Ditemukan 12282 data
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
HADDUN
126 — 48
Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adaindikasi Narkotika adalah jenis Amphetamin dan Metamphetaminsesuai dengan patokan alat yang digunakan oleh Saksi berupa alattest D.O.A (drug of abuse).9.
221 — 498 — Berkekuatan Hukum Tetap
unsurunsur yang menonjol antara Merekyang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanyapersamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisanatau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bunyi ucapanyang terdapat dalam merekmerek tersebut;Bahwa, berdasarkan bunyi penjelasan Pasal tersebut di atas, jelas dantegas pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama adalah salah dankeliru karena suatu merek dianggap mempunyai persamaan padapokoknya dengan merek lain ditentukan dengan patokan
316 — 241
Indonesia sebagai dasar adanya indikasi tindak pidanakorupsi, dikarenakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BadanPemeriksa Keuangan (BPK) selama masa jabatan Pemohon tidakditemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan negara, opininyaWajar Dengan Pengecualian kemudian opininya meningkat menjadiWajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).Dan adanya Laporan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkanoleh KPKI sebagai dasar adanya indikasi tindak pidana korupsi hanyamerujuk (dijadikan patokan
Terbanding/Tergugat : PT BPD Banten, Tbk, Cabang Semarang
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Damar Susilowati,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny Maria Agustina Istika Mariana,SH,Sp.N,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Semarang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Demak
41 — 21
Sampai sekarang tidak adaperubahan Undangundang yang menyangkut surat utang tersebut,sehingga pasal 224 HIR/ pasal 258 RBg masih tetap berlakuSelanjutnya dinyatakan dalam hlm ke51 : Salah satu hal yangtergolong sangat penting dicantumkan dalam Grosse Akta PengakuanHutang adalah besarnya uang yang wajib dibayar oleh orang yangberutang (Debitur), agar mempunyai kepastian tentang nominalnyautang sebagai patokan untuk menagih atau mengeksekusipembayaran utang Pada prinsipnya, masalah besarnya utang yang
24 — 3
Besarnya jumlah kerugian berdasarkan PATOKAN yang didasarkanpada penilaian kedudukan social ekonomi (in casu: YurisprudensiHalaman 6 dari 46 Putusan Nomor 09/Pat.G/2015/PN. Slw.12.20.Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976,Nomor: 96 k/Sip/1974).2. Besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soalkelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatuukuran (In casu: RY. MA Il, halaman 281)3.
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
penyerobotan sehingga menimbulkan anggapan bahwatanah yang dimaksud seolaholeh bukan tanah milik Para Penggugatmembuat Para Penggugat sangat sangat malu dikalangan keluarga,kerabat, teman, sahabat maupun rekan kerja Para Penggugat.Sesungguhnya sangat sulit untuk menilai kKerugian moril Para Penggugatdengan uang, karena Para Penggugat mempunyai nama baik di tengah tengah masyarakat namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalammembuat suatu keputusan dalam menentukan jumlah kerugian ini makadiambil satu patokan
100 — 33
Tergugat Iladalah Pembeli yang beritikad baik sehingga dalil gugatan sepantasnyaditolak;PERMOHONAN SITA JAMINAN(REVINDICATOIR BESLAAG):9.Bahwa terhadap Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat, Tergugat Ilmenyampaikan bahwa alasan permohonan sita jaminan bersifat formal sajatidak didukung alasan yang obyektif dan masuk akal, dan pada sisi lainpenyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen (mendesak) dengan isigugatan yang menjadi pedoman atau patokan dalam menilai penyitaan yangdiajukan Pengugat sesuai
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Kadek Sutra Astara
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
120 — 85
mulai dari bukti T.I.1I1 Sampai buktiT.I.17 adalah buktibukti yang bersifat autentik terang dan jelasmenerangkan tentang keadaan dan kepemilikan tanah obyekHalaman 43 dari 47 halaman PUTUSAN NOMOR 2/PDT/2022/PT KDIsengketa, demikian juga saksisaksi antara lain, Hasanuddin,Zahimin,Notris, Zaitun telah memberikan keterangan mengenalinwal kepemilikan tanah obyek sengeketa secara terang dantidak dapat disangkali oleh Penggugat/Pembanding Bahwamengenai kesaksian saudara kandung KONGGOMA yangdijadikan patokan
UMENG K. JANTAN
Tergugat:
WAINA A SERA alias LUNCE A SERA
71 — 27
Namun Penggugatdengan serakah ingin menduduki tanah Tergugat dengan menabang Pohon Asam(Mangga) miliknya yang mana pohon tersebut merupakan patokan/ batas dengan kebunkaret Tergugat. Bahkan Tergugat dengan melawan hukum dan tanpa hak menebangpohon karet Tergugat;8.
