Syafiin, SH, MH, NRP : 62100238 Pamen Yanma Polri(Penugasan pada Setmil) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan MadyaBidang Hukum Divkum Polri."

Dan harus segera melapor dalam jangka waktu14 hari.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat lyang tertuang dalam SuratTelegram a quo, jabatan dan golongan pangkat Penggugat diturunkansebanyak 5 tingkat, yaitu. dari golongan eselom lama Il.amenjadi golonganeselon Il.63 dengan jabatan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang HukumDivkum Polri.Tingkatan kepangkatan eselon II adalah meliputi eselonil.a, II.b, Il.b2, Il.b3,dimana pada tingkat Il.o3 adalah jenjang yang umumnya non job.

Syafiin, SH, MH, NRP : 62100238 Pamen Yanma Polri(Penugasan pada Setmil) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan MadyaBidang Hukum Divkum Polri. Ini berarti jabatan dan golongan pangkatPenggugat diturunkan sebanyak 5 tingkat, yaitu. dari golongan eselonlama Il.amenjadi golongan eselon Il.b3 dengan jabatan sebagai AnalisKebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri;4. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat!

Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala BiroSekretariat Militer Presiden Kementrian Sekretariat Negarayang mempunyai tugas menyangkut kebijakan KepalaNegara dengan tupoksi memberikan pelayanan kepadapresiden dan wakil presiden.

Bahwa sejak penerbitan Obyek Sengketa aquo sampai denganditerbitkannya KEPUTUSAN MENSESNEG No. 23/2016 pada tanggal 11Februari 2016, faktanya Penggugat tetap bertugas menjalankanpekerjaannya sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden yangdiantaranya berupa membuat dan menandatangani suratsurat yang masukdalam lingkup kewenangan jabatannya, di sisi lain Penggugat juga belummelaksanakan tugastugasnya sebagai Analis Kebijakan Madya BidangHukum Divisi Hukum Polri.

No. 217 PK/Pid.Sus/2016mengenai uraian tugas disebutkan :(1)1.2.Ketua Umum :Merupakan kekuasaan tertinggi dalam pimpinan Pengurus FPTMerumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangankegiatan panjat tebing sesuai amanat Musyawarah dan Rapat KerjaFPTIBertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusanMusyawarah, Rapat Kerja dan Program Kerja dapat dilaksanakan dandipenuhi dengan baik oleh pengurus FPTIBertindak keluar dan ke dalam atas nama FPTIMelaksanakan tugas dan tanggung jawab lain

kepadamusyawarah FPTIBahwa demikian pula dalam Pasal 6 Adendum Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Federasi Panjat Tebing Indonesia (AD/ART FPTI)disebutkan :(1)(2)(4)(5)Pengurus FPTI menerapkan "One Gate Policy dalam pengertiankebijakan yang dikeluarkan berasal hanya dari Ketua Umum atauKetua Harian.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum maupun Ketua Harianwajib mendapat dukungan dan diamankan oleh dan dari anggotapengurus.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum atau Ketua Harianmerupakan kebijakan

yang berasal dari masukan dan pertimbanganKetuaketua Bidang, Ketuaketua Komisi maupun narasumber yangdianggap perlu.Ketua Umum dan Ketua Harian bertanggung jawab secara fungsiterhadap kebijakan yang dikeluarkan.Ketua Umum dan Ketua Harian secara bersama maupun secaraterpisah diijinkan memberi mandat dalam bentuk Surat Keputusan (Sk)kepada KetuaKetua Bidang maupun Komisi atau Ketua PanitiaPerlaksana untuk mengeluarkan kebijakan yang memiliki batas waktu.Kebijakan yang dikeluarkan dan kemudian menimbulkan

RIZA KURNIAWAN, SE, selakuKetua Umum diganti menjadi lik Suryati Azizah selaku Ketua Harian.Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) addendumFPT yang menyebutkan bahwa Ketua Umum dan Ketua Harianbertanggung jawab secara fungsi terhadap' kebijakan yangdikeluarkan, maka apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa M.

