Putusan Nomor 195 K/TUN/2013IIseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diaturdengan Putusan Pemerintah;e Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanahkhususnya Pasal angka 2:Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah itu danPenetapan Batasbatasnya;Pasal 1 angka 7:Batasbatas dari suatu bidang dinyatakan dengan tandatanda batas menurutketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPasal 19 ayat (5) menyebutkan

TindakanPemohon Kasasi, khususnya menerbitkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Banjarmasin Nomor 570.1/ 331/BPNBN tanggal 28 Oktober2011 tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat, telah sesuai pula denganPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 42 yang menegaskan bahwa Sesudahjangka waktu Hak Guna Bangunan atau perpanjangannya berakhir kepadapemegang

Dengan demikian tidak benar bila dikatakanbahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan yang melanggar peraturanperundangundangan yang berlaku, termasuk dan terutama Pasal 19 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta Pasal 1 angka 14, 104, 105,106, 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Halaman 15 dari 17 halaman.

Kepala Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat dalamperkara ini, sebab sebagian dari tanah objek sengketa yaitu yangditempati oleh Koa Liong Hoat pemilik rumah Nomor 12 C(sekarang Nomor 14) telah diterbitkan gambar situasinya olehKepala Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang waktu itu(sekarang Kantor Pertanahan Kota Makassar), yaitu GambarSituasi Nomor 297/1980 tanggal 26 Februari 1980, seluas 87 m?(delapan puluh tujuh meter persegi).

Kepala Kantor Agraria KotamadyaUjung Pandang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Makassar) daripada Surat Ukur yang dimiliki olen para Penggugat yakni SuratUkur Nomor 235 tanggal 2 Februari 1982 sebagaimana gugatanPenggugat point 2 halaman 2.

Kollewijn,dalam hal adanya perselisinan mengenai hak kebendaansebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Tahun1960, hukum yang harus diperlakukan untuk penyelesaianperselisihan itu adalah stelsel hukum yang menguasai ataumelekat pada benda yang menjadi sengketa;(Vide Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/1969 tanggal 15Maret 1969 jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 516/1969/Perd/PT.B. tanggal 13 Mei 1970 dan/atau YurisprudensiHal.12 dari 20 hal. Put. No.746 K/Pdt/2013Mahkamah Agung R.I.

(satu juta tujuh ratus Sembilan puluh duaribu tiga ratus dua puluh meter persegi) untuk program transmigrasi TNI AL.Penyerahan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDHTK.I Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor : 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli1983;2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam gugatanya tidak mengikut sertakanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara, maka GugatanPENGGUGAT kurang pihak atau tidak lengkap.

(satu juta tujuh ratus Sembilanpuluh dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan SuratKeputusan Gubernur KDH TK.I Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor: 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983;. Bahwa untuk kepastian hukum atas tanah yang dipakai TNI AL tersebutmaka diajukan permohonan penerbitan sertifikat sesuai prosedur yangberlaku dan oleh sebab itu telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor :1/Sangkup tahun 1983 dengan nama pemegang hak Dephankam CqKodaeral VI;.

Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor :188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983, maka TNI AL mulai memberikankesempatan kepada anggota TNI AL yang menjelang purna bhakti untukikut program transmigrasi.

Bahwa, dari sana pula menunjukkan Tergugat sebagai Pejabat Tata UsahaNegara telah melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangUndangUndang Pokok Agraria (UUPA), begitu pula Tergugat telahmelakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tidak menghiraukan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadapObjek Sengketa di Pengadilan Negeri Amlapura;Bahwa terhadap halhal tersebut di atas sangatlah jelas bahwa pihakTermohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat (BPN Karangasem) telah melakukankesalahan yang sangat fatal karena Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat(BPN Karangasem) dengan itikad buruk atau secara melawan hukum telahmelanggar ketentuan Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria juncto Pasal 2,Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor

sengketa tata usaha negara dengan objeksengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara dan sebagaimana dalam Pasal53 ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara mengenai alasan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa sengketa pertanahan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1Peraturan Menteri Negara Agraria

menyatakansampai dengan saat ini Tanah yang diklaim milik Penggugat, dikuasaioleh Penggugat, karena secara fakta dilapangan terhadap tanah milikTergugat Il Intervensi sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat HGBNo. 697 & No. 1252 sejak dibebaskan dari para pemiliknyaberdasarkan SPHSPH, secara fisik dalam penguasaan Tergugat llIntervensi dan telah diberikan tanda batas berupa pagar panel betonyang berdiri diatas batas tanah milik Tergugat Il Intervensi guna untukmemenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria

Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 dengan tidak memuat gambar tanah, karenaterbuktidalam Sertipikat HGB No. 697/Harjamukti telah dilengkapi denganGambar Situasi No. 8975/1993 tanggal 8 Desember 1993 seluas37.059 M2 dan peta Salinan Gambar Situasi No. 8975/1993 sertaPenjelasan batasbatas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 164Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah

24 Tahun 1997 dan sesuaidengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaituazas kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas Audit Et AlteramPartem, Azas Kepatutan kejujuran dan keterbukaan serta Azas TertibPenyelenggaraan Negara; 27+ 2+ 2==Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan SHGB No. 1252 dikeluarkan dengan caracara yangbertentangan dengan perundangperundangan yang berlaku yaituPasal 25 ayat 1 PP Pendaftaran Tanah dan Pasal 73 s/d Pasal 93Peraturan Menteri Agraria

yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kota Semarang bukan merupakan penolakanpermohonan pembatalan hak atas tanah yang diajukan ke BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana disebutkan dalam PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9Tahun 1999 ( Permen Agraria 9/1999) Pasal 106 ayat (1) Juncto Pasal119 dikatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karenacacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dapat dimohonkankarena permohonan yang berkepentingan atau oleh

Putusan Nomor 364 K/TUN/2016Bahwa akta jual beli sebagaimana dimaksud dan didalilkan oleh Penggugatbelum dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah sebelum aktajual beli tersebut ditingkatkan kembali statusnya dan dicatat dalam KantorPertanahan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2)huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA);(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: ... c.

Malah pada tanggal 23 Oktober 1975Tergugat (ketika itu Kantor Pendaftaran Tanah = Sub.Direktorat Agraria DKI Jakarta), mengirim surat kepadaKuasa Hukum Haji Abdullah Bin Haji Ismail, yang isinyaSertifikat Hak Milik No.6/Karet tanggal 7 April 1966 masihdiperlukan untuk pemisahan ;Bahwa atas surat Tergugat (ketika itu KantorPendaftaran Tanah Sub.

Direktorat Agraria DKI Jakarta)tanggal 23 Oktober 1975 tersebut dalam butir 9 di atas,berarti Tergugat (ketika itu) Kantor Pendaftaran Tanah Sub.Direktorat Agraria DKI Jakarta) masih mengakui keberadaandan kebenaran atas SHMNo.6/Karet tanggal 7 April 1966 an.H. Abdullah Bin H. Ismail ;Bahwa oleh karena sampai sekarang Sertifikat HakMilik No.6/Karet tanggal 7 April 1966 atas nama H. AbdullahBin H.

tanah, menjual lagi ke Tergugat kalaulahsudah dibeli oleh Penggugat II dan minta tambahan lagi terhadapPenggugat maka jual beli itu adalah sah, peristiwa ini dilandasi olehpayung hukum berupa Yuriprudensi Agung Republik Indonesia, putusanNomor 607 K/Sip/1983, tanggal 25 Mei 1980, Perjanjian jual beli tanahantara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1981 tersebutadalah sah dan dengan demikian kedua belah pihak harus menyelesaikansurat jual beli dan balik nama tanahnya pada instansi Agraria

persuratan, sehinggadari awal Tergugat Ill di indikasikan memiliki itikad tidak baik, dan masukkategori telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa, sekali lagi Para Penggugat demi menjunjung tinggi hak maupunkepentingan atas perkara a quo menghendaki untuk meluruskan perkaraa quo melalui gugatan perbuatanmelawan hukum disertai ganti rugi kepadaTergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terlibat langsungdalam penyelundupan hukum perdata, sehingga mengelabui secara halusdalam Hukum Agraria

Hal ini dilandasi oleh Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia, Nomor 607 K/Sip/1983 tanggal 25 Mei 1983,"Perjanjian jual beli tananh antara Pemohon Kasasi dengan PemohonKasasi Il adalah sah, meskipun kedua belah pihak belum menyelesaikansurat jual belli dan balik nama tanahnya kepada Instansi Agraria setempat":Pertimbangan hukum di atas sewajarnya ada, oleh karena hal ini sangaturgent, pangkal keruwetan ini tidak diperjelas pula dalam pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang,

Khadijah Kaharuddinbertempat tinggal di KampungSeketeng, Kecamatan Sumbawa,Sumbawa Besar sedangkan MardikaYasa bertempat tinggal di KecamatanCakranegara, Lombok ;13.Bahwa sebagaimana yang Penggugaturaikan di dalam angka 11 huruf (b)posita diatas, menurut peraturanperundangundangan yang berlaku,terdapat larangan kepemilikan tanahsecara ABSENTEE atau GUNTAI.Adapun larangan kepemilikan tanahsecara absentee berpangkal padadasar hukum yang terdapat di dalamPasal 10 ayat (1) Undang UndangPokok Agraria

Agraria Kabupaten Sumbawa tanggal 12 Desember1979 No. Agr.II/179/1979 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudPasal 2 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 jo Pasal 18, 25 PP Nomor 10 tahun1961 ;Bahwa Penggugat dalam gugatanya sangat tidak beralasan mengatakan tidakmengetahui tentang adanya sertipikat atas nama St. Hadijah Kaharudin yangkemudian berganti atas nama Mardika Yasa dan baru mengetahuinya pada bulanFebruari kemarin.

Bukti T4 : Copy Surat Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenSumbawa kepada Kepala Desa Luar dan Camat Alas., tanggal24 Oktober 1979 perihal Pengumuman Kedua (copy dariCOPY) 3 n2nnort ecco5. Bukti T5 : (Copy Akta Jual Beli, nomor 09/PPAT/1978., tertanggal 22 Juli1978 antara Siti Hadijah Kaharuddin dengan Mardika Yasa(copy dari copy) ; 6.

(Seratus Ribu Empat Ratus Lima PuluhMeter Persegi) (vide bukti P1 identik bukti T.1.Intv.1 juncto bukti T1)melanggar peraturan perundangundangan tentang larangan kepemilikan tanahsecara Absentee atau Guntai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan menurutbunyi pasal 10 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960juncto pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 TentangPelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian juncto30Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1964 tentang

, sebagaimana pertimbanganhukum Pengadilan seperti berikut: Menimbang, bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menentukanbahwasannya Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atastanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannyasendiri secara aktif, dengan mencegah caracara pemerasan . ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) tersebut dan selanjutnya diimplementasikan pada pasal 3 ayat (1) Peraturan

Nyak Arief No.122, sejak tahun 1980,sesuai dengan Surat Putusan No.005/Gd/DPU/AA.15256/8081, tanggal26 Mei 1980, sedangkan tanah pertapakannya adalah milik PemerintahAceh yang merupakan bekas tanah Erfpacht yang dahulu dikenaldengan Persil Lampreh , Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,sekarang Gampong Kota Baro, Kecamatan Kuta Alam,Kota Banda Acehsesuai amanat Keputusan Menteri Agraria No.SK.447/Ka tanggal 16Maret 1960 yang memutuskan Menyerahkan bekas tanahtanah erfpachtdalam penguasaan Gubernur

sebagaipemiliknya (bezitter) adalah sangat keliru, penggugat justru bukan orangyang bertikad baik seharusnya sesuai dengan surat penunjukanPenggugat untuk menempati rumah negara /mess persiapan kreungjreu harus keluar setelah berakhir tugas sebabagai pegawai negeri ,namun Penggugat justru idak mau keluar, lagipula dalam kasus a quotanah yang dikuasai oleh Penggugat bukan tanah Negara bebas akantetapi tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Acehberdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Agraria

Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik PemerintahAceh berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No.SK.447/Ka tanggal16 Maret 1960, terdaftar Barang Milik Daerah kodebarang.01.01.11.01.05;3.

photo copy Surat Sekretariat Daerah Aceh No. 030/10775tanggal, 21 Juni 2016, yang telah diberi materai cukup telah pula dilihatsesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II4;1 ( satu ) lembar photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Provinsi Aceh No. 005/Gd/dpu/AA.15256 b/8081 tanggal 26 MeiHal 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2016/PN.Bna.10.1980 yang telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T.II5 ;1 ( satu ) lembar photo copy Surat Keputusan Menteri Agraria

dengan Kode Barang 01.01.11.01.05 danjuga telah memasang pamflet pada tanah objek sengketa yang tulisannyaberbunyi TANAH PEMERINTAH ACEH, adalah sebagai Perbuatan MelanggarHukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan UndangundangPokok Agraria Pasal 2 ayat ( 1 ) yang pada pokoknya menjelaskan bahwaBumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandungdidalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat;Menimbang, bahwa selanjutnya

Basuki Winoto, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 18 May 2022, Nomor: NT.02.02/1638-35.15/V/2022, Hal : Permohonan Informasi dan Keterangan.

Basuki Winoto (Penggugat), dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 18 May 2022, Nomor : NT.02.02/1638-35.15/V/2022, Hal : Permohonan Informasi dan Keterangan.

dengan Akta Jual Beli No.48/PPAT/II/2013, tanggal 16Desember 2016;Bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli No.48/PPAT/YII/2013 tersebut ternyata terjadikesalahan pengetikan mengenai tanggal dan bulan;Bahwa Renvoi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembetulan(perbaikan) dalam suatu Akta Otentik dengan memberikan tandatangan dipinggir danharus diparaf;Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.8Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria

yang dibuat oleh PAIMIN, AP, MM. selaku PPAT SementaraKecamatan Lumajang yang membetulkan/memperbaiki kesalahan pengetikan tanggal danbulan pada Akta Jual Beli No.48/PPAT/II/2013 dapat dibenarkan dan sah menurut hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersedbut di atas maka maksud dan tujuanPemohon mengajukan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, melainkanmerupakan hak bagi Pemohon sepanjang memenuhi persyaratan balik nama Sertipikatsebagaimana diatur dalam Undangundang Pokok Agraria

YASYFA PUTRI;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika dikaitkandengan ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Hakim berkesimpulan Pemohon sebagai ibu kandung danorang yang terdekat dengan anak yang belum dewasa tersebut sangat tepatuntuk ditunjuk mewakili anakanaknya yang belum dewasa untuk menjual tanahdan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama pemeganghak Nyonya Yenny Raicha Ponia ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria

makapermohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belumdewasa untuk menjual tanah dan bangunan dan proses balik namasebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama pemegang NyonyaYenny Raicha Ponia adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnyasebagaimana amar penetapan ini ;Mengingat, Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria

dari tanah Negara berupa Hak milik (SHM) menurut Pasal 66Fermeneo Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, apabila menimbulkan senaketa maka vano berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah sehingga suratsurat yang diterbitkan dan yang buat oleh Penggugatyaitt HADI SUROYO sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negarakepadanya yaitu berdasarkan atas Undangundang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Parlindungan, yang dimaksud denganKonversi adalah penyesuaian hakhak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukumyang lama, yaitu hakhak atas tanah menurut BW dan tanahtanah yang tunduk padaHukum Adat untuk masuk dalam sistem hakhak atas tanah menurut ketentuan UUPA ;Menimbang, bahwa oleh karena dalil penguasaan tanah dan pemilikan olehPenggugat, telah berlangsung sejak tahun 1990, maka ketentuan hukum yang berlaku atastanah adalah tunduk pada Hukum Agraria sebelum berlakunya UU Pokok Agraria

, yaitu:e Hukum Agraria Adat yang hanya mengenal hak atas tanah seperti Hak Ulayat, HakMilik dan Hak Pakai;e Hukum Agraria Barat (Hukum Perdata Barat) yang melahirkan hak atas tanah sepertihak eigendom, hak postal, hak erfpacht, hak gebruik dan sebagainya;(Purnadi Purbacaraka, SH dan A.Ridwan Halim, SH., dalam bukunya SendiSendiHukum Agraria penerbit Ghalia Indonesia 1983, halaman 23):Menimbang, bahwa menurut historis/sejarah ketentuan pertanahan sebelumberlakunya UUPA, sesungguhnya telah ada kegiatan

MUHAMMAD HUSNI ZEN (Tergugat J),dengan total keseluruhan seluas 45.595 (empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluhlima) m 2, tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negera kepadanyaberdasarkan Undangundang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Braga(berdasarkan Sk Menteri Agraria/Kepala PN No. 10 Tahun 1993,tanggal 17 Juni 1993), dikenal sebagai Komp.

Bukankah Hak Guna Bangunan tersebut diaturdalam Undangundang Pokok Agraria dan sudah seharusnyaTERGUGAT juga tunduk dan taat kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pertama:Pengaturan mengenai HGB secara umum diatur di dalamPasal 35 ayat (1) UndangUndang No.5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yangdengan tegas menyatakan :"Hak gunabangunan adalah hak untuk mendirikan danmempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukanmiliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30tahun."

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksana PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah("PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997");9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ("PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999");(catatan : ketentuan PMNA/ Ka.

Surat Menteri Negara Agraria Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 630.13433 tanggal 17 September 1998 perihal Agunan Sertipikatdi atas tanah Hak Pengelolaan ("Surat Menteri Negara Agraria KepalaBPN Nomor: 630.13433 tanggal 17 September 1998")Prof. Ny. Arie S. Hutagalung.

Kepala Diretorat AgrariaPropinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakan setuju diberikan HakPakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar dengan jangka waktu 10tahun;3 Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pontianak Nomor :183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atasHal. 3 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013nama Drs. Samiyono qq.

Agraria di Mempawah Sertifkat Hak Pakai;5 Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr1982 tanggal 5April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung Sei Raya Kec. SeiRaya Kab.

No. 1593 K/Pid.Sus/201316Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak agar ditinjau atau dikaji ulang, karenaLembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak telah memiliki data berdasarkansurat Direktorat Agraria Prop.

KepalaDiretorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakansetuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbardengan jangka waktu 10 tahun;Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. PontianakNomor : 183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan HakPakai atas nama Drs. Samiyono qq.

Agraria di Mempawah Sertifkat Hak Pakai;5 Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr1982tanggal 5 April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung SeiRaya Kec. Sei Raya Kab.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah ;Menimbang, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT SULTRA.menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan haruslah dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dandihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Akta tersebut bentuknya ditetapkanoleh Menteri Agraria ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa peralian hak atastanah dan hak atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan perundangundangan

No. 69/B/2013/PT.TUN.JKTNomor 5 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;e Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1438/Kalibata tersebut telah didasarkan pada aturan PerundangundanganPertanahan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Pendaftaran Tanah jo.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahune Bahwa Tergugat/Terbanding I memohon kepada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :e Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Neagra Jakarta Nomor : 132/G/2012/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2013;e Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkosperkara; Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengajukan Kontra MemoriBanding

Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala BPN RI Nomor1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PertanahanNasional RI dan Pasal 105 (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNo.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atasTanah Negara dan Hak Pengelolaan. 2.

Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tentangPendaftaran Tanah.2. Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat dijadikan sebagai dasar ataubukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan alat bukti hak atas tanah,hal tersebut dikarenakan :a). Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat dibuat tidakberdasarkan ketentuan yang berlaku.b).

Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tentangPendaftaran Tanah.2.4 Penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap 35 bidang tanah atas nama Suroto, dkksebanyak 35 orang yang terletak di Desa Gedong Ram Kec.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun1999.d.Tergugat XXXVI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut, setelahmembaca dan meneliti alas hak yang dimiliki oleh Pemohon, baik data yuridismaupun data fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada Tergugat XXXVIantara lain : Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Surat surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon Surat surat/dokumen Perolehan Tanah oleh Pemohon Surat

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9Tahun 1999.I.3.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone
Terbanding/Penggugat I : IRENE
Terbanding/Penggugat II : JEMMY YOSANTO
Terbanding/Intervensi I : H. ILHAM SAENONG, SE, M. Si