Ditemukan 23750 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-05-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA TANJUNG Nomor 203/PdtG/PA.Tjg/2014 Tanggal 24 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 2
14 — 2
dab calon suaminya tersebutditeruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebutmenolaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 2 ayat( 1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan qoidah fiqhiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:sVosolna oigla ILcsa Flin IVolo iO >Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 29-04-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 259/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 15 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 0
13 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini Sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :douehL sus Aue yl . ae aley SpatArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 06-04-2011 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 09-05-2012
Putusan PA GRESIK Nomor 0028/Pdt.P/2011/PA.Gs Tanggal 26 April 2011 — Pemohon I
18 — 4
18 — 4
Undangundang Nomor : 1 tahun1974, oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 7 ayat (2) undangundang no 1 tahun1974 jo pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Permohonan paraPemohon telah dipandang memenuhi ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan olehkarena itu permohonan para pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memperhatikanQoidah Fighiyah yang berbunyi :1 Asybah wan Nadhaair halaman 83 :drbacshl bois ac J Je eLYl 9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 01-11-2011 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 05-07-2012
Putusan PA GRESIK Nomor 0088/Pdt.P/2011/PA.Gs Tanggal 12 Desember 2012 — PEMOHON I & PEMOHON II
16 — 2
16 — 2
2 ) Undangundang Nomor : 1 tahun1974, oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 7 ayat (2) undangundang no 1 tahun 1974jo pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Permohonan Pemohontelah dipandang memenuhi ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan oleh karena itupermohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memperhatikan QoidahFighiyah yang berbunyi :1 Asybah wan Nadhaair halaman 83 :drbacshl begs as Jl We eLyl 9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 15-03-2012 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 30-04-2012
Putusan PA GRESIK Nomor 0047/Pdt.P/2012/PA.Gs Tanggal 5 April 2012 — PEMOHON ASLI
13 — 0
13 — 0
9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.2. Qo'idah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :Lact! Ube ale prio swlaodl 5.Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.
Register : 11-10-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 661/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 31 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
11 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriPenetapan Nomor 0661/Pdt.P/2017/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamanNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :doch bye tel de pli GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
Register : 01-02-2011 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 07-03-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 0002/Pdt.P/2011/PA Dmk. Tanggal 9 Maret 2011 — PEMOHON
CALON MEMPELAI
16 — 0
16 — 0
Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomnor 3Tahun 2006, dan pula sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahunMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim perlumengetengahkan Qaidah Fighiyah sebagai berikut : )Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya"; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan
Register : 25-04-2012 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PA GRESIK Nomor 0066/Pdt.P/2012/PA.Gs Tanggal 29 Mei 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
15 — 0
15 — 0
dan 2 ) Undangundang Nomor : 1 tahun1974, oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 7 ayat (2) undangundang no 1 tahun 1974jo pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Permohonan Pemohontelah dipandang memenuhi ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan oleh karena itupermohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memperhatikan Qoidah Fighiyah yang berbunyi :1 Asybah wan Nadhaair halaman 83:arbacsh beis as Jl We eLYl 9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 06-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0109/Pdt.P/2018/PA.Lmg Tanggal 5 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
tersebut adalah sesuatuyang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, danapabila nama Pemohon dan suaminya tersebut tidak dilakukan perubahan, makaPemohon mengalami kesulitan mengurus persyaratan pensiunan janda, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohon tersebut harusdihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacSl bois use JI We eLYl 9 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 25-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0137/Pdt.P/2017/PA.Lmg. Tanggal 29 Agustus 2017 — P
12 — 2
12 — 2
sedangkan hal tersebut adalahsesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perobuatan melawanhukum, dan apabila nama Pemohon dan suaminya tersebut tidak dilakukanperubahan, maka Pemohon mengalami kesulitan mengurus persyaratanmengurus Akta kelahiran anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatkesulitan bagi Pemohon tersebut harus dihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 24-04-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan PA WATES Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Wt. Tanggal 22 Mei 2014 — PEMOHON
14 — 1
14 — 1
tentangPerkawinan, jo pasal 15 ayat (1) dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kulonprogo diperintahkan untukmelangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama CALON ISTERIANAK PEMOHON tersebut, sesuai dengan kaidah fighiyah dalam Kitab Asybahwannadhair halaman 128 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis, yangberbunyi :Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 10-04-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Grt Tanggal 27 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 0
5 — 0
a paArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telahberalasan dan tidak melawan hukum sehingga kerenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkanpasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 jo.
Register : 27-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Skh Tanggal 8 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 1
25 — 1
47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohondapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari adik kandungnya yang bernama FaizHaidar Ardito bin Moh.Nur Fatawi untuk mengurus pengambilan BPKB atasnama ibunya di BCA Finance;Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat penetapan ini perlu jugamengetengahkan pendapat ahli Figiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzairhal 128 yang berbunyi :aabel Llagisn ac,JI Je pL VI 9 posArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 07-02-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Bjn Tanggal 16 Februari 2017 — PEMOHON
13 — 2
13 — 2
terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telahdilakukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknyadipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya,sesuai dengan gaidah fightyyah:Asybah wan Nadhair halaman 83;heels Ja gic ye yl gle aly CG yustArtinya: Pelayanan/pengurusan pemenntah terhadap rakyatnya
Register : 05-09-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 20-11-2018
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Skh Tanggal 25 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
Lhgiias JIlJds eLV1c9 posArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya Sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7ayat (2) Undangundang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai denganUndangundang yang berlaku dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dispensasi nikahPemohon dikabulkan maka
Register : 25-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 28-07-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 116/Pdt.P/2016/PA.Gs Tanggal 31 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 5
15 — 5
kehamilan calon istri anak Pemohon danPemohon Il tersebut tidak menjadi penghalang bagi dilangsungkannyaperkawinan antara anak Pemohon dan Pemohon II dengan calon istrinya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Pemohon II untukmenikahkan anaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya daripada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah:Asybah wan Nadhair halaman 83;Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 02-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PA JOMBANG Nomor 0304/Pdt.P/2018/PA.Jbg Tanggal 7 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 4
14 — 4
Jbgsebanyak kali, agar hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebutditeruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut tetapmenolaknya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuanPasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikanqoidah fighiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatanKaidah
Register : 21-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 370/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 5 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
19 — 1
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :aF& ale Y 1 > esQaetchl bee Lei .Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 23-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 82/Pdt.P/2015/PA-TPI Tanggal 14 April 2015 — PEMOHON
59 — 3
59 — 3
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:ole piico rwhleoll 5.Jlass uleArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.3. lbaroh dalam kitab AlAsybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyisebagai berikut :( )Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dankarena syaratsyarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Register : 30-03-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 199/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 17 April 2017 — Pemohon
17 — 1
17 — 1
2 naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.