Ditemukan 110037 data
29 — 14
tidak pernah diajak duduk bersama untukmembicarakan permasalahan hutang yang macet padahal terakhir padabulan 28 April 2017 Penggugat juga telah melakukan pembayaran sebesarRp. 1.540.000 akan tetapi TERGUGAT tetap melakanakan lelang terbukayang jelas jelas sangat melanggar Hak dari pada PENGGUGAT dalam PMKNo. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 27 huruf berbunyi Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh penjual
Nilai Limit dalam Lelang Eksekusi HakTanggungan ditetapbkan oleh Penjual in casu TERGUGATberdasarkan penilaian dari internal, hal ini sebagaimana diatur dalampasal 35 dan 36 PMK No. 93/ 2010 jo. PMK No. 106/2013, yangmengatur sebagai berikut:Pasal 35:1. Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit.2.
Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/PemilikBarang.Pasal 36:1.Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit,berdasarkan:a. penilaian oleh Penilai; ataub. penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir.2.
Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya.3.Penaksir/Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atauperusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkanHal 8 putusan No 534/Pdt/2017/PT SMGmetode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kuratoruntuk benda seni dan benda antik/kuno.9.
77 — 12
Membawa SPPT (a/n Mahmud Suherman, orang tua dari Alek Krisdiantosebagai penjual tanah) yang sudah lunas PBB;c. Membawa fotocopy KK dan KTP Penjual dan Pembeli;d. Membawa surat pernyataan bahwa tanah yang dijual tidak dalam sengketaatau diagunkan, yang ditansatangani di atas materai oleh saudara AlesKrisdianto Bayu Aji dan membawa surat keterangan ahli waris);e.
Membawa fotocopy surat keterangan hukum tetap (incrhraht PengadilanNegeri Purwakarta dari hasil sidang sebelumnya);Dan pembuatan akte jual beli itu dilakukan + 2 (dua) bulan sebelumPenggugat memasang plang gugatan (Letter C) di tanah tersebut, karenadatadata yang dibawa oleh penjual sesuai dengan data yang ada di desayaitu SPPT atas nama H. Mahmaud Suherman dan juga DHKP (DaftarHimpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) atas nama H.
Sebab terjadinya penmbuatan akta jual beli antara Asri Efendi sebagaipembeli dan Alex Krisdianto Bayu Aji sebagai penjual salah satunya diambildari persyaratan SPPT dan DHKP Nomor 32.16.050.007.004.0003.0 seluas+ 28.941 m?
dan pembeliyang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri olehHal. 19 dari 36 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pwk.2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jualbeli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakandihadapan PPAT;.
Mulyawati sebagai penjual;Bahwa Tergugat II adalah anak dari H. Mahmud Suherman. Selain TergugatIl, anak H Mahmud Suherman ada yang bernama Heri dan Anton;Bahwa luas tanah tersebut semuanya 32.017 m2, tadinya tanah tersebut akandibeli oleh pemerintah untuk sekolah namun tidak jadi;Bahwa saksi mengetahui batasbatas tanah yaitu:Sebelah Utara : Yaya;Sebelah Timur : Batas desa;Sebelah Selatan : Ita Nirwan Toto;Sebelah Barat : Jalan umum/jalan desa;Bahwa H.
Pembanding/Penggugat II : Drs. SUDIBJO SUPANDI Diwakili Oleh : SAMIRA HASYIM, S.H
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PAN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG PERDANA
Terbanding/Tergugat IV : T. INDRA MINARDI ZAENAL
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
259 — 75
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang(selanjutnya disebut PMK Lelang), apabila di kemudian haritimbul gugatan perdata maupun pidana maka tanggung jawabsepenuhnya berada pada Penjual dalam hal ini adalah PT BankPan Indonesia Tok Cabang Palmerah (disingkat PT Bank PaninTbk).
Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK Lelang,menyatakan bahwa :1) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atautuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang oleh Penjual ;2) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadapkerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;2.
Bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, dapat Tergugat Ilsampaikan bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf e PMKLelang diatur bahwa "Penjual bertanggung jawab terhadap penetapannilai limit. " PT Bank Panin Tbk selaku penjual telah menetapkan nilailimit atas Objek Gugatan dimaksud sebesar Rp.16.000.000.000,(enam belas miliar rupiah).
Bahwa para Penggugat sebagai Debitur tidak mempunyalwewenang untuk memaksa Penjual menetapkan nilai limit yang sesualdengan harga pasar yang diinginkan oleh para Penggugat ;Keabsahan Penetapan dan Pelaksanaan Lelang atas Objek Gugatandalam Risalah Lelang Nomor 032/29/2018 tanggal 08 Februari 2018 ;10.
Selain itu, dapatTergugat Il sampaikan juga bahwa Penjual mempunyai wewenanguntuk menjual Objek Gugatan secara lelang yang mana harusdiajukan permohonan kepada Tergugat II dengan disertai dokumenpersyaratan lelang sebagaimana diatur dalam PMK Lelang ;15.
Pembanding/Penggugat II : SALIM SUTARDI Diwakili Oleh : MUKHIDIN
Pembanding/Penggugat III : TARMINAH Diwakili Oleh : MUKHIDIN
Pembanding/Penggugat IV : SUTARNI Diwakili Oleh : MUKHIDIN
Terbanding/Tergugat I : SAMURI Diwakili Oleh : Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat II : SETIYONO Diwakili Oleh : Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat III : HJ. BARISAH Diwakili Oleh : Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H.
34 — 17
Mengapa yang digugatdalam perkara aquo hanya pihak PEMBELI saja (Tergugat I, danTergugat II), sedangkan pihak PENJUAL tanah obyek sengketatidak ikut digugat untuk didengar keterangannya secara hukum,oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah kurang parapihaknya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard)..
Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftaryang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahuiKepala Desa/Lurah setempat). didahului dengan penelitian mengenai status tanah objekjual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkanbahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.4. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.b.
Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yangmenjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya,atau;2. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam statusdisita, atau;3. Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam statusjaminan/hak tanggungan, atau;4.
Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baiksekalipun kemudian diketahul bahwa penjual adalah orang yangtidak berhak (obyek jual beli tanah).2.
menjadi pertanyaan adalah Para TergugatHalaman 15 , Putusan Nomor 664/PDT/2019/PT SMG13.telah berkalikali mendalilkan kKedudukan hukum dari SUMANGUNdan SUPARDI serta MUSLICH anak Haji SAYUTI, namun mengapadalam perkara aguo SUMANGUN dan SUPARDI serta MUSLICHanak Haji SAYUTI tidak pernah ditarik sebagai pihak, padahalSUMANGUN dan SUPARDI serta MUSLICH anak Haji SAYUTImemiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, namunjustru tidak ditarik sebagai pihak tetapi hanya disebut saja perannyasebagai PENJUAL
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu, untuk memenuhi persyaratan formal banding PemohonBanding, Pemohon Banding telah membayar jumlah pajak yang terutangsebesar Rp262.783.864,00 melalui pemindahbukuan;Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) bahwa banding hanya dapatdiajukan oleh pengurus yaitu Direksi;Kronologis dan Dasar Koreksi PemeriksaBahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas pajak masukan sebesarRp131.391.933,00 dengan perincian sebagai berikut:Bahwa koreksi Pemeriksa untuk perbedaan nomor NPWP Penjual dalamFaktur Pajak CV
yang kurang dibayar 131.391.9383 131.391.9383 Sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 (3) KUP 131.391.933 131.391.933 Jumlah yang masih harus dibayar 262.783.866 NIHIL 262. 783.866 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa Pajak Februari 2006yang terhutang menurut Peneliti dengan menurut Pemohon Banding adalahkarena Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Pemeriksa denganpenjelasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa untukperbedaan nomor NPWP Penjual
Cendrawasih Permaidengan master file Pajak dengan perincian sebagai berikut: ; ; Tanggal Di Kreditkan di JumlahPKP Penjual Nomor Faktur Pajak Faktur Pajak SPM PPN Periode (Rp)CV Cendrawasih Permai DHAMX 7120000012 05101/2006 Februari 2006 4.473.617,00CV Cendrawasih Permai DHAMX 7120000013 0510112006 Februari 2006 13.397.607,00CV Cendrawasih Permai DHAMX 7120000014 02/02/2006 Februari 2006 17. 198.874,00Total 35.070.098,00 Halaman 5 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 667/B/PK/PJK/201 1* Tidak mungkin kami sebagaiperusahaan membiarkan karyawan tidakmemenuhi kebutuhan akan tempat tinggal mengingat perumahan adalahkebutuhan pokok;Bahwa sesuai denglin uraian di atas, menurut Pemohon Banding pajakmasukan seharusnya dapat dikreditkan dengan perincian sebagai berikut: , ; Tanggal Di Kreditkan di JumlahPKP Penjual INomor Faktur Pajak Faktur Pajak SPM PPN Periode (Rp)CV Manzun Karso CLZUW 7310000013 25/1/2006 Februari 2006 = 60.917.470,00CV Bakau Indah Lestari
Faktur Pajak PKP Penjual Tgl Faktur Pajak ch PN1 EBCUQ2110000146 PT Agung Perkasa Ekspresindo 19 Januari 2006 423.5002 CLZUW73100000133 CV Mangun Karso 25 Januari 2006 60.917.4703 EQDAE7120000010 CV Bakau Indah Lestari 04 Februari 2006 15.648.6354 EQDAE712000001 1 CV Bakau Indah Lestari 06 Februari 2006 3.725.0005 DWNQQ7120000012 CV Abdi Charisma 06 Februari 2006 14.649.599Jumlah Pajak Masukan 95.364.204 b.
117 — 26
Nilai limit adalah harga minimal barangyang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual bersama Pemilik Barang, olehkarena Pemilik Barang tidak dilibatkan dalam menentukan nilai limit lelang, danapalagi Penggugat selaku Pemilik Objek Sengketa keberatan ataspelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat, sedemikian rupasehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsurunsurdalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggarhukum yang membawa kerugian kepada orang
Hal ini sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia No. 27/Pmk.06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagaiPMK NOMOR 27/2016) yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 44 ayat (1) PMK NOMOR 27/2016:Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:a. Penilaian oleh Penilai; ataub.
Penaksiran oleh Penaksir.Pasal 44 ayat (3) PMK NOMOR 27/2016:Halaman 14 dari 31 putusan NomorPenaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal, dari Penjual, yangmelakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapatdipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk curator untukbenda seni dan benda antik atau kuno.Berdasarkan hasil laporan dari Penaksir pada tanggal 21Mei 2018 dijelaskan bahwa:(it) Nilai Pasar untuk SHM NOMOR 705 adalah sebesarRp681.000.000, (enam ratus delapan
SHM NOMOR 705) dilakukan melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto,sehingga TERGUGAT selaku penjual harus menetapkan NilaiLimit berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (3) PMK NOMOR27/2016.b. Bahwa Nilai Limit yang ditetapbkan oleh TERGUGATberdasarkan laporan dari Penaksir yang merupakan pihakinternal TERGUGAT yang melakukan penaksiran berdasarkanmetode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh TERGUGATsebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) PMKNOMOR 27/2016.c.
makatidak dapat dipisahkan dari keterlibatan Penyelenggara Lelang;Menimbang, bahwa Penyelenggara Lelang dalam ketentuan Pasal 1ayat (23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Penyelenggara Lelang adalahKPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau Balai Lelangyang menyelenggarakan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiranPeserta Lelang;Halaman 29 dari 31 putusan NomorMenimbang, bahwa dalam pelelangan yang dilakukan penjual
21 — 7
bersedia dan mampu sebagai iburumah tangga;Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanoa paksaandan telah direstui rencara pernikahan tersebut oleh orang tuanya;Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon bernamaAgus bin Latafa, telah lama saling kenal dan saling mencintai, arena ituakan dinikahkan;Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telahditerima lamarannya;Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suamiberstatus jejaka,berumur 24 tahun, pekerjaan penjual
Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anakPemohon dan diterima lamarannya; Bahwa anak Pemohon berstatus gadis tidak ada yang meminang selaindengan calon suami anak Pemohon tersebut yang berstatus jejaka berumur24 tahun, pekerjaan penjual tali rapiah, keduanya tidak ada hubungankeluarga, tidak sesusuan, karena itu tidak ada larangan untuk menikah;Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapunlagi, dan selanjutnya mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian
saksisaksi tersebut telah memenuhi syaratmateriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehinggaketerangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti bukti tertulis dan saksi dua orang,ditemukan faktafakta sebagai berikut: Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 7 bulan, Pemohon bermohon untukmendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah denganAgus bin Latafa, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual
12 — 8
antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan lakilakibernama CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga, tidak adahubungan sesusuan dan keduanya masih berstatus lajang.Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah agil baligh dan setujudinikahkan dengan lakilaki bernama CALON SUAMI karena keluargacalon suami anak Pemohon telah datang melamar.Bahwa anak Pemohon telah siap memikul tanggung jawab sebagaiistri dan iobu rumah tangga.Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) telah memilikipekerjaan yaitu sebagai penjual
15tahun 7 bulan karena khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkandisebabkan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calonsuaminya (CALON SUAMI) telah berpacaran selama 3 tahun dankeluarga pihak laiklaki telah melamar.Bahwa hubungan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calonsuaminya telah sedemkian dekatnya dan saksi sering melihatkeduanya keluar jalan bersama.Bahwa lakilaki bernama CALON SUAMI telah berumur 22 tahun,dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga serta telah memilikipekerjaan sebagai penjual
benar antara anak Pemohon bernama(ANAK PEMOHON) dengan lakilaki bernama CALON SUAMI telah terjalinhubungan cinta (pacaran) selama 3 tahun dan Pemohon memutuskan untukmenikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut atas persetujuan anakPemohon sebelumnya.Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa anakPemohon (ANAK PEMOHON) telah aqil baligh dan telah siap menikah sertamembina rumah tangga, sedangkan calon suaminya (CALON SUAMI) telahdewasa (berumur 22 tahun), memiliki pekerjaan sebagai penjual
MASUDI, S.Sos
Terdakwa:
TONI INFANDI
122 — 35
Setiap pengusaha, pemasok, pengedar, penyimpan, penjual (importir,distributor, subdistributor, pengecer);2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancamdengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggitingginyaRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut:Ad. 1.
Setiap pengusaha, pemasok, pengedar, penyimpan, penjual (importir,distributor, subdistributor, pengecer);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap pengusaha, pemasok,pengedar, penyimpan, penjual (importir, distributor, subdistributor, pengecer) adalasubyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diaturdalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentangPerkara Pidana Cepat Nomor 4/Pid.C/2020/PN Mnk Halaman 4 dari 7Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran
69 — 19
INTERNA PERMAI / TERGUGAT Ilselaku Penjual dengan IMAN TANU SENJAYA selaku Pembeli atasHak Guna Bangunan dari pemisahan SHGB Induk No. 284/Kelurahan Braga atas nama PT. INTERNA PERMAI / TERGUGAT IIdikenal sebagai Komp. Pemukiman Banceuy Permai dengandasar peralihannya adalah Akta Jual Beli tanggal 14 April 1987No. 64/1987 yang dibuat dihadapan PPAT M.
INTERNA PERMAI /TERGUGAT II selaku penjual dengan Ny. LISS SULASTRI sebagaipembeli, atas Hak Guna Bangunan dari Pemisahan SHGB IndukNo. 284/Kel.Braga atas nama PT. INTERNA PERMAI / TERGUGATll, dikenal sebagai Komp.
INTERNAPERMAI / TERGUGAT II selaku penjual dengan Ny. DEWI YANIsebagai pembeli, atas Hak Guna Bangunan dari pemisahanSHGB Induk No. 284/Kel.Braga atas nama PT. INTERNA PERMAI /TERGUGAT Il, dikenal sebagai Komp.
INTERNAPERMAI / TERGUGAT II selaku Penjual dengan Ny. INDRA WATIselaku Pembeli atas Hak Guna Bangunan pemisahan dari SHGBInduk No. 284/Kel. Braga (berdasarkan Sk Menteri Agraria/Kepala PN No. 10 Tahun 1993, tanggal 17 Juni 1993), dikenalsebagai Komp. Pemukiman Banceuy Permai kemudian dialihkanlagi berdasarkan Akta Jual Beli dari Ny.
A25 No. 62 yang dibeli dari PT.INTERNA PERMAI / TERGUGAT II selaku penjual denganMARTINUS SETIAMIHARDJA selaku pembeli atas Hak GunaBangunan dari Pemisahan SHGB Induk No.284/Kel.Braga atasnama PT. INTERNA PERMAI / TERGUGAT II semula terbit SHGBNo.337/Braga dikenal sebagai Komp.
34 — 2
ini olehkarena itu berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa jual beli antaraPenggugat dengan Tergugat II atas 1 (satu) unit rumah Type 36/75 M2 Blok G 4 No. 25Perumahan Bukit Bilabong jaya Bandar Lampung adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan gugatanPenggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Tergugat IIatas 1 (satu) unit rumah Type 36/75 M2 Perumahan Bukit Bilabong Jaya Bandar Lampungdari penjual
Hendri Junaidi ( Tergugat II) adalah sah menurut hukum, maka sudahseharusnya bahwa Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari obyek yangdijual belikan Penggugat dengan Tergugat yaitu 1 (satu) unit rumah Type 36/75Perumahan Bukit Bilabong jaya Bandar Lampung dari penjual Hendri Junaidi ( TergugatIl)Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yangsah atas
(satu) unit rumah Type 36/75 M2 Perumahan Bilabong Jaya Blok G 4 NO 25Susunan Baru Tanjungkarang Barat Bandar Lampung dari penjual Hendri Junaidi( Tergugat II ) maka Badan pertanahan selaku instansi yang mempunyai wewenang untukmelaksanakan administrasi pertanahan di Indonesia, maka Majelis berpendapat bahwaBadan Pertanahan Nasional Kota Bandar lampung sepatutnya diperintahkan untukmelakukan balik nama sertifikat tanah dan bangunan Type 36/75 M2 Perumahan BilabongJaya Blok G 4 No.25 Susunan Baru
32 — 14
Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:Nama : ANAK PEMOHONUmur : 18tahun 9 bulanAgama > IslamPendidikan terakhir : SMKPekerjaan : Penjual roti donatTempat tinggal, Kota Semarangdengan calon isterinya:Nama : CALONISTRIHalaman 1 dari 12 hal.
Penetapan No.XXX/Pdt.P/2017/PA Smgserta telah mempunyai penghasilan sebagai penjual roti donat sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
pada pokoknyaadalah sebagai berikut : Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama dengan calonisterinya yang bernama CALON ISTRI di hadapan PPN KUA KecamatanGajahmungkur, Kota Semarang, namun ditolak oleh PPN tersebutkarena kurang umurnya /baru berusia 18 tahun 9 bulan; Bahwa anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon isterinyaCALON ISTRI; Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menjadilarangan untuk menikah dengan calon isterinya ; Bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual
44 — 6
berumur kurang dari 19 tahun, dikhawatirkan akanmelanggar aturan yang ada bila tidak segera menikah, sedangkan pihak KantorUrusan Agama menolak melaksanakan pernikahannya meskipun seluruhpersyaratan telah dilengkapi.Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon dan calon isterinyadisimpulkan bahwa mereka ingin segera menikah karena mereka tidak bisadipisahkan lagi dan telah berhubungan sebagaimana suami isteri serta knawatirakan kembali melanggar aturan, dan ANAK PEMOHON telah bekerja sebagaiburuh penjual
Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sijunjung menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan dapatdisimpulkan, bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON yang berumur dibawah19 tahun dan CALON ISTERI berkeinginan untuk segera menikah karenapergaulan keduanya sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan bahkanhubungan mereka telah sampai hubungan seperti suami isteri, dan ANAK PEMOHON telah sanggup untuk berumah tangga karena telah bekerja sebagaiburuh penjual
saksitersebut terbukti bahwa anak Pemohon berumur dibawah 19 tahun yang untukmelaksanakan pernikahan terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dariPengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974.Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, meskipun anakPemohon pada saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan, namun sesuai denganfakta di persidangan bahwa anak Pemohon sanggup untuk berumah tangga baiklahir maupun batin dan telah bekerja sebagai buruh penjual
FATIMAH (T1)
ATNAWI (T2)
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (TT)
76 — 6
SAATI(Almh) sebagai penjual dengan SUMAWI (Alm) sebagai pembeli yangdibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Camat, Kepala WilayahKecamatan Kota Sumenep, dengan dibuatkan Akta Jual Beli No.139/01/AJB/IV/1993;Bahwa dengan demikian Jual Beli antara 1. SADIYAH (Almh), 2.FATIMA (Almh), 3.
SAATI (Almh) sebagai penjual dengan SUMAWI(Alm) sebagai pembeli yang dibuatkan Akta Jual Beli dihadapanCamat, Kepala Wilayah Kecamatan Kota Sumenep dengan dibuatkanAkta Jual Beli No. 139/01/AJB/IV/1993 adalah sah secara hukum;Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 1994 SUMAWI (Alm)menjual tanah aquo yang dikenal dengan Kohir No.20, Persil No.46S, Klas IV dengan luas + 0,080 Ha (+ 800M2) atas nama AMSUN P.10.11.12.13.14.FATIMA, terletak di Dusun Patenonan, Desa Parsanga, KecamatanKota Sumenep, Kabupaten
FATIMA,terletak di Dusun Patenonan, Desa Parsanga, Kecamatan KotaSumenep, Kabupaten Sumenep, diual kembali oleh FATIMA(Tergugat I) dan SUMAWI (Alm) kepada ATNAWI (Tergugat II) sesuaidengan Akta Jual Beli No.87/AJB/01/2004 yang dibuat di hadapanNotaris MOENADJIB;Bahwa jual beli tanah sengketa antara FATIMA (Tergugat I) danSUMAWI (Alm) sebagai penjual dengan ATNAWI (Tergugat II) sebagaipembeli, sesuai dengan Akta Jual Beli No.87/AJB/01/2004 yangdibuat di hadapan Notaris MOENADJIB tanpa sepengetahuan
Pembanding/Tergugat : HARFI ANIZUL Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : HARPANZIL Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : PATRIA Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : H. MAKMUSR DT. PERHIMPUNAN Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : LISAN Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : YONHARNO Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : EPI Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : ROHIMAH BUDIARTI Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : LASMIDA Diwakili Oleh : HILMA
Pembanding/Tergugat : DEWI INDRIANI Diwakili Oleh : HILMA
Terbanding/Penggugat : IMAM SOFYAN
Terbanding/Penggugat : Drs. EFRIZAL Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI cq BPN Kab 50 Kota
118 — 146
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997), juga sudah memenuhi syarat terangdan*tunaiyang ditentukan dalam Hukum Adat, hal mana terlihat dari fakta bahwatanah yang dibeli sudah diserahkan kepada pembeli dan penjual telah menerimapembayaran, serta jual beli tersebut telah dipersaksikan kepada PPAT selakupejabat yang berwenang dalam jualbeli tanah, sedang jual beli yang lainnya(kecuali jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat XII) dan hibah tidakdapat diperlindungi
tidak dapatdijadikan dasar untuk memberikan perlindungan hak kepada penerimahibah; Mengenai jual beli dalam bentuk Pengikatan Jual BelidihadapanNotaris ..........c0eccceeesNotaris antara Tergugat IX dengan Tergugat II, Tergugat III dan Ny.Nurasma, pihak pembeli juga tidak dapat diperlindungi karena dalamkonteks UUPA yang menganut sistem jual beli tanah menurut Hukum Adatyang memandang jual beli sebagai perbuatan tunai, pengikatan jual beli dihadapan Notaris sifatnya baru merupakan perikatan antara penjual
danpembeli untuk melakukan jual beli, sehingga pengikatan jual beli belummemindahkan hak dari penjual kepada pembeli; Mengenai jual beli antara Tergugat I dengan Irdati, juga tidakdapat diperlindungi karena jual beli tersebut dilakukan di bawah tangan,sehingga tidak memenuhi syarat terang menurut Hukum Adat, yangmengharuskan jual beli dipersaksikan kepada pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa khusus mengenai penguasaan bagian tanah sengketaoleh Tergugat XII juga harus diperlindungi karena tanah
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Djojoatmojo selaku penjual pada tanggal 29 April 1965;4. Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan yang terletak di JalanAnjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang, dahulu kavling 108 Madalah milik Para Penggugat;5. Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, TurutTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secarabersamasama sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 629Karangayu;6.
Djojoatmojo selaku penjual pada tanggal 29 April 1965;3. Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan yang terletak di JalanAnjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang, dahulu kavling 108 Madalah milik Para Penggugat;Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/20174. Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersamasamasehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 629 Karangayu;5.
Djojoatmojo selaku penjual pada tanggal 29 April 1965;Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan yang terletak di JalanAnjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang, dahulu kavling 108 Madalah milik Para Penggugat;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, TurutTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secarabersamasama sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 629Karangayu;Menyatakan demi hukum, Surat Keputusan Pemberian Hak Atas TanahNomor 410.01/1/HM/KTI/2004 dan Sertifikat Hak Milik
13 — 1
, Kabupaten Wajo.e Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama + 2tahun, di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai orang anak.e Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi,penggugat kecewa karena merasa dibohongi oleh tergugat, dengan alasantergugat mau pergi mencari nafkah namun hingga sekarang tidak pernahkembali lagi.e Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk mencari nafkah di laintempat, karena usaha penggugat dan tergugat sebagai penjual
barang pecahbelah tidak lancar lagi/ macet, sehingga penggugat dan tergugat dililit utangbaik di Bank maupun pada orang lain/ penjual barang.e Bahwa kini penggugat dan tergugat telah 8 bulan pisah tempat tinggal dantidak saling memperdulikan lagi.Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diKabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;e Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.e Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah
pada tahun2010 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.e Bahwa penggugat dengan tergugat pernah membina rumah tangga selama + 2tahun, di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai satu orang anak.e Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat damai dan bahagia danmembuka usaha menjual barang pecah belah, namun kemudian usaha tersebuttidak lancar lagi/ macet, sehingga penggugat dan tergugat dililit utang baik diBank maupun pada orang lain yaitu pada penjual barang.e Bahwa kini rumah tangga penggugat
133 — 87
JapMenimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai balik nama sertifikat karena Penggugat telah membelitanah dan rumah bersertifikat atas nama USMAN HARI sebagaimana dalamSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 464 dengan Surat Ukur Nomor1080/1996 Seluas 103 m2 (seratus delapan meter persegi) semula atas namaUSMAN HARI, namun Penggugat tidak bisa membaliknamakan ke atas namaPenggugatkarena Tergugat tidak diketahui alamatnya;Menimbang, bahwa karena Tergugat selaku penjual
bersangkutan, sehingga pembeli seperti itu tidakberhak mendapat perlindungan hokum dari transaksi yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 dan P2 menurutMajelis hakim Penggugat telah dengan teliti ketika membeli tanah danbangunan milik Tergugat tersebut, karena tanah dan rumah sewaktu dibeliPenggugat memang benar atas nama pemiliknya yaitu Tergugat, sehinggaPenggugat menuangkan pembeliannya tersebut dalam kuitansi pembelian(bukti bertanda P1) dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Penjual
dengan Pasal 531 KUHPerdata dan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 tersebut bahwaPenggugat merupakan Pembeli yang beritikad baik dan untuk itu harusmendapatkan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa Penggugat pun setelah membelinya telahmelakukan pembayaran terhadap objek sengketa sebagaimana bukti bertandaP2;Menimbang, bahwa Penggugat menurut Majelis hakim merupakanPembeli beritikad baik karena dengan kehatihatiannya Penggugat memangmembeli tanah dan rumah milik Penjual
34 — 12
Bahwa oleh karena MUNAH Binti YUSUF selau pemilik asal tanah (penjual) tidakmempunyai hubungan hukum secara lansung maupun tidak langsung atas perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II,maka MUNAH Binti YUSUF tidak mutlak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkaraMenimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor :04/Pdt.G/2012/PN.MPW Jo.
mengaku sebagai pemilik 2 (dua) bidangtanah obyek sengketa dalam perkara a quo hanyalah berdasarkan jual beli di bawahtangan yang dilakukan 2 (dua) tahap sebagaimana Surat Pernyataan masing masingtanggal 27 September 2002 dan tanggal 18 Juli 2003 adalah merupakan pembeli yangberitikat tidak jujur sehingga merupakan pembeli yang tidak dilindungi Undang undang (Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) karenamelakukan pembelian dari (MUNAH Binti YUSUF) orang yang tidakberhak sebagai penjual
Bahwa dengan tidak ditariknya MUNAH Binti YUSUF selaku penjual kedua bidangtanah obyek sengketa dalam perkara a quo maka perkara ini kurang pihaknya danmengandung cacad plurium litis consortium, berdasarkan Putusan Mahkamah gungRepublik Indonesia Nomor : 78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 04/Pdt.G/2012/PN.MPW Jo. Nomor: 02 /Pdt.Bdg / 2013 / PN.
93 — 28
dengan caradudukduduk minum kopi sambil menunggu pembeli nomor togel yangdatang ke kedai kopi milik Simanjuntak dan setelah pembeli datang terdakwalangsung menerima nomor pasangan togel yang dipesan pembeli dan setelahitu terdakwa meminta uang sebagai upah/pembayaran nomor pasangan togeltersebut kemudian terdakwa salin ke Hand Phone Nokia milik terdakwakemudian dikirim langsung kepada orang yang mengaku bernama ViktorSiahaan, dan peranan terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalahsebagai penjual
/penulis nomor pasangan togel;e Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut secara rutin padahari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 13.00 wib sampaidengan pukul 17.00 wib;e Bahwa terdakwa menjadi penjual nomor pasangan togel sudah sejak (satu)minggu yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 Uang tunai sebesar Rp.90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah);2 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam;Menimbang
(sembilan puluh ribu), 1 (satu) unit Hand phone Nokiawarna hitam;Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menerimanomornomor pasangan Togel dari para pembeli nomor pasangan togeltersebut;Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut secara rutin padahari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 13.00 wib sampaidengan pukul 17.00 wib;Bahwa terdakwa menjadi penjual nomor pasangan togel sudah sejak 1 (satu)minggu yang lalu sampai dengan saat ditangkap;Bahwa permainan