Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk perbuatan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dengan siapapun yang menyangkut peralihan hakterhadap tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukumdan batal demi hukum ;6. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk suratsurat yang dimilikioleh Tergugat yang menyangkut peralihan hak dan kepemilikan tanah obyeksengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;7.

., Notaris di Padang;Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebutadalah sebagai persekot jual beli tanah yang akan dipergunakan olehTergugatTergugat A untuk membiayai dan mengurus suratsurat sepertiranji Kaumnya, surat persetujuan kaumnya dan surat penunjukan mamakkepala warisnya, suratsurat mana juga akan dipergunakan dikemudian hariuntuk proses peralihan hak atas sertifikat tersebut sesuai dengan isi aktapengikatan jual beli;Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atastanah memblokir dan tidak melakukan peralihan hak atas tanah SertifikatHak Milik Nomor 722/Nagari Koto Tangah., Gambar Situasi tanggal 7Agustus 1978, Nomor 527, seluas 31.153 (tiga puluh satu ribu seratus limapuluh tiga) meter persegi dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1113/NagariKoto Tangah., Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1978, Nomor 526, seluas6.448 (enamribu empat ratus empat puluh delapan) meter persegi;.

Susanto sebagai pembell; Bahwa Saksi kenal dengan bapak Dwi Susanto karena sering datangke kantor Kelurahan Kranji tempat Saksi bekerja;Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pat.P/2018/PN Pwt Bahwa Saksi mendengar rumah yang dijual tersebut terjadi sudahlama pada tahun 2002, dan rumah itu berada didaerah Bantarsoka ; Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan atas permintaanPemohon untuk dijadikan saksi atas permohonan Pemohon untukmengajukan Permohonan Penetapan kuasa untuk Ijin melakukantindakan hukum Peralihan

Saksi MUGI PURWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah perangkat kelurahan dan saksi kenal denganPemohon sebagai warga wilayah kerja saksi; Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan atas permintaanPemohon untuk dijadikan Saksi atas permohonan Pemohon untukmengajukan Permohonan Penetapan Wali dan ljin untuk melakukantindakan hukum Peralihan Hak (jual bell) karena anak belum dewasa; Bahwa rumah Pemohon dibeli sama teman kerja Saksi bernamaDwi Susanto

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinyaketidak rukunan dalam rumah tangga. ; Dan oleh karena nyatanyata saat ini rumah tangga antara Pemohon danTermohon tidak rukun, maka hal tersebut menjadi alasan diajukan gugatCEPAL IM j ~~~ nnn nn nn nnn nnn nnn en nnn tenner nnn nenonnnnnnnnsnnnnennonncn som10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan11.secara Islam dan dibuktikan dengan adanya Kutipan Buku Nikah No.

Pasal 116huruf (f) dan (h) Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,YANG MENYALAKAN 1 nner wenn nnn nnn nnnnmnnnnannanmnnnnan(f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam suatu rumah tangga ; 270 rn(h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinyaketidak rukunan dalam rumah tangga, adalah telah terpenuhi ; 15. Bahwa demikian pula berdasarkan Yurisprodensi MA.RI.

Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk peralihan/pembagianserta penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan dan tanahkebun sengketa dinyatakan tidak mengikat dan karenanya batal demihukum;4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;5.

Menyatakan segala bentuk peralihan/pembagian serta penerbitansurat yang berkaitan dengan tanah perumahan dan tanah kebunsengketa adalah tidak mengikat;4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawanhukum;5.

Bahwa oleh karenanya, segala proses peralihan hak termasukdan tidak terkecuali dalam proses penerbitan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 701 Desa Mudal serta dokumendokumen yang menjadidasar penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah batalsecara hukum;22.

Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT menguasai, mengelola,sampai dengan mendaftarkan peralihan OBJEK SENGKETA berupaSertifikat Hak Guna Bangunan No. 701/Desa Mudal atas nama TURUTTERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, maka TURUTTERGUGAT haruslah dihukum mengosongkan dan menyerahkanpenguasaan OBJEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGAT;28.

Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan jual beli atas tanah seperti tersebut dalam gugatan Penggugat dan Tergugat tidak mengenal data tanah tersebut dalamgugatan Penggugat pada point No 1 karena Tergugat tidak pernahmelakukan peralihan tanah dengan data tanah seperti tersebut dalamgugatan Penggugat yaitu C Desa No 999 TIDAK JELAS atau KABUR.3.

Adalah hal yang sangat tidak dapat diterima nalar kita apabilaPenggugat menyampaikan tidak pernah tau atas peralihan obyek sengketakepada Tergugat padahal selama ini Penggugat tinggal dan menetap dikota wonosobo dan tentunya Penggugat iuga bisa melihatdansangatfaham selama kurang lebih 30 tahun atas obyek sengeta dipakai untuk apaoleh siapa dan kenapa Penggugat diam saia kalaumemang mempunvalhak?7.

Menyatakan bahwa peralihan antara Tergugat kepada TurutTergugat adaiah sah.5. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat.6. Menolak gugatan Pengggat untuk selebihnya.7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara inikepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.8. Mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum.Dalam Rekonpensi :Halaman 18. Putusan Nomor: 300/PDT/2020/PT SMG1.

Haroen(Haroem), apabila menurut data surat perjanjian jual beliobyek sengketa di atas segel yang dilakukan Tergugat danTergugat Il pada tanggal 12 Januari 2011 (Bukti PXIl),tercantum data tanggal lahir Tergugat 15 Juni 1966,sehingga peralihan hak dari almarhum H. Haroen (Haroem)ke Tergugat pada tahun 1964 (Tergugat belum lahir) danjual beli antara Tergugat dan Tergugat II tersebut cacathukum dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.Bahwa sepeninggal almarhum H. Haroen (Haroem) bin H.

FatimahRino ke Nomor: 188 a/n H Harum;Peralihan antara H. Fatimah Rino dan kemudian ke H. Haerumtersebut adalah atas dasar Waris pada tahun 1953 denganluas 1738 Ha dengan perincian :H. Harum luas 500 Da ke No: 2247 atas nama Gd.

Asik.A7Bahwa saya tidak tahu apa hubungan antara Suparma danPak Suyin tersebut.Bahwa saya tidak tahu siapa sekarang yang mengerjakantanah sengketa tersebut.Bahwa kalau tanah sawah klas S Ill dalam 1 kali panentersebut pendapatannya bisa 1 Ton dan kalau dinilai dariuangnya bisa mendapatkan Rp. 3.000.000. dan dalam 1Tahun bisa 2 kali panen;Bahwa menurut di Buku leter C Desa yang No: 200 ini tidakada Peralihan Hak atas nama Gd .Sukri.Bahwa kalau ada transaksi jual beli wajib lapor karena dicatatdi Buku

Sukri , C.2250 a/n Murtio dan Kepada C 2251 a/nMurtidja dan Peralihan warisnya tahun 1964 atas namaGd Sukri.Bahwa sekarang orang yang bernama Gd Sukri itu masihhidup.Bahwa saya tidak pernah melihat kalau Gd Sukri tersebutpernah bertemu dengan H.

Bahkan sebaliknya dalam bukti suratbertanda PIl, PIIl dan TIl, terungkap bahwa perolehan tanah obyeksengketa oleh Tergugat adalah waris bukan hibah;Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti surat bertanda PII, PIIIdan TIl terungkap pula fakta bahwa selain jual dan waris terdapat jugaperolehan atau peralihan tanah yang lain yaitu dengan beli dan tukar;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan tidak ada satupun yang menerangkan bahwa sebenarnyaperolehan tanah obyek sengketa

Bahwa dalam bagian pertimbangan tentang hukumnyaPengadilan Tinggi Medan hanya menyebutkan danmenguraikan jenis bukti surat yang ditandai denganP.1 sampai dengan P.7 dan hanya menyatakan bahwaproses peralihan hak atas tanah terperkara telahdilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlakudan asal usul tanah terperkara telah jelas dan terangsesuail bukti bukti surat P.1 sampai dengan P.7tersebut, tanpa memberikan pertimbangan hukum apapuntentang penilaian terhadap kekuatan dari buktimasing masing

Bahwa pada halaman 6 alinea ke enam darisalinan putusannya Pengadilan Tinggi Medantelah memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari proses peralihan hakatas tanah kedua objek sengketa tersebut diatas, di mana telah dilakukan oleh para pihaksesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,demikian juga tentang asal usul tanah keduaobjek sengketa telah jelas dan terang sesuaibukti bukti tersebut di atas maka = menurutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwabaikasal usul maupun peralihan hak

Bahwa selain merupakan bentuk pemberianpertimbangan yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd) karena sama sekali tidakdijelaskan mengenai jenis dan bentuk peraturanhukum yang dapat dijadikan alasan untukmeneguhkan keabsahan peralihan kedua objekHal. 27 dari 24 hal. Put. No. 2338K/Pdt/2009sengketa, dan sama sekali tidak memberikanpenilaian atas kekuatan masing masing buktitersebut, ternyata pertimbangan PengadilanTinggi Medan tersebut juga salah dalammenerapkan hukum pembuktian;.

Lalu saksi Lauw Hwan Jongmengajukan permohonan peralihan hak kepada kantor pertanahan Kota Surakartaterhadap sertifikat SHM NO.947 Kel.Sriwedari menjadi atas nama saksi lauw Hwan Jong;Bahwa untuk memenuhi salah satu syarat untuk menerbitkan sertifikat pengganti danperalihnan hak ke atas nama saksi Lauw Hwan Jong, terdakwa menandatangani suratpemyataan bermaterai tanggal 24 April 2012, yang menerangkan bahwa terdakwamenguasai / mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 947, namun saatini

hak kepada kantor pertanahan Kota Surakartaterhadap sertifikat SHM NO.947 Kel.Sriwedari menjadi atas nama saksi Lauw Hwan Jong;Bahwa untuk memenuhi salah satu syarat untuk menerbitkan sertifikat penggantidan peralihan hak ke atas nama saksi lauw Hwan Jong.

Lalu saksi Lauw Hwan Jongmengajukan permohonan peralihan hak kepada kantor pertanahan Kota Surakartaterhadap sertifikat SHM NO.947 Kel.

Sriwedari menjadi atas nama saksi Lauw Hwan Jong;Bahwa untuk memenuhi salah satu syarat untuk menerbitkan sertifikat penggantidan peralihan hak ke atas nama saksi Lauw Hwan Jong, terdakwa menandatangani suratpernyataan bermaterai tanggal 24 April 2012, yang menerangkan bahwa terdakwamenguasai / mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 947, namun saatini terdakwa tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada, danterdakwa juga menerangkan sertifikat tersebat

Namun tempo waktu 1 (satu) minggu yang dijanjikan oleh terdakwa tidakdirealisasikan;Selanjutnya untuk memenuhi salah satu syarat untuk menerbitkan sertifikatpengganti dan peralihan hak ke atas nama saksi Lauw Hwan Jong, terdakwamenandatangani surat pernyataan bermaterai tanggal 24 April 2012 yang menerangkanbahwa terdakwa menguasai / mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milikNo.947, namun saat ini terdakwa tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikattersebut berada, dan terdakwa

tersebut di atas yangdipermasalahkan oleh pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bukan mengenaikeputusan (beschikking)yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal iniKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan akan tetapi perbuatan hukumpara Tergugat sehingga alas hak atas tanah milik Penggugat yang dipinjamkan kepadaTergugat I telah beralih kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat,sehinggaperbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum perdata (vide Pasal 1365BW) dan peralihan

memperkuat pembuktianTergugat I dan Tergugat III sebagaimana disampaikan Kuasa Hukumnya dalam jawabantertulisnya tertanggal 15 Februari 2011 karena Penggugat Sutarto sudah tidak sanggupmemenuhi kewajibannya kepada Tergugat I Faizal Salwadi maka sepakat untuk34melakukan perjanjian tukar menukar,di mana hutang Penggugat Sutarto ditukar dengansertifikat HM Nomor 00556/2006 sehingga perjanjian hutangpiutang antara PenggugatSutarto dan Tergugat I Faizal Salwadi dianggap telah lunas ;Menimbang,bahwa peralihan

hak atas sertifikat HM Nomor: 00556/2006 dihadapan Tergugat IIKonpensi sehingga meskipun peralihan hak atas sertifikat HM Nomor: 00556/2006 dariPenggugat Konpensi Sutarto kepada Tergugat I Konpensi Faizal Salwadi didasarkanpada perjanjian tukarmenukar namun demikian perbuatan hukum para pihak(overeenkomst/perjanjian jual beli) tersebut telah hapus hubungan hukumnya( hapusnyaperikatan /verbintenis) dikarenakan adanya pembayaran di mana hutang PenggugatKonpensi Sutarto telah di bayar dengan sertifikat

hak atassertifikat HM Nomor: 00556/2006 dihadapan Tergugat II Konpensi/ Penggugat IIRekonpensi sehingga meskipun peralihan hak atas sertifikat HM Nomor: 00556/2006dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi Sutarto kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat I Rekonpensi Faizal Salwadi didasarkan pada perjanjian tukarmenukarnamun demikian perbuatan hukum para pihak (overeenkomst/perjanjian jual belli)tersebut telah hapus hubungan hukumnya( perikatan /verbintenis) dikarenakan adanyapembayaran di mana hutang

hak dalam sertifikat HM nomor 00556/2006tersebut sah secara hukum atau tidak tetapi peralihan hak tersebut terjadi karenaditerbitkannya Akta Jual Beli Nomor 561/2009 sehingga Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi Sutarto hanya ingin mengetahui bagaimana kedudukannya di hadapanhukum sehingga tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus jutarupiah) bagi seseorang yang ingin mengetahui kebenaran di hadapan hukum terlalumemberatkan karena dikhawatirkan di masa mendatang orang akan

Dengan demikian Para Tergugatyaitu terutama Tergugat NV, Tergugat V dan Tergugat VI telahmenyembunyikan fakta proses peralihan atau lelang obyek sengketayang notabene milik Penggugat tersebut. Bahkan dapat dipastikanTergugat IV serta Tergugat V menentukan harga lelang sangat rendah,karena tidak ada sisa hasil penjualan lelang.

Dengan demikaianPara Tergugat yang terutama Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VItelah menyembunyikan fakta proses peralihan atau lelang obyeksengketa yang notabene milik Penggugat tersebut. Bahkan dapatdipastikan Tergugat IV serta tergugat V menentukan harga lelang sangatrendah, karena tidak ada sisa hasil penjualan lelang.

Selain hal tersebut, tidak ada Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sleman perihal pemberian hak atas obyeksengketa kepada Tergugat , karena dasar peralihan hak atastanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat adalah29Kutipan Risalah Lelang Nomor 160 tanggal 22 Maret 2013 yangditerbitkan oleh KPKNL Yogyakarta.Sehubungan dengan halhal tersebut, menyebabkan selurun gugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak jelas..

Menyatakan sah menurut hukum peralihan hak atas tanah Hak MilikNomor 1275 / Condongcatur dari Ny. Sudarsinah kepada HerdianMega.3. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor12751/Condongcatur atas nama Herdian Mega.4.

Selain hal tersebut,tidak ada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Slemanperihal pemberian hak atas obyek sengketa kepada Tergugat ,karena dasar peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari36Penggugat kepada Tergugat adalah Kutipan Risalah Lelang Nomor160 tanggal 22 Maret 2013 yang diterbitkan oleh KPKNL Yogyakarta.Sehubungan dengan halhal tersebut, menyebabkan selurun gugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak jelas.3.

AZIZMALIK serta OESMAN THAIB selaku Pegawai Kantor Camat DumaiBahwa peralihan hak tersebut terjadi di hadapan PPAT c.q.

x 50Hal 19 dari 89 Hal PUT No.02/Pdt.G/2012/PN.DUM.e Bahwa sebelum terjadi peralihan atas obyek terperkara atas tanah dengan luas 75 x100 depa tanggal 5 Juni 1975, maka pihak Camat selaku PPAT telah menerbitkanizin membuka tanah No.64/SIMT/DB/1984 sebagai ganti Surat tanggal 05 Juni1975No. /1975;5 222222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n neTegasnya: tanah seluas 75 x 100 depa itu sudah diputihkan oleh Camat selakue Bahwa dengan adanya surat yang diterbitkan Camat Dumai Barat tanggal 29Oktober

tersebut terjadi di hadapan Camat selaku PPATtanggal 25 Juni 1987 No.565/AJB/DB/1987;Bahwa Camat selaku PPAT di wilayah hukum tersebut tidak mungkin bersediamenandatangani surat peralihan atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat I, jikatidak didukung oleh faktafakta hukum yang ada, justru oleh karena itu tidak adaalasan bagi Penggugat mengingkari Akta Jual Beli tanggal 25 Juni 1987 No.565/AJB/DB/1987 tersebut;Bahwa oleh karena peralihan tersebut diakui oleh hukum maka secara juridis tanahmilik

hak tanah terperkara kepada Tergugat I dibuat dihadapanpejabat resmi yakniBahwa pada terjadi peralihan tersebut Penggugat tidak ada/tidak pernahmengajukan keberatan dalam bentukapapun;Bahwa tanah terperkara sekarang ini telah diterbitkan SHM oleh BadanPertanahan Nasinal Kota Dumai c.q.

AZIZ MALIK)serta OESMAN THAIB selaku Pegawai Kantor Camat Dumai Barat (bukti TI, HI, V 12konform bukti TX, XI 1); Menimbang, bahwa dengan demikian peralihan tanah tersebut secara yuridis telahmemenuhi procedural, sehingga tanah milik Tergugat I adalah sah dan dilindungi secarahukum, sehingga perbuatan Tergugat I mengalihkan tanah tersebut dengan menjual belikepada pihakpihak lain adalah sah dan dibenarkan menurut hukum;Hal 83 dari 89 Hal PUT No.02/Pdt.G/2012/PN.DUM.

Menghukum Tergugat I mengembalikan keseluruhan pembayaran pembiayaan yang telah dikeluarkan / dibayar oleh Penggugat dalam rangka peralihan kerjasama pengelolaan tanah bekas sawah untuk pembangunan perumahan sederhana terletak di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo tersebut, yaitu sebesar Rp.15.246.835.000 ,- ( lima belas milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) secara kontan dan seketika dalam tempo 14( empat belas ) hari sejak

Penyelesaian Proyek di TAMASA INDAH REGENCY 2Desa Sedatigede sebesar Rp. 100.000.000, ( seratus juta rupiah )yang ditandatangani oieh Turut Tergugat tertanggal 16 Januari2009, Surat Persetujuan tertanggal 22 Januari 2009 dan SuratKesepakatan Pengelolaan Tanah yang dibuat dan ditandatanganioleh Penggugat dan Tergugat di bawah tangan tertanggal 27 Januari 2009 ; Bahwa, adapun Tergugat menawarkan kerjasama pengelolaantanah bekas sawah tersebut kepada Penggugat adalahberdasarkan alas hak sebagai Penerima Peralihan

Bahwa TERGUGAT II danTERGUGAT Ill tidak pernah mengalihkan haknya yang bersifatkepemilikan kepada TURUT TERGUGAT baik dalam bentuk jual beli,tukar menukar atau peralihan kepemilikan lainnya, sehingga klaimyang dibuat oleh PENGGUGAT hanyalah pendapat yang tidakdidukung oleh buktibukti hukum sehinga terkesan hanya asal bunyi.

Bahwa permohonan ganti rugi sebesar Rp. 15.246,835.000. yangdiminta oleh PENGGUGAT juga harus ditolak karena tidakmempunyai dasar hukum dan mengadaada. 3811.12.Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT nomor 11; "PENGGUGATmendalilkan bahwa "berhubung TURUT TERGUGAT, merupakan pihak pemegang peralihan dst.."

Bahwa sesuai dengan uraian jawaban kami terdahulu, maka dalilgugatan PENGGUGAT haruslah ditolak karena sesat pikir dan nalar,Mengingat .............mengingat antara TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill tidak pernahmelakukan peralihan hak dengan TURUT TERGUGAT secara tuntasmelainkan hanya sebatas kerjasama pembangunanperumahan.Dan selebihnnya TERGUGAT I DAN TERGUGAT III tidak mempunyaikompetensi dan relevansi untuk menjawab ataumenanggapi.Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT nomor 12; "PENGGUGATbahwa "untuk

Bahwa Tergugat menawarkan kerjasama dengan Penggugatberdasarkan alas hak sebagai penerima peralihan hak daripemegang hak sebelumnya yaitu TurutTergugat ,3.

Nambaitfeto, Sarjana Hukum Notaris PPAT di KupangNo.04/VI/KKTENG/2001 tanggal 2 Juni 2001 Peralihan HakKepada Drs Wilhelmus Lambert Padja ; Bahwa obyek sengketa hak milik atas nama Elly PigawahiNo.286 Desa Oebelo, Gambar Situasi Tanggal 23 11 1996 ,No. 3728 /1996, Luas 17.630 M2 selanjutnya sesuai Jual Belihalaman 38 dari 80 halaman Putusan No. 27/G/2018/PTUNKPGberdasarkan Akta Pejabat Silvester J.