IIK SURYATI AZIZAH selakuSEKRETARIS Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah.Bahwa dalam struktur organisasi Federasi Triathlon Indonesia (FTI)kedudukan Pelindung/Penasihat adalah bukan penentu kebijakan danpelaksana kebijakan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mendikteatau memerintah jajaran pimpinan pengurus daerah FTI Jawa Tengah.Tugas Pelindung/Penasihat hanyalah memberikan sumbang sarankepada Pengurus manakala diperlukan ataupun diminta.Bahwa dalam perkara in casu kapasitas Pemohon

Menentukan kebijakan operasional LPD ; danf. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan ;Ayat (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggung jawab kepada paruman desa melalui Ketua KetuaPengawas ; Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga PerkreditanDesa disebutkan :Ketua Ketua Pengawas mempunyai tugas :a. Mengawasi pengelolaan LPD ;b. Memberikan petunjuk kepada pengurus ;c.

Menentukan kebijakan operasional LPD dan ;6.

Menentukan kebijakan operasional LPD ; danf. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan ;Ayat (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggung jawab kepada paruman desa melalui Ketua KetuaPengawas ;Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga PerkreditanDesa disebutkan :Ketua Ketua Pengawas mempunyai tugas :a. Mengawasi pengelolaan LPD ;b. Memberikan petunjuk kepada pengurus ;c.

Kepala LPD menentukan kebijakan operasonal LPD.7. Kepala LPD menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Bahwa benar terdakwa Made Rijasa menjabat sebagai badan KetuaKetua Pengawas LPD Selat sekaligus Bendesa Desa Pekraman Selat.Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019../PN.Dps.Y Bahwa dalam tahun 2013 saksi selaku kepala LPD Selat pernahmengajukan pinjaman dana UEP dari pengelola UEP Kecamatan Susut.

Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentangPedoman Kebijakan Perkreditan angka 3 Profesionalisme dan IntegritasPejabat Bank ;butir 3.1. menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditansecara jujur, cermat, dan penuh kehatihatian serta bertanggung jawab,serta menerapkan prinsip good corporate governance ;Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalammelaksanakan tugas antara lain diatur berdasarkan Peraturan

Priyantono Djarot Nugroho ;1 (satu) lembar Surat dari Yanu Elva Etliana,SE.MT tertanggal 27 Juni2011 Perihal : Permohonan Maaf yang ditujukan kepada PimpinanBank Jateng Cabang Semarang ;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dariYanu Elva Etliana, S.E., M.T ;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 144 PK/Pid.Sus/201514.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT.

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman PelaksanaanPemberian Kredit;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT.

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10Hal. 39 dari 59 hal. Put.

2005 Saksi sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten RajaAmpat;Pada tahun 2012 Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran di BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat; Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat selaku Kepala BidangMonitoring Evaluasi Pembangunan di BAPEDA Kabupaten Raja Ampat;Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Anggaran di BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat yaitu:Tugas Bidang Anggaran adalah: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis dan memberikan dukunganserta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;Yang berfungsi untuk : Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;Halaman 52 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN MnkYang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja AmpatNomor : SK .821.232274, tanggal O7 September 2012 tentangPengangkatan

Fungsi adalah :a. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana danpenanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif danefesien;b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu dan menyeluruh;Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 Tahun2011 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Raja Ampat;Bahwa Struktur dari Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Tahun 2011 s.d Sekarang sebagai Kepala Seksi pada Sub DirektoratKajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, Direktorat JenderalKeuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Bahwa Ahli sudah 4 (empat) tahun sebagai Kepala Seksi pada DirektoratJenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan denganjabatan Ahli saat ini berdasarkan Pasal 1067 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam

PengadaanUmumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);j. 2015 sdDirektur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Sertifikasi yang dimiliki :a. 1997 Pelatihan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan KerjasamaBappenas dan LPEM UI;b. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan PemberianBantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;c. 2000 Pelatihan Tentang Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri kerjasama

yang Baik (AUPB) dan telah sesuai sesualdengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, Pasal 10 ayat (1) beserta lampirannya, perlu kiranyaTERGUGAT jelaskan terlebin dahulu kronologis diterbitkannya objeksengketa, yaitu antara lain:1)2)Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) adalah merupakan dokumenyang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yangdigunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PenggunaAnggaran dengan berpedoman pada Kebijakan

UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) berdasarkan Rancangan Kebijakan PembangunanDaerah (RKPD).

Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019tentang Rencana Kerja (RENJA) SKPD; Adanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; Adanya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDearah Tahun 2020; Adanya Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Banten Tahun 2020; Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKASKPD harus mengacu kepada dokumen Kebijakan

;Bahwa setiap kebijakan pasti akan mengakibatkan hak dan kewajiban,setiap kebijakan publik baik langsung atau tidak langsung menyebabkanakibat hukum bagi warganya. Oleh sebab itu, apakah kebijakankebijakanitu berdasarkan hukum atau tidak.

Hal ini bertentangan denganpadahal dalam kenyatannyaPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa PemerintahNomor : 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasaPemerintah di Desa pada lampiran Bab Ill huruf B mengenai RencanaPelaksanaan, yaitu, TPK menyusun rencana pelaksanan pengadaan meliputiRencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atauharga pasar terdekat dari desa tersebut.Bahwa rencana anggaran biaya (RAB) dan desain proyek Perkerasan jalanJalan

Hal ini bertentangan denganPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa PemerintahNomor : 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasaPemerintah di Desa pada lampiran Bab Ill huruf B mengenai RencanaPelaksanaan, yaitu, TPK menyusun rencana pelaksanan pengadaan meliputiRencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atauharga pasar terdekat dari desa tersebut.Bahwa rencana anggaran biaya (RAB) dan desain proyek Perkerasan jalanJalan Waetuo Wawengrewu

Hal ini bertentangan denganPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa PemerintahNomor : 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasaPemerintah di Desa pada lampiran Bab Ill huruf B mengenai RencanaPelaksanaan, yaitu, TPK menyusun rencana pelaksanan pengadaan meliputiHal 53 dari 81 hal.

didakwakan dalam dakwaan kesatuSubsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDO HASNAWATIdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnyadengan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah), Subsidair 1 (Satu) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa :Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Pemerintahan DesaWaetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;Keputusan Bupati Wajo Nomor 112 Tahun 2016;LKPP Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Memerintahkan barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)7)8)9)Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Pemerintahan DesaWaetuwo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016;Keputusan Bupati Wajo Nomor 112 Tahun 2016;LKPP Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2013;Peraturan Desa Waetuwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Waetuwo Tahun Anggaran2016;Nota barang An.

Sedangkan pungutan sumbangar/ kontribusi dari orangtua sisiwatelah mendapat legalisasi izin dari Kadinas Pendidikan Kota Banjarbaru.Semua kebijakan PSB Non on line atas keputusan Kepala DinasPendidikan Kota Banjarbaru, dan ada 21 siswa titipan Kadinas (DRS.FIRDAUS HAZAIRIN) maupun Kabid Dikmen (DRS. H.M.

MUHAMMAD AMIN, MM menyarankan agar Terdakwamengambil kebijakan bersama Komite Sekolah untuk membukamaksimal 2 ruang baru dan segala fasilitas belajar mengajar agardibicarakan dengan orang tua calon siswa, kemudian saksi Drs.

MUHAMMAD AMIN,MM tentang kebijakan SMAN 2 Banjarbaru yang memungut Rp. 5.000.000,terhadap calon siswa baru diluar kuota. Lalu saksi perintahkan saksi Drs.MUHAMMAD AMIN, MM untuk memanggil Terdakwa Drs. H. KHAIRILANWAR, M.Pd pada hari itu juga agar menghadap saksi. Lalu pada soreharinya sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa Drs. H. KHAIRIL ANWAR, M.Pdmenghadap saksi dan melaporkan perihal hasil rapat dengan komitetermasuk kebijakan melakukan pungutan Rp. 5.000.000, ;Bahwa benar saat Terdakwa Drs. H.

