Ditemukan 18146 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : muhayat mujakar muhamat muzakar muayat mupakat mufaat munajat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — JOHN HUTCHINS TIMOTHY VS PT GR ENGINEERING SERVICES INDONESIA,
204 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat;2. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasejak tanggal dimulainya perundingan;3.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 15-06-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
302 — 188
  • demikian, disamping pertimbanganpersyaratan formal dan material yang lain dari suatu gugatan, gugatanPenggugat a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya,Hal 11 dari 21 Hal PutEksyar No. 2760/Pdt.G/2020/PA.Sbysehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untukdiperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damaipara pihak beperkara di depan sidang dengan cara menasehatiPenggugat untuk mengupayakan kembali penyelesaian dengan caramusyawarah mufakat
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : JOSRON SARMULIA MALAU, SH
Terbanding/Terdakwa : GRASIANUS TOGI SIRAIT
58 — 9
  • AkanHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDNtetapi meskipun telah diupayakan dengan hati hati dan sungguh sungguh ,ternyata tidak diperoleh suara mufakat bulat. Hakim Anggota sependapatdengan putusan Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbanganhukumnya maupun tentang amar putusannya.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-08-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
DODI HARTONO Bin SURATNO
19 — 5
  • setelah itu datang petugas LapasNarkotika Samarinda kedalam sel atau kamar saksi Rusman dan Terdakwa,selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusman dijemput oleh anggota Polisi dandibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.Menimbang bahwa berdasarkan pertinbangan diatas perbuatanTerdakwa ikut membantu dalam proses terjadinya jual beli narkotika jenis sabudengan memberikan nomor perantara shabu kepada saksi Rusman makaperbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan melakukan mufakat
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Putus : 31-05-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 42/PDT/2017/PT KALBAR
Tanggal 31 Mei 2017 — Agustina Fitriani, SE melawan Ketua Pengurus Koperasi Kredit Credit Union Khatulistiwa Bakti
56 — 25
  • Bahwa apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secaramusyawarah dan mufakat, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untukmemilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera PengadilanNegeri Bengkayang;5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — ZEM TEUF, ; PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Milik Secara Fidusia Nomor050811200044, tanggal 23 Maret 2011, dengan tidak melakukanpembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu tunggakan padaangsuran ke 24 dari tenor 36 bulan pada tanggal 23 Maret 2013sehingga atas permasalahan tersebut selanjutnya Tergugat selakukreditur hanya melaksanakan ketentuan sebagaimana yangdisepakati pada perjanjian tersebut di atas serta segala legalitasnya,selanjutnya atas permasalahan tersebut telah pula diadakan suatuproses negoisasi melalui musyawarah dan mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 17-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — SENA WIDJAJA MUNDISUGIH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebuttelah benar dan tepat, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan putusanMahkamah Agung sendiri ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka TermohonKasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan ;Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-06-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 20 Juni 2014 — ARSIN ARI DIRGANTORO, S.T VS PT. FITNESS FIRST INDONESIA
64 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang lebih baik dari tawaran yang pernah ditawarkan Tergugat dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;Penggugat Telah Melalui Proses Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan KerjaSesuai UndangUndang:14.LS,Bahwa merujuk Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "PerselisihanHubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melaluiperundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — dr. Vera Dolores Lukman VS PT. Affinity Health Indonesia (RS. Premier Jatinegara)
99 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari awal Penggugat Konvensi sudah ada niat untuk menjatuhkanPHK kepada Tergugat Konvensi, niat ini telah dijadikan dasar oleh kuasahukum Penggugat dalam pertemuan bipartit oleh kuasa hukum Penggugatlangsung diarahkan pada PHK, bukan untuk meyelesaikan permasalahandalam musyawarah untuk mufakat;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 13 Maret 2012 — PT. SUMBER MITRA JAYA vs ALI DARWANTO, Pekerja PT. Sumber Mitra Jaya
100 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Premateur :Bahwa gugatan perkara a quo adalah premateur (gugatan belum dapatdiajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial), karena belum melalui tahapanperundingan bipartit sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UndangundangNo. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;1:Bahwa Pasal 3 UU PHI secara tegas menyebutkan:Pasal 3(1) Perselisinan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebin dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — INDRA LIHARDINATA DK VS Ny. TJIA MEILI yaitu istri Alm. Tn. FRANKY B. SETIAWAN DKK
53 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mencobacobamelakukan upaya musyawarah dengan Para Penggugat yang berniat untukdimusyawarahkan, akan tetapi pada saat realisasi untuk menempuhperdamaian Turut Tergugat malah memaksakan kehendaknya dengansemenamena melakukan tindakantindakan dan tekanantekanan terhadapPara Penggugat, oleh karenanya Turut Tergugat termasuk telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum dana agar tunduk atas putusan perkara ini;15.Bahwa Para Penggugat, pada intinya sebenarnya ingin perkara ini dapatdiselesaikan secara musyawarah dan mufakat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 April 2017 — MOCHAMAD ROFIK, S. Sos;KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
46 — 18
  • palinglama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya bandingadministratif;(2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK;Pasal 10(1) Sidang BAPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukanpaling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;(2) Sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris,dan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota;Pasal 11(1) BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarahuntuk mufakat
    ;(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, Keputusan diambil dengan suara terbanyak;(3) Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan,atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atauGubernur selaku Wakil Pemerintah;(4) Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;(5) Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihakyang terkait;Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No.1 1/G/2017/PTUN Jkt(6) Keputusan BAPEK
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
HANG HUANG, SE
Tergugat:
Tbk Nobu Bank Cabang Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
47 — 9
  • Bahwa, atas permasalahan aquo antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmengupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun sampaidengan gugatan ini diajukan upaya musyawarah mufakat dimaksud belumjuga tercapai kesepakatan bagi kedua belah pihak dan dalam hal iniPENGGUGAT memandang, TERGUGAT bersikeras untuk melakukan upayalelang atas objek jaminan aquo dalam menyelesaiakan permasalah ini,sehingga dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengaiukan gugatan iniagar PENGGUGAT mendapatkan Keadilan.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mks
Tanggal 21 Mei 2018 — Penggugat:
FRAN ERDI ROSMAWANDI
Tergugat:
PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
76 — 9
  • Mediator.Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2017 Korwil SBSI Sulawesi Selatanmengirimkan Surat Penolakan Anjuran kepada Kepala Dinas KetenagakerjaanKota Makassar dengan nomor B.045/ Korwi SBSI/ SulSel/X/2017.Bahwa Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangmengatur tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 136 menyatakanbahwa 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajibdilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat
    (2) Dalam halpenyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak tercapai maka pengusaha dan pekerja/ buruh atauserikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrialyang diatur dengan undangundang ( P18)Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat adalah tindakan yang sewenangwenang dan sepihak yangsangat merugikan Penggugat yang masih ingin
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 28-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 110/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : Koperasi Terantang Jaya Mandiri Diwakili Oleh : Hermanto Ambarita, SH.MH
Terbanding/Penggugat : PT. SAFARI RIAU Diwakili Oleh : Dr. FAHMI, SH.MH
39 — 19
  • Bahwa kemudian masyarakat Desa Terantang menyepakati beberapahal terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dalamsuatu musyawarah sebagaimana ternyata dalam bukti Surat BeritaAcara Musyawarah Mufakat antara PT. SAFARI RIAU (in casu:Tergugat Rekonvensi) dengan perwakilan Masyarakat dan tokohtokoh adat masyarakat Desa Terantang Manuk, KecamatanPangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Desember2006;7.
    Bahwa di dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor400/BPD/2005/2010 memang tersebut Pola Kemitraan (KKPA) seluas+ 865 Ha, namun kenyataannya Pola Kemitraan tersebut akhirnyamenjadi 750 Ha disebabkan karena ada sebahagian masyarakat yangkeberatan dengan nilai Kompensasi/ganti rugi yang diberikanTergugat Rekonvensi sebagaimana yang terlihat dari nilai ganti rugidalam Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Antara PT.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 22-09-2014 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PA DEPOK Nomor 2127/Pdt.G/2014/PA.Dpk.
Tanggal 20 Mei 2015 — perdata
19 — 18
  • Januari 2015, tanggal 10 Februari 2015,tanggal 15 April 2015 dan tanggal Mei 2015, relaas mana masingmasingdibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugatitu disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agarmempertimbangkan kembali gugatannya dan permasalahan yang ada antaraPenggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 24-06-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1711/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 26 Oktober 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
32 — 17
  • No. 1711/Pdt.G/Thursday December 17, 2015/PA.JSPerjanjian Kesepakatan Bersama ini dan pelaksanaannya tunduk pada hukum yangberlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.PASAL 7PENYELESAIAN PERSELISIHAN7.1 Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan sehubungan dengan pelaksanaanPejanjian Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan memberitahu terlebih dahulukepada Pihak yang lainnya untuk segera menyelesaikan perselisihan atauperbedaan tersebut dengan jalan musyawarah.7.2 Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 420/PID.SUS/2020/PT MDN
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : RAMADHAN alias DADAN
Terbanding/Penuntut Umum : Ricky Maliki P.A Sinaga, SH
18 — 12
  • Akan tetapi meskipun telah diupayakan dengan sungguh sungguh, ternyata tidak diperoleh suara mufakat bulat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 20-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/Ag/2014
Tanggal 20 Mei 2014 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait denganhutang, Penggugat meminta untuk dimusyawarahkan mencapai mufakat diluar majelis ini ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Agama Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Muhammad Faisal Bancinbin Jute Rister Bancin) terhadap Penggugat (Lilis Lasmiasih binti Djudjak) ;Menetapkan kepemilikan atas harta bersama untuk diserahkan dan dimilikikepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-01-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 29 Januari 2014 — PT. ARENA GOURMET VS DIAN SISTYA DEWI
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan pendaftaran gugatan a quo oleh Penggugat samasekali tidak pernah didahului dengan suatu mekanismeperundingan bipartit, yang atas hal tersebut, wajib untukdilakukan terlebih dahulu untuk menjalankan amanat Pasal 3Hal. 6 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.SusPHV/2013Ayat (1) UU tentang Penyelesaian Perselisinan WHubunganIndustrial, yang dikutip berikut ini:Perselisihan hubungan indusinal wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarahuntuk mencapai mufakat