Ditemukan 12171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penadaan penyataan penetapan penadahan penahanan
Penelusuran terkait : Penataan ruang Walikota tangerang selatan cq bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) vs pt. hana kreasi persada; Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang vs perkumpulan anti korupsi & kriminalitas indonesia (pakksa); Kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh vs pt nabilla utama;; Pt. citra gading asritama (pt. cga) vs kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) pemerintah kabupaten bengkalis selaku pengguna anggaran (pa) / pejabat pembuat komitmen (ppk); Cv hanindhya vs 1. pejabat pembuat komitmen pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten lampung timur tahun anggaran 2022. 2. cv putra mandiri;;
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 31/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
HENGKY SAHE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
KWEJAORI NASRY
284 — 319
  • Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatan petapendaftaran;Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) :1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batasbatasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tandatanda batas disetiapsudut bidang tanah yang bersangkutan;2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematikdan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.Jefri Pratama, SH,MH
2.Yulastri
Tergugat:
PT Bank Mandiri cabang Ternate
136 — 77
  • Ngade pada bulan Mei2018 dan memindahkan semua barang yang berada di 2 (dua) toko danPara Penggugat mulai mengalihkan bisnis ke alatalat perangkat listrikseperti kabel dan lampu hias;Bahwa penataan barang di Toko Kel.
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
173 — 129
  • Oleh kerana itu Perneg ini didugadipaksakan untuk dibuat oleh Saniri pada saat itu sesuai kepentingannya.Perbuatan Tergugat ini bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan SaniriNegeri Atau Badan Permusyawaratan dimana pada Bab Ill TentangKedudukan dan Fungsi Saniri pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwaSaniri Negeri mempunyai fungsi.a. menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat, hukumadat dan budaya masyarakat dilingkungannya
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 25-11-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 49/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 20 April 2017 — SUSANTONI ALWI MELAWAN BUPATI KAMPAR MUHAMAD RAZALI, SR
142 — 84
  • laporan lainnyakarena sudah disampaikan pada saat selesai Pilkades; Bahwa sampai saat ini berita acara hasil penghitungan suara yang asili,surat suara, dan kotak suara tersebut masih dititipkan di PolsekKampar Kirl;0 2002 2 ono no ncn nn ne ncnnnnee Bahwa saksi secara lisan ada diberitahu oleh BPD bahwa PutusanPTTUN Medan masih ada upaya hukum kasasi;Menimbang, bahwa Saksi ZUN NASRI MANSUR dibawah sumpahyang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Penataan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 38/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SRI MULYANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
SUPRIYADI
217 — 159
  • Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftarantanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secaraseporadik diupayakan penataan berdasarkan kesepakatanpara pihak yang berkepentingan;Bahwa sebagai pemilik tanah yang berbatas dengan tanah yangdimohonkan haknya, Penggugat sama sekali tidak pernahdiberitau oleh pihak manapun tentang adanya rencanapengukuran dan penetapan batasbatas tanah dimaksud, danPenggugat sendiri baru mengetahui secara pasti adanya SertipikatObjek Sengketa berdasarkan Surat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
106 — 30
  • dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme PengambilanKeputusan Musyawarah Desa, Bab , Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3 yangberbunyi:Pasal 2(1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalahmusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, PemerintahDesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifatStrategis.(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a) penataan
    Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2015 Tentang Pedoman Tata Tertiob Dan Mekanisme PengambilanKeputusan Musyawarah Desa, Bab , Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3 yangberbunyi:Pasal 2(1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalahmusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, PemerintahDesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifatStrategis.(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a) penataan
    Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme PengambilanKeputusan Musyawarah Desa, Bab I, Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3 yangHalaman 63 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkberbunyi:Pasal 2(1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalahmusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, PemerintahDesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifatStrategis.(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a) penataan
    Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme PengambilanKeputusan Musyawarah Desa, Bab I, Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3 yangberbunyi:Pasal 2(1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalahmusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, PemerintahDesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifatStrategis.(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a) penataan
    Juli2016;Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kaur/Kasi PemerintahanDesa Tumbang Baringel, Kecamatan Rungan Kabupaten GunungMas berdasarkan Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah melaksanakanmanajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasidesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman danHalaman 174 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,kependudukan, penataan
Pengadilan PN STABAT Perdata Tanah
Putus : 15-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN STABAT Nomor 12/PDT.G/2015/PN STB
Tanggal 15 Desember 2015 — PT. KARIMUN AROMATICS Lawan 1.ISMAIL 2.SURATIN 3.KUSNO ARIFIN 4.NGATIRIN 5.SULAIMAN, SH
81 — 51
  • Dati Il Langkat gunaperkebunan kelapa sawit dengan ketentuan :1) Harus menyelesaikan terlebih dahulu apabila di dalamareal yang dimohon serta areal pengganti terdapatperkampungan, tanah adat, tanah garapan, danpenggunaan lain di bawah pengawasan Bupati KDH TkI Langkat;2) Biaya penataan batas calon areal pengganti untukdikukuhkan menjadi kawasan hutan tetap menjadibeban perusahaan;3) Mengajukan permohonan kepada DepartemenKehutanan untuk memperoleh surat keputusanpelepasan areal hutan guna tujuan
    Saksi AIDIL NASUTION, bersumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi bertugas di BPN Kabupaten Langkat + 1 (satu) tahun,kemudian mutasi tahun 2014, saksi kasubsi penataan danpengukuran dan tugas saksi melakukan pengukuran dan pemetaantanah di KabupatenLangkat;e Bahwa saksi bisa menerangkan tentang dokumen;Bahwa proses HGU PT Karimun Aromatics memang di KabupatenLangkat tapi diteruskan BPN Wilayah Propinsi;Bahwa sesuai aturan, permohonan pengukuran di Korwil sesuaikewenangannya yaitu
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 31-08-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 14/Pid.C/2022/PN Bks
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS HERMAWAN, SH. S.P
Terdakwa:
1.AGUS
2.ERIK KUSWANTO
3.RAMDAN
4.ENDANG PURNAMA
5.EMUH MUHIDIN
6.SUJANA
7.HENDRI SANDOPO
8.HERIYANTO
9.ERIK PERMANA
10.SUMIRAH
11.AGUS RIDWAN
77 — 93
  • /strong>, Terdakwa V EMUH MUHIDIN, Terdakwa VI SUJANA, Terdakwa VII HENDRI SANDOPO, Terdakwa VIII HERIYANTO, Terdakwa IX ERIK PERMANA, Terdakwa X SUMIRAH, Terdakwa XI AGUS RIDWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Penataan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 18-10-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 1 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IIS WAHYUDI. ST Bin KAMISMAN Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, MH DKK
83 — 0
68. 1 (Satu) eks Keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Simeulue Nomor : 800/898/DPU-PR/ 2017, tanggal 8 September 2017, tentang perubahan ke satu atas keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab.
Simeulue nomor : 800/133/DPU/2017, penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat piata usahaan keuangan (PPK - SKPK), hasil pekerjaan, pembantu bendahara pengeluaran, staf teknis,staf admintrasi, pengawas lapangan, admin RUP,petuga e - mon DAK, operator alat berat dan tenaga fasilitator lapangan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2017 (asli).
Tenaga Fasilitator Lapangan pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2017.
141. 1 (Satu) Eks (Legalisir) Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan kerja perangkat Kabupaten ( DPA SKPK), Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.
Simeulue Nomor DPA : 1.03.01.01/DPA SKPK /2016 , Tahun anggaran 2017, jumlah anggaran Rp. 1.100.000.000,- ( Satu milyar seratus juta rupiah ), tanggal 29 Desember 2016.
142. 1 (Satu) Eks (Legalisir) Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat Kabupaten ( DPPA SKPK), Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.
Pengadilan PN BATANG Pidana Umum
Register : 11-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN BATANG Nomor 31/Pid.B/2021/PN Btg
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
LINDU AJI SAPUTRO, SH
Terdakwa:
SAMALI Als MUHAMMAD ALI Bin NEMAN
110 — 48
  • Batang tertanggal 04 Desember 2020 dan ada tandatangan serta dibubuhi stampel Kantor Pertanahan Kabupaten Batang;
  • 1 (satu) bendel surat Pemerintah Kabupaten Batang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan dengan Nomor: 801/1307/ITR-PURN/XII/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas nama WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M;
  • 1 (satu) bendel surat dengan kop surat Kementrian agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YUSUF, SH
Terdakwa:
BAMBANG KARTONO Als. BAMBANG Bin UBUCE
100 — 32
  • Lutra setelah selesai diverifikasi oleh tim verifikasilanjut ke Kasi Bina Keuangan dan Aset Desa,Kasi Bina KelembagaanDesa dan Adat, Kasi Penataan Desa dan Adat Dinas PMD Lutra gunadiketahui dan diparaf kemudian lanjut ke Kabid Bina PemerintahanPutusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Mks halaman 39 dari 90Desa guna untuk diketahui kemudian terakhir Kepala Dinas PMD gunamengeluarkan rekomendasi Pencairan Dana Desa.c.
    Lutra setelah selesaidiverifikasi oleh tim verifikasi lanjut ke Kasi Bina Keuangan dan AsetDesa,Kasi Bina Kelembagaan Desa dan Adat, Kasi Penataan Desa danAdat Dinas PMD Lutra guna diketahui dan diparaf kKemudian lanjut keKabid Bina Pemerintahan Desa guna untuk diketahui kKemudian terakhirKepala Dinas PMD guna mengeluarkan rekomendasi Pencairan DanaDesa.c.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 05-04-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 45/Pid.C/2021/PN Blb
Tanggal 6 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
1.IWAN SETIAWAN alias WAWAN Bin OMAS MARUP
2.AMIN ZAELANI
3.SUWALI Bin Alm MEDI
4.TOTI RISNA KS, SH., MH
63 — 16
  • Bahwa peran dan fungsi saya di kantor pertannahan antara lain:Pendaftaran tanah pertama kali.Pemeliharaan data pendaftaran tanah.Pencatatan dan informasi pertannahan.Pengukuran bidang tanah.Pengaturan dan penataan pertanahandan Pengelolaan pengaduan.Berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidangpertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung,memberikan prodak Surat, Berupa apa?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — SONNY ZAINHARD UTAMA vs. PT. SEKAR KANAKA LANGGENG, DK
88 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembuatan surat ukur;e Bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagipendaftaran tanah, bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur,setelan ditetapkan letaknya, batasbatasnya dan menurutkeperluannya ditempatkan tandatanda batas disetiap sudut bidangtanah yang bersangkutan;e Bahwa dalam penetapan batas bidangbidang tanah padapendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan;42.
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 146/PDT.G/2016/PN.WAT.
P : EDY WALUYO T : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dkk
49 — 16
  • Kabupaten untuk menyusun Zonasi.Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjutidengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan DaerahPemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapatpada Pasal 6 yang berbunyi RZWPS3K Kabupaten berkedudukan : a.melengkapi RIRW Kabupaten ; dan b. bersama dengan RIRWKabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Hj. Sri Wahyuni Modjo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
RIZAL RINAL
286 — 107
  • Pasal 17 ayat (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftarantanah, bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelahditetapkan letaknya, batasbatasnya dan menurut keperluannyaditempatkan tanda tanda batas disetiap sudut bidang tanah yangbersangkutan.(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanahsecara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadikdiupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihakyang berkepentingan.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 90
  • Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada KantorWilayah, sebagai Anggota;e. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan PemberdayaanMasyarakat pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;f. Pejabat Kaupaten/Kota yang terkait dan yang bersangkutan, sebagaiAnggota;g. Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sebagai Anggota;h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagaiAnggota;.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 36/Pdt.G/2014/PNKdr
Tanggal 18 Maret 2015 — UMI HABIBAH
melawan
PT. BANK DANAMON Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA cq PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Divisi SEMM Malang Dkk
41 — 21
  • 1996 tentang HakTanggungan, Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (eksekusi langsungatau parate executie) melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan TergugatI yang mengajukan permohonan lelang atas obyek sengketa kepada Tergugat II tanpamempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk penjadwalankembali dan penataan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 PK/PDT/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. VS 1. H. SAMSON R, Direktur Utama PT Samson Jaya; 2. ANTON FIRMANSYAH, Direktur PT Samson Jaya dan PT BALAI LELANG SETAR
131 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dapat diadakan restrucing (penataan kembali) antara Penggugat denganTergugat, yaitu ditambah modal kembali Penggugat oleh Tergugat;Jadi diadakan perjanjian kredit baru dimana Penggugat ditambah modalkerja lagi oleh Tergugat sejumlah Rp20.000.000.000,00 karenaPenggugat sampai saat ini usahanya berjalan dan mempunyai prospekusaha yang baik untuk jual beli kopi;Hal ini sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tertanggal 12 November 1998. bukti P18;Berdasarkan Undang Undang Nomor
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-09-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 03-01-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 74/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
1.H. ST HAMIMAH
2.H. MUHAMMAD AMIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
JUMARIAH DG.TARRING
89 — 44
  • dengansekarang belum pernah dialinkan kepada siapapun ;2) Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) dengan tegas diatur bahwa;(1).Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagipendaftaran tanah, bidangbidang tanah yang akandipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batasbatasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tandatanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;(2).Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftarantanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 193/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
ARONAOTO AMAZIHONO
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
108 — 35
  • Terhitung mulai tanggal 15 September 2012, dengan PangkatPenata Muda Tk (lII/o) dalam Jabatan Kepala Seksi Perlindungandan Penataan Lahan, Unit Kerja Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Nias Selatan ;c.