selanjutnya sesuai Jual Beliberdasarkan Akta Pejabat Heny Jumiali Tanoni Sarjana HukumNotaris PPAT di Kupang No.3/AJB/KKT/I/02/2002 tanggal 02Januari 2002 Peralihan Hak Kepada Drs. Wilhelmus Lambert Padja;Bahwa obyek sengketa hak milik atas nama Yohanis SukiNo.918, Desa Oebelo, Gambar Situasi tanggal 03 10 2001 ,No. 569 /Oebelo /2001, luas 1.620 m?

selanjutnya sesuai JualBeli berdasarkan Akta Pejabat Heny Jumiali Tanoni SarjanaHukum Notaris PPAT di Kupang No.388/2009, tanggal 20112009, Peralihan Hak Kepada ImanuelAdu; Bahwa objek sengketa pemberian hak milik atas nama Isak ZetTode No.922 Desa Oebelo, Gambar Situasi tanggal 03 10 halaman 39 dari 80 halaman Putusan No. 27/G/2018/PTUNKPG2001, No.658/Oebelo /2001, luas 2500m2 Bahwa objek sengketa hak milik atas nama DoktorandaHenderina Kalelado No.977 Desa Oebelo, Gambar Situasi No.654 /Oebelo

selanjutnya sesuai jual beli berdasarkan AktaPejabat Heny Jumiali Tanoni Sarjana Hukum Notaris PPAT diKupang No.131/2014 tanggal 01112014 peralihan hak kepadaHengkyTanonef. Sertipikat Hak Milik Atas nama Simon Merukh No.651DesaOebelo, Gambar Situasi tanggal 16032001, No. 684 /2001,luas 2.150 m?

Wilhelmus LambertPadja; Sertipikat Hak Milik Atas nama Yohanis Suki No.918, DesaOebelo, Gambar Situasi tanggal 03 10 2001 , No. 569 /Oebelo/2001, luas 1.620 m selanjutnya sesuai jual beli berdasarkanAkta Pejabat Heny Jumiali Tanoni Sarjana Hukum Notaris PPATdi Kupang No.388/2009, tanggal 20112009 peralihan hakkepada Imanuel Adu. Sertipikat Hak Milik atas nama Isak Zet Tode No.922 DesaOebelo, Gambar Situasi tanggal 03 10 2001, No.658/Oebelo / 2001, luas 2500 m.

dibaliknama menjadi atas nama Tergugat Il (BAGUS SASONGKO) yangditerbitkan atau dikeluarkan Turut Tergugat Il adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;20.Bahwa setelah terjadi peralihan hak milik dari WAYAN LUDRASUKANTA (Penggugat !) menjadi atas nama BAGUS SASONGKO(Tergugat Il), selanjutnya Tergugat II meminjam uang pada PT.

dihukum untukmengembalikan kepada Tergugat , dan atas uang tersebut oleh karenaTergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka untuk pembayarannyadapat dilakukan dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri Denpasar,untuk sewaktu waktu diambil dan dibayarkan kepada Tergugat uangsejumlah Rp. 470.000.000, (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);26.Bahwa para Penggugat ada kekhawatiran sertifikat tanah obyek sengketasecara diam diam dialihnkan kembali oleh Tergugat Il, maka untukmenghindari kerugian dan peralihan

Menyatakan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2636 / DesaSukawati, seluas 3.242 M2 ( tiga ribu dua ratus empat puluh duameter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28Oktober 2005, Nomor : 501/2005, terletak di Desa Sukawati,Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tercatatatas nama WAYAN LUDRA SUKANTA (Penggugat I), yangHalaman 9 dari 61 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2020/PT DPStelah dibalik nama menjadi atas nama BAGUS SASONGKO(Tergugat ) adalah tidak sah dan tidak

Bahwa dalam halaman 58 Putusan Pengadilan Negeri memberikanpertimbangan hukum:Menimbang, bahwa oleh karena jual beli dengan akta jual beli No619/2012, tertanggal 4 Desember 2012 (vide bukti surat P5 dan T.III1) telah dibatalkan, dan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor:2636/Desa Sukawati, seluas 3.242 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluhdua meter persegi), yang sebelumnya tercatat atas nama WAYANLUDRA SUKANTA (Penggugat 1), menjadi atas nama BAGUSSASONGKO (Tergugat II) (vide bukti surat T.IV2 dan

TT.21) dibuatberdasarkan akta jual beli No 619/2012, tertanggal 4 Desember 2012yang telah dibatalkan tersebut maka peralihan sertifikat atas nama WAYAN LUDRA SUKANTA (Penggugat ) menjadi atas nama BAGUSSASONGKO (Tergugat II) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka petitum Penggugatdalam gugatannya pada poin yang ke5 (kelima) beralasan hukumuntuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanopa mengurangisubtansi dari petitum Penggugat tersebut;Pembanding

Menyatakan Penggugat berhak melakukan Peralihan Hak/Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor M.421 tahun 1989 yang semula atas nama Subandi Menjadi Yudi Pratama sesuai dengan kwitansi jual beli tanah pada tanggal 13 Nopember 2021.

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatatkan peralihan Hak/Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor.

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 709/Bumi yang semula atas nama Suripto menjadi Edy Jemikun;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 709/Bumi yang semula atas nama Suripto menjadi Edy Jemikun;

8.

hukum;

hak barang sengketa dari NUR RAHAYU (Tergugat IV) kepada SAODAH (Tergugat I) maka berdasarkan keputusan ini, dapat menjadi dasar peralihan hak barang sengketa dari NUR RAHAYU (Tergugat IV) kepada SAODAH (Tergugat I);

Bogor,tidak ada mutasi/peralihan kepada pihak manapun;Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat Harus ditolak, setidak tidaknya harusdinyatakan tidak dapat diterima6.

Bogor,tidak ada mutasi/peralihan kepada pihak manapun Pasal 20 UU No. 5/1960Jo Pasal 32 ayat 1 PP No. 24/1997 telah ditetapkan Sertifikat Hak Milikmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat.Nawazar Maupun Para Ahliwarisnya ( Penggugat Rekonvens! ):= Tidak pernah sepakat dengan Tergugat Rekonvensill,/ TergugatKonvensi ( PT.

Bahwa Untuk Sahnya Transaksi Pelepasan Hak atas tanah yang telahbersertipikat Harus dilangsungkan Dihadapan Pajabat Pembuat Akta Tanah /PPAT diwilayah Hukum Obyek Tanah, ( Pasal 19 ,22 PP No.10/1961 TentangPendaftaran Tanah) temyata dalam hal ini tidak ada akta peralihan Hak yangdibuat Oleh PPAT yang membuktikan beralinnya Hak atas tanah Muilikpeninggalan dari Aim. NAWAZAR Sertipikat Hak Milik 76/Desa NagrakSeluas : 20.750 M* Dan Sertipikat Hak Milik No : 77/Desa Nagrak Seluas :66.040 M?b.

Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.Bahwa prosedural pencatatan penerbitan, peralihan maupun perobahanhak terhadap Sertipikat inlitis telan sesuai dengan yang diamanatkan dalamketentuan Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang Undang UndangPokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Jo. PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun1997 Jo.

Sertipikat HakGuna Bangunan No. 772/Nagrak.Bahwa peralihan Sertipikat Hak Milik menjadi Sertipikat Hak GunaBangunan didasarkan pada peralihan hak yang dilakukan antara IntervensiIl selaku Penjual dengan Intervensi selaku Pembeli dimana peralihan haktersebut telah diakui keberadaannya olehPenggugat;Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalahobjek sengketa dengan alas hak Sertipikat Hak Milik yang telah diubahmenjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Intervensi ;Yang berwenang

LIMSIANG AN atau ANTON ANWAR (suami Penggugat);Menimbang, bahwa Majelis merujuk pada ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (PP 24/1997) yang menyatakan bahwa:Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yangsudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkanmenurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan olehyang menerima hak atas tanah atau

dan ke2 (dua) anaknya, masingmasing bernama FELIX GREGGdan KENJI EDRICH LYN berhak atas harta peninggalan LIM SIANG AN aliasANTON ANWAR;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis denganmerujuk pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (Permen Agraria 3/1997), yang menyebutkan bahwaPermohonan pendaftaran peralihan

tanah yang sudah didaftar atau satuanrumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapatmungkin pada sertipikatnya dan daftardaftar lainnya.(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga ataspermintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinanpenetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnyakepada Kepala Kantor Pertanahan; Bahwa sehubungan dengan adanya peralihan

hak atas tanah sebagaimanatersebut dalam sertipikat milik SHM No. 586/Desa Patimban atas nama NY.RINI GUNAWAN (Tergugat) kepada LIM SIANG AN alias ANTON ANWARkarena jual beli yang telah dinyatakan sah menurut hukum sebagaimanatersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55ayat (2) PP 24/1997, proses peralihan dan balik nama kepada Para Ahli WarisAlm.