Ditemukan 11075 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN STABAT Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Stb Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 46
107 — 46
Medan, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 108;2) Bahwa sebelum lahirnya UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tata cara untuk mendirikan yayasan diIndonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, doktrin dan yurisprudensi;3) Bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28Tahun
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1817/B/PK/Pjk/2017Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPNNomor: 00078/207/10/092/13 tanggal 22 November 2013 untuk Masa PajakNovember 2010 yang diterima oleh Pemohon Banding padatanggal18 Desember 2014, maka sesuai dengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PemohonBanding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP2516/WPJ.19/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang diterbitkan kepada PemohonBanding
Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 P/HUM/2015 Tanggal 8 April 2015 — PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
70 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Indonesia, sepertiUU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UUNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa padapraktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam prosesperadilan di Mahkamah Agung /ega/ standing telah diterima dan diakuimenjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapatdibuktikan antara lain dalam Putusan MA Nomor 33 P/HUM/2011 dalamPermohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden Nomor 28Tahun
Register : 21-10-2015 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Lbt Tanggal 14 Juni 2016 — SYELLY TEDJO LIBRIANA, S.E
melawan
DEWAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT, Cq. DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT, Cq. PEMIMPIN CABANG LEWOLEBA PT. PEMBANGUNAN DAERAH NTT
176 — 75
176 — 75
., selaku Pjs Pemimpin PT.Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Lewolebadengan Syelly Tedjo Libriana, Nomor: 04.1.10.000021tertanggal 19 Februari 2010, selanjutnya bukti suratdiberi tanda bukti T.3;Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:1662 tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya bukti suratdiberi tanda bukti T.4;Fotocopy Serifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 28tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Lembata, Nusa Tenggara
Register : 10-08-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2020 Tanggal 3 Desember 2020 — BABY RIVONO NASUTION, DKK VS PRESIDEN RI;
390 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
390 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangan diIndonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam prosesperadilan di Mahkamah Agung /ega/ standing telah diterima dan diakulmenjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapatdibuktikan antara lain dalam Putusan MA No. 33 P/HUM/2011 dalamPermohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden No. 28Tahun
Register : 28-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
PT. INTER SPORT MARKETING
Tergugat:
PT. GRIYA ASRI HIDUP ABADI
534 — 317
PT. INTER SPORT MARKETING
Tergugat:
PT. GRIYA ASRI HIDUP ABADI
534 — 317
No.28Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dikenal istilah suatu tempatmerupakan area komersial atau tidak namun yang ada adalahpenggunaan secara komersial yaitu pemanfaat ciptaan dan/atauproduk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntunganekonomi dari berbagi Sumber atau berbayar.e) Bahwa, berdasarkan posita nomor 15 dan 16 gugatan Penggugat,maka Tergugat menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka (24) UU.No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tergugat tidak memenuhiunsur penggunaan secara komersial
Register : 13-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 40/G/2012/PTUN-PTK Tanggal 16 April 2013 — PT. RIMBA KAPUAS LESTARI (diwakili oleh TIAN HARTONO)
Melawan
1. BUPATI KABUPATEN SINTANG
2. MENTERI KEHUTANAN RI
123 — 51
123 — 51
Rimba KapuasLestari; Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 4tahun 2005 tentang PemberantasanPenebangan Kayu Secara Illegal DikawasanHutan dan Peredarannya Diseluruh WilayahRepublik Indonesia, ; UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara NegaraPut.40/G2012.PT UNPTK Hal. 39 dari 59 HalamanYang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dani= 812) (1 lllMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilsanggahannya Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat
Register : 13-08-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Plw Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat:
YETTINIZA
Tergugat:
MARTHA AGUSTINA SINAGA
Turut Tergugat:
DEFI KRISTANTY, SH
194 — 120
YETTINIZA
Tergugat:
MARTHA AGUSTINA SINAGA
Turut Tergugat:
DEFI KRISTANTY, SH
194 — 120
Gugatan Kurang Pihak (Error In Persona)Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN PLWBahwa dalam gugatan pihak Penggugat tidak lengkap karena yangmenjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah tanah beserta bangunandiatasnya, sementara secara tegas diatas tanah tersebut ada bangunan milikSMK MAKMUR Yayasan Fauziyah Sejahtera yang tunduk kepada UndangUndang Yayasan No. 16 tahun 2001 yang telah dirubah Undang undang No. 28Tahun 2004, bahwa secara tegas pada pasal 35 Ayat 1 yang dapat
Register : 19-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Pra/2020/PN Sby Tanggal 8 Desember 2020 — Pemohon:
Sirke Siswoyo
Termohon:
KANWIL DIRJEND PAJAK JAWA TIMUR I
1136 — 1005
Sirke Siswoyo
Termohon:
KANWIL DIRJEND PAJAK JAWA TIMUR I
1136 — 1005
adalahtentang tidak sahnya penetapan tersanngka pada diri Termohon sebagaimanaSurat Penetapan Tersangka Nomor S04.TAP/WPJ.11/2020 tangggal 27Oktober 2020 ( P3/T17);Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon tentang tidaksahnya penetapan tersangka pada diri Pemohon adalah karena Pemohonterlambat menerima pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Termohon;Menimbang, bahwa menurut Pemohon, Pemohon disangka melanggarpasal 39 A , huruf a jo. pasal 39 (ayat) 1, huruf i Undangundang Nomor 28Tahun
Register : 13-01-2011 — Putus : 19-05-2011 — Upload : 07-11-2011
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2011/PTUN.ABN Tanggal 19 Mei 2011 — ABDUL RAHMAN MAMANG, MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
123 — 40
123 — 40
kerugian kepada Penggugat =;Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketatersebut sesungguhnya menunjukan sikap feodalis, otoriter,dan arogansi kekuasaan yang berlebihan, tidak bermoral dansangat subjektif, keberpihakan Tergugat kepada pihaktertentu dengan mengabaikan keadilan, kebenaran,ketertiban, kepastian hukum, serta asas asas kepastianhukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan,Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitassebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28Tahun
Register : 21-03-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2012/PTUN-MDN Tanggal 19 Juli 2012 — SUJADI VS KPL.DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN,Cs
266 — 252
266 — 252
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik; sedangkan dalam penjelasan UndangUndang No.9 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksuddengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang19Baik adalah meliputi asas kepastian hukum; tertibpenyelenggaraan Negara ; keterbukaan;proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;Bahwa kedua
Register : 31-01-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 9/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat:
HAMLET
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
104 — 56
HAMLET
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
104 — 56
Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat jugamencederai asas Kepastian hukum, asas proporsionalisme dan asasprofesionalisme sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No 28Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penggugat memohon agarberkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ic.
Register : 16-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — ABDULGANI AUP., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
89 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesamaan visi, persepsi, danmisi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nuranirakyat yang menghendaki terwujudnya PenyelenggaraNegara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinyasecara sungguhsungguh, penuh rasa tanggung jawab,yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas darikorupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimanadiamanatkan oleh Ketetapan MPR RI NomorXI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(Penjelasan Umum atas UndangUndang Nomor 28Tahun
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan DireksiPertamina tersebut menjelaskan bahwaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1988 dan pengumuman Dirjen Pajak NomorPENG139/PJ.63/1989 pengenaan PPN telahdiperluas sedemikian rupa atas jenisjenis jasatertentu selain jasa Pemborongan. Akibat perluasantersebut jasa pengolahan (jasa processing) yangdilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. merupakan jasa kena pajak yang menjadiobjek pengenaan PPN.
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
YAYASAN SHIHHATUL IMIM Diwakili oleh Drs. H. BAHARUDDIN M. DKK
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
YAYASAN GENERASI SEJAHTERA. Diwakili oleh Arman Hamdhan
332 — 663
YAYASAN SHIHHATUL IMIM Diwakili oleh Drs. H. BAHARUDDIN M. DKK
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
YAYASAN GENERASI SEJAHTERA. Diwakili oleh Arman Hamdhan
332 — 663
Struktur Jabatan dalam susunan kepengurusanyayasan generasi sejahtera ;Anggapan dari Pengurus Yayasan Shihhatul Iman / penggugatmenduga ada niat buruk dalam pengaktifan Kembali yayasan generasisejahtera adalah tidak benar, adapun pengaktifan kembali yayasangenerasi sejahtera adalah atas permintaan jamaah masjid shihhatuliman ;Anggapan dari Yayasan Shihhatul Iman bahwa pengaktifan kembaliyayasan generasi sejahtera adalah sangat bertentangan denganUndang Undang No. 16 tahun 2001 Jo Undang Undang NO. 28tahun
Register : 23-12-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN.Krg Tanggal 6 Desember 2016 — Nama lengkap : SUTARNO Alias GEONG Bin SUWARTO;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/ Tgl lahir : 47 Tahun/ 12 jULI 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Beji RT. 4, RW. 10, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
105 — 10
105 — 10
ke dalambotolbotol kosong bekas minuman keras merk luar negeri, hal ini berkaitandengan tata cara dalam industri rumah tangga yaitu industri rumah tanggapangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semiotomatis, dan hanya untuk produk dalam kategori low risk (beresiko rendah)sehingga industri MINOL (minuman beralkohol) tidak bisa di produksi olehIRTP Industri Rumah Tangga Pangan berdasarkan Pasal 21 PP Nomor 28Tahun
Register : 06-11-2018 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -197/Pdt.G/2018/PN.Arm Tanggal 21 Agustus 2019 — -Penggugat
-JEANNE JACOBUS,DKK
Tergugat
-BETTY JACOBUS,DKK
158 — 80
158 — 80
RYAN ALDINO JACOBUS, Tempat lahir Bitung 11 Mei 1990,Umur 28Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Kampung Dompase Lindungan IlKecamatan Siau Tengah Kabupaten KepulauanSITARO, Agama Kristen Protestan, PekerjaanSwasta, Status kawin, Pendidikan SMA, Tlp081316534435,Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 197/Pdt.G/2018/PN ArmDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, SEMMY MANANOMAS.H.
Register : 17-06-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 144/PID/2020/PT BNA Tanggal 21 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : Ilham Bin Muhammad Harun Abdul Gani
219 — 47
Terbanding/Terdakwa : Ilham Bin Muhammad Harun Abdul Gani
219 — 47
dalam tingkat banding akandisebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (d) dan (i) Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang PerubahanPertama Atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan Jo UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakaan Jo UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 17-07-2018 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 522/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL Tanggal 3 Juli 2019 — SUKARNO HADISUBROTO
LAWAN
1.Kepala Dinas Tata air Propinsi DKI Jakarta
2.Kepala Unit Pengadaan Tanah Tata Air Dinas Pengairan Provinsi DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
4.Walikota Administrasi Jakarta Selatan
129 — 113
129 — 113
Anak pertama sekarang telah berumur 28tahun, dan anak kedua telah berumur 26 tahun. Pada waktu itu, pada tahun1999 Penggugat merasa harus segera meninggalkan semua yang ada,tanah maupun bangunan yang diperoleh secara sah atas kebijaksanaannegara bagi karyawan Departemen Pertanian, karena penggugatsesudah pensiun ingin pulang kembali ke Delanggu, Solo.
Register : 21-04-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/TUN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. H. MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, SH., MBA;
170 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga dengan demikian, Penerimaan danPencatatan Penggantian Pengurus YHIPP dalam daftar yayasan olehTergugat telah bertentangan dengan Pasal 33 UndangUndang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan jo. Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar YHIPP;Adapun bunyi Pasal 33 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasanmenentukan bahwa:Halaman 19 dari 45 halaman.