Ditemukan 10179 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepatuhan
Penelusuran terkait : Surat keputusan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-02-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 15 Juli 2013 — - Ir. Aliman Saragih, M.SI
95 — 14
  • ., nomor : 06/MDag/PER/3/2008,tanggal 4 Maret 2008 tentang tatacara subsidi minyak gorengkepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana ditetapkandalam Bab V Pasal 6 tentang Mekanisme Pelaksanaan danPenggantian Subsidi.Maka alokasi subsidi minyak goreng ke Kabupaten Serdang Bedagaidibenarkan melaksanakan pencairan sebesar Rp. 797.150.000,walaupun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara, nomor : 511.1/8307, tanggal 14 Agustus 2008, bahwa alokasisubsidi minyak goreng untuk Kabupaten
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman
75 — 19
  • pegangan untukpengadaan buku tahun 2011;Bahwa untuk menetapkan kelayakan buku teks muatan lokal adalahkewenangan gubernur;Bahwa buku pengayaan yang sifatnya buku muatan lokal;Bahwa didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18Tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana AlokasiKhusus DAK Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2010 untuk SD /SDLB dan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk TehnisPenggunaan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Tahunanggaran 2010 untuk SMP / SMPLB;Bahwa Surat
    Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapanbuku teks pelajaran, buku pengayaan / referensi, dan buku bacaanmuatan lokal Bahasa Jawa untuk sekolah Dasar / Madrasahlotidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyahbukan untuk memenuhi DAK Tahun 2011, tetapi untuk pengadaansemua anggaran baik APBD atau APBN;Bahwa didalam SK Gubernur Nomor : 420/97/2011 tanggal 28 Juli2011 tentang Buku Teks pelajaran, buku pengayaan / referensi danbuku bacaan muatan lokal ada 14 judul buku, sedangkan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — YUSALMAN, SP
56 — 13
  • boleh terlalu lama ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yang diperoleh dariketerangan saksisaksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti sertaadanya persesuain antara yang satu dengan yang lainnya dimana terdakwa DesrilYani Pasha dalam melakukan perbuatan dimaksud seperti pertimbanganpertimbangan tersebut diatas adalah dalam tenggang waktu dan dalam kedudukannyaselaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman masa Jabatan tahun 2009sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat
    keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor. 1714572009 tanggal 30 Oktober 2009 pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013,bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 7 Januari 2015 — MURSIMIN, Bin M. Siam, dkk
79 — 30
  • Tafsir ditunjuk sebagai anggotaPanitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan KetuaDPRD Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007, danTerdakwa III adalah anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagai Pengganti antarwaktu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 336/Kep.Gub/B.Pemotda/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Peresmian pemberhentian danpengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kerinciyang menggantikan Desrianto Khudri, A.Md.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
H. MUHIR, S.Kep.
244 — 254
  • menunjukkan bahwatindak pidana tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan (dolus), sedangkankata patut diduga menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bisa terjadi dalambentuk kealpaan (culpa);Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang ada dalam batin si pemberihadiah atau janji disebabkan karena si penerima hadiah atau janji mempunyalkekuasaan atau kKewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiahatau janji yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat
    Keputusan Gubernur NTB Nomor:171524 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Mataram Masa Jabatan 2014 2019 tanggal 22 Juli 2014terdakwa diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaMataram masa jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentangKomposisi Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Juni 2013 — KARYONO
55 — 17
  • setelahterlebih dahulu memanipulasi datadata atas tanah tersebut sehingga bisa terbit sertifikat HakMilk No. 872 atas Karyono yang kemudian dipecah menjadi 20 sertifikat atas nama MamikHarmiyati, dkk dan sertifikat Hak Milk No. 1055 atas nama Haryanto, jelas merupakanperbuatan yang dapat merugikan keuangan negara (dhi. keuangan daerah);Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum terdakwamenyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan buktisurat yang berupa Surat
    Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 031/27/2007 tertanggal 22 Mei2007, Surat Keputusan DPRD Jawa Tengah Nomor : 12 tahun 2007 tertanggal 22 Mei 2007akte pelepasan hak No. 39 tertanggal 19 Juni 2007 akte pelepasan hak No. 67 tanggal 29 tahun2007 menyebutkan luas tanah hak pakai No. 5 tahun 1983 milk Pemprov Jateng adalah seluas32.928 m2, dengan demikian tidak ada tanah yang hilang yang diakibatkan oleh perbuatanTerdakwa setidaktidaknya tidak ada kerugian Negara yang timbul atas perbuatan Terdakwaapabila
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 16-06-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 22/PID.TPK/2017/PT MDN
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : PARDAMEAN ICHRAM PANGIHUTAN, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : IIS JAMARIS, SE
85 — 0
  • Labuhanbatu TA. 2015
  • 1 (satu) set photo copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 138.44/1081/KPTS/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang penggunaan anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tarukim Prov. Sumatera Utara TA. 2015 berikut lampirannya.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-05-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 5 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : MOHAMAD HARI MAHAR P. SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : UCU HENDRAYANI, S.Ag.
136 — 25
  • 1 (satu) bundel fotocopy Neraca BUMDes Kujang Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Per 31 Desember 2018;
111. 1 (satu) bundel fotocopy Neraca BUMDes Motekar Desa Sinartanjung Kota Banjar bulan Juni tanggal 30 Juni 2018;
112. 1 (satu) bundel fotocopy Neraca Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Per 30 Maret 2018;
113. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Neraca Keuangan Bulanan BUMDes Mitra Raharja Per 30 Desember 2018;
114. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk-8391-B/Peg/90 Tanggal 24-11-1990;
115. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/Sk.8047-B/Peg/89 Tanggal 30-11-1989;
116. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkung an Pemerintah Kota Banjar Tanggal
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 18 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 15 September 2015 — I MADE JULIASA Als KADEK JULI
83 — 52
  • Denpasar Timur, Kota Denpasar. ( Lekaku KuasaPengguna Anggaran ( KPA ) dan selaku Team Pembina Kegitan PenyelamatanSapi Bali Betina Produktif tahun 2011) pada pokoknya menerangkan:e bahwa Saksi sebagai Kepala Dinsa Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi Bali dari Tanggal 11 Januari 2010 sampajsekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali, yangbertugas mengkoordinasikan rencana Kegiatan dan ProgramDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyusun kebijakanumum, pembangunan peternakan dan kesehatan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
493 — 66
  • dari PT Supra Veritasselaku pemilik berdasarkan pelepasan hak tanggal 26 Mei 1983 NoXI.U/Perj/20/1983 Jo Surat perikatan untuk pelepasan hak atas Tanah tanggal7 Februari 1983 No X1LU/Perj/006/1983 berikut akta penyerahan &pemindahan hak(cassie) tanggal 20 Desember 1989 No 373 dan Akta Kuasatanggal 15 Agustus 1988 No 130 yang dibuat oleh dan dihadapan, BennyKristant,SH, Notar is di Jakarta.Bahwa pembebasan yang dilaku PT Parigi Graha Permai alas tanah a quotelah mendapat ijin Lokasi berdasarkan Surat
    Keputusan Gubernur Tingkat Jawa Barat No 593.82/SK.284.S/S284/AGRDA/27688 tanggal 22 Maret 1988dan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan tersebut maka PT Parigi GrahaPermai mengajukan permohonan pada tanggai 16 September 1993, untukmendapatkan hak dan selanjutnya sesuai Surat Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1463/HGB/BPN/93 tentangpemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Parigi Graha Permai.Bahwa pemberian ijin oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna
Tanggal 18 April 2016 — H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. Bin OK. ABDUL GANI.
82 — 14
  • Aceh Tamiang pada Dinas BinaMarga Cipta Karya Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor :Ku.954.1/099/2009, 26 Oktober 2009, tentang Penunjukkan/Penetapan PejabatPengguna Anggaran/ Penguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang, Bendahara Pengeluarandan Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Margadan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009, dan Jabatan Struktural saya saat ituadalah sebagai Kabid Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi Dinas Bina Marga danCipta Karya Aceh;Bahwa tugas
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 507/Pid.B/2010/PN.Im
Tanggal 21 April 2011 — Drs. H. MOH. ICHWAN, MM
732 — 584
  • haktersebut sehingga menganggap akte pernyataan menerimapengalihan hak tersebut apakah sah terbukti diterimanyaAgung Rijoto dalam musyawarah tersebut ;Menimbang, bahwa sudah semestinya terdakwa dan anggotapanitia lainya mengetahui bahwa segala bentuk peristiwa hukumapapun terhadap tanah yang telah dinyatakan atau telah terbitijin prinsip ataupun ijin lokasi haruslah seijin Bupati ;Menimbang, bahwa terdakwa maupun anggota P2T yang hadirdalam musyawarah tidak memperhatikan ketentuan dalam diktumhuruf e Surat
    keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaBarat tanggal 20 Agustus 1990 Nomor : 04/HGU /KWBPN /1990tentang pemberian HGU kepada PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 07-02-2024 — Putus : 26-06-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg
Tanggal 26 Juni 2024 — Penuntut Umum:
ANDRE PRATAMA ALDRIN, SH,DKK
Terdakwa:
SUHANDI, S.P., M.Pd BIN HAMID
39 — 0
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:

    • 1 (Satu) Dokumen Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/4150/BKD-2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Gubernur Sumatera Barat.

Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
1.HARRY E MALONDA
2.Ir. SUGENG
293 — 207

  • 18.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
    19.1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-10-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 226/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 29 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Wawan Yunarwanto, SH., M.H.
Terdakwa:
1.MOCHAMAD BASUKI
2.SANTOSO
3.R.RAHMAN AGUNG
185 — 127
  • pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  • Menyatakan barang bukti :
    • Barang Bukti Nomor: 1-112, 115-144, 152, 153 Digunakan dalam perkara lain :
    1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/21.08/212/2016, tanggal 26 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (ROHAYATI) dan lampirannya
    2. 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat
      Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/2108/212/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Ir.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 26 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.WAWAN KURNIAWAN.SH.MH
2.RIDO DHARMA HERMANDO
Terdakwa:
FEBRI SUSANTO, S.Pd., M.M Bin RUSMAN EFENDI Alm
166 — 79
  • Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 343/KPTS/DISDIK/2020 tentang Pembentukan TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
  • Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 320/P/2019 tanggal 09 September 2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
116 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1295 K/Pid.Sus/2015sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 121.22/01 01BKD/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Pengangkatan sebagai AsistenPembangunan pada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bersamasama dengan Dr. H. Akhmad Fauzan Saleh, M.Ag., bin Muhammad Saleh, H.Fitri Rifani, SH., MH., Drs. H.
    Bantuan untuk sarana dan prasarana olahraga dan keolahragaansebesar Rp7.000.000.000,00;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan BantuanPembinaan Keagamaan, Bantuan untuk Peningkatan Kerukunan UmatBeragama dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan antara lain menetapkan :a.
    BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanSelatan:Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan Atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, Bantuanuntuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Bantuan SosialKemasyarakatan antara lain menetapkan:a.
    DARKANI SEMANSelaku Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatansebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 121.22/01 01BKD/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Pengangkatan sebagai AsistenPembangunan pada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bersamasama dengan Dr. H. Akhmad Fauzan Saleh, M.Ag., bin Muhammad Saleh, H.Fitri Rifani, SH., MH., Drs. H.
    BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanSelatan;Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan Atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, BantuanHal. 481 dari 1161 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Mei 2016 — MAHLIANA
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30Januari 2015;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa MAHLIANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantuberdasarkan Surat
    Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/09/Kum/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara PengeluaranPembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan PemerintahanHal. 1 dari 593 hal.
    dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana JoPasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa MAHLIANA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantuberdasarkan Surat
    Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/09/Kum/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara PengeluaranPembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan PemerintahanProvinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010, baik secara sendirisendiriatau bersamasama dengan AMBERI (meninggal dunia), Dr.
    Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/09/Kum/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010; Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa MAHLIANA selaku BendaharaPengeluaran Pembantu sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/09/Kum/2010 tanggal 4 Januari 2010 adalah sebagai berikut:e Membantu tugas Bendahara Pengeluaran;e Melaksanakan pembukuan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-07-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 11 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Andi Saifullah Sakti, S.H., M.H
2.RAKA APRIZKI SOEROSO, S.H.
Terdakwa:
1.KAHAR
2.DILLAH
135 — 43
  • Kahar tanggal 1 Januari 2022;
  • Surat Peringatan I (satu) Nomor: 098/RAS/XII/2021;
  • Surat Peringatan I (satu) Nomor: 026/RAS/IV/2022;
  • Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 619/ II/ Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
  • Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 148/D-16/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun 2022;
  • Surat
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 29-11-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
AFRIADI ASMIN, SH
Terdakwa:
MUSIKA ALIAS ITEM MUSIKA ALIAS MUSTIKA BIN M. NASIR
365 — 42

  • 3 (Tiga) Lembar legalisir Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : 412.5.200/2015 tentang penetapan lokasi dan alokasi bantuan keuangan peumakmue gampong dalam wilayah Aceh Tahun anggaran 2015 beserta lampirannya tanggal 06 April 2015.

    80.