74 — 32
perihalPengumuman Sertipikat Hilang, yang ditujukan kepada RedakturSurat Kabar Komentar, dan diumumkan di surat kabar tersebutpada tanggal 3 Oktober 2012, sehingga dengan demikian makaPenggugat telah mengetahui adanya objek gugatan dalam perkaraaquo, dan oleh karena itu maka telah nyata bahwa pengajuangugatan Penggugat dalam perkara aquo melebihi jangka waktu 90(Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun1986; Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, jika dipakai patokan
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 04 Juni 2008.Oleh karena itu apabila PTUNBDG hanya jadikan patokan/dasar gugatanberdasarkan surat dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi(menjawab surat Para Termohon Kasasi tanggal 8 Pebruari 2012) tanggal 30Maret 2012, Nomor 210/30032.16/III/2012 perihal PermohonanPembatalan Sertipikat HM No.100/Mekarsari tersebut sangat keliru danmelanggar hukum, karena dalam surat Para Termohon Kasasi sendiri secarategas dinyatakan mohon pencoretan SHM No.100/Mekarsari, artinyaTermohon Kasasi sudah
78 — 36
Darimana patokan nilai fantastis yang diajukanoleh Penggugat tersebut sangatlah sulit untuk dipikir dengan akal sehat.Bahwa dengan mendalilkan sesuatu yang mengadaada dan tidak masuk akal,maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo mengadili dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterimakarena kabur dan mengadaada.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalildalam jawaban;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas
161 — 19
Barang yang terjadi karena tindak pidana (contoh ljazah Palsu)sifatnya kekal.Bahwa turut serta harus konspirasi harus diketahui sejak awal (ini adabarang murah, gelap).Bahwa beli dengan itikat baik sikap kejahatannya hilang.Bahwa pada R.Soesilo Pasal 480 KUHP adalah delik formil, adalahharus berdiri sendiri berlainan dengan mani loundring harus adaperbuatan pokoknya.Bahwa patokan pembeli yang beritikat baik adalah normanorma yangberdasarkan pada hukum kebiasaankebiasaan/perdata, jadi hukumpidana
372 — 13
sektor kehutanan dan Dana Reboisasi (DR)adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatanpendukungnya yang di pungut dari pemegang ijin usaha pemamfaatanhasil dan hutan yang berupa kayuAhli Menjelaskan dasar dari perhitungan pemungutan PSDH dan DRadalah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2014.ttg Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan, PERMENHUT RI Nomor : P.68/MenhutlV/2014TANGGAL 15 September 2014.Ttg Penetapan Harga Patokan
77 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagai patokan umum untukmengatakan putusan Judex Facti (onvoldoende gemotiveerd) apabilapertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidakkonkret. Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian.
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang menjadi patokan bukanlah kedudukanstruktural organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan,bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakanpada suatu saat ;Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu keputusanTata Usaha Negara yang memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud Pasal angka (9) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
138 — 75
Tergugat 2 tidak mempunyai urusan dengan parapenggugat, Tergugat 2 hanya mempunyai urusan dengan Tergugat 1 sajayaitu bagaimana tergugat 1 mempertanggung jawabkan perbuatannyakepada Tergugat 2 dengan tanpa menghiraukan hak orang lain dalammenjual tanah yang belum dibagi waris kepada Tergugat 2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat (descente) pada tanggal 23 September 2020 dan telahmemperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap ketiga objek sengketauntuk selanjutnya dijadikan patokan
Terbanding/Tergugat : PT. COMMEASURE SOLUTION INDONESIA
85 — 46
Patokan tersebut sesuai dengan asasyang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, mengingat persetujuanhanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.
190 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sepertiarti tambahan yang komunikatif atau obsesif maupun fantastis ;Patokan umum yang diperpegangi sebagai pembimbing menentukansuatu merek dianggap tidak memiliki daya pembeda, dapat diikuti uraianberikut : Hanya terdiri dari satu atau beberapa huruf atau angka ; Hanya merupakan diskripsi barang atau jasa ; Doktrin penipisan warna ;Bahwa dari pendapat para ahli maupun akademisi tersebut di atas, jelasterlinat bahwa merek milik "Cap WAYANG" milik Pemohon Kasasi jelasmemiliki daya pembeda dibandingkan
24 — 13
Hal ini sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yangharus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanyayang diserahi pemeliharaan sianak.Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari lakilaki untuk mengurusanak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebin lemah lembut,lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu.