Kinag pada tahun1969, maka protes Penggugat terhadap Para Tergugat sejak tahun1990/ 9ladalah 21/ 22 tahun ataupun apabila dihitung sampaipenerbitan Buku Tanah No. 2842 pada tahun 1997 menjadi hanya 28tahun.

sangat mendesak dan pentingnya ObjekSengketa a quo untuk dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya:1.Bahwa proses yang terjadi dalam penerbitan Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) olehTERGUGAT telah melanggar Peraturan Perundangundangan,sehingga tercederainya prinsipprinsip Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalamPasal 53 ayat (2) Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun

Pendidikan Tinggi di KementerianPendidikan Nasional (Kemendiknas) dan program pengadaan saranadan prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinyaproyekproyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupunpihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup;e Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yangsebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalahbertentangan dengan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor : 28Tahun

No.1616 K/Pid.Sus/2013yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup, yang diketahui Terdakwa bahwahal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor : 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) UndangUndang Nomor : 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danPasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/20092010

ProgramPendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di KementerianPemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan denganpermintaan Permai Grup supaya nantinya proyekproyek tersebut akandikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telahdikoordinasikan oleh Permai Grup;e Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yangsebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalahbertentangan dengan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor : 28Tahun

perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Pasal 1 angka 1 Undang Undang tentang Kepegawaian dan Pasal 92 ayat (1)KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang Undang No. 28Tahun

Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangHalaman 24 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN CbiNomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 28Tahun

Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dan DitambahDengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara PerpajakanSebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undangundang Nomor 28Tahun

UndangUndang No. 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 28Tahun

Pasal 52 UndangUndang No. 16 tahun 2001tentang Yayasan yang kemudian dirubah dengan UndangUndang No. 28tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 16 tahun 2001 tentangYayasan;Bahwa Dra. Hj.

Pasal 48 dan Pasal 49 UndangUndang No. 16 tahun2001 tentang Yayasan yang kemudian dirubah dengan UndangUndang No. 28tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 16 tahun 2001 tentangYayasan.Bahwa adapun Pasal 35 Anggaran Dasar YHIPP, mengatur :1Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (ima)bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.a Laporan tahunan memuat sekurangkurangnya :b Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu sertahasil yang telah

mengenai nilaiUpah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2017, maka TERGUGATtidak cermat dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum;Bahwa dengan tidak menerapkan asas kepastian hukum dan kecermatantindakan TERGUGAT tersebut telah melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum dan asaskecermatan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf adan huruf d Undangundang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan dan penjelasannya, jo Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun

mengabaikan isi suratrekomendasi tersebut, sehingga patut diduga adanya rekayasaadministrasi dan kebohongan serta dengan sengaja melakukan tindakanmelawan hukum, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaituasas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf fUndangundang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan dan penjelasannya, jo Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun

Tidak Berbayar (M Komindo No.22Tahun 2011) Bukti T9Fotocopy dari Print Out Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika No.32 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPenyiaran Televisi Secara Digital Dan PenyiaranMultipleksing Melalui Sistem Terestial (PM Kominfo No.32Tahun 2013) 10.Bukti T10.1Fotocopy sesuai dengan asli Putusan Mahkamah AgungNo.38P/HUM/2012 11.Bukti T10.2Fotocopy sesuai dengan asli Putusan Mahkamah AgungNo.40P/HUM/2012 12.Bukti T11Fotocopy dari Print Out Peraturan Menteri Kominfo No. 28Tahun

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;par pard Itrparqc li0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid13791891 rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24langOlangfe2057langnpOlangfenp2057insrsid13791891 melawanpar pard ltrparqj fi 1425l11425ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlin1425itapOpararsid13791891 rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang 1033langfe2057langfenp2057insrsid7092182 TERMOHON rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO f1fs24langOlangfe2057langnpOlangfenp2057insrsid13791891 , umur 28tahun

Asas Keterbukaan, Menurut penjelasan UndangUndang Nomor 28Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah asas yang membuka diriterhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara.

., Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 28tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentangYayasan, maka Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkanKeputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkatkembali;Bahwa untuk itu kemudian baru pada tanggal 18 November 2013 PengurusLama mengadakan Rapat Pembina beserta Pengurus dan Pengawas,dimana dalam Rapat tersebut telah dibuat suatu Keputusan Yayasan

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 28Tahun 1999, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara.

tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan hartabenda miliknya, dan Nazhir adalah pihak yang menerima harta bendawakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya;Menimbang, bahwa lkrar wakaf adalah tindakan hukum yangbersifat deklamatif (sepihak), untuk itu diperlukan adanya kabul(penerimaan) dari orang yang menerima wakaf tersebut, Kemudian demitertio hukum dan administrasi guna menghindari penyalahgunaan bendawakaf kemudian diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun

Oleh karena itu, penerbitan obyek sengketa adalahmelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik; 2) Bahwa menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam PenjelasanPasal 3, yang dimaksud dengan asasasas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah: a.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan padaPenjelasan Pasal 3 angka (1) UndangUndang No. 28Tahun = 1999 yang menyatakan: "Yang dimaksuddengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasanPutusan Perkara 27/G/2019/PTUNSRG Halaman 27 dari 75peraturan perundang undangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara."

Surat Keputusan DireksiPertamina tersebut menjelaskan bahwaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1988 dan pengumuman Dirjen Pajak NomorPENG139/PJ.63/1989 pengenaan PPN telahdiperluas sedemikian rupa atas jenisjenis jasatertentu selain jasa Pemborongan. Akibat perluasantersebut jasa pengolahan (jasa processing) yangdilakukan oleh PT Badak NGL Co dan PT Arun NGLCo merupakan jasa kena pajak yang menjadi objekpengenaan PPN.

TT International Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4ayat (1), (2) dan (8) Undangundang No.6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 28Tahun 2007, sedangkan Pemohon tidak pernah diberi Kuasa oleh Direksi untukmengurus dan menandatangani Laporan Pajak (ic. SSP dan/atau SPT) PT.

Koreksi tersebut hanya berdasarkan anggapan, asumsi, ilusi, anailisis,perkiraan mengandaiandai, testimonium de auditu bukan berdasarkan buktiyang benarbenar terjadi yaitu Pengusaha Kena Pajak tidak pernahmelakukan penyerahan atau penjualan TBS Kelapa Sawit kepada siapapun;oleh karenanya koreksi Pemeriksa tersebut: Bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun

dikatakan kesengajaan berarti kehendak untuk melakukansuatu tindakan;Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2021/PN Pbr Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalahmelakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku in casuundang Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua ini,majelis mengkaitkan dengan unsur berikutnya;Tentang unsur Melakukan pelanggaran hak ekonomi;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Undang Undang nomor 28tahun

PengadilanNegeri Sleman tanggal 24 Januari 1998sebagaimana terdaftar dalam PenetapanNo. 65/Pdt.P/1997/PN.SImn PadaPengadilan Negeri Sleman dibawahpengampuan : RINI DJOEMHANI :Jenis kelamin Perempuan, KabangsaanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Beralamat di Dusun~ Sopalan Rt.08FAROIDRw.48, Desa Maguwoharjo, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta ;Selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN I;RANGKUTI, Jenis kelamin Laki laki,Lahir di Sleman, tanggal 17 Juli 1982 / Umur 28tahun

Pasal 188 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,"Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama diaturdengan Keputusan Menteri";60.Bahwa berdasarkan konsiderans Permenaker Nomor 28 Tahun 201461.tersebut telah ternayata bahwa pembentukan Peraturan Menteri tersebutdidasarkan atas diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yanglebih tinggi dan karenanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28Tahun 2014 diakui