MUHAMMAD AMIN, MM menyarankan agar Terdakwamengambil kebijakan bersama Komite Sekolah untuk membukamaksimal 2 ruang baru dan segala fasilitas belajar mengajar agarhalaman 182 dari 203 halaman.dibicarakan dengan orang tua calon siswa, kemudian saksi Drs.

af1 ltrchfcsOf1lang1035langfe1033langnp1035insrsid3092543 dak rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1035langfe1033langnp1035insrsid3092543charrsid1 1874878memberikan Ijin Bermalam (IB) kepada anggota dengan alasan untuk percepatanpenyelesaian pembangunan Mayonif 700/R. rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang 1035langfe1033langnp1035insrsid3092543par j.tab Bahwa kebijakan yang diambil oleh Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selakuDanyonif 700/Raider selama ini menimbulkan prokontra dan sikap antipati di kalanngan sebagian

anggota Yonif 700/Raider dan ternyata tidak semuakebijakan dari Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono tersebut diterima baik oleh seluruhanggota Yonif 700/Raider, diantaranya mengenai kebijakan pembatasan pemberian pinjaman melalui BRI maupun Usipa, pembatasan pemberian IB dan cuti dan kebiasaan Saksi LetkolInf Mahudin Latupono melakukan pemukulan terhadap anggota yang dinilai telah melakukanpelanggaran, sehingga beberapa orang anggota Yonif 700/Raider termasuk para Terdakwa merasa benci dan tidak senang

Alwi Sucipto yang sudahmerasa jengkel/dongkol atas kebijakan Danyon yang merugikan dan suka memukul anggotalangsung ikut berkumpul di depan Kibant bersama anggota Yonif 700/Raider lainnya kemudianmendatangi rujab Danyon bersama Terdakwa VI Prada Ansyar serta anggota Yonif 700/Raider lainnya kemudian melakukan pengrusakan di rujab Danyon dengan cara melemparbau ke arah rujab Danyon yang mengakibatkan kaca rujab Danyon pecah. par rtlchfcs1 af1afs16 ItrchfcsO f1fs 16lang1053langfe1033langnp1053insrsid3092543charrsid12011167par

rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO fllang1053langfe1033langnp1053insrsid3092543 3)tabPada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa III Serda Takbir setelah mendapat informasi dari Saksi Praka Basri bahwa Danyonmemukul Serda Maman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa IIISerda Takbir yang sudah merasa jengkel/dongkol atas kebijakan Danyon yang merugikandan suka memukul anggota, langsung ikut berkumpul di lapangan bola bersama anggotaYonif 700/Raider lainnya

berkata'94Keluarkan saja Danyon dari sini '94.par rtlchfcs1 af1afs16 ItrchfcsO f1fs 16lang1053langfe1033langnp1053insrsid3092543charrsid 12011167par rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO flang1053langfe1033langnp1053insrsid3092543 6)tabPada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa VI PradaAnsyar setelahd mendapat informasi dari Saksi Praka Basri bahwa Danyon memukul SerdaMaman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa VI Prada Ansyar yang merasa jengkel/dongkol atas kebijakan

Natar PerdanaAbadi di Bank Rakyat Indonesia KCU Teluk Betung dengan nomor rekening giroNomor : 028501000320309.Pada Tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan Bank Rakyat Indonesiamengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp. 40Milyar dialihnkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah Bank RakyatPage 11 of 76 Nomor:116/Pid./2013/PT.IK.12Indonesia Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat Bank Rakyat IndonesiaDivisi Bisnis Umum.

Natar PerdanaAbadi di Bank Rakyat Indonesia KCU Teluk Betung dengan nomor rekening giroNomor : 028501000320309.Pada Tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan Bank Rakyat Indonesiamengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp. 40Milyar dialihkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah Bank RakyatIndonesia Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat Bank Rakyat IndonesiaDivisi Bisnis Umum. Sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT.

Natar Perdana Abadi diBank Rakyat Indonesia KCU Teluk Betung dengan nomor rekening giro Nomor :028501 000320309.Pada Tahun 2010 oleh karena kebijakan perkreditan Bank Rakyat Indonesiamengalami perubahan untuk debitur dengan nilai plafond pinjaman diatas Rp. 40Milyar dialinkan penanganannya dari Prakarsa Kantor Wilayah Bank RakyatIndonesia Palembang menjadi Prakarsa Kantor Pusat Bank Rakyat IndonesiaDivisi Bisnis Umum. Sejak ditangani Kantor Pusat Divisi Umum, PT.

Pemberiankredit KKB dengan pola kerja sama pihak ketiga adalah kebijakan dariPimpinan Wilayah PT BRI di Palembang sedangkan Kantor Cabangsebagaimana diuraikan dalam dakwaan sebagai delegasi dari Kantor PT BRIPalembang, sedangkan mengenai kebijakan Permohonan Kredit hinggaanalisa dan rekomendasi putusan kredit bukan di kantor BRI Teluk Betung,tetapi di PT. NPA di Natar Kabupaten Lampung Selatan;3.

;Bahwa dana milik sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebesarRp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yang didepositokan ke rekening saksiJUSUF KALAIPUPIN sama sekali tidak pernah diketahui oleh yangbersangkutan kemudian bunga dari pada deposito tersebut digunakan untukkepentingan pribadi saksi AMINADAB RAHANRA, SH alias AMI selakupemimpin cabang Dobo saat itu dan saksi MATHIAS AKIHARI selakupemegang kas;Bahwa saksi AMINADAB RAHANRA, SH alis AMI selalu pemimpin cabangDobo pernah mengambil kebijakan

Untuk megetahui sejaun mana kelemahan pada sistem pengendalian internbank, terutama pengambilan kebijakan dan pelanggaran pada sistemoperasional dan prosedur .f.

AMINADAB RAHANRA selaku pimpinan cabang disaat itupernah mengambil kebijakan yang disampaikan kepada saya, sehingga saatdiketahui terjadinya kekurangan fisik uang dalam brankas saudaraAMINADAB RAHANRA pernah menanyakan kepada saksi Bahwa "apakahkebijakan yang pernah diambilnya tersebut telah diselasaikan ataukah belum? Kemudian saksi menjawab kepada sdr. AMINADAB RAHANRA bawahsemuanya telah terselesaikan. Bahwa kebijakan yang diambil oleh sdr.

Bahwa, seingat saksi selain yang diberikan kepada anggota DPRD dalammelakukan perjalanan dinas, kebijakan sdr.AMI RAHANRA juga untukdiberikan kepada bendahara sekretariat daerah sesuai dengan SP2D yangmasuk sebelum cek dicairkan.

Alias Ami,serta selain itu terdapat kebijakan kebijakan dari saksi Aminadab Rahanra, SH.Alias Ami, selaku Pimpinan Cabang ( Kepala Cabang ) PT. BPD Maluku MalutCabang Dobo yang tidak sesuai dengan ketentuan / SOP atas pemberian /pinjaman dana yang berlaku PT Bank Pembangunan Maluku Malut, selain itusaksi Aminadab Rahanra, SH.

NOVENAmenanyakan mengenai kebijakan anggaran swakelola kepadaterdakwa Ir. H. Pamudji Bin Djemakir di ruangan Kepala Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bagaimanakebijakankasudin yang sebelumnya, saksi GEOFFREY R. NOVENAmenjawab DIPOTONG 30% PAK, dan terdakwa Ir. H. Pamudji BinDjemakir secara melawan hukum menyuruh saksi untuk mengikuti kebijakan tersebut, kecuali perbaikan pompa dan pintu air jangandilakukan pemotongan.v Bahwa untuk merealisasikan keinginan terdakwa Ir. H.

NOVENAmenanyakan mengenai kebijakan anggaran swakelola kepadaterdakwa Ir. H. Pamudji Bin Djemakir di ruangan Kepala Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bagaimanakebijakankasudin yang sebelumnya, saksi GEOFFREY R. NOVENAmenjawab DIPOTONG 30% PAK, dan terdakwa Ir. H.

Pamudji, terkaitpemotongan 30%, sekitar bulan September 2013 sebelum dilakukanpencairan kegiatan swakelola untuk triwulan Ill, Pada saatpenandatanganan cek bertempat di ruangan kasudin, saksi jugamenanyakan kebijakan mengenai anggaran kegiatan swakelola kepadaPamudji.

Kemudian Pamudji menjawab bagaimana kebijakan kasudinyang sebelumnya, saksi menjawab dipotong 30% pak, dan Pamudjimenyuruh saksi untuk mengikuti kebijakan tersebut, kecuali perbaikanpompa dan pintu air jangan dilakukan pemotongan.Bahwa potongan anggaran sebesar 30% tersebut, saksi serahkankepada Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat yaitu Ir. MonangRitonga, Ir. Wagiman dan Ir.

Bagaimana Kebijakan Kasudinsebelumnya dan di jawab ahli Saksi dipotong 30% Pak. Dan Terdakwameminta agar mengikuti kebijakan tersebut kecuali perbaikan pompa danpintu air jangan dilakukan pemotongan.Bahwa selama kurun waktu bulan Agustus 2013 s/d bulan Desember 2013proses pencairan telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan adanyabuktiobukti dokumen pencairanberupa :o Pencairan berdasarkan SPM (surat perintah membayar)tanggal02Oktober 2013 tanda tangan terdakwa Ir. H.

Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturandan perundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.

Menyiapkan bahan untuk pedoman pelaksanaan kebijakan tehnis danrencana penyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu.Melaksanakan supervisi, kegiatan penerimaan.Membuat Laporan atas Ketetapan Pajak dan Retribusi di BidangPerizinan dan Non Perizinan.Melaksanakan fasilitas, supervisi, monitoring dan evaluasi dalampengelolaan pajak dan retribusi..

Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturan danperundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Pikc. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.

Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturandan perundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,oangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.

Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturanHalaman 138 dari 168 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Pikdan perundangundangan yang berlaku.. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan..

puluh duamiliar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan bunga sebesar0,6% serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet Bank Century Tbk CabangKantor Pusat Operasional sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta DollarAmerika) nomor VB.028958 atas nama Animablu Indonesia ;Bahwa kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor 314A/BKAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 dan FPK Nomor 317/TKAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008 walaupun tanpa kelengkapanyang benar sebagaimana diatur dalam Kebijakan

No. 2179 K/Pid.Sus/2015Account Officer, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO SenayanPT Bank Century, Tbk, ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PTBank Century Tbk ;Bahwa Ketentuan yang mengatur proses pemberian fasilitas Kredit yangberlaku di PT Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk tahun 2005yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit,sebagai berikut :a)b)f)g)h)j)k)Pemohon mengajukan

Fotokopi yang dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihalBatas Wewenang Memutus Kredit (BWMk) tanggal 27 Februari 2008310.Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk Tahun2005;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

Karena semua keputusan dan kebijakan hanya dapatdilakukan/diambil oleh Kepala Cabang Bank Century Senayan ;e Jaminan kredit berupa Deposito dengan jangka waktu satu tahunUSD5,500,000.00 dan USD7,000,000.00. Jaminan depositonya sudahada dan sudah ditandatangani oleh LINDA WANGSADINATA. danMarlina Agung sebelum proses permohonan kredit dibuat oleh PemohonKasasi/Terdakwa II sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa II menjalankanperintah atasannya (Sdri.

Fotokopi yang dilegalisir Internal Memo Nomor 085/IM/D/II/08 perihalBatas Wewenang Memutus Kredit (BWMk) tanggal 27 Februari 2008;10.Fotokopi yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pemberian Kredit (PPK) PT Bank Century, Tbk Tahun2005;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Dan barangsiapa tidakmampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnyapuasa itu menjadi pengekang baginya."3 nne nn nena nnn n nena anne nnn n nnn Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:S owed ode ak dedArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.S520 plo le arc jJI logis anbooJLArtinya: "Kebijakan Imam/ Pemerintah terhadap rakyatnya harus dlimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan

No. 913/Pdt.G/2021/PA.SmnBahwa oleh karena pemerintah menerapkan kebijakan PPKM(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat akibatmeningkatkan kasus Covid19, maka persidangan diundur tanggal 27 Juli 2021sebagaimana pengumuman Ketua Pengadilan Agama Sleman yang telahditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama tanggl 6 Juli 2021;Bahwa Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut pada tanggal28 Juli 2021 untuk sidang tanggal 3 Agustus 2021, yang relas panggilannyadibacakan di dalam

membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz alHurmah) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan(hifz al Nasi) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akanmenimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual diluar nikah (zina);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128@alaol Lb beio asl de p LoVl 8, aiaugadlorclLall))Artinya : Kebijakan

Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:ced wale (gE ples aad solic $2Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.solic Lys der Je poi GtaArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitandengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan

ul ue erso awlaoIl s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapatahli figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Kebijakan Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, Hakimtelah menemukan fakta di depan sidang yang pada pokoknya wali Pemohontelah adhal (enggan) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada = menarikkemaslahatan.Him. 10 dari 12 hal.Pent.No.571/Pdt.G/2019/PA.Pra.arbah bois acl We eLYl 9 jaiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal