo Robe Julu) tanggal 6 Agustus 1976 olehTergugat tersebut di atas cacat prosedur disebabkan disamping diterbitkan diatas tanah milik orang lain (Penggugat dan Penggugat Il) juga telahbertentangan dengan Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 (tentangUndangUndang Pokok Agraria

  KepalaDirektorat Agraria No. SK.31/DA/HML/DS/1976 tanggal 20 Pebruari 1976tentang Pemberian Hak Milik atas nama Mukti Daulay terletak di KabupatenDeli Serdang;bahwa oleh karena Penggugat seharusnya juga menggugat KepalaHal. 6 dari 16 hal. Put.

  No. 187 K/TUN/2008Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dah uluKepala Direktorat Agraria selaku pihak yang menerbitkan Surat Keputusansekaligus merupakan instansi vertikal atasan dari Tergugat, karena Tergugatbukan merupakan instansi yang berdiri sendiri;bahwa uraian tersebut jelaslah tindakan/perbuatan Tergugatmenerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Serbajadi tidak berdiri sendiri;bahwa dengan tidak digugatnya Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi

• yang baru tesebut akan didasarkan pula pada ketentuanketentuanhukum adat itu, sebagai hukum yang asli;Bahwa pembuatan sertipikat tersebut tidak prosedural karena tidakmemberikan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi, dan juga alamatnya jauh dijalan Propinsi jalan Batulicin 111 selain itu pula berlainan desa di desaSerongga sedangkan obyek tanah yang di eksekusi berada bagian wilayahDesa Mandala, oleh karena itu sertifikat tersebut batal demi hukummenurut Peraturan Menteri;Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria

  tersebut terbuktimerendahkan webawa Lembaga Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru;2 Bahwa dan juga bertentangan dengan pasal 24 Undangundang No. 48 Tahun 2009tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan " ayat (1) terhadap putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapatmengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah agung, apabila terdapat hal ataukeadaan tertentu yang ditentukan dalam UndangUndang ";3 Bahwa dan juga bertentangan dengan Undang undang Pokok Agraria

  UUPANomor : 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 9 Tahun 1999 pasal 125 ayat (1);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factidalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Kotabaru tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa untukmencegah timbulnya disparitas putusan maka gugatan

• KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq. KANTOR PERTANAHAN PROVINSI PAPUA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPUHalaman 1 Putusan NOMOR 26/PDT/2020/PT JAPRA, beralamat di jalan Raya Sentani Depapre Gunung MerahJayapura, yang diwakili oleh Florida V.

  IX/MPR/2001menyebutkan bahwa dalam pembaruan agrarian dan pengelolaansumber daya alam harus didasarkan pada prinsipprinsip : Mengakui,Halaman 3 Putusan NOMOR 26/PDT/2020/PT JAPmenghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dankeagamaan budaya bangsa atas submer daya agrarian/sumber dayaalam, lebih jauh Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 menyebutkan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atasBumi, air dan ruang angkasa talah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan

• No. 20 K/TUN/200812sertifikat hak milik yang tidak sesuai dengan prosedurpenerbitan sertifikat hak milik vide Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 dan Permen Agraria No. 9 Tahun1999.Bahwa sesuai dengan Undangundang No. 5 Tahun 1986jo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara; Sengketa Tata Usaha Negara adalahsengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negaraantara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun didaerah sebagai

  Oleh karenanya pertimbangan MajellisHakim Tingkat Banding sangatlah keliru (Salah menerapkanhukum)Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2)Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang tata carapemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hakpengelolaan, dijelaskan bahwa sebelum pemberian hakmilik dari negara terlebin dahulu BPN (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) haruS menerima danmeneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik yangdilampirkan oleh Pemohon.

  Sehinggamenurut Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 pasal 107 kesalahanHal. 21 dari 24 hal. Put.

• No. 740 K/Pdt/2009Bahwa pada tahun 1976 juga telah diterbitkan sertifikat hak milik olehKantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Batanghari,dengan Nomor 6 Tahun 1976 atas nama ASMARA yang terletak di DesaKampung Pidjoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari ;Bahwa berdasarkan Sertifikat No. 4 Tahun 1976 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Kabupaten Batang Hari, luas 192.025 m2 sebagai hakmilik yang sah atas nama Penggugat ;Bahwa berdasarkan Sertifikat No. 6 Tahun

  1976 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Kabupaten Batang Hari, luas 199.506,25.m2 sebagai hakmilik yang sah atas nama Penggugat Il ;Bahwa pada tahun 1976 tanah tersebut waktu pembuatan sertifikat tahun1976 terletak di Kampung Pidjoan Kecamatan Jambi Luar Kota KabupatenBatang Hari Propinsi Jambi.

• Fotokopi Sertifikat Surat Ukur Nomor: 2640/1982, yang diKeluarkan tahun 1982, Oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten KutalKartanegara, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksatelah sesuai dengan aslinya, kKemudian di beri kode (P.9);10.

  Fotokopi Sertifikat Surat Ukur nama Nomor: 2641/1982, tanggal15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria,Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup, berikut aslinya, danHalaman 8 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.P/2018/PA.Tgrsetelah di periksa telah sesuai dengan aslinya, kKemudian di beri kode(P.10):11. Fotokopi Kartu.

  Katijan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Sertifikat Surat UkurNomor: 2641/1982, tanggal 15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Agraria, Kabupaten Kutai Kartanegara, membuktikan adanyakepemilikan tanah atas nama H.

• beralih hak kepemilikannyakepada Sonny Mandagi, dan tanah tersebut kini diduduki oleh Para Penggugat,sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat masihg dalam tenggang waktu yangditentukan oleh undangundang ;Bahwa suratsurat berupa Putusan Pengadilan tersebut dapat dibenarkan untukmembuktikan kepentingan Para Penggugat dengan tanah yang telah diterbitkanSertipikat obyek sengketa, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Agraria

  Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan ;2 Terhadap Prosedur penerbitan Sertipikat obyek sengketa yang tidak sesuai denganperaturan perundangundangan tersebut adalah Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 32s/d Pasal 34 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara

• Karena sejak diterbitkan lebihdari 5 (lima) tahun, tidak ada pihakpihak yang mempermasalahkan/mengklaim;Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 butir(c) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dilakukan dalamrangka menjamin kepastian hukum, dimana hal tersebut dilakukan dengancara pemberian suratsurat tanda buktihak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Bahwa implementasi pasal tersebut, dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

  Putusan Nomor 23 K/TUN/201517.18.19.wewenang pengadilan landreform berdasar UndangUndang Nomor56/PRP/1960 hanyalah mengenai masalahmasalah tentang penetapanluas tanah pertanian saja, sehingga masalahmasalah lainnya mengenaitanah menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor1080 K/Sip/1973 tanggal 20 10 1976, yang kaidah hukumnya berbunyisebagai berikut:Perbuatan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria yang membuatsurat keputusan mencabut sertifikat

  untukmembayar biaya perkara;Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 50 ayat 1 UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut: putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dandasar putusan, juga memuat pasalpasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulisyang dijadikan tertulis, mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan pasalpasalbaik dalam UndangUndang Agraria

• Abdul Kadir AS;Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat I sampai dengan Penggugat IVtersebut adalah merupakan sisa dari sebagian tanah yang diserahkan kepadaTergugat I;Bahwa pada awal tahun 1963 Tergugat II memerlukan tanah untuk perluasanKampus, selanjutnya Tit H menyerahkan masalah pembebasan kepada Panitia tetapyang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Nomor 107/Pan.Agr60, tanggal 13 Oktober 1960;Bahwa kemudian Panitia tetap tersebut mengadakan pertemuan dengan masyarakatsekitar

  untuk 11 (sebelas) orang penduduk pemilik tanahdi Kampung Bansir, belum diterbitkan Sertifikat dengan alasan blangko habis,termasuk tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Penggugat;Bakwa berdasarkan dokumen pada Tergugat III, diketahui pada tanggal 10 April1964 Tergugat II (Rektor Universitas Negeri Pontianak), mengajukan PermohonanHak Pakai atas tanah seluas 206,53 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 47/1964, permohonanan ditujukan kepada Mendagri Up.Direktorat Jenderal Agraria

  di Jakarta Up Gubernur Kalimantan Barat Up.Walikotamadya Pontianak Up Kepala Kantor Agraria Pontianak (Tergugat II),sedangkan tanah yang dibebaskan dan diberikan ganti rugi hanya 100 hektar, makajelas Tergugat II telah mengambil secara paksa tanah yang dimiliki/dikuasai/diusahakan/ digarap masyarakat, sehingga tindakan Tergugat II tersebut tidak sesuaidengan hukum yang berlaku (vide Pasal 18 UUPA Nomor 5 Tahun 1960);Bahwa berdasarkan Permohonan dari Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat HI(Kepala

  dan tanah milik penduduk seluas 100 haadalah merupakan kesepakatan sepihak, selain itu tanah objek sengketa sejak tahun1963/1964, tidak pernah dikuasai maupun dipergunakan/dipakai oleh Tergugat I danTergugat IITerbanding I dan Terbanding IITermohon Kasasi I dan TermohonKasasi Il, makadimasukkan tanah objek sengketa ke dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun1981, adalah tidak sesuai/bertentangan dengan makna/jiwa dari Pasal 41 ayat 1UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

  sertifikat telah dilakukanpengukuran oleh Tergugat ITerbanding IJTermohon Kasasi III, timbulpertanyaan mengapa setelah dilakukan pengukuran ulang luasnya menjadi215,48229 Ha, ternyata bertambahnya luas tanah tersebut karena dimasukkannyatanah objek sengketa dalam pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat IIITerbanding IIJTermohon Kasasi III;Bahwa berdasarkan bukti T.I7 dan T.II8, pada point 3 diperoleh fakta, tanahtersebut sudah dikuasai atau diduduki Pemohon sesuai dengan Surat KeputusanInspeksi Agraria

• Habibah;e Didasarkan pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku (in casuUndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya);e Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa penetapan peralihanSertipikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karenaditujukan kepada orang tertentu (in casu Ny.

  berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atautidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa dapat dinilai dari segi materi (bevoegdheid rational materiale) dantempat (bevoegheid ratione loci); Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi(bevoegdheid rational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

  menyebutkan : Hak milik,demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lainharus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangundangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan:*Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah ;Menimbang

  Kemudian Pasal 6 ayat (1)menyebutkan :Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimanadimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantorpertanahan, kecuali kegiatankegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atauPeraturan Perundangundangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2012/PTUNPLGMenimbang, bahwa Pasal 3 ayat Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan

  Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa danberdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat, ketentuan dalam UndangUndang nomor 5 tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan UndangUndang nomor51 Tahun 2009, UndangUndang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

• Bahwa untuk Unifikasi Hukum atas Penguasaan TanahTanah IndonesiaPemerintah RI telah mengaturnya di dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang UndangUndang PokokPokok Agraria JunctoPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah;4.

  Putusan Nomor 234 K/TUN/2015Bahwa oleh karena Tanah Eks Vervondingee yang berada di kawasanKecamatan Tallo setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria tidak jelas kepengurusan danpenguasaannya maka tanahtanah tersebut berubah status menjadi TanahNegara Bebas;Bahwa sekitar Era Tahun 1980an yakni bertepatan Jaman PemerintahanWalikota Makassar atas nama PATAMPO, tanah Eks Veervondingee yangberlokasi di kawasan Kecamatan Tallo di bawah pengawasan PEMDAMakassar

  Putusan Nomor 234 K/TUN/201512.13.14.dimana bidangbidang Tanah Negara itu berada, dan hal ini juga telahterdapat Data Fisik (Sporadik) atas bidangbidang Tanah Negara tersebut.Hal ini akan dibuktikan di depan persidangan kelak;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria Pasal 19 dinyatakan Pemerintah wajib menyelenggarakanPendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia dan mengharuskankepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan.

  PasarRaya dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan mengadaada sebabsampai sekarang ini tidak bisa menunjukkan bukti berupa status HakPengelolaan (HPL) dan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah,dengan mekanisme sebagai berikut yakni:Permintaan pencabutan hakhak atas tanah dan/atau bendabenda yangberada diatasnya diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepadaPresiden dengan perantaraan Menteri Agraria (sekarang Kepala BadanPertanahan

  Nasional Republik Indonesia), melalui Kepala Inspeksi Agraria(sekarang Kantor wilayah BPN Provinsi) disertai dengan:a.

• 538/1.711 tanggal 1 Februari 2010 yang dikeluarkan olehWalikota Jakarta Barat, sehingga pengajuan Gugatan inimasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang UndangNo. 5 tahun 1986 jo Undang Undang No. 9 tahun 2004 joUndang Undang No.51 tahun 2009;Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Tanah Hak Miliktersebut diatas digugat oleh PARA PENGGUGAT,sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (3)Undang Undang No. 5 tahun 1960, Tentang Peraturan PokokPokok Agraria

  MedanMerdeka Timur No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan AkteHibah No. 23 tanggal 2 September 1992 ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) UndangUndang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria telah ditetapkan bagi kewarganegaraanIndonesia yang mempunyai hak milik,kehilangan kewarganegaraannya dan atau melepaskankewarganegaraanya wajib melepaskan hak milik itu dalamjangka waktu satu tahun sejak diperolehnyakewarganegaraan tersebut, jika sesudah jangka waktuHal. 9 dari 80 Hal

  Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria , menetapkanbahwa: Bagi Kewarganegaraan Indonesia yangmempunyai hak milik kehilangan kewarganegaraanya danatau. melepaskan kewarganegaraannya wajib melepaskanhak milik itu) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejakdiperolehnya kewarganegaraan tersebut, jika sesudahjangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidakdilepaskan maka hak milik tersebut hapus karena hukumdan tanahnya jatuh kepada negara ; Bahwa sebenarnya Tergugat telah mengetahui pemilik namadalam sertipikat

  ;Bahwa berdasarkan Undangundang Pokok Agraria No. 5 tahun1960 Eigendom Verponding No. 10221 seluas 5.510 M2Hal. 47 dari 80 Hal. Putusan No. 53/G/20 10/PTUNJKT.terletak di Tamansari Surat Ukur tanggal 31 + 4zMaret1933 No. 179/1933 dikonversi menjadi SHM No. 154/KebonJeruk.

  Namun Ny.Kee Verstege (djanda Izaak Johannes Spruit) dan FloresIzaak Spruit telah memenuhi kewajibannya mengalihkantanah hak milik atas tanah tersebut kepada Tergugat IlIntervensi berdasarkan Hibah No. 23 tanggal 2 September1992 sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku. 5; Bahwa peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadikepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan asas tunaidan nyata dalam hukum adat yang menjadi dasar Undangundang Pokok Agraria.

• Gugatannya berdasarkanKepres Nomor 32/1979 dan Permendagri No. 5/1973 sebagaimanadiuraikan dalam butir 4, 5 dan 10 Gugatannya adalah keliru dan tidak jelas,karena apabila Penggugat membaca dan mencermati ketentuanketentuantersebut, maka sangat mudah dipahami bahwa perumusannya adalahditujukan untuk tanah bekas hak barat (eigendom verponding) yang belumdirubah haknya menjadi Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupunHak Pakai setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangPokokPokok Ketentuan Agraria

  ADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU KHUSUS DI BIDANGPERTANAHANPasal 21 ayat (2) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960Berbunyi: oleh pemerintah ditetapbkan bandanbadan hukum yang dapatmempunyai hak milik dan syaratsyaratnya; TERGUGAT TIDAK TERMASUK PENGECUALIAN BADANBADAN HUKUM YANGDIMAKSUD DALAM PP.

  Perbuatan Hukum Tergugat bertentangan dengan KetentuanPasal 21 ayat (2) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 178 K/Pdt/2015 AKIBAT HUKUM MENURUT Pasal 26 Ayat (2)Undangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.Intinya: Akta Jual Beli Nomor 84/64 tanggal 7 Desember 1964 yang dibuat dihadapan Notaris Hasan Kalbi, S.H di Padang BATAL KARENA HUKUM DANTANAHNYA JATUH KEPADA NEGARA.etMENURUT Pasal 27 huruf a, angka (4) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960.

• Noor Laela) dibalik nama menjadi atas nama Penggugat (Muh Badwi) pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor PertanahanNasionalKabupaten Gowa.

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk sebagian.
• Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Lurang II, PerumahanTaman Indhyra Blok B Nomor 7, Kelurahan Paccinongang, KecamatanXXXXX XXX, XXXXXXXXX XXXX, ProvinSi XXXXXXXX XXXXXXX, yang saat inimasih terdaftar atas nama Tergugat pada Kantor Agraria dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan xxxxxxxxxXXxx Sungguminasa.8.

Lurang II, Perumahan Taman Indhyra Blok BNomor 7, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan xxxxx XXX, XXXXXXXXX XXXX,Provinsi XXxXXXXXX XXXXXXxX, yang saat ini masih terdaftar atas nama Tergugatpada Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxx Sungguminasa.5.

Noor Laela) dibalik nama menjadi atas nama Penggugat(Muh Badwi) pada Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalCq.

• . ;3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan olehsuatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yangditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai JawatanPendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggotaPemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (Selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut Panitia).

  Jika Menteri Agrariamemandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambahdengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja danKepolisian Negara.

  Tanahtanah yang menjadi pokok perselisihanpada petapeta dan daftardaftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagaitanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan. ;7) Batasbatas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tandatanda batas menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan olehMenteri Agraria. ;Hal. 15 dari 74 Hal.

  ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan,diadakan perubahan dalam peta maupun daftarisian yangbersangkutan. ;3) Setelah perubahanperubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atasselesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1)tidak diajukan keberatan maka petapeta dan daftardaftar isian itudisahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknyaditetapkan oleh Menteri Agraria.;5.

  Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 tentangPeraturan TandaTanda Batas TanahTanah Hak. ;Sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat obyeksengketa aquo melanggar peraturan, sehingga tidak terpenuhi Pasal 53ayat (2) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. UndangUndang No. 51 Tahun 2009 sertatelah memenuhi Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik.

• Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agraria danTata Ruang, cq Kantor ATR/BPN Wilayah Jawa Barat cqKantor ATR/BPN Kota Banjar, yang beralamat di Jalan RE.Kosasih, Kota Banjar untuk selanjutn ya disebut sebagai man rnn nnn nnnnne sons nas ae nae nan enn nnn nae son nne nae coe nes nn Tergugat V ;6.

  Sertipikat Hak Milik No. 566/Mulyasari atas nama WawanHermawan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor405/1982 tanggal 11 Januari 1982, terletak di Propinsi JawaBarat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Banjar, yang dikeluarkanKantor Agraria Kabupaten Ciamis.b.

  Sertipikat Hak Milik No. 576/Mulyasari atas nama WawanHermawan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor415/1982 tanggal 11 Februari 1982, terletak di Propinsi JawaBarat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Banjar, yang dikeluarkanKantor Agraria Kabupaten Ciamis.d.

  Hal ini dapat dilinhat dalam konsideran/berpendapat UUPA, yangberbunyiBahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalampertimbanganpertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional,nyang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah............. .Selain dari konsideran/berpendapat UUPA, hukum adat yang menjadi sumber darihukum tanah nasional dapat juga kita linat dalam Pasal 5 UUPA, yang berbunyi :Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukumMenimbang bahwa adapun syaratsyarat

  (selanjutnya disebut UUPA)terciptalah suatu kesatuan hukum dalam hukum Agraria di Indonesia.

• Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo,mengandung cacat plurium litis consortium, karena terdapat pihakyang tidak ditarik oleh PARA PENGGUGAT sebagai Tergugat, yaituKementerian AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL c.g. KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATAHalaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN SgmRUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL wilayah PROVINSISULAWESI SELATAN c.g.

  KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA;a. Bahwa, hal tersebut sangat jelas diuraikan oleh PARAPENGGUGAT pada bagian petitum surat gugatannya padahalaman 14 angka 72 butir 4 yang menyatakan : TERGUGAT 1dan TERGUGAT 2 bertanggungjawab secara tanggung rentengatas Sertifikat Hak Guna Bangunan milik PARA PENGGUGATb.

  Oleh karena ituseharusnya PARA PENGGUGAT menarik Kementerian AGRARIAdan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL . c.q.KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI SULAWESISELATAN c.g. KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWAselaku pihak TERGUGAT dalam perkara aquo, dengan alasanhukum bahwa Kementerian AGRARIA dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.q.

  KEPALA KANTOR AGRARIA danTATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAHPROVINSI SULAWESI SELATAN c.g. KEPALA KANTORAGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN GOWA, yang berwenang menerbitkan Sertifikat HakGuna Bangunan terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT;C.

  Penerbitan Sertifikat Hak Guna bangunan PARAPENGGUGAT, bukan wewenang TERGUGAT Il, melainkankewenangan Kementerian AGRARIA dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.g. KEPALA KANTOR AGRARIA danTATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAHPROVINSI SULAWESI SELATAN c.g. KEPALA KANTORAGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN GOWA;6.

• Sertifikat Hak Milik Nomor 1167/81/594.3/TPI tanggal 29September1981, Surat Ukur Nomor 268/80/594.1/TPI tanggal 5Agustus1980 milikPemohon dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Kantor Pertanahan KotaTanjungpinang, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1167/81/594.3/TPI tanggal 29September1981, Surat Ukur Nomor 268/80/594.1/TPI tanggal 5Agustus1980sampai dengan saat ini ; Bahwa menurut ketentuan tata cara catatan blokir ( status quo ) dalam buku tanahyang diatur dalam Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria

• Lia Daliah, Se, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal (SesuaiDengan Alamat Yang Tercantum Dalam Akta Jual Beli No.9Tahun 2001) Di Tangerang, Jalan Inpres Xii, Rt.001 Rw.005Kelurahan Gaga Kecamatan Ciledug Tangerang (namunSampai Saat Ini Alamat/domisili Atas Nama Tersebut TidakDiketahui Keberadaannya), Baik Didalam Maupun DiluarWilayah Nkri, sebagai TergugatMenteri Negara Agraria Atau Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, cq. Badan PertanahanNasional Wilayah Jawa Barat, cq.