mengajukan permohonan pengurangan atausanksiadministrasi, padahal yang Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalanatas ketetapan pajak yang tidak benar;Pokok sengketa :Yang menjadi pokok sengketa adalah :Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.161.628.860;1 Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 1.237.761.360,00PPh Pasal 21 Terhutang

articles of this Convention shall be taxableonly in that State;KESIMPULAN PEMOHONAN Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas makamenurut kami, SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2001 Nomor :00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah diterbitkan adalahTidak Benar;Dengan demikan menurut kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPhPasal 21 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 76.132.500,00PPh Pasal 21 Terhutang

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaidengan saat ini belum memenuhi syarat adat tersebut danmasih Terhutang;Akibat hukumnya apabila Tukon (syarat) tidak dipenuhi adalah:Menurut Prof. H. Hilman (Intisari Hukum Adat), semua Hak Yang Dipunyaioleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai suami dariTergugat Konvensi) jatuh pada pihak perempuan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi);5.

Antara November 2005 sampai denganJuli 2008 kurang lebih 33 bulan tanpa memberi nafkahlahir/oatin kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi;Kumpul Kembali: Antara Agustus 2008 sampai denganSeptember 2009 kurang lebih 13 bulan dan tinggal di Bali;Goib IV (keempat): Antara bulan Oktober 2009 sampaidengan September 2011 kurang lebih 23 bulan tidakmemberi nafkah batin/lahir kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Cerai: 11 September 2011;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhutang

Membayar atau mengganti mas kawin yang masih terhutang dan palsu ;5. Menuntut Pemohon agar meminta maaf melalui media massa atas fitnah dan baritayang tidak benar terhadap Termohon ;ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secaratertulis pada tanggal 29 Desember 2011 sebagai beriku:1.

hak pemeliharaan anak,dengan alasan demi kepentingan anakanak karena masih kecilkecil agar tidakkehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar anak tidak ditetapkan padaPemohon ataupun Termohon, agar hak pemeliharaan dan nafkah anak tidakdipermasalahkan dalam perkara ini, karena nafkah anak selama ini tetap ditanggungoleh Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Termohon dan tidak keberatan, sehingga MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan.Menimbang, bahwa tentang mengganti mas kawin yang masih terhutang

TERGUGAT berhak untuk menyatakanseluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh JumlahTerhutang harus dibayar oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secaraseketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK ic.Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor : 83/PDT/2017/PT BNATERGUGAT, serta BANK ic. PENGGUGAT dapat melaksanakan haknyaatas Agunan yang telah diberikan oleh DEBITUR tc.PENGGUGAT/PEMILIK AGUNAN kepada BANK ic.

TERGUGAT akan menjadi dasar dan buktiyang sah untuk menetapkan Jumlah Terhutang atau pembayarankembali Jumlah Terhutang yang telah dilakukan oleh DEBITUR ic.PENGGUGAT kepada BANK ic. TERGUGAT, dan DEBITUR ic.PENGGUGAT dan/atau PEMILIK AGUNAN melepaskan haknyauntuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut..

Dengan demikian, pencatatan terhadap jumlahkewajiban yang terhutang debitur yang dapat dijadikan bukti yangsempurna adalah pencatatan yang dilakukan oleh Bank ic.TERGUGAT, bukan pencatatan DEBITUR ic. PENGGUGAT yangmengadaada tersebut..

Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka BANK ic.TERGUGAT berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutangmenjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayaroleh DEBITUR ic. PENGGUGAT secara seketika dan sekaliguslunas atas tagihan pertama BANK ic. TERGUGAT, serta BANK ic.PENGGUGAT dapat melaksanakan haknya atas Agunan yangtelah diberikan oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT/PEMILIKAGUNAN kepada BANK ic. TERGUGAT berdasarkan PerjanjianKredit.4.

Bahwa melalui surat tersebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI jugamemberitahukan kepada TERGUGAT DALAM REKONPENSI bahwasesuai Perjanjian Kredit berikut addendumnya dan Syaratsyarat UmumPerjanjian Kredit (SUPK) yang telah ditandatangani oleh TERGUGATDALAM REKONPENSI maka fasilitas kredit TERGUGAT DALAMREKONPENSI telah jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayarlunas sekaligus.

Memutuskan Pemohon membayar seluruh sisa pinjaman Bank BRIatas nama Orang Tua Termohon sampai lunas dengan angsuransebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;10.Memutuskan Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepadaTermohon selaku isteri sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh jutarupiah) dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talaq diucapkan olehPemohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;11.Memutuskan Pemohon untuk memberi Nafkah terhutang untukketiga anaknya untuk kurun waktu

No. 0957/Pdt.G/2016/PA.JB.7. pemohon tidak akan memberikan nafkah terhutang untuk ketiga anaknyadalam kurung Januari 2016 sampai dengan juni 2016 sebesarRp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) karena pemohon setiap harisudah memberikan uang jajan untuk ketiga anaknya .8. pemohon tidak bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamPerkara ini.9. pemohon hanya menginginkan keputusan yang seadiladilnya tanpamenyalahi aturan yang ada.10.Jika termohon berkeberatan dengan jawaban yang diberikan

No. 2051/Pdt.G/2019/PA.Wsb Bahwa untuk tututan nafkah anak Pemohon dan Termohon yangsekarang diasuh Termohon, Pemohon sanggup membayar Rp. 600.000,setiap bulannya; Bahwa terhadap tuntutan nafkah selama Termohon menjalani iddah(selama 3 bulan) Pemohon sanggup member sebesar Rp. 1.500.000, atau@ Rp. 500.000, perbulan; Bahwa untuk uang mutah, Pemohon bersedia membayar sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah); Bahwa untuk nafkah terhutang, Pemohon tidak mau membayarnyakarena Termohon pergi tanpa

Rekonvensi sedangkan Tergugat awalselanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, hal mana sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Februari1993;Menimbang, bahwa bahwa dasarnya semula Penggugat Rekonvensimenuntut balik kepada Tergugat Rekonvensi jika terjadi perceraian halhalsebagai berikut: Nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.000,000, (Satu juta rupiah) Nafkah selama iddah 3 bulan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) Mutah berupa uang Rp. 5.000.000, Lima juta rupiah); Nafkah terhutang

Menuntut nafkah terhutang sejak pernikahan hingga diajukannyaperkara ini sebesar Rp. 250.000, per harinya;3. Menuntut nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah)setiap bulannya dari sekarang hingga anak umur 21 tahun;4. Menuntut ganti rugi karena telah menelantarkan anak dan istrisebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);5. Menuntut agar hak asuh anak berada di bawah hadlanahTermohon sebagai ibunya;6.

Menuntut nafkah terhutang sejak pernikahan hingga diajukannya perkaraini sebesar Rp. 250.000, per harinya;3.

Bahwa berdasarkan PENGAKUAN HUTANG Nomor : 76, tanggal 29 Mei2007 Pasal 6 huruf a berbunyi sebagi berikut: Menyimpang dari yang ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 3 akta ini, Bankberhak untuk seketika tanpa diperlukan somasi/ teguran dengan surat jurusita atau surat lain semacam itu, untuk mengakhii perjanjian ini danmenagih seluruh pinjaman yang masih terhutang oleh Peminjam kepadaBank dan Peminjam dan/ atau Peminjam melepaskan haknya untukmelakukan perlawanan/ Verset atau upaya hukum lain terhadap

(mengakhiri perjanjian ini danmenagih seluruh pinjaman yang masih terhutang oleh Peminjam kepadaBieinIK) 5 sees nesses reer ntsc nie einen8. Bahwa oleh karena Tergugat baru memberikan Surat Peringatan kepadaPara Penggugat Surat Peringatan No.11.504ru11/LGUSLO, pada tanggal22 Juli 2011, Surat Peringatan II No.11.5054/!

Menyatakan barang bukti berupa:1.10.11.1 (satu) bundel Buku Letter C Nomor 1 sampai dengan Nomor 299 DesaKebon Dalem.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP 33.25.070.011.0410001.0tanggal 4 Januari 2016.1 (satu) bundel berkas permohonan pengesahan kepada Bupati BatangNomor 005/Ds/07/V1/2015 tanggal Juni 2015 beserta dokumendokumenpendukungnya.1 (satu) eksemplar data Kepala Desa dan Perangkat Desa Yosorejo.1 (satu) eksemplar fotocopi SK

fotocopi kuitansi pelunasan tanah bengkok KadesYosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari Rokhim/Senipahkepada Nurudin (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) tanggal 12 November 2015.32. 1 (satu) lembar fotocopi kuitansi pengembalian uang calon pembelikavling di Blok Kebonsari dari Nurudin (Panitia Tanah Bengkok) kepadaRokhim sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8Agustus 2016.33. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

tersebut disimpanpenggugat sampai dengan pinjaman lunasBilamana pinjaman tidak dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkanmaka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawahtangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaanHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Padt.G.S/2020/PN SngPenggugat, dan yang berhutang/Tergugat & II dan pemilik agunanmenyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan.Apabila Tergugat & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, makaatas biaya yang Terhutang

Apabila Tergugat I&ll atau pemilik agunan tidakmelaksanakan, maka atas biaya yang terhutang/tergugat I&II, pihakpenggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 433701004237109tanggal 13 Desember 2013Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa Tergugat I&ll telah menerima uang pencairankredit/pinjaman sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) daripenggugat ;Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Padt.G.S/2020/PN Sng3.

Menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang kepadaPenggugat sebagaimana poin 3 di atas;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang kepada Penggugatsebagaimana (point) 4 di atas;6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untukmenyampaikan salinan putusan ini yang telah punya kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan LembahSorik Marapi.7.

Surani), dimuka persidangan telah diajukan suratsurat bukti berupafoto copy surat pemberitahun pajak terhutang atas nama SuhalimaNomor P1 s/d P5 dan saksisaksi bernama: 1.Mat Arifin, 2. Abd. Rofik,3. B. Sahmi/Salima, 4. Sinimo, secara hukum dari surat bukti berikutsaksisaksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugatkonvensi, bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya Saleman aliasSagemo, yang diwariskan kepada Samsiah alias B.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2012 atas nama Non Ahsan Drs. Cukup meteraidiberi tanda nomor PK.2.:3. Foto copy Surat Pemberitahun Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2012 atas nama Suhalima , cukup meterai diberitanda nomor PK.3;4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Danbangunan Tahun 2017 atas nama H.

TENTANG NAFKAH MADLIYAH/TERHUTANG :Menimbang, bahwa Penggugat selama pisah tidak diberi nafkah danmenuntut nafkah terhutang dan =mutah = sebesar Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluanhidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama isteri tidakberbuat nusyuz/ membangkang terhadap suami sebagaimana ketentuan pasal34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

kewajiban bagi bekas isteri.halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 5959/Pdt.G/2019/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta Pengugat Rekonvensi tidaksecara nyata melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi,maka sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat berhakatas nafkah dari Suami/Tergugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa tuntutan nafkah sebesar Rp.500.000,00, perbulan ,maka sesuai dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi ,majelis menetapkan bersarnya nafkah terhutang

secara global selama pisah 7tahun sebsar Rp.17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), makaTergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang sejumlah tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pula pada pendapatulama fighiyah dalam Kitab lanatuth Thalibin juz IV halaman 85. yangselanjutnya diambil alin sebgai pendapat Majelis yang berbuny)i :ale Lg) co dro) SLL yo woo Le arord dgwSJIgl analsaio 3.9 SU 3 gril leiArtinya : Nafkah atau pakaian yang

PPh Pasal 23 yang terhutang 684.857.421 11.207.686.323 10.522.828.902 2.149.467.620 9.058.218.7033. PPhPs 23 yang disetor 684.857.421 684.857.4211 + 684.857.42114 PPhPs.23 Kurang Bayar 10.522.828.902 10.522.828.902) 2.149.467.620 8.373.361.2825. Sanksi Adm (bunga Pasal 13(2) 5.050.957.873) 5.050.957.873) 1.031.744.457 4.019.213.416KUP)6.

PPh Pasal 23 yang terhutang 684.857.421 11.207.686.323 10.522.828.902 2.970.455.374 7.552.373.5283. PPh Ps 23 yang disetor 684.857.421 684.857.421 2 : =4 PPhPs. 23 Kurang Dibayar 10.522.828,902 10.522.828.902 2.970.455.3874 7.552.373.5285. Sanksi Adm (bunga Pasal 5.050.957.873 1.425.818.58013(2)KUP) 5.050.957.873 3.625.139.29386.

PPh Pasal 23 yang terhutang 34.665.063 640.017 35.311.0803. Sanksi Adm (bunga Pasal 13(2) KUP) 16.639.230 307.208) 16.332.0224. PPh 23 yang masih harus dibayar 51.304.293 947.225) 52.251.518 Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1155/B/PK/Pjk/2016Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini PemohonBanding melampirkan Tabel Rekonsiliasi DPP PPN dengan DPP PPh Pasal 23atas PT.

Putusan Nomor 1155/B/PK/Pjk/2016Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan' sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo atas penyerahan jasa keamanan masuk dalam pengertian jasa teknikdan jasa manajemen terhutang PPh Pasal 23 sebesar 40% daripenghasilam bruto tidak termasuk PPN dan oleh karenanya korksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat dipertahankankarena telah sesuai dengan

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;DALAM REKONPENSI : 1.Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi seluruhnya ;2.Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikanNafkah Lampau/Nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang,sebesar : Rp. 400.000, (empat ratus ribu) setiap bulannya x 12 (duabelas) Bulan x selama 4 (empat) Tahun = Rp. 19.200.000, atau dihitunghingga

Menjawab permohonan nafkah terhutang yang disampaikan olehTermohon dapatlah disampaikan bahwa sejak awal pernikahan 80 85% penghasilan Pemohon diserahkan pada Termohon;2. Sejak 2009 sampai dengan saat ini, gaji Pemohon sebagai PNS telahdipotong kredit di Bank Riau, dimana peruntukan dari uang kredittersebut sebagian besar dialokasikan untuk pembelian mobil SuzukiAVP atas nama Femmy Irafanti (Termohon);3.

Syahril Legan);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum kepada PegawaiPencatat Nikah KUA Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;Menolak permohonan Termohon atas nafkah terhutang, nafkah Iddah,Mut'ah, dan Nafkah Hadhanah sejumlah nominal yang diajukan olehTermohon, dengan pertimbangan alasan alasan yang telahdikemukakan Pemohon, dan menyesuaikan dengan kemampuanPemohon;Menetapkan Hak asuh anak dari perkawinan antara Pemohon danTermohon

setelah Pemohon mengucapkana ikrar talak;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa dalam perkara aquo, terjadi gugat balik, untuk ituselanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebutTergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensipada pokok sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensimenuntut agar Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut :8.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Lampau /Nafkah Terhutang

Keterangan No, 565/35/U.P.1/1964 tanggal14 Agustus 1964;P2b: Foto copi Surat Padjak tanggal 4 8 1969 atas nama Solihin;P3 : Foto copi Surat Keterangan Garapan No. 63/DS/V/UT/1969 atas namaSolihin tanggal 24 Februari 1969;P4 : Foto copi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untukPenetapan IPEDA Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 24 Agustus1978, letak tanah dan bangunan : Kelurahan Cilandak RT 016 RW 06Kecamatan Cilandak Wilayah Kota Jakarta Selatan;P5a: Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

TB.14Simatupang RT.016 RW 06 Cilandak Barat Cilandak JakartaSelatan;: Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2009 atas nama Solihin, letak tanah Jl. TB.Simatupang RT.016 RW 06 Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan;: Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2008 atas nama Solihin, letak tanah Jl.

Dari bukti tersebut menunjukkan jika tanah yang digarap Solihin adalah tanahmilik negara yang dalam menggarap tanah negara tersebut Solihin dibebani untukmembayar pajak sebagaimana bukti P 4;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Penggugat berupa P 5 a, P5b dan P 5 c berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,27obyek tanah dimaksud terletak di Jl. TB.

Bahwa oleh karena TergugatRekonvensi selaku seorang bekas suami dan ayah yang telah memilikitanggung jawab kepada anaknya, dengan sengaja telah melalaikan anakkandungnya mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhi terhitungmulai bulan Agustus 2014 hingga saat ini tepatnya 3 Th 2 bulan;Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajibanyang harus dipenuhi yaitu harus membayar nafkah anak (biaya hadonah)terhutang yaitu: anggaran untuk membeli Susu, pakean , kesehatan danpendidikan

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (biayahadonah) terhutang sebesar Rp 95. 000.000 (Sembilan puluh lima juta) danHalaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2017/PA.Kla.membayar nafkah anak (biaya hadonah) sampai anak tersebut dewasa(mumayyiz) setiap bulannya Rp2.500.000 terhitung sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap;4.

Bahwa, gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 4paragraf 2 dan 3 adalah sebuah dalil yang tidak memiliki dasar danterkesan atas kemauan Penggugat Rekonvensi sendiri untuk mencarikeuntungan belaka dengan sengaja mengatakan bahwa TergugatRekonvensi mempunyai nafkah anak yang terhutang yang harus TergugatRekonvensi bayar dengan nominal yang tidak sedikit, ini adalah sebagaiumpan untuk mencari sebuah keuntungan, maka Tergugat Rekonvensisangat tegas menolak Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (biayahadonah) terhutang sebesar Rp95.000.000, (Sembilan puluh Lima juta)dan membayar nafkah anak (biaya hadonah) sampai anak tersebut dewasa(mumayyiz) setiap bulannya Rp2.500.000, terhitung sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap;4.

Dengan lain kataPenggugat Rekonvensi wajio untuk tetap memberikan kesempatan yangseluasluasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk keperluan tersebut secaraarif dan bijak, atau dengan kata lain tanpa menghilangkan hak dan kewajibanTergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya;Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan tentang hak asuh anakPenggugat Rekovensi juga mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar nafkah anak yang terhutang sebesar Rp95.000.000,(Sembilan puluh Lima juta

Hak Menuntut Pembayaran Lebih Bayar/Pembayaran Tak Terhutang.39.Bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran yang di bayarkan olehPENGGUGAT kepada Terugugat, dimana lebih bayar tersebut diawali olehbeberapa perubahan nilai pbemesanan pekerjaan (PO);40.

BuktiP33):Maka keseluruhan pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT kepadaTERGUGAT adalah sebesarRp. 14.155.486.400,44.Bahwa dengan telah dibayarkannya sejumlah nilai uang kepadaTERGUGAT, maka telah terpenuhi kewajiban dari PENGGUGATnamunsehubungan dengan adanya perubahan BoQ pada dalil sebelumnya, makaPENGGUGATtelah melakukan pembayaran BoQ dan PO lebih dari nilaiBoQ dan PO terakhir (revisi).Oleh karena itu PENGGUGAT dapatmelakukan permintaan terhadap pembayaran yang lebih dibayarkan(pembayaran tak terhutang

tersebut,seperti yang disebutkan dalam pasal Pasal 18360 KUHPerdata:Barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerimasesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikanbarang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telahmenerimanyaDengan demikian ada kelebihan bayar/pembayaran tak terhutang yangdilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGATdengan rincian sebagaiberikut : Total Pembayaran oleh PENGGUGAT Rp. 14.155.486.400.

Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan atas uang kelebihanpembayaran/pembayaran tak terhutang kepadaPENGGUGAT sebesar Rp.Halaman 29 Putusan No. 415/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim1.802.486.400, (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus delapanpuluh enam ribu empat ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;7.

18.Bahwa dalam posita Gugatannya Penggugat Konpensi mendalilkan bahwayang menjadi dasar diajukannya Gugatan adalah, quod non hal manaditolak adanya kerugian dari Penggugat Konpensi karena hasil pekerjaantidak sesuai dengan spesifikasi dari hasil joint survey pengecekan fisikPekerjaan sebanyak kurang lebih 30 %, ganti rugi ketidaksesuaianpekerjaan kepada Penggugat Konpensi atas perhitungan sisa pekerjaandengan metode teknik sampling, dan pengembalian atas uang kelebihan pembayaran/pembayaran tak terhutang

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Ny. Yatno Rejo atas objekpajak dengan luas 870 m2 di Dk Gatak, Rt 010, Rw 005, Ds. Jotangan,Kec. Bayat, Kab. Klaten, diberi tanda (P9)10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Ny. Yatno Rejo atas objekpajak dengan luas 305 m2 di Dk Gatak, Rt 010, Rw 05, Ds. Jotangan, Kec.Bayat, Kab Klaten, diberi tanda (P10)11.

kembali sesuai surat permohonanPemohon;3.Bahwa diawal / dahulu sebagai Termohon Konpensi sekarang dalam gugatanRekonpensi ini selanjutnya mohon ditulis dan disebut sebagai PENGGUGATREKONPENSI, dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadapPEMOHON ASLI diawal / dahulu sebagai Pemohon Konpensi sekarang untukselanjutnya mohon ditulis dan disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;Penggugat sebagai konsekuensi hukum terjadinya perceraian, adapun gugatanPenggugat sebagai berikut:Agar Tergugat membayar:Nafkah terhutang

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan uangsecara tunai kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pelaksanaan ikrar talakdilakukan, berupa:Nafkah terhutang sejumlah Rp.1.500.000, X 6 = Rp.9.000.000, (Sembilanjuta rupiah);Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000, X 3 = Pp.4.500.000, (empat juta limaratus ribu rupiah);Mut'ah sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);DALAM KONPESI DAN REKONPENSIMenghukum Pemotron konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayarseluruh biaya yang