Ditemukan 23750 data
12 — 1
Pemohon dab calon suaminya tersebutditeruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebutmenolaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2005 serta memperhatikan qoidah fiqhiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:Atolls de pie dae yl cle ale GyanArtinya: Pelayanan/pengurusan pemenntah terhadap rakyatnya
13 — 2
tidak ditunjuk wakil/wali yangdapat mengurus hakhaknya;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi HukumIslam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari anak kandungnyayang bernama Anang AlDhtya Airlangga;Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat penetapan ini perlu jugamengetengahkan pendapat ahli Figiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal128 yang berbunyi :Penetapan No 410/Padt.P/2020/PA.SkhHal 8 dari 10 halamanaabel b lagic ac JI Je pL VI 9 posArtinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya
10 — 6
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:anabLooJL bgic ac ,JI se eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fiqhtyah yang berbunyi :blood ul> ole prac rawleoJl s,oArtinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambilkemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutdikabulkan
10 — 11
Ube le p rio aw leslie, >Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkebaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan demi kemaslahatan,sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974dan sesuai dengan dalil syar yang berbunyinya sebagai berikut:thal beice ac JI le pLYl 9 paiArtinya :"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89
17 — 9
No. 73/Pdt.G/2014/PA.PtkMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqhdalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Artinya:" Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara volunter, makabiaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, penjelasan
11 — 0
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya, karena itu) permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
16 — 3
Dankepada para Pemohon diperintahkan untuk segera mencatatkan perubahannama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang KabupatenMalang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidah hukumyang berbunyi:a pat aL) gle Aye yl) La gis dalindllArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun
12 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128yang artinya:Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, oleh karena itu) permohonanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah
11 — 2
:arbadl bye ae JI de eLYl 9 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009
8 — 0
9 punsArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama sertatempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka untukmemenuhi pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI.
13 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu. permohonan paraPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup
11 — 4
Dan Kaidah Fighiyyah:anabLoodL boyic ac,J)l Jc eLYI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,telah terbukti Pemohon dan Pemohon II telah terikat hubungan hukum sebagai8suami isteri yang sah, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon danPemohon II menetapkan sah perkawinan Pemohon (Xxxx bin Xxxxxx) denganPemohon Il (Xxxxxxxx binti Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28Nopember 2007 di wilayah Kantor Urusan
16 — 0
Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi HukumIslam, Pasal 1 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6UndangUndang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan AtauPenambahan Nama Keluarga, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatan yang lebihdiutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut : Cb patti ala) gle Asc I de gis datieallsArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
17 — 1
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.3. lbaroh dalam kitab AlAsybah wan Nadzooir, halaman 128, yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Hal. 8 dari 10 hal. Pen.
47 — 14
OpaArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Penetapan DISKA, nomor: 01 79/Pdt.P/2015/PA.TA Halaman 8 dari 10Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya, karena itu. permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
9 — 3
berdasarkan Syariat Islam dan dicatatkan pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka maka diperintahkankepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perubahan ataupembetulan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat yang mengeluarkanKutipan Akta Nikah tersebut, yakni Kantor Urusan Agama KecamatanLamongan, Kabupaten Lamongan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kaidah UshulFigh yang berbunyi sebagai berikut :arbool boyic us Jl Ws ploYl 8 paiartinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
8 — 0
1 Tahun1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut:cb pa ale) le Ase Nl bogie AatuoallsArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
11 — 6
Hal ini sejalan dengan kaedahfiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid I, hal. 121yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundangnomor
8 — 0
diambil dari keluarga anak tersebut,atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik,atau badan hukum, maka Pemohon selaku Ibu Kandung dari TIARA KASIHNDA,sudah sepatutnya ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut;Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah Usul Figih dalamKitab Al Asyabah Wannadhoir, halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadipendapat Majelis Hakim yang berbunyi :Wowlrd vig ILcsa S16 Wolo io, 9Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
15 — 2
No. 0041/Pdt.P/2014/PA.Wt.dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wannadhair halaman 128 